Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
5.483
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Artificial Intelligence Research Jurnal Studi Komunikasi Jurnal Komunikasi Profesional Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Suara Pengabdian 45 Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Journal of Research and Development on Public Policy Jurnal Riptek Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Jurnal Media Administrasi Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi
Indra Kertati
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEMENTERIAN AGAMA DI KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH Indra Kertati; Adhi Nur Setyo
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i2.594

Abstract

Kualitas pelayanan publik menekankan tiga hal yaitu berlandaskan pada nilai-nilai bersama, preferensi individu sebagai modal sosial, dan menjadi jembatan antara keinginan individu dan sosial sebagai tujuan sosial kolektif. Oleh karena itu peran besar dari penyedia layanan untuk menyediakan sistem, prosedur, mekanisme, sumberdaya manusia dan sarana prasarana untuk menjamin kualitas layanan yang terbuka, mudah, murah dan berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi KMA Nomor 90 Tahun 2018 pada Kementerian Agama di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, menganalisis kualitas pelayanan publik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mendiskripsikan faktor - faktor yang mendukung dan menghambat implementasi. Hasil penelitian menunjukkan capaian implementasi KMA Nomor 90 Tahun 2018 terdapat 21 indikator yang sudah tercapai sesuai standar pelayanan dan ada 7 indikator yang belum tercapai. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada PTSP Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah mendapatkan kategori sangat baik. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari beberapa unsur pelayanan antara lain unsur maklumat pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, kemudahan mencapai/jangkauan dari tempat tinggal dan waktu penyelesaian. Faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi KMA adalah standar pelayanan penyelenggaraan, sebagian besar sudah memenuhi standar pelayanan pada KMA sedangkan yang menghambat adalah belum dibuatnya petunjuk pelaksanaan pelayanan, standar operasional prosedur, struktur organisasi, visi misi dan motto layanan serta penyediaan sarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) KOTA SURAKARTA Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.597

Abstract

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Ukuran dalam IPG adalah sama dengan IPM yang menunjukan dua indikator dampak dalam pembangunan ini memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama. Kajian ini bertujuan untuk mengurai perkembangan IPG dan IDG untuk mengetahui factor dominan yang mempengaruhi keberadaan IPG dan IDG. Hasil ananlisis secara keseluruhan pencapaian IPG dan IDG Kota Surakarta menunjukan posisi diatas capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Meskipun mengalami penurunan, beberapa indikator pembentuk IPG dan IDG menunjukan posisi yang lebih baik daripada posisi Jawa Tengah bahkan nasional. Pada indikator yang berkontribusi terhadap menurunnya posisi IPG dan IDG, selain dipengaruhi factor eksternal yaitu kebijakan pemerintah, aksesibilitas perempuan terhadapsumberdaya pembangunan, juga karena belenggu stereotype bahwa perempuan harus berada di ranah public, tidak dapat dielakan. Oleh karena diperlukan langkah-langkah affirmatif untuk mewujudkan pencapaian IPG dan IDg yang terus meningkat dari waktu ke waktu, melalui peningkatan capaian indikator pembentuk.
IMPLEMENTASI PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KENDAL Made Agtya Kusumayudha; Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.617

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat Peraturan Bupati Kendal nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kendal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam ((In-depth- Interview), dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, metode data (display data), dan penarikan/ verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis relative mudah, meskipun belum semua masyarakat dapat menikmati hasilnya. Perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan belum tampak signifikan, pelimpahan wewenang aturan yang cukup jelas namun konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana belum berjalan sesuai aturan. Kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan, penertiban umum atau pengelolaan lembaga masyarakat kurang direspon oleh masyarakat. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah sumber daya manusia, dukungan masyarakat, kerjasama antar individu atau tim pelaksana kebijakan dan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan minimnya sumber anggaran, dan sikap serta perilaku masyarakat.
REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK Agusta Ari Wibowo; Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 3 No. 1 (2022): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v3i1.628

