cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 3: Agustus 2015" : 9 Documents clear
NARAPIDANA NARKOBA DENGAN NARAPIDANA LAIN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh). Yusri, Mohd. Din, Suhaimi.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3: Agustus 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.42 KB)

Abstract

Abstract: Law No. 12 Year 1995 regarding Correctional, especially those governing the placement of inmates, namely Article 12 paragraph (1) states in order to provide guidance to inmates in prison is done on the basis of the classification of age, sex, length of sentence imposed, the type of crime and criteria another according to the needs or developmental coaching. The purpose of this study was to determine and explain the reality of drug incorporation inmate placement in the statutory provisions in Class IIA Penitentiary Banda Aceh. The formulation of the article is not made clear in the form of sanctions to prison who do not comply with the provisions of article in question. Merger placement drug inmates in prison Class IIA Banda Aceh due to various factors, giving rise to a variety of impacts on the development of inmates, for example, the resedivis and prisonisasi. It is recommended that the placement of inmates in prison are grouped based on certain criteria according to the rules, as well as the limits and system development patterns that differ between specific inmate drug with other common inmates. Keywords: Surviving the placement of prisoners. Abstrak: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, khususnya yang mengatur tentang penempatan narapidana yaitu Pasal 12 ayat (1) menyatakan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kenyataan penggabungan penempatan narapidana narkoba dalam ketentuan perundang-undangan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh. Rumusan pasal tersebut tidak memberikan ketegasan berupa sanksi kepada Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan pasal yang dimaksud. Penggabungan penempatan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh disebabkan karena berbagai faktor, sehingga menimbulkan berbagai dampak terhadap pembinaan narapidana, contohnya terjadinya resedivis dan prisonisasi. Disarankan agar penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu sesuai peraturan, serta memberikan pembatasan dan sistem pola pembinaan yang berbeda antara narapidana khusus narkoba dengan narapidana umum lainya. Kata kunci : Penggabungan penempatan narapidana.
PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAMMENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN. M. Jabir, Suhaimi, Syarifuddin Hasyim,
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3: Agustus 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.112 KB)

Abstract

Abstract:Homicide is ruled in Article 338 of the Indonesian Penal Code and in order to punish a killer, there should be evidence. One of the evidences is obtained from experts as worded in Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Law in the form of visum et repertum. However, in developing it investigators are facing obstacles.This research aims to explore the relationship between visum et repertum by forensic unit with investigators and the proving of the crime, constraints faced by the police unit in making it at the crime, and efforts done by the investigators of police station of Banda Aceh towards the obstcales in probing the crime. Keywords :investigators, visum et repertum, homicide. Abstrak: Kejahatan terhadap nyawa khususnya pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam proses peradilan untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku diperlukan adanya pembuktian. Salah satu alat bukti dimaksud adalah keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dalam bentuk visum et repertum. Namun demikian, dalam pembuatan visum et repertum penyidik juga mengalami banyak kendala dan hambatan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan kaitan antara pembuatan visum et repertum oleh pihak kedokteran kehakiman dengan penyidik dan pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan, hambatan yang dihadapi satuan reskrim dalam pembuatan visum et repertum pada pembuktian tindak pidana pembunuhan dan upaya yang dilakukan oleh penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh terhadap hambatan yang dihadapi dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan. Kata kunci :Penyidik, visum et repertum,danpembunuhan.
UJI MAMPU BACA AL - QURAN BAGI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DARI PARTAI NASIONAL. Oky Spinola Idroos, Husni A. Jalil, Mahdi Syahbandir.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3: Agustus 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.521 KB)

