cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 26 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)" : 26 Documents clear
Editorial: Demokrasi Deliberatif: Dari Wacana ke Kerangka Hukum Latipulhayat, Atip
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.533 KB)

Abstract

Wacana demokrasi deliberatif – walaupun agak terlambat - mulai masuk dalam khazanah keilimuan Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru (Fahrul Muzaqqi, 2013: 123), sekira tahun 2000-an. Dalam hal ini, demokrasi deliberatif mengacu pada gagasan bentuk pemerintahan di mana para warga negara yang bebas dan sederajat, memberikan pembenaran proses pengambilan keputusan di mana mereka memberikan alasan-alasan lain secara timbal balik dapat diterima dan dapat diakses dengan tujuan mencapai kesimpulan - kesimpulan yang mengikat saat ini kepada setiap warga negara namun terbuka untuk digugat di kemudian hari (Gutman dan Thompson dalam Bilal Dewansyah, 2015: 24). Meskipun demikian, gagasan tersebut baru mulai mem-publik pada tahun 2000 dengan muncul beberapa literatur, seperti artikel dan buku yang ditulis F. Budi Hardiman (2004 dan 2009) dalam perspektif Habermasian.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a0
Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia Puji Lestari, Ayu
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.429 KB)

Abstract

Buku ini ditulis oleh Prof. Dikdik Mohamad Sodik, S.H., M.H., Ph.D., dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau merupakan pakar dalam bidang hukum laut internasional. Selain menjadi akademisi, Penulis juga aktif mengikuti training programme terkait hukum laut internasional yang diselenggarakan oleh International Ocean Institute Malta, dan Centre of Maritime Policy, Fakultas Hukum, Universitas Wollongong, New South Wales, Australia. Beliau juga aktif dalam menulis artikel hukum laut internasional mengenai masalah Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing pada 4 jurnal internasional. Beliau juga menjadi Guru Besar Utama di Fakultas Hukum UNISBA. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a11
Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum Simbolon, Laurensius Arliman
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.374 KB)

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum perlindungan anak merupakan salah satu kunci dari kemajuan negara Indonesia. Hari ini, semakin marak terjadi pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak di tengah masyarakat. Menjadi sebuah pertanyaan apakah kemudian yang dilakukan oleh masyarakat terkait hal tersebut, karena baik secara sadar maupun tidak sadar, perlindungan anak telah terabaikan. Tulisan ini menyajikan bagaimana pengaruh pemahaman kesadaran hukum oleh masyarakat terhadap perlindungan anak guna menciptakan perlindungan anak yang berkelanjutan. Kemudian dibahas pula bagaimana peran partisipasi masyarakat terhadap perlindungan anak. Jawabannya adalah partisipasi masyarakat memiliki peran utama dalam perlindungan anak, baik dalam bentuk partisipasi aktif maupun pasif. Pada akhir tulisan ini, penulis mencoba menggagas penanaman tentang perlindungan anak yang berkelanjutan di tengah kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap partisipasi masyarakat bagi perlindungan anak akan mempengaruhi perlindungan anak secara berkelanjutan. Public Participation in Sustainable Child Protection Law as a Form of Legal Awareness AbstractPublic participation in the enforcement of child protection laws is the key to the development of the Indonesian state. Today, a growing number of violations of the right of child continue to occur in society. A question then arises on what is done by the people related to the violations, which uncovers that child protection has been neglected either consciously or unconsciously. This paper discusses the legal awareness of the public regarding the protection of child to create a sustainable child protection. Furthermore, this paper also discusses the central role of public participation, whether in active or passive participation, in ensuring child protection. At the end of this paper, the author tries to initiate an ongoing understanding on child protection by the public. In conclusion, public awareness on participating in child protection will affect the sustainable child protection.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial utami, tanti kirana; Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (884.561 KB)

