Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Recht Studiosum Law Review Mahadi : Indonesia Journal of Law
M. Iqbal Asnawi
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN IVESTASI MODAL USAHA DI TOKO EMAS KOHINOR LANGSA Rafshanjanie, Muhammad Khalied; Rachmad, Andi; Asnawi, M. Iqbal
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v5i2.793

Abstract

Dalam sebuah transaksi simpan pinjam, istilah semacam debitur dan kreditur sangat umum kita dengar.  Kreditur merupakan perorangan atau pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Seorang Kreditur atas nama Tgk. Irwansyah Putra pada tanggal 26 Oktober 2021 menyerahkan emas sejumlah 200 (dua ratus) gram kepada debitur atas nama H. Asyari yang merupakan pemilik toko emas kohinor dengan perjanjian pada tanggal 26 setiap bulannya kreditur akan diberikan hasil Profit sejumlah 1,66 % dari jumlah modal, dengan perjanjian kerja sama selama 12 Bulan.  Namun setelah melakukan perikatan tersebut secara surat di bawah tangan, kemudian pihak debitur tidak menyerahkan profit kepada kreditur, sehingga pada bulan April 2022 pihak kreditur meminta kepada pihak debitur untuk menyerahkan kembali seluruh modal milik kreditur yang ada di toko emas milik debitur, namun Pihak Debitur melarikan diri dan tidak bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang Investasi modal usaha dilakasanakan dibawah payung hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor terhadap Korban/Kreditur belum mendapatkan perlindungan hukum, hambatan dalam perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor Langsa yaitu Pengadilan dan Kepolisian terhambat karena menunggu laporan dari Korban, hambatan bagi korban tidak mengerti proses hukum, upaya yang dilakukan yaitu pihak Pengadilan dan Kepolisian telah memberi arahan kepada pihak korban supaya perkara tersebut dapat diselesaikan secara hukum.
Efektivitas Penerapan Pasal 22 dan 23 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Ginting, Marina; Fitriani, Rini; Asnawi, M. Iqbal
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v4i2.477

Abstract

Manusia memerlukan norma untuk menjaga hubungan sosial harmonis, namun perselisihan tetap bisa terjadi. Peningkatan kasus di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang dihentikan karena pihak yang tidak beritikad baik. Implementasi mediasi mengalami perkembangan melalui tahap pengadilan pada kesempurnaan yang ditandai dengan diterbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dalam Pasal 22 dan 23 Perma Nomor 1 Tahun 2016 terdapat kewajiban para pihak untuk hadir dalam pertemuan secara langsung dengan atau tanpa perwakilan hukum, dan ketentuan mengenai itikad baik dalam proses mediasi. Jika salah satu pihak terbukti tidak itikad baik, perkara dapat ditolak, dan mereka akan diwajibkan membayar biaya mediasi. Ketentuan ini berlaku baik untuk penggugat maupun tergugat. Mediator harus melaporkan setiap tindakan itikad tidak baik kepada hakim, sehingga dapat membuat keputusan akhir dalam kasus.
PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI PERUMDA TIRTA KEUMUNENG TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT AIR KERUH Yassin, Muhammad; Asiyah, Nur; Asnawi, M. Iqbal
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v5i2.794

Abstract

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah layanan penggunaan air bersih dengan sistem berlangganan dan membayar setiap bulan untuk sejumlah pemakaian air yang digunakan. Salah seorang pelanggan mengungkapkan bahwa warga tertib saat memenuhi kewajiban. Misalnya membayar pajak, tagian air, dan lain sebagainya. Namum sebaliknya layanan yang diberikan kepada masyarakat tidak memuaskan. Di samping keluhan air tidak lancar, air tidak bersih kuning dan tercemar dan ada beberapa jenis keluhan yang sering menimbulkan kerugian bagi konsumen. Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Keumungeng Langsa sebagai pelaku usaha seharusnya bertanggungjawab atas pelayanan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen, merujuk pada ketentuan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dengan menuntut ganti rugi karena membayar iuran namun pelayan Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Keumungeng Langsa tidak sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertanggungawaban ganti rugi Perumda terhadap masyarakat akibat air keruh belum dilakukan. Hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban ganti rugi oleh Perumda Tirta Keumuneng Langsa terhadap masyarakat yaitu pihak Perumda Tidak ada anggaran untuk menanggulangi tuntutan ganti rugi dari para masyarakat, upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan pelayanan semaksimal mungkin supaya tidak terjadi lagi kerugian terhadap konsumen. Masyarakat sebagai konsumen melakukan upaya komplain terhadap Perumda melalui Dewan pengawas, serta memohon ganti rugi yang disebabkan oleh perumda terhadap konsumen.
Legal Review of the Authority of Financial Services Authorities in Crime Practicesinsider Trading in Capital Markets in the Development of Information Technology Asnawi, M. Iqbal; Fitriani, Rini; Isnaini, Nazar; Mutiarani, Rosy; Herlambang, M. Hafiz; Martin, Christopher
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 3 No. 01 (2024): Edisi Februari 2024
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v3i01.15762

