Kajian ini bertujuan untuk melakukan kajian kritis tentang kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya pengangkatan PPPK pada guru. Pendekatan yang dipakai adalah literatur review dimana sumber-sumber data dari tulisan ini berasal dari sumber berita, artikel ilmiah, dan buku yang berkaitan dengan pengangkatan PPPK. Hasil kajian setidaknya menjelaskan beberapa hal utama yaitu pertama dekontrusi ideologi dalam sistem PPPK Guru di Indonesia dimana kajian ini menemukan ada ideologi kapitalisme yang mendasari dari kebijakan ini. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan yang cenderung memandang bahwa guru sebagai modal yang harus dimanfaatkan secara maksimal dengan tolak ukur yang rigit selayaknya mesin. Kedua melihat praktik-praktik marginalisasi yang terjadi antara lain Guru PPPK tidak ada jenjang karier, Guru PPPK tidak bisa mendapatkan pensiunan, Guru PPPK dikontrak maksimal 5 tahun, dan Guru PPPK mendapatkan gaji yang sama selama 5 tahun. Kondisi itu menjadi bukti guru tidak saja terhegemoni sebagai kelompok yang baik taat aturan, tetapi sudah terdominasi oleh aturan. Ketiga mengenai solusi untuk meningkatkan kualitas guru secara komprehensif mengubah regulasi dan aturan rekrutmen Guru PPPK, Memperjelas Jenjang Karier dan Kesejahteraan Guru PPPK, Meningkatkan kompetensi Guru PPPK secara berkesinambungan, dan Melakukan evalusi berkala kepada Guru PPPK. Kebijakan guru dengan PPPK yang tidak emansipatoris syarat dengan kepentingan juga perlu dilakukan perbaikan sehingga guru tetap mendapatkan haknya dan bisa menjalan kewajiban dengan nyaman.