Abstract

Abstract: The Independent Commission of General Election referring to the Act Number 11, 2006 and Qanun Aceh Number 3, 2008 has an authority to make decision or rules regarding requirements of Quran test for the candidates of local parties in Aceh, for national parties and cannot be made new rules due to it against the Qanun. This test is one of the requirements for the candidates of Aceh Legislative Members and Regional Legislative Members in Aceh to be accepted as the permanent members in the list of the houses. Applying this rule for them is against the law. It is recommended that Qanun Number 3, 2008 regarding Local Political Parties in the General Election of the House of Representative Members of Aceh and District/Municipality must be changed because based on the rule, such Qanun violates the Acts, based on legal principle stating that lower laws must not be against higher laws. The substance of the ability test to recite Quran should be regulated clearly in Qanun Aceh for the candidates of the House of Representative of Aceh and the Regional/District House of Representative. Keywords : Quran Recital Ability, Aceh’s Independent Commission of General Election. Abstrak: KIP Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 berwenang untuk membuat keputusan/peraturan tentang syarat uji baca Al Qurán bagi calon dari Partai Lokal di Aceh saja, tidak untuk Partai Nasional serta tidak boleh menambah aturan baru karena bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008. Uji mampu baca Al Qurán merupakan salah satu syarat bagi Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK di Aceh untuk dapat ditetapkan dan dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRA dan DPRK. Memberlakukan syarat uji baca Al Qurán bagi Bakal Calon dari Partai Nasional bertentangan dengan peraturan perundang – undangan. Disarankan agar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota harus diubah karena berdasarkan hukum tertulis, Qanun tersebut bertentangan dengan Undang – Undang, sesuai dengan asas hukum bahwa peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Substansi uji baca Al –Qurán agar diatur dengan tegas dalam Qanun Aceh bagi Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK dari Partai Nasional. Kata kunci: Uji mampu baca Al – Qurán dan Kewenangan KIP Aceh.
MELEBIHI BATAS MAKSIMUM (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Selatan). Zulkarnaini, Suhaimi, M. Gaussyah.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3: Agustus 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.591 KB)

Abstract

Abstract: Article 1 of the Act Number 56, 1960 states that the maximum limit of owning and having agriculture land is 20 Ha/family. This research aims to explore and explain the owning and having of land for agriculture over from its maximum limit in Aceh Selatan District. This is juridical empirical research. The research shows that firstly, the owning and having of the agriculture land is over its maximum limit in Aceh Selatan District as there is no monitoring towards this owning, it is easy for land transaction and there is no Land reform consideration committee. The efforts that have been done by the National Land Authority are by computerizing of land documen integrated online by the land location since 2011 while the land documen from 2011 and before the date cannot be done by this process, planning the establishment of the Land reform committee in the district. The local government should have computerized system of the land online beginning from the transaction in the village, the Sub District Office, PPAT and the National Land Authority Office. The local government should monitor strictly on the land status, its owning of the state land against the procedure. Key words: owning, agriculture, land, over, maximum limit. Abstrak: Pasal 1 UU No. 56 PrpTahun 1960 menegaskan bahwa: Batas maksimum penguasaan tanah pertanian 20 Ha/ KK. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui dan menjelaskan terjadinya penguasaan tanah pertanian melebihi batas maksimum di Kabupaten Aceh Selatan.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan terjadinya penguasaan tanah pertanian melebihi batas maksimum karena tidak ada pengawasan terhadap penguasaan tanah, mudahnya transaksi jual-beli tanah dan belum terbentuknya Panitia Pertimbangan Landreform. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan melakukan komputerisasi data pertanahan mulai terintergrasi secara online dengan lokasi tanah sejak Tahun 2011 sementara data pertanahan mulai tahun 2011, perencanaan pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten. Disarankan kepada Pemerintah perlu adanya system pendataan komputerisasi data pertanahan online mulai dari transaksi jual-beli tanah di tingkat Desa sampai Kantor Pertanahan. Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap status tanah, pemilikan tanah dan proses penguasaan tanah Negara yang tidak sesuai prosedur Kata Kunci :Penguasaan dan pemilikan tanah pertanian melebihi batas maksimum.
PEMIDANAAN ANAK MENURUT KONSEPSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Adam Sani, Rusjdi Ali Muhammad, Mohd Din.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3: Agustus 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.936 KB)