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis relevansi reformasi birokasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Ruang lingkup administrasi publik termasuk semua ranah dan aktivitas pada yurisdiksi kebijakan publik. Administrasi publik yang makin berkembang sejak masa reformasi ditandai oleh perubahan pola pikir dari pola pikir sentralisasi menjadi pelibatan swasta dan kelompok masyarakat dalam pembangunan. Administrasi publik sangat berpengaruh pada tingkat implementasi kebijakan karena administrasi publik berguna untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan publik. Pencapaian penyelenggaraan administrasi publik yang berkualitas, ditandai dengan reformasi birokrasi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penggunakan data sekunder. Beberapa sumber Pustaka dan teori menjadi pusat perhatian penting dalam analisis data sekunder. Hasil studi literatur, ditemukan bahwa salah satu ranah penting dalam administrasi publik adalah pelayanan publik. Meskipun belum sepenuhnya tercapai, namun kualitas elayanan public menjadi inti dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi menjadi jalan terbaik untuk memperbaiki kualitas pelaynan public.
DEREGULATION AND DEBIROCRATIZATION IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM MICRO BUSINESSES FACING THE COVID-19 PANDEMIC Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 1 (2021): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v18i1.560

Abstract

Pandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah berdampak pada Kesehatan, social dan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya menjadi roda kehidupan keonomi masyarakat tidak mampu bertahan. Berbagai kebijakan yang diuluncurkan pemerintah suka tidak suka harus diterima demi Kesehatan sekaligus uasaha yang tidak berhenti. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi tempat untuk menguatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mampu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapai pandemic covid-19. Lokus penelitian di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan deregulasi dan debirokratisasi mampu untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah menghadapi pandemic covid-19. Meskipun poeningkatannya masih cenderung melambat namun berbagai upaya telah membantu bangkit dan bekerja.
PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN DAN OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN MASA PANDEMI COVID-19 Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 19 No. 1 (2022): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v19i1.570

Abstract

Perempuan Kepala Keluarga Miskin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Laki-laki Kepala Keluarga Miskin. Jumlah yang kecil tidak menandakan persoalan yang dihadapi lebih sederhana. Perempuan kepala keluarga miskin menghadapi persoalan yang rumit terlebih pada masa pandemic covid-19. Kerebatasan Pendidikan, upah yang rendah serta kemampuan menyangga kehidupan ke;luarga dengan beban yang berat dan aksesibilitas yang terbatas, menjadikan mereka berada pada aras marginal. Tantangan yang dihadapi adalah melakukan lompatan ditengah keterbatasan yaitu menjaga agar tidak tertular covid-19 dan sekaligus menyeimbangkan kondisi rumah tangga yang dipimpinnya. Otoritas pengambilan keputusan yang memusat perempuan menjadikan mereka mampu meskipun harus berjuang tanpa batas. Kepala Keluarga menjadi pertaruhan untuk membuat mereka bertahan pada situasi pandemic. Perempuan yang memiliki identitas hukum berupa surat cerai masih mampu untuk mengakses bantuan, namun pada perempuan tanpa identitas hukum, akses tertutup dan harus berjuang sendiri. Temuan penelitian ini menunjukan otoritas pengambilan keputusan dalam rumah tangga mengahdapi pandemic covid-19 sebanyak 98 persen dimiliki sendiri dan 2 persen adalah dukungan anak-anak. Mereka yang berada pada sector informal mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan yang menggeluti pertanian. Upah yang rendah, waktu yang panjang dan beban yang merat menjadi tantangan yang didapi sehari-hari. Peran pentaholik belum dapat dirasakan untuk meringakan beban mereka. Mereka menghadapi kesulitan dalam keterbatasan dan dalam ujian-ujian yang mempengaruhi pertahanan untuk keberlanjutan hidup.
DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DALAM PENGEMBANGAN UMKM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 2 (2021): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v18i2.575

