Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Digitalisasi Pemasaran UMKM Menghadapi Pandemi Covid 19 Muchamad Zaenuri; Muchammad Ichsan
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 4. Kapasitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BU
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.54.967

Abstract

Sebagai salah satu UMKM, pembuatan parut kelapa di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman telah menjadi sebuah industri rumahan yang sangat potensial untuk terus dikembangkan. Hadirnya industri parut ini menambah sentra industri kerajinan sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi menengah (UKM) di wilayah pedesaan sehingga dapat menggeliatkan kegiatan ekonomi bagi masyarakat desa. Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir, di Kabupaten Sleman merupakan salah satu desa yang menjadi sentra industri parut. Pengukuhan melalui Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 55/Kep.KDH/A/2019 tentang Sentra Industri Kecil di Kabupaten Sleman Tahap V. Namun, terjadinya pandemi telah berdampak terhadap industri parut yang ada di Desa Sendangsari dengan mengalami penurunan omzet penjualan yang berakibat pada berkurangnya jumlah produksi. Permasalahan lainnya yakni sulitnya melakukan pemasaran produk. Masyarakat pedesaan masih kurang responsif terhadap perubahan, hal ini dapat dilihat pemasaran yang kurang ekspansif. Permasalahan terkait manajemen pemasaran dari usaha industri parut kelapa ini dapat diselesaikan melalui program KKN-PPM UMY melalui tindakan antara lain: 1) Pengembangan program pemasaran yang kreatif dan 2) peningkatan inovasi layanan pemasaran berbasis media sosial. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya model pemasaran yang kreatif dengan menggunakan variasi konten pada digital marketing. Penggunaan digital marketing memberikan pengaruh pada omzet penjualan dan UMKM parut dapat bangkit kembali di era pandemi
Mengembangkan Pemasaran UMKM Berbasis Digital Muchamad Zaenuri; Muchammad Ichsan
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 4. Kapasitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BU
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.54.968

Abstract

Kerajinan mendong di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman telah menjadi sebuah produk seni dan hasta karya yang sangat diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, industri kerajinan mendong ada yang diproduksi oleh usaha kecil menengah (UKM) di berbagai desa dan menjadi sumber tambahan penghasilan bagi ekonomi rumah tangga masyarakat di pedesaan. Terjadinya pandemi sekarang ini pada kerajinan mendong di Desa Sendangsari juga terdampak dengan mengalami penurunan omzet penjualan yang berakibat pada berkurangnya produksi. Pandemi telah menjadikan berkurangnya kunjungan wisatawan ke Desa Sendangsari karena diberlakukannya kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas masyarakat seperti PPKM. Permasalahan lainnya masih kurang responsif pelaku UMKM terhadap perubahan. Hal ini dapat dilihat dari tata kelola perusahaan yang kurang fleksibel dan pemasaran yang kurang ekspansif. Permasalahan terkait tata kelola dan pemasaran dari usaha kerajinan mendong ini akan diselesaikan melalui program KKN-PPM UMY dengan melalui tindakan antara lain: 1) Pengembangan program pemasaran yang komprehensif dan 2) inovasi pemasaran berbasis media online. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya model pemasaran yang komprehensif dengan menggunakan berbagai model pemasaran yang dapat menjangkau segmen masyarakat yang diinginkan. Penggunaan model pemasaran ini dapat meningkatkan dan menggairahkan kembali UMKM untuk bangkit menggunakan model pemasaran yang terbarukan
MUSEUM JAMU SEBAGAI DAYA ADAPTABILITAS DESA WISATA MENGHADAPI PANDEMI COVID 19 Rr. Sri Handari Wahyuningsih; Muchamad Zaenuri
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2021: 4. Kapasitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa( BU
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.936 KB) | DOI: 10.18196/ppm.44.759

Abstract

Di masa pandemi C-19 sekarang ini sebagian besar desa wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan pengunjung. Kondisi ini disebabkan meningkatnya kekhawatiran untuk mengunjungi destinasi wisata, tidak terkecuali Desa Wisata Jamu yang terletak di Kiringan, Canden, Jetis, Bantul. Sebelum pandemi, desa ini banyak dikunjungi wisatawan. Saat ini mereka harus memutar strategi untuk tetap adaptif pada kondisi new normal. Pengabdian ini bertujuan memberikan peningkatan skills pemasaran wisata secara daring dan peningkatan skill pelaku usaha, yang dilaksanakan melalui metode penyuluhan, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan, dan pendampingan. Hasil dari program ini berupa meningkatnya pemahaman mitra terhadap strategi usaha wisata jamu di era pandemi, meningkatnya skills pelaku usaha, meningkatnya instrumen obyek wisata jamu berupa museum jamu dan praktik langsung pembuatan jamu, dan proceeding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat. Implikasi: pentingnya peningkatan skills masayarakat dalam sosialisasi wisata melalui media virtual sebagai respon adaptif Pandemi C-19. Simpulan: Adanya pendampingan membuka wawasan baru pelaku usaha dalam memghadapi situasi pandemi yang dihadapi
Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda Aceh Irwansyah Irwansyah; Muchamad Zaenuri
Journal of Governance and Social Policy Vol 2, No 1 (2021): JUNE 2021
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.668 KB) | DOI: 10.24815/gaspol.v2i1.21107

Abstract

Wisata halal merupakan konsep yang relatif baru dalam industri pariwisata dunia. Tujuan dari jenis wisata ini adalah memberikan pelayanan yang maksimal bagi wisatawan muslim yang ingin berwisata tanpa meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan dalam agama. Banda Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadi daerah unggulan untuk pengembangan wisata halal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi strategi wisata halal yang telah diterapkan di Banda Aceh saat ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualititif. Terapat beberapa strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dengan melakukan sosialisas, sertifikasi produk dengan kerjasama dengan lembaga sