Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Moderat

PARTAI POLITIK DAN KADERISASI (Membentuk Partai Politik yang Berkualitas Sesuai dengan Tuntutan Demokrasi) Suparman, Agus Nurulsyam; Rahman, Gilang Yuniar
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.645 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.1031

Abstract

Harapan awal dari banyaknya partai politik akan menimbulkan perubahan yang signifikan atas masa depan yang lebih baik, melalui potensi untuk kesadaran kolektif yang dibangun atas dasar partisipatoris, ternyata berbeda dengan kenyataannya. Partai politik masih tetap saja tidak dapat keluar dari fragmatisme dan bayang-bayang perebutan kekuasaan dan kerap mengangkat tema ideologis untuk tujuan-tujuan praktis yang terkadang tidak berkaitan sama sekali dengan tujuan reformasi. Ketatnya kompetisi antar partai politik dalam memperoleh dukungan dan membentuk basis massa telah memberikan membuat kecenderungan suatu partai politik untuk membiaskan ideologinya agar dapat diterima dan mendapatkan massa simpatisan. Namun pada konteks ini justru partai politik terjebak oleh pengaruh oligarki yang semakin menguat didalam tubuh partai politik itu sendiri. Kata Kunci : Demokrasi, Partai Politik, dan Ideologi.
PENGARUH PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA WARINGINSARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR Suparman, Agus Nurulsyam; Rahman, Gilang Yuniar
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.509 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1084

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah 1) masih adanya masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, 2) masih adanya masyarakat yang kesulitan untuk membuka usaha, dan 3) masih adanya masyarakat yang kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan  sebagai berikut: 1) Bagaimana pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? 2) Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? 3) Seberapa besar pengaruh pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 9.385 orang dan sampel penelitian sebanyak 99 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan untuk menentukan tingkat hubungan menggunakan rumus koefisien korelasi dan menentukan tingkat pengaruh menggunakan rumus koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: 1) Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan skor rata-rata sebesar 296,8 dan jika dipersentasikan hasilnya 59,95% termasuk ke dalam kategori cukup baik. 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat ditunjukan dengan skor rata-rata sebesar 257,5 dan jika dipersentasikan hasilnya 52,02%, termasuk ke dalam kategori cukup baik, dan 3) Terdapat pengaruh antara pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Hal ini ditunjukan dengan hasil koefisien determinasi sebesar 23,3% yang termasuk ke dalam kategori pengaruhnya cukup berarti.  Kata Kunci:     Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN FISIK DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2013 ASMARA, RARA; SUPARMAN, AGUS NURULSYAM
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2928

Abstract

Berdasarkan hasil penjajagan penulis bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum dilaksanakan dengan optimal. Selanjutnya penulis merumuskan masalah, sebagai berikut: 1) Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 3 orang perwakilan Aparatur Desa, 2 perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, 2 orang perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 3 perwakilan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi Lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian daya dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik belum dilaksanakan sesuai dengan penadapat Sukanto (2004:73) karena terdapat beberapa faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik sebagian sudah dapat dilaksanakan, namun sebagian lagi masih kurang sesuai dengan faktor-faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa. 2) Adanya hambatan-hambatan antara lain, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pelaksanaan pembangunan fisik, kurangnya kesadaran dalam masyarakat masih kurang sehingga walaupun diundang untuk mengikuti rapat perencanaan pembangunan fisik namun tidak datang. 3) Upaya yang dilakukan antara lain: membuat jadwal sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi di masyarakat sehingga memilih untuk melaksanakan sosialisasi di malam hari atau sore hari pada saat masyarakat pulang kerja, kepala desa mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dalam menyusun RAPBDes, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi bahwa dilakukan berbagai upaya antara lain: kepala desa lebih terbuka kepada masyarakat dalam membuat suatu perencanaan dengan selalu meminta masukan, pemerintahan desa berupaya lebih dekat dengan masyarakat dan selalu mengikuti kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di masyarakat.
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA OLEH PEMERINTAH DESA DALAM MEINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN CIAMIS Hermansyah, Nana; Suparman, Agus Nurulsyam; Siswadi, Edi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2711

