cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 4: November 2016" : 5 Documents clear
TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP PERBUATAN HUKUM PERSEROAN YANG MERUGIKAN PIHAK KETIGA Haspan Yusuf Ritonga; Azhari Yahya; Dahlan Ali
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 4: November 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.997 KB)

Abstract

Abstract: Article 1 clause 1 of the Limited Company Act (UUPT) Number 40 Year 2017 states that the Limited Company is a legal entity. It is given a legal subject status who is responsible for any legal actions. However, based on the empirical reality, personal directors have been given responsibilities on the risk of legal action of the Limited Company. Duality reponsibilities in UUPT has created a responsibility repel between the Limited Company and the personal directors against whom a third party losses charged. This research was aimed to examine and explain how personal directors were responsible for the company legal act. The research method used was a juridical normative method including the law principles, the act legislation and the court decisions. The results showed that the decisions of judges who apply the imposition of personal directors’ liability against the act of legal company have been found with breakthroughs in the law and the basic principles of directors’ liability such as fiduciary duties, doctrine ultra vires and business judgment rule principles have been applied. However, for the uniformity of law application in society, UUPT should be updated by emphasizing personal directors’ liability against legal actions of the company which prejudice the third party so the UUPT could protect both the Limited Company and community equally and fairly.Keywords: Legal entity, Limited Company Act (UUPT), personal directors’ responsibility, third party. Abstrak: Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebut “perseroan” adalah badan hukum, ia diberi status subjek hukum yang bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Namun pada kenyataan empiris, direksi telah dibebani tanggung jawab terhadap resiko perbuatan hukum perseroan. Dualisme pertanggungjawaban dalam UUPT telah menimbulkan tolak menolak tanggung jawab perseroan dengan direksi terhadap siapa kerugian pihak ketiga dibebankan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana semestinya direksi bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum perseroan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, meliputi kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undanga serta putusan-putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, ditemukan putusan-putusan hakim yang menerapkan pembebanan tanggung jawab pribadi direksi terhadap perbuatan hukum perseroan dengan terobosan-terobosan hukum serta menerapkan asas-asas dasar pertanggung jawaban direksi seperti prinsip fiduciary duties, doktrin ultra vires dan prinsip bussiness judment rule. Namun demikian, untuk keseragaman penerapan hukum dalam masyarakat, UUPT perlu diperbaharui dengan mempertegas pengaturan tanggung jawab pribadi direksi terhadap perbuatan hukum Perseroan yang merugikan pihak ketiga, sehingga produk hukum UUPT tersebut akan melindungi perseroan dan melindungi masyarakat secara berimbang dan berkeadilan.Kata Kunci: badan hukum, UUPT, tanggung jawab pribadi direksi, pihak ketiga.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP IKLAN ROKOK YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF Al Qudri; Iskandar A. Gani; Syarifuddin Hasyim
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 4: November 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.69 KB)

Abstract

Abstract : The purposes of this study were to determine and analyze the form of government responsibility on cigarette advertisement that prejudice community as consumers in the positive law, the law establishment of violation cigarette industry, and to create the legal protection for disadvantaged community because of negative consequences of cigarette advertising. The method used in this research was a normative juridical approach to assess, test and examine the aspects of constitutional law which is related to the responsibilities of government on cigarette advertising that prejudice the consumers. The results showed that the government’s responsibility on the regulation of cigarette and advertising industry has been manifested in the law, but in practice only few responsibility was run by the local goverments and was obeyed by the cigarette and advertising industry. The role and function of local governments have to be improved to protect young people, adolescents and children from the negative effects of cigarettes advertisement.Keywords :  Cigarette advertisement, smoke-free, advertisement violators sanction. Abstrak :Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap iklan rokok yang merugikan masyarakat selaku konsumen dalam hukum positif, penegakan hukum terhadap industri rokok yang melanggar, serta mendapatkan rumusan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan akibat negatif iklan rokok. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji, menguji dan menelaah aspek hukum tatanegara yang berkaitan dengan tangung jawab pemerintah terhadap iklan rokok yang merugikan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam pengaturan industri rokok dan industri periklanan sudah termanifestasi dalam peraturan perundangan, namun demikian dalam prakteknya hanya sedikit sekali dijalankan oleh pemerintah daerah dan dipatuhi oleh industri rokok serta pengusaha periklanan. Perlu ditingkatkan fungsi dan peran pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, remaja dan anak-anak dari pengaruh negatif iklan rokok.Kata kunci: Iklan Rokok, Bebas Asap Rokok, Sanksi Pelanggar Iklan
PENANGGULANGAN KOMUNITAS PUNK DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL DI KOTA BANDA ACEH Ridayani Ridayani; Mohd. Din; M. Saleh Syafei
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 4: November 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.683 KB)