Abstract

Abstract:A child is a mandate from Allah all the mighty born to this world in holy form. A child is a young generation is a continuation ofstates’ aims and a source of national development.A child needs a guidance and special attention especially from their parents and government to achieve maximal physical,mental, and spiritual development. Legal sources towards child committing crime in Indonesia is ruled in the Act Number 3,1997 regarding Juvenile Court then completed by the Act Number 11,2012 concerning Juvenile Criminal Justice System. Therefore, if a child committing crime, the violator would be processed by the laws.The Act Number11, 2012 concerning Juvenile Justice Systemprefersrestoratif justiceapproach in dealing with the child committing crime.Inaccordance with Islamic law, a child commits crime will not be punished by any kind of punishment (hudud), qishas/diyat or ta’zir. A punishment for the child who commits crime is burdened on the parents because they are obliged to educate them to be good people. If children become violators meaning that the parents do not do their duties, hence the parents should take this responsibility and the consequence, by punishing them. Keywords : Juvenile Conviction, Islamic and Indonesia Criminal Laws. Abstrak: Anak merupakan amanah Allah SWT yang terlahir kedunia ini dalam keadaan fitrah (suci).Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.Seorang anak memerlukan pembinaan serta perhatian secara khusus, terutama orangtua mereka dan pemerintahuntukmencapai perkembangan fisik, mental dan spritual secara maksimal.Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak lebih mengutamakan diversi dalam bentuk restoratif justice dalam hal menanganiperkara anak yang terbukti melakukan tindakpidana. Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidanatidak akan dikenakan sanksi apapun baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta’zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orangtua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. Kata Kunci ;pemidanaananak , hukum Islam danhukumPidana Indonesia.
TERHADAP PEMERIKSAAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN PENYIDIK KAITANYA DENGAN KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Sayed Muhammad Rafsanjani, Iskandar A. Gani, Mohd Din.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3: Agustus 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.178 KB)

Abstract

Abstract:In accordance with Section 28D (1) of the 1945 Constitution, it states, "Everyone has the right to recognition, security, protection and legal certainty and equal treatment before the law. In fact, the implementation of the guarantee of human rights has not been fully implemented in the trial process, especially investigation committed by the Indonesian National Police investigators. The research aims to know alternative solutions to the problems faced. This is juridical legal research and empirical legal research, the cause of failure in the protection of human rights against the suspect examination. Effective elements of the substance of the law relating to the settlement of legal violations in the investigation process conducted by the investigators suspect based on police code of ethics. Effective functioning rule of law in holding a special law enforcement investigations conducted by police investigators are not excluding integration of the rights of suspects, as stipulated in the Act. It is recommended that to members of the police in the line of duty should pay attention to the applicable law. The policy makers should revise the law on the Indonesian National Police and the Police Regulation considering the development of culture and society changing. Keywords : Protection, Suspect Human Rights, Investigation, Process. Abstrak: Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada kenyataanya penyelenggaraan jaminan terhadap hak asasi manusia ini belum sepenuhnya terlaksana dalam proses penyelenggaraan hukum khususnya penyidikaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan Objek masalah terdapat penelitian yang digunakan dalam tesis ini, penelitian hukum yuridis dan penelitian hukum empiris, penyebab tidak terlaksananya perlindungan hak asasi manusia terhadap pemeriksaan tersangka. Efektifnya unsur-unsur substansi hukum yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran hukum dalam proses penyidikan tersangka yang dilakukan oleh penyidik bedasarkan kode etik Polri. Efektifnya fungsi kepastian hukum dalam penyelengaraan penegakan hukum khusus penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian secara integrasi tidak mengenyampingkankan hak-hak tersangka, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.Disarankan kepada anggota kepolisian dalam menjalankan tugas harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku.dan kepada pemangku kebijakan harus melakukan refisi undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri mengingat perkembangan budaya serta masyarakat semakin meningkat. Kata kunci: Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan.
PROSES PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MELALUI RESTRUKTURISASI (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho). Jhoni Asmara, Dahlan Ali, Iman Jauhari.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3: Agustus 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.088 KB)

Abstract

Abstract: Bank Indonesia Regulation No. 10/18 / PBI / 2008 regulates how the settlement or restructuring of troubled financing opens the possibility of restructuring from financing problems . The purpose of this study was to determine the mechanism and the requirements in the implementation of the restructuring of the Bank Syariah Mandiri KCP Jantho , the factors that led to the bank chose restructuring and legal consequences and impact of the restructuring of the creditor and the debtor . This study uses empirical juridical approach . Causative factor in the completion of the restructuring of the bank chose financing problems are a factor in the implementation of the obligations of any dispute customers , maintain the quality factor of financing provided bank , the bank wishes factor stony bank customers and adherence to the provisions of Bank Indonesia . The impact of restructuring on the creditor and the debtor is initially poor relationship between creditors and debtors due to financing problems can be returned either , Collectable customer problems become smooth again , and the impact on bank profits financially . It is recommended to customers related to the financing of Bank Syariah Mandiri KCP Jantho in order to carry out its obligations in accordance with the provisions stipulated in the contract in order to avoid delay in payment of the financing that the obligation of the installment payments . To customers of Bank Syariah Mandiri KCP Jantho who experienced problems in the implementation of obligations pembayaraan installment financing in order to go to the bank to be able to do the restructuring efforts in order to avoid arrears which can lead to disputes . To the Bank Syariah Mandiri KCP Jantho recommended in order to implement the restructuring efforts financing agreement in accordance with the principles set. Keywords : Financing solutions Distressed and restructuring. Abstrak: Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 mengatur tentang cara penyelesaian atau restrukturisasi terhadap pembiayaan yang bermasalah membuka kemungkinan dilakukannya upaya restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan restrukturisasi pada Bank Syariah Mandiri KCP Jantho, faktor yang menyebabkan bank memilih restrukturisasi dan konsekuensi hukum dan dampak restrukturisasi terhadap kreditur dan debitur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Faktor penyebab bank memilih restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan kewajiban nasabah, faktor menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, faktor keinginan bank membatu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia. Dampak restrukturisasi terhadap kreditur dan debitur adalah hubungan yang semula buruk antara kreditur dan debitur akibat pembiayaan bermasalah dapat kembali baik, kolektibilitas nasabah bermasalah menjadi lancar kembali, dan berdampak pada keuntungan bank secara finansial. Disarankan kepada nasabah yang terkait pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Jantho agar dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad agar tidak terjadi penunggakan terhadap pembiyaan yang menjadi kewajiban pembayaran angsurannya. Kepada nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Jantho yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kewajiban pembayaraan angsuran pembiayaan agar dapat menghubungi pihak bank untuk dapat dilakukan upaya restrukturisasi agar tidak terjadi tunggakan yang dapat berujung pada perselisihan. Kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Jantho disarankan agar dapat menerapkan upaya restrukturisasi akad pembiayaan sesuai dengan prinsip yang diatur. Kata kunci :Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dan Restrukturisasi .
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI. Syaifullah Noor, Mohd. Din, M. Gaussyah.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3: Agustus 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.381 KB)