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemerintah desa belum mampu secara optimal menyerap pendapatan asli desa dari pengelolaan kekayaan desa yang ada, belum adanya regulasi tentang penertiban aset desa, terutama dalah hal sewa aset desa, serta kurangnya antusiasme warga desa dalam mengembangkan potensi, setelah mendapatkan pembinaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu model interaktif, yang terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, display data, verivikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli desa oleh pemeritah desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan degan baik, namun belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan SDM yang kompeten, penerimaan uang sewa, belum adaya regulasi penertiban aset desa, kurangnya antusias masyarakat, dan masih lemahnya pertangungjawaban rencana kerja desa. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan SDM, merubah pola fikir masyarakat, adanya regulasi penertiban aset desa, pelatihan berkaitan dengan proses pertangungjawaban.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA UTAMA AGUS NURULSYAM SUPARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1519.44 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2848

Abstract

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa dalam implementasinya Perda Nomor 6 tahun 2006 tentang BPD di Desa Utama belum dapat melaksanakan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 8 (delapan) orang Perangkat Desa, 1 (satu) orang Ketua BPD, dan 8 (delapan) orang anggota BPD di Desa Utama. Sedangkan sumber data sekunder, yaitu diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi dari Pemerintajan Desa dan BPD Desa Cijeungjing. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 tahun 2006 tentang BPD di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis telak dapat dilaksanakan cukup baik, hal ini terlihat dari setiap indikator-indikator yang penulis tanyakan kepada informan telah dilaksanakan secara keseluruhan walaupun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 tahun 2006 tentang BPD, yaitu sebagai berikut: a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide atau saran terhadap pelaksanaan pembangunan. b. Masih adanya perbedaan pendapat antara BPD dan pemerintah desa dalam menentukan setiap kebijakan. c. Masih kurangnya pemahaman tentang pemerintahan desa baik anggota BPD maupun perangkat desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan desa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 tahun 2006, yaitu: a. Dalam melaksanakan musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan secara voting untuk menentukan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa. b. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. c. Melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat secara persuasive.
TIPE PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018 (Studi di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis) Agus Nurulsyam Suparman; Endah Vestikowati; Gelar Pangestu
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.051 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1776

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi payung hukum kontestasi politik lokal secara serentak. Terdapat tujuh gelombang Pilkada serentak yaitu Desember 2015, Februari 2017, Juni 2018, tahun 2020, tahun 2023 dan gelombang ketujuh, yaitu tahun 2027. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada langsung dipengaruhi dua faktor antara lain faktor pemilih baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas; dan faktor organisasi penyelenggara Pilkada langsung. Dari aspek kualitas pemilih, kecenderungan menggantikan ideologi dengan apa yang dilihat lebih bersifat praktis berguna secara umum yakni melalui program kerja. Program kerja yang ditawarkan kandidat menjadi daya tarik tersendiri untuk memengaruhi pemilih. Rekam jejak dari calon juga menjadi prioritas oleh karenanya, pemilih berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang calon yang akan dipilih lalu dibandingkannya dengan calon lain. Kata Kunci: Tipe Pemilih, Pilkada Serentak
PENGARUH PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TERMINAL PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN AGUS NURULSYAM SUPARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2460.545 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2736