Abstract

Abstract: In December 2011, the world highlighted the arrest and fostering of 64 Punk communities (five of them were women) in Aceh. They were arrested in the city of Banda Aceh by Wilayatul Hisbah (Sharia Police; WH), Local Government of Aceh and sent to the State Police (Polresta) Banda Aceh. Punk community in Banda Aceh increased significantly and must be addressed, but there were no specific rules on governing the punk community in Aceh. Therefore, it was necessary to study how the juridical principle on the response of the punk community in Banda Aceh city and then how the criminal policy pursued by the city authorities could tackle the punk community in Banda Aceh. The methods used to obtain the data in this research were literature reviews and field research. The results showed that the legal basic or juridical principle used to combat the punk community in Banda Aceh was still limited to the provisions of Article 11 Paragraph 3 of Regulation Number 5 Year 2000 and the criminal policy. Efforts of the city government in the response to the punk community in Banda Aceh was by sending them in to the State Police School (SPN) Seulawah, Aceh Besar or the office of Satpol PP and WH, Province of Aceh.Keywords: Punk community, criminal policy, managing Abstrak: Desember 2011, dunia menyoroti penangkapan dan pembinaan 64 komunitas Punk (lima diantaranya perempuan) di Aceh. Mereka ditangkap di kota Banda Aceh oleh Wilayatul Hisbah (WH) Polisi Syariah Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh, dan dititipkan pada Kepolisian Resort Kota (Polresta) Banda Aceh. Komunitas  punk di Kota Banda Aceh meningkat secara signifikan dan harus ditanggulangi, namun di Aceh belum ada aturan khusus mengatur tentang komunitas punk, karena itu perlu diteliti tentang bagaimana landasan yuridis dalam penanggulangan komunitas punk di kota Banda Aceh, kemudian bagaimana kebijakan kriminal yang ditempuh pemerintah kota dalam menanggulangi komunitas punk di kota Banda Aceh. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah landasan hukum atau landasan yuridis yang digunakan untuk menanggulangi komunitas punk  di kota Banda Aceh masih terbatas pada ketentuan Perda  Pasal 11 ayat 3 Nomor 5 Tahun 2000 dan kebijakan kriminal. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam penanggulangan komunitas punk di kota Banda Aceh adalah dengan pembinaan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah, Aceh Besar, dan pembinaan di kantor Dinas Satpol PP dan WH Provinsi Aceh.Kata kunci : Komunitas punk, kebijakan kriminal, penanggulangan
MEKANISME PENANGANAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Aceh) Tasmin Tasmin; Dahlan Ali; M. Gaussyah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 4: November 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.271 KB)