Abstract

Sistem hukum hubungan industrial Pancasila berupaya menempatkan pekerja/buruh dengan pengusaha termasuk didalamnya pemerintah dalam kedudukan yang proporsional. Eksistensi atau keberadaan pekerja dalam hubungan industrial harus dilindungi oleh pengusaha dengan diperlakukan sebagai mitra kerja. Untuk itu, pelaksanaan hubungan industrial sebaiknya merujuk ke dalam sistem demokrasi ekonomi Pancasila, yakni suatu sistem demokrasi ekonomi sebagai hasil pengejawantahan dari konsep integralistik Pancasila.Legal Protection of the Workers in the Implementation of Industrial Relations AbstractThe legal system of industrial relations based on Pancasila attempts to place workers or laborers with employers, including the government, in a proportional position. The existence or presence of workers in industrial relations should be protected by the employer, in which workers are to be treated as a partner. Therefore, the implementation of industrial relations should refer to the system of economic democracy of Pancasila, namely a system of economic democracy as the embodiments of the integrative concept of Pancasila.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a10
Urgensi Revisi Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia Oktivana, Davina
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4233.742 KB)

Abstract

Pengaturan mengenai landas kontinen di Indonesia khususnya dalam menentukan batas terluar landas kontinen masih mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen tahun 1958, yaitu menggunakan kriteria kedalaman dan kemampuan dalam melakukan eksploitasi. Sementara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, dimana kriteria dalam menentukan batas terluar landas kontinen berdasarkan konvensi ini dinilai lebih menguntungkan bagi negara pantai. Keuntungan yang dimaksud adalah penggunaan kriteria topografi dasar laut dan diperbolehkannya negara pantai mengajukan perpanjangan landas kontinen. Indonesia telah mengajukan submisi perpanjangan landas kontinen yang berlokasi di barat laut Sumatera pada tahun 2008 dan disetujui oleh Komisi Batas-Batas Landas Kontinen PBB pada tahun 2010, dan saat ini sedang mempersiapkan submisi perpanjangan landas kontinen lainnya di utara Papua dan selatan Nusa Tenggara. Adanya perkembangan dan praktik tersebut tidak diikuti dengan perubahan UU Landas Kontinen Indonesia yang seharusnya mengacu pada kriteria yang lebih relevan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Revisi UU Landas Kontinen menjadi penting karena telah mengarah pada ketidakpastian dan pertentangan dalam hukum positif di Indonesia.The Urgency of Indonesian Continental Shelf Act Revision AbstractThe definition of the outer limit of the continental shelf in Indonesian Continental Shelf Act is still referring to the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, which applied the criteria of depth and the ability to exploit. On the other hand, Indonesia has ratified the 1982 Convention on the Law of the Sea, where the criteria in determining the outer limit of the continental shelf is considered more advantageous to coastal states, for instance, the application of seabed topography criteria and the admissible of coastal states to propose an extension of the continental shelf. Indonesia has submitted an extended continental shelf located in the northwest of Sumatra in 2008 and had been approved by the Commission on the Limits of the Continental Shelf of the UN in 2010, and currently preparing another submission located in the northern Papua and southern Nusa Tenggara. Notwithstanding the development and Indonesia’s practice, these situations are not followed by adjusting the Indonesian Continental Shelf Act. Thus, the urgency of revision of Indonesia’s Continental Shelf Act is necessary, due to uncertainty and contradistinction in Indonesia’s positive law.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a3
Koordinasi Kewenangan Pada Pengusahaan Panas Bumi untuk Keperluan Tenaga Listrik Prabowo, Canggih
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1415.387 KB)

Abstract

Penyediaan energi terbarukan melalui pemanfaatan tidak langsung panas bumi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan kewenangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Seiring tuntutan penyediaan tenaga listrik mengalami peningkatan, beberapa kendala berupa koordinasi dan perizinan penggunaan kawasan hutan turut terjadi. Hal ini turut menjadi alasan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Namun demikian, perubahan tersebut menimbulkan kerancuan berkenaan implementasi otonomi daerah menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perselisihan koordinasi kewenangan antara badan dan/atau pejabat pemerintahan, dalam hal ini pemerintah kabupaten dengan Kementerian ESDM, juga telah muncul dan telah menjadi perkara yang diajukan ke Mahkamah Konsitusi. Authorities Coordination on Geothermal Operations for Electricity Use Abstract The provision of renewable energy through the use of indirect geothermal energy is a shared responsibility of the central government with local government authorities, as mandated in Law Number 30 Year 2007 on Energy and Law Number 30 of 2009 on Electricity. As the demand of electricity supply is increasing, some obstacles in the form of co-ordination and licensing the use of the forest area are also on the rise. On that basis, Law Number 32 Year 2004 on Regional Government and Law Number 27 Year 2003 on Geothermal are amended. Nevertheless, these changes create confusion in respect to the implementation of regional autonomy in accordance with Article 18 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Furthermore, a dispute on authorities coordination between governmental body and/or government officials, in this case between local government and the Ministry of Energy and Mineral Resources, has arisen and has also been brought to the Constitutional Court.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a9
Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan Rahmawati, Ema; Mantili, Rai
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.599 KB)