Abstract

Berdasarkan hasil penjajagan penulis diketahui bahwa adanya beberapa masalah yang berhubungan dengan kepuasan penumpang angkutan umum. Keadaan tersebut diduga karena pelayanan yang diberikan oleh petugas kurang optimal, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelayanan?; 2) Bagaimanakah kepuasan penumpang angkutan umum?; 3) Seberapa besar pengaruh pelayanan terhadap kepuasan penumpang angkutan umum? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sebanyak 420 orang. Teknik pengambilan sampel dengan teknik random sampling segingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 81 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dan angket). Teknik analisis dara melalui langkah-langkah, yaitu menentukan rentang, kategori penilaian dan persentase dilakukan uji korelasi, uji determinasi dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa: 1) Pelayanan penumpang angkutan umum sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan tahapan dan SOP yang berlaku, menurut Arikunto (1998:246). Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis angket dengan skor sebesar 279,4 yaitu berada pada kategori baik, artinya bahwa pelayanan petugas sudah dilaksanakan dengan baik. 2) Kepuasan penumpang angkutan umum yang dilakukan oleh petugas sudah sesuai dengan ukuran kepuasan. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis angket di dapat skor 301,2 berada pada kategori baik dan apabila dipresentasekan di dapat sebesar 74,37% termasuk cukup baik. 3) Terdapat pengaruh antara pelayanan terhadap kepuasan penumpang angkutan umum. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 57,19% kepuasan penumpang angkutan dipengaruhi oleh pelayanan.
PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP PELAYANAN PRIMA PADA BIDANG TENAGA KERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN CIAMIS AGUS NURULSYAM SUPARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2454.169 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2778

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah mengenai proses pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pegawai bidang tenaga kerja yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan terutama yang menyangkut pelayanan pembuatan AK. I di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan penerapan prinsip pelayanan prima pada bidang tenaga kerja dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan tersebut, dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriftif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang pegawai bidang tenaga kerja DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis dan 5 orang masyarakat yang menerima pelayanan pembuatan kartu pencari kerja. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling yang mana semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk digunakan sebagai sampel. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penerapan prinsip pelayanan prima sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis dinilai sudah mampu secara optimal melaksanakannya, dilihat dari 15 indikator yang dijadikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan dimana 10 indikator sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan 5 indikator belum dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor yang menghambat adalah Belumi tersedianya stundar operasional prosedur dalam melayani masyarakat khususnya dalam pelayanan Kartu Pencari Kerja; Keterbatasan sumber daya manusia sebagai pegawai pemberi layanan; Keterbatasan pemanfaatan media sosialisasi dalam hal prosedur dan alur proses pelayanan pembuatan AKI kepada masyarakat; Keterbatasan sarana dan prasana dalam ruang pelayanan AK. 1 yang tidak mendukung Upaya yang dilakukan adalah Pembuatan standar operasional prosedur pelayanan pembuatan AK.1 dengan mengacu berdasarkan aturan perundang-undangan; Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada melalui prinsip kerja gotong royong yang dapat bekerja secara fleksibel: Pemanfaatan media dan saluran komunikasi, seperti adanya media bookflet, banner, dan papan informasi; Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada agar dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat yang dilayani secara efektif dan efisien.
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS AGUS NURULSYAM SUPARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1920.638 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2694

Abstract

Hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Diantaranya pelaksanaan program pembangunan tidak tercapau sesuai dengan target yang telah ditentukan sebagai akibat masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah pelaksanakan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis? Dalam penelitian ini akah digunakan metode deskripti dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif. Pengumpulan data, peneliti menggunakan prosedur seperti (1) tahap orientasi, (2) tahap eksplorasi, dan (3) tahap member cek. Alat pengumpul data yaitu wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat cukup baik dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan yang menyakatan bahwa selama ini dengan adanya pelaksanaan program PNPM masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat memperoleh perguliran dana untuk menambah kegiatan usahanya. 2) Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis seperti masyarakat kurang berperdan dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan mereka dalam upaya pemenuhan kebutuhan mereka, kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program penganggaran yang berpihak kepada masyarakat masih rendah. 3) Terdapat upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program, melakukan pemetaan terhadap keinginan masyarakat yang disesuaikan dengan anggaran biaya yang diberikan oleh pemerintah. 4) Strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembanguan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.