Abstract

Abstract: National Police Institution of the Republic of Indonesia is one of the law enforcement authorities, however, some of its member are involved in criminal cases in the past decade. In general, every member who are proved to be involved in some criminal actions and convicted with permanent legal force from the court, then internally he has to receive additional sanctions: the disciplinary sanction for police member and the Commission Code of Professional Etchic’s trial or Komisi Kode Etik Profesi (abbreviated as KKEP in bahasa). Meanwhile, starting from the investigation process until the final decision with permanent legal force the police member will be temporarily discharged from his/ her own duty in the National Police Institution based on Article 10/ Paragraph (1)/ Government Regulation No. 3/ Year 2003. Despite of this, there has been no legal consequences received as by the case of some personnel from  the Brimob Unit (Satuan Brimob in bahasa) at the provincial level who were employed by the structural position but involved in illegal logging activities in Aceh. Neither were they discharged nor convicted by the internal court authority or called as “Ankum”. Aim of this study is to discover factors that lead to the misconduct of mechanism and rule deviation as well as to know the consequences received by the police member in law enforcement. The methodology applied in this study was empirical juridistic approach by examining the validity of the law in the reality or in the public. Based on this study, reasons why the accused police member were not convicted because at first: (a) they were the breadwinner in their families, (b) they had performed well during their duties and (c) brought prestigious achievement in their Brimob Unit, (d) there has been a diverse interpretation regarding the Article 10/ Paragraph (1)/ Government Regulation No. 3/ Year 2003 in the unit. At second, Ankum will give sanctions and convict those who commit crimes through the KKEP and discipline court.Keywords: handling , police member, crime Abstrak: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga aparat penegak hukum, namun persoalannya beberapa anggota kepolisian itu sendiri melakukan tindak pidana pada akhir dasawarsa ini. Pada umumnya, setiap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana setelah adanya keputusan hukum tetap dari peradilan umum, maka selanjutnya secara internal akan menerima sanksi tambahan berupa: kedisiplinan Polri dan diajukan pada sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Selain itu, mulai dari proses penyelidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap anggota Kepolisian juga akan diberhentikan untuk sementara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2003. Walaupun begitu, belum adanya konsekuensi hukum yang diterima oleh beberapa anggota di Satuan Brimob Polda Aceh yang menduduki jabatan struktural tetapi terlibat dalam tindak pidana pembalakan liar di Aceh. Mereka tidak diberhentikan dari jabatannya atau dihukum oleh internal otoritas yang disebut Ankum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri fakor-faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya mekanisme dan penyimpangan hukum serta untuk mengetahui konsekwensi yang diterima oleh anggota Polri dalam penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan meneliti keberlakuan hukum itu dalam kenyataan atau dalam masyarakat. Berdasarkan studi ini, alasan mengapa anggota polisi yang tertuduh tidak dijatuhi hukuman karena pertama: (a) yang bersangkutan tulang punggung keluarga, (b) mereka mempunyai kinerja yang baik selama bertugas, (c) selama bertugas mempunyai prestasi yang baik dalam mengharumkan nama Satuan Brimob Polda Aceh, (d) adanya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2003 dalam Satuan Brimob Polda Aceh. Kedua, Ankum akan  memberikan sanksi dan konsekwensi pada anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dan disipilin.Kata Kunci : penanganan, anggota kepolisian, tindak pidana
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH Abdul Manan; Husni Husni; Iskandar A. Gani
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 4: November 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.94 KB)

Abstract

Abstract: This study aims to examine and explain the mechanisms used in the preparation and endorsement of APBA by DPRA, factors influencing the delay in its endorsement and other factors affecting the success of APBA preparation and endorsement. This study is an empirical juridical research that uses legislation and analytical approach. The data are primarily obtained from interviews with respondents or informants and complimented by secondary data obtained from reviewing existing literature. The results suggest that the preparation and endorsement of the APBA have been in accordance with generally accepted mechanisms which involved three common stages: preparation stage, discussion with local executives and the establishment of provincial parliament APBA in a plenary meeting. However, the endorsement of APBA is often late, due to factors, such as: the relationship between the state chief and DPRA, the educational background of the parties responsible for budgeting, performance indicators, the commitment of the executive and legislative to carry out the preparation of the APBA effectively, efficiently and timely. The delay also causes by factors affecting the APBA preparers, such as unsupportive behavior and lacking of competency.Keywords: Duty and Function implementation of DPRA, Enactment and Planning, APBA Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan mekanisme penyusunan dan penetapan APBA yang diterapkan oleh DPRA, penyebab keterlambatan penetapannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan analitis. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dengan responden dan informan, dan data sekunder dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan dan penetapan APBA, DPRA sudah melakukannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan terlibat dalam penyusunan dan pembahasan bersama dengan eksekutif daerah serta diakhiri dengan penetapan APBA dalam rapat paripurna DPRA. Namun selama ini penetapan APBA sering terlambat, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: hubungan antara Kepala Daerah dengan DPRA, latar belakang pendidikan para pihak yang bertanggungjawab dalam penganggaran daerah, indikator kinerja, komitmen eksekutif dan legislatif daerah untuk melaksanakan penyusunan APBA secara efektif, efisien dan tepat waktu dan faktor penyusun APBA berupa perilaku, aktivitas dan kemampuannya  yang tidak sesuai dan bersinergi.Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA, Penyusunan dan Penetapan APBA

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4: November 2016 Vol 4, No 3: Agustus 2016 Vol 4, No 2: Mei 2016 Vol 4, No 1: Februari 2016 Vol 3, No 4: November 2015 Vol 3, No 3: Agustus 2015 Vol 3, No 2: Mei 2015 Vol 3, No 1: Februari 2015 Vol 2, No 4: November 2014 Vol 2, No 3: Agustus 2014 Vol 2, No 2: Mei 2014 Vol 2, No 1: Februari 2014 Vol 1, No 4: November 2013 Vol 1, No 3: Agustus 2013 More Issue