Abstract

Jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang banyak berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia sebagai lembaga independen pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan memiliki salah satu tugas penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di sektor jasa keuangan, salah satunya dengan mengatur prosedur penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sebagai tindak lanjutnya, OJK menerbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Artikel ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana konsep alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di dalam POJK No. 1/2014 dikaitkan dengan sistem penyelesaian sengketa perdata yang ada. Lebih lanjut lagi, akan diuraikan pula Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah ditetapkan OJK untuk melaksanakan tugas dan peranannya dalam penyelesaian sengketa dibidangnya masing-masing serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan.Dispute Settlement Mechanism through Alternative Dispute Resolution Institution in the Sector of Financial Services AbstractFinancial service is one of the essential sectors in economic development of a country. Indonesian Financial Services Authority (OJK) is an independent institution which regulates and supervises the financial services sector and has its important role in providing consumer protection in financial services sector, i.e. by regulating the procedure of consumer complaint and dispute settlement in simple, prompt, and affordable manners. Following up such role, OJK issued Regulation 1/POJK.07/2014 regarding Alternative Dispute Resolution Institution in Financial Services Sector. This article is intended to describe the concept of alternative dispute resolution as stipulated in Regulation of OJK No. 1/2014 in connection with the existing private dispute settlement system. Furthermore, this article also describes the institutions of alternative dispute resolution assigned by OJK to conduct their duty and role in dispute settlement for each respective sectors and its challenge to provide consumer protection in financial services sector.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a2 
Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi Dewansyah, Bilal; Zulfikar, M. Adnan Yazar
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.988 KB)

Abstract

Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, menegaskan reafirmasi terhadap sistem presidensial. Namun, dalam proses Perubahan UUD 1945 berkembang juga semangat pembatasan kekuasaan Presiden, dengan memberikan kewenangan lebih kepada DPR sebagai lembaga legislatif, sebagaimana tercermin dalam Perubahan Pertama UUD 1945. Setelah perubahan, Presiden tidak lagi memiliki pertanggungjawaban politik. Hal tersebut melatarbelakangi dua permasalahan: Pertama, mengapa perubahan UUD 1945 menetapkan pilihan politik untuk melakukan reafirmasi terhadap sistem presidensial. Kedua, bagaimana konsekuensi perubahan tersebut pada pertanggungjawaban Presiden. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut: Pertama, menyelidiki sebab reafirmasi sistem presidensial pada perubahan UUD 1945. Kedua, menggambarkan konsekuensi perubahan UUD 1945 pada sistem pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden. Tulisan ini akan dimulai dengan pembahasan pengantar mengenai perdebatan teoritis sistem pemerintahan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sebab pilihan reafirmasi sistem presidensial dan pertanggungjawaban Presiden setelah perubahan UUD 1945. Hasil kajian tulisan ini menunjukan bahwa reafirmasi sistem presidensial dalam UUD 1945 dilatarbelakangi semangat membentuk pemerintahan yang stabil, namun juga dengan semangat membatasi kekuasaan Presiden, sehingga diberikan kekuasaan lebih kepada legislatif. Pengalaman masa lalu tentang kegagalan sistem parlementer juga menjadi alasan reafirmasi sistem presidensial. Perubahan UUD 1945 juga berkonsekuensi pada perubahan sistem pertanggungjawaban Presiden. Setelah perubahan UUD 1945, pertanggungjawaban yang dapat memberhentikan Presiden hanya melalui impeachment.Reaffirmation on Precidential Form of Government and Precidential Accountability System on Constitutional Amendments: The Search for Cause and Consequences AbstractThe Third Amendment of the 1945 Constitution has reaffirm presidential form of government. During the amendments, there is also spirit to restrict Presidential power by enumerating more powers to the DPR as the legislature. After the 1945 Constitution amended, President does not have the means of political accountability. It raises two issues: First, why did 1945 Constitutional amendments choose to reaffirm presidential system? Second, how the consequences of these amendments in the term of Presidential accountability? This paper aims to address both issues: First, investigating the reason of presidential system reaffirmation in 1945 Constitutional amendment. Second, describing the consequences of the 1945 Constitutional amendments to the presidential accountability system. This paper will begin with an introduction on type of government theoretical debate, and followed by an analysis of the reason behind presidential system reaffirmation in 1945 constitution amendment and the presidential accountability after these change. This paper shows that presidential system reaffirmation in 1945 constitutional amendments was motivated by the spirit to form a stable government with the spirit to limit presidential power in the same time, so it was done by enumerating more power to the legislature. After 1945 constitutional change, President can be dismissed only by impeachment.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a4
Sikap Anti Korupsi di Kalangan Siswa dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Anti Korupsi dan Berbasis Keadilan Surono, Agus
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (580.729 KB)