Abstract

Pandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah berdampak pada Kesehatan, social dan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya menjadi roda kehidupan keonomi masyarakat tidak mampu bertahan. Berbagai kebijakan yang diuluncurkan pemerintah suka tidak suka harus diterima demi Kesehatan sekaligus uasaha yang tidak berhenti. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi tempat untuk menguatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mampu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapai pandemic covid-19. Lokus penelitian di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan deregulasi dan debirokratisasi mampu untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah menghadapi pandemic covid-19. Meskipun poeningkatannya masih cenderung melambat namun berbagai upaya telah membantu bangkit dan bekerja.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 20 No. 1 (2023): April : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v20i1.682

Abstract

Child marriage occurred long before the emergence of the Marriage Law number 1 of 1974 and its amendment, namely Law number 16 of 2019. The difference lies in the reason for the marriage itself. Long before the reason for underage marriages was a growing culture that women were considered sufficient to be at home, and to be the mother of the children they were born with. The strengthening patriarchal culture has an impact on the marginalization of women. The term women are kitchens, mattresses, legendary wells and perpetuate underage marriages. Issues that develop are different because child marriage now leads to promiscuity. The problem currently encountered is the increasing number of child marriages. The purpose of this study was to analyze the role of local government in preventing child marriage, with the locus in Grobogan Regency. This research used a qualitative descriptive approach. The results of the study show that the role of local government is not optimal. Prevention of child marriage is not as easy as solving other social problems. Family isolation, and scattered locations make it difficult for local governments to control child marriage. The role of stakeholders in preventing child marriage is not strong. Child marriage is considered a sensitive area that is not easy to touch.
Reformasi Birokrasi Perspektif Gender Wulan Aji Prabawaningrum; Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 20 No. 2 (2023): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v20i2.1133

Abstract

Bureaucratic reform is one of the government's efforts to realize good governance and carry out reforms and fundamental changes in the governance system, especially from the institutional (organizational) aspects, management and human resources apparatus. Bureaucratic reform is the basis for changes in the life of the nation and state. Through bureaucratic reform, the provision of an efficient and effective government management system can be carried out. Public service is a reflection of the bureaucratic condition of a region, because public service is directly related to the real needs of the community and the government's role is to provide the needs of the public service itself. The protection of women and children from acts of violence is part of the public services provided by the government for women and children victims of violence. Violence against women and children is one of the issues that is of concern to the government. There is a trend of increasing cases of violence against women and children. The increase in incidents of violence has provided a solid basis for the government and stakeholders to accelerate progress on reducing violence against women and children.Protection of women and children as part of public services carried out by the government in the implementation of bureaucratic reform is carried out according to applicable regulations, to optimize the function of services for protecting women and children, it is necessary to optimize the role of service implementers, implementing human resources who have competence, collaboration of all relevant stakeholders, preparing tools which will serve as a guideline and carry out monitoring and evaluation functions.
Co-Authors Adhi Nur Setyo Agus Bambang Nugraha Agusta Ari Wibowo Agusta Ari Wibowo Bambang Irawan Cucun Supredi Desi Asmaret Fadil Mas’ud Francisco Amaral Harsoyo Hery Winoto TJ Husain, Muhammad Najib Karningsih Karningsih Kunawi Lase, Delipiter Made Agtya Kusumayudha Made Agyta Kusumayudha Maruf, Irma Rachmawati Muhammad Bagus Adi Wicaksono Muhammad Basri Muhammad Dheo Adrian Muhari Nety Novita Hariyani Parinem Rahmad Purwanto Widyastomo Rahmat Salam S. Hardi Widiyanto Sanchez, Carlos Y.T. Setyohadi Pratomo Susetyo Darmanto Tumangkar, Totok Wahyu Wirasati Wulan Aji Prabawaningrum Y. Setyohadi Pratomo