Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA

Relasi Pusat-Daerah Dan Antar Daerah Di Tengah Covid-19 Ali Lating; Sarni Artha; Syarifudin Usman; Masohi Joyo Sukarno
JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 1 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (900.333 KB) | DOI: 10.52046/jssh.v1i1.711

Abstract

Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia pada khususnya mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek. Kebijakan strategis harus diambil sebagai bagian dari adaptasi terhadap perkembangan covid -19. Aspek pengelolaan pemerintahan antara pusat dan daerah juga mengalami perubahan terkati dengan kebijakan strategis dalam menghadapi covid. Dominasi kewenangan pemerintah pusat dalam pengabilan strategis menyebabkan seluruh penanganan covid harus menunggu keputusan pemerintah pusat. Rivalitas antar Pememrintah Pusat dan Daerah terlihat jelas seperti di Jakarta dan Papua. Ditingkat Provinsi seperti Maluku Utara juga sangat jelas terlihat dalam sejumlah kasus pembagian bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsidi sejumlah wilayah Kota Ternate tanpa sepengatahuan pemerintah Kota Ternate juga sebagai gambaran betapa dominasi kewenangan dan minimnya koordinasi terlihat dengan jelas dalam penyelesaian covid-19 . Potret penanganan covid -19 yang cenderung memperlihatkan dominasi yang begitu kuat serta lemahnya koordinasi antara pemerintahan ditengah kebutuhan akan pelayanan yang optimal demi keselamatan warga negara, maka memikirkan kembali hubungan kewengan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting pilihan model desentralisasi asismetris menjadi salah satu alternative kedepan perlu dilakukan demi keselamatan warga negara.
“Damai “ Kearifan Budaya Lokal Pengelolaan Lingkungan dan Keselamatan Warga di Desa Maitara Utara Tidore Kepulauan Ali Lating; Darwis Haris; Fathnun Than; Fauziah Nurhamiddin; Masohi Joyo Sukarno
JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 1 No 2 (2021): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (964.214 KB)

Abstract

Budaya lokal yang merupakan manisfestasi prilaku, pengalaman, kecerdasan alamiah yang dimiliki para lelhur dalam mengelola dan menjaga ruang penghidupan demi keberlangsungan bersama. Kearifan lokal bukan prilaku instan, namun sesuatu yang dinamis bergerak searah gerak waktu dan sikap, dipengaruhi derajat adaptasi dan tingkat pemahaman warganya. Sebagai pedoman yang memberikan arah dalam mengelola kehidupan bersama, budaya lokal mengedepankan nilai etis, norma serta prilaku yang egaliter, demi mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan warganya. Model tematisasi yang disediakan budaya lokal seperti pencegahan dini bencana alam baik fisik maupun non fisik sangat efektif. Praktek yang ramah, partisipatoris, mengedepankan ketaatan dan kedispilinan, budaya lokal senantiasa merepetisi nilai kebajikan, keluhuran budi dan rasa kebersamaan dalam menjaga dan memelihara lingkungan yang didasarkan atas kepatuhan hakiki terhadap petua leluhur yang senantiasa terpatri dalam tutur, sikap dan pengetahuan. Budaya lokal dalam pengelolaan lingkungan selalu mengajarkan pentingnya menyelesaikan bentangan hambatan maupun peluang ancaman secara dini maupun sedang berlangsung dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan tetap menjaga harmonisasi relasi manusia, alam dan Sang Maha Pencipta.
Dilema Air Bersih di Kota Pulau Fajri Thaib; Ali Lating; Rahmat Suaib; Rasyid Pora; Abdullah Kaunar
JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 1 No 2 (2021): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (904.648 KB) | DOI: 10.52046/jssh.v1i2.940

Abstract

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang ditetapkan. Pemerintahan pada hakikatnya sebagai pelayan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk melayani dirinya sendiri maupun golongan tertentu, tetapi menyediakan segala macam sarana yang diperlukan masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk setiap anggota masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah, yang bergerak dalam pelayanan air minum. PDAM sebagai instansi yang menjadi tumpuan harapan dalam peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat selaku konsumen air bersih. yang antara lain menyangkut jaminan untuk memperoleh pelayanan air bersih dengan layak dan terjamin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efaktifitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minun Kota Ternate dalam penyediaan air bersih di Kelurahan Tongole Kecamatan Ternate Tengah.
Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Pendidikan di Wilayah Kepulauan Kasiruta Timur Ali Lating; Fathun Tan; Fauziah Nurhamiddin
JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1295.943 KB) | DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1129

Abstract

Sebagai personifikasi negara di tingkat daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sangat penting, terutama untuk menjamin kecukupan pelayanan di berbagai aspek. Salah satu aspek terpenting yang terkait dengan masa depan generasi penerus bangsa adalah layanan pendidikan. Sebagai landasan, Pasal 31 UUD 1945 dan lembaga turunannya menunjukkan tujuan mulia, yaitu terwujudnya potensi peserta didik yang beriman dan bertakwa, bertanggung jawab, mandiri, untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, melalui pendidikan. Satuan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat rendah, sampai ke perguruan tinggi. Dinamika pengelolaan pendidikan di wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku Utara masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti yang dialami di Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Aksesibilitas, distribusi dan ketersediaan sarana prasarana masih terbatas, baik yang berkaitan dengan fasilitas pembelajaran, perpustakaan hingga ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur pendukung mengakibatkan kebijakan pegembangan mutu pendidikan terabaikan. Kondisi ini diperlemah dengan terbatasnya pengawasan dan komitmen pemangku kepentingan dalam merespon permasalahan yang dialami di wilayah terebut.
Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Maluku Utara Firayanti Ladjima; Ali Lating; Syarifuddin Usman
JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 3 No 1 (2023): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v3i1.1540

Abstract

Paham radikal sangat identik dengan aksi terorisme, keduanya merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian besar umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terorisme yang merupakan suatu kejahatan nasional, transnasional maupun internasional telah banyak menimbulkan ancaman dan bahaya terhadap keamanan, perdamaian serta merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi upaya pencegahan paham radikal terorisme di Indonesia khususnya di daerah Provinsi Maluku Utara. Yang dalam hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara sebagai lembaga yang berperan pada bidang pencegahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara telah melakukan berbagai strategi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di provinsi Maluku Utara, dengan melaksanakan program-program kegiatan baik yang bersifat mandatory BNPT maupun inisiatif FKPT sendiri. Program yang dimaksud berupa kegiatan sosialisasi, seminar, kerjasama, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan tersebut ialah pendanaan, luas wilayah pencegahan, struktur kepengurusan yang belum dibentuk di kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara, minimnya pengetahuan atau pemahaman dari masyarakat serta rendahnya partisipasi masyarakat. FKPT Maluku Utara memilki peluang yaitu terdapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) meskipun terkadang kurang memadai. Sementara tantangan yang dihadapi adalah maraknya propaganda di media sosial.