Abstract

The practice of insider trading constitutes a violation or crime within the Indonesian capital market, necessitating a legal role to safeguard investors against frequent violations in the market. This research delves into the legal role in addressing insider trading practices within the Indonesian capital market. The objectives include identifying the characteristics of insider trading in the Indonesian capital market and discerning the legal responsibilities associated with such practices. The research addresses the following issues: First, the characteristics of insider trading in the Indonesian capital market; and second, legal responsibilities concerning insider trading practices in the Indonesian capital market. This study employs a deductive-analytic juridical-normative approach. The analysis reveals that, firstly, the provisions on insider trading in capital markets law have not effectively ensured maximum protection for investors in Indonesia. Secondly, there are hindrances to offering comprehensive legal protection to investors in light of insider trading practices within the capital market.
Carbon Trading Literacy in Coastal Communities of Gampong Sungai Lueng-Langsa Siregar, Mahmul; Tarigan, Vita Cita Emia; Mulyadi, Mahmud; Lubis, Yeti Meliany; Asnawi, M. Iqbal
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Edisi Agustus 2024
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Carbon trading is an activity of buying and selling carbon credits, where the buyer produces carbon emissions that exceed the specified limits. This is regulated in Presidential Regulation (Perpres) Number 98 of 2021 concerning the Implementation of the Economic Value of Carbon to Achieve Nationally Determined Contribution Targets. and Controlling Greenhouse Gas Emissions in National Development. Carbon trading is currently a priority program in the government to reduce greenhouse effect emissions, air conditioning, air pollution and factory waste which result in uncontrolled climate change. Through carbon trading literacy, the public can understand the importance of preserving mangroves in Gampong Sungai Lueng. The use of mangroves is very necessary to control carbon and community economic growth, so from the results of this research the community needs knowledge about carbon trading which is currently included in the government's priority program amidst carbon trading which is currently still an issue that must continue to be socialized to the community. Efforts to preserve mangroves as a marine resource for sustainable development in order to create conditions that are free of emissions from the impact of greenhouses, air conditioning, pollution and waste from factories that pollute the environment which has an impact on society, this is also the case at all times for the environment in all regions in Indonesia.
LEGAL REVIEW OF THE READINESS OF BUSINESS IMPLEMENTATION BASED ON HUMAN RIGHTS IN THE MAKASSAR INDUSTRIAL AREA Arman Muis; Teguh Prasetyo; Elvira Fitriyani Pakpahan; Alkana Yudha; Vita Cita Emia Tarigan; M. Iqbal Asnawi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i1.9741

Abstract

The position of business actors in today's development has a significant impact on the economic sector of a country. On the other hand, business activities can have an impact on social change, considering that the business activities of business actors have a direct impact on society and the environment, and have the potential for human rights violations. Makassar Industrial Estate is one of the icons of economic growth and the centre of business activities in eastern Indonesia, which has intersections with human rights in the implementation of its business activities. This research uses the type and form of normative legal research that examines and analyses based on legal theories, legal principles and things written in laws and regulations (law in book) as well as legal literature to answer problem issues. The research method uses a conceptual approach and a statutory approach. The technique used to collect legal material is a literature study document study. The results show that since the establishment of the United Nations (UN), the issue of human rights has emerged and become a serious discussion in every international forum. Since 2005, human rights issues have become more focused on the business sector. As a member of the UN, Indonesia has committed to focus on business and human rights by issuing Presidential Regulation No. 60 of 2023 on the National Strategy for Business and Human Rights in 2023. Business activities in the Makassar Industrial Estate still have a negative record on environmental issues and child labour, which is one of the business and human rights issues. Legal and institutional readiness is needed to implement Indonesia's commitment to focus on human rights-based business.
Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan Fitriani, Rini; Asnawi, M. Iqbal; Muis, Arman; Fatimah; Mirfa, Enny
Recht Studiosum Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 (Mei-2024)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v3i1.15935

Abstract

Sengketa merupakan bentuk aktualisasi atas perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. Munculnya sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menuntut haknya untuk menyelesaikan masalahnya dengan pihak yang menimbulkan kerugian. Penyelesaian sengketa para pihak mencari jalan penyelesaian yang mudah, cepat dan adil, dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (win-win solution) yaitu melalui alternatif penyelesaian di luar Pengadilan. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Mediasi pada dasarnya adalah musyawarah dan mufakat. Jika secara mediasi terdapat kata sepakat, maka akan dituangkan dalam suatu kesepakatan perdamaian. Namun ketika salah satu pihak tidak  melaksanakan kesepakatan perdamaian dengan itikad tidak baik maka akibatnya  membuat pihak yang dirugikan tidak mendapatkan kepastian hukum  karena tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan atau tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Timbul permasalahan 1) upaya yang dapat ditempuh bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui proses mediasi dan 2) proses mediasi yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam mengeksekusi hasil kesepakatan para pihak. Penelitian ini adlah penelitian normatif bersifat kualitatif dan perspektif, pada penelitian hukum  normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu system nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif. Hasil penelitian 1) Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan melalui tahan-tahap yang dilaksanakan dengan bantuan mediator yang netral sampai menghasilkan kesepakatan perdamaian. 2) Untuk memperoleh kepastian hukum para pihak harus sepakat untuk mengukuhkannya menjadi akta perdamaian, sehingga kesepakatan perdamaian   tersebut   memiliki kekuatan hukum.
Co-Authors Alkana Yudha Arman Muis Elvira Fitriyani Pakpahan Fatimah Ginting, Marina Herlambang, M. Hafiz Isnaini, Nazar Lubis, Yeti Meliany Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Martin, Christopher Mirfa, Enny Muis, Arman Mutiarani, Rosy Nur Asiyah Rachmad, Andi Rafshanjanie, Muhammad Khalied Rini Fitriani Tarigan, Vita Cita Emia Teguh Prasetyo Vita Cita Emia Tarigan Yassin, Muhammad