Abstract

Abstract: The action of damaging the good reputation of someone is called defamation. Defamation is classified as a tort since it attacks the honor or reputation of a person. When the defamation is linked with freedom of expression in Indonesia, which has been pledged by the government in the 1945 Constitution, there is no difference and unknown boundaries that distinguish between defamation and freedom of expression such as criticism and advice, so as to inhibit developed and positive freedom of expression. Defamation is regulated under Article 310 and 311 of the Indonesia Criminal Code (KUHP) categorized as the first regulation or lexgeneralis which applies not to the online media, and then regulated under Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 regarding ITE or characterized aslexspecial, which applies to online media. In the ITE Law, it is hard to find the types of offense from the criminal act of defamation, and elements of the act was not clear until today, so as to give rise to a new criminalization against freedom of expression. Keywords :DefamationThrought Information and Electronic Transactions. Abstrak: Pencemaran nama baik sering disebut dengan defamation. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Hal tersebut apabila dihubungkan dengan kebebasan berekspresi di Indonesia yang telah dijaminkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945, hampir tidak ada perbedaan dan sampai sekarang tidak diketahui batas yang membedakan antara pencemaran nama baik dengan kebebasan berekspresi dalam hal ini bentuk kritik dan saran, sehingga dapat menghambat kebebasan berekspresi dalam hal membangun atau positif. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai peraturan yang terlebih dahulu diatur atau bersifat umum (lex generalis) yang berlaku bukan pada media online, dan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau bersifat khusus (lex specialis) yang berlaku pada media online. Dalam Undang-Undang ITE tidak ditemukan secara jelas jenis delik dari perbuatan pidana pencemaran nama baik ini, dan unsure-unsur dari perbuatan tersebut belum jelas sampai saat ini, sehingga dapat menimbulkan suatu kriminalisasi baru terhadap kebebasan berekspresi. Kata kunci : Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik.
RUMUSAN DELIK DAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG KHAMAR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA. Khairilina, Suhaimi, Dahlan Ali.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3: Agustus 2015
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.82 KB)

Abstract

Abstract:The elements of crime in the Khamar (alcoholic drink) Local Law Number 12, 2003 in Article 6 states that (1) Everyone or an institution is forbidden to produce, provide, sell, import, distribute, transport, keep, dump, gift, alcoholic drink and its similar products (2) Everyone or an institution is forbidden to take a part in order to produce, provide, sell, import, distribute, transport, keep, dump, gift, alcoholic drink and its similar product. Article 55 of Indonesian Penal Code states that: (1) punished as a violator: 1.Perpetrator, commander, accompanier the crimes. Article 56 of the Code states that punished as an abettor: 1. those who provide an aid of crime being committed, give an opportunity, facility, or info of committing crime. Based on Article 6 (1) and (2) of the local law there is a repetition of crime as the punishment is similar that is imprisonment. The Local Law Number 12, 2003 regarding Khamar, in Article 26 has several criminal elements that are namely:1) everyone is forbidden to consume it and its similar kinds. 2) The forbidden are to produce, provide, sell, import, distribute, transport, keep, dump, gift, alcoholic drink. 3) The 40 times of whipping for who consume and imprisonment maximally 1 year and the minimally 3 months or fine IDR. 75.000.000, and it is minimally IDR. 25.000.000. The Law has not provided clear information of the elements. Keywords :Crime Elements, Criminal Law Formulation, Criminal Law Policy. Abstrak: Rumusan delik Qanun Khamar Nomor 12 Tahun 2003 dalam Pasal 6 menyebutkan: (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar. Pasal 55 KUHP menyebutkan: (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;Berdasarkan isi Qanun pasal 6 ayat (2) terdapat pengulangan delik, karena ketentuan pidana sama yaitu penjara. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang khamar, Pasal 26 di dalamnya memuat beberapa unsur tindak pidana, yaitu: 1). Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar. 2). Yang dilarang: memproduksi, mengedarkan, mengangkut, memasukkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun dan mempromosikan. 3). Ancaman pidana 40 kali cambuk bagi yang mengkonsumsi, dan ‘uqubat ta’zir berupa kurungan paling lama 1 tahun, paling singkat 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-, paling sedikit Rp. 25.000.000. Dalam Qanun tersebut ada beberapa unsur tindak pidana yang tidak tegas. Kata Kunci ;Rumusan Delik, Formulasi Ketentuan Pidana, Kebijakan Hukum Pidana.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4: November 2016 Vol 4, No 3: Agustus 2016 Vol 4, No 2: Mei 2016 Vol 4, No 1: Februari 2016 Vol 3, No 4: November 2015 Vol 3, No 3: Agustus 2015 Vol 3, No 2: Mei 2015 Vol 3, No 1: Februari 2015 Vol 2, No 4: November 2014 Vol 2, No 3: Agustus 2014 Vol 2, No 2: Mei 2014 Vol 2, No 1: Februari 2014 Vol 1, No 4: November 2013 Vol 1, No 3: Agustus 2013 More Issue