Abstract

AbstrakKebijakan negara dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia harus mem-perhatikan tiga aspek yang berbeda sifatnya, yaitu: politik, hukum, dan korupsi yang menyatu. Lebih lanjut lagi, masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk menumbuhkan budaya hukum masyarakat, perlu dilakukan sejak pendidikan di usia dini dalam berbagai jenjang pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap anti korupsi dapat melalui kampanye/sosialisasi dengan berbagai pihak khususnya kepada siswa pelajar mulai dari siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, serta kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat termasuk perguruan tinggi dengan bekerja sama dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus melaksanakan program tersebut. Menumbuhkan sikap anti korupsi sejak dini tersebut dimulai dengan jenjang pendidikan dari play group ke mahasiswa merupakan langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang anti korupsi dan berbasis keadilan.Anti-Corruption Attitude in Students and College Students on Implementing a Justice-Based and Anti-Corruption StateAbstractThe state policy in combatting corruption in Indonesia must pay attention to three different aspects, such as: politics, law, and integrated corruption. Furthermore, the people will also determine the success of the prevention of corruption. In order to foster a culture of legal awareness on anti-corruption, it should begin from education at an early age in the various levels of education through campaigns/familiarization with the various parties, especially to students ranging from elementary, junior, senior high school, and all the way to college students. Therefore all elements of society, including universities in cooperation with governments at both central and regional governments, should implement the programs. Thus, fostering an attitude of anti-corruption early on began with an education level from play group to college students is a concrete step that can be done in order to realize the implementation of state anti-corruption and based justice.
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang butarbutar, russel
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1294.706 KB)

Abstract

Pertanggungjawaban pidana korupsi dan pencucian uang selama ini sering hanya dikenakan pada ‘orang’ sebagai subjek pelaku. Salah satu tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah yang berasal dari partai politik, yang dilakukan oleh anggotanya. Dalam praktik, sulit mengidentifikasi perbuatan personel partai politik itu menjadi perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada partai politik. Artikel ini menggali hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Negara dapat meminta pertanggungjawaban pidana karena partai politik dapat dikategorikan sebagai korporasi. Partai politik merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam hal personel atau pengurusnya melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan teori pemidanaan terhadap korporasi. Ketentuan hukum juga telah mengatur bentuk sanksi pidana berupa denda, pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha partai, pencabutan izin opersional partai, pembubaran dan/atau pelarangan partai, perampasan aset partai untuk negara, dan/atau pengambilalihan partai politik oleh negara. Criminal Liability of Political Parties for Corruption and Money Laundering AbstractCriminal responsibility of corruption and money laundering is often imposed to individual as the perpetrators, whereas currently the trend is that corruption performed by a political party through its personnel. In practice, it is difficult to identify which personal action taken by a personnel of a political party that could constitute as a criminal offence accountable to the political party. This article will discuss the matters surrounding criminal responsibility of a political party in regards to both corruption and money laundering. Political party as a subject of law is entitled to criminal responsibility in a case where its personnel or its officials is found guilty of corruption based on the criminal prosecution againsts corporation theory. Furthermore, legal provision have also regulate criminal sanctions such as: financial penalties, announcement of court decision, freezing part or all of the business activities of the party, operational license revocation, dissolution and/or prohibition of the party, expropriation of assets to the state, and/or takeover of political party by the state.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a7

Page 1 of 3 | Total Record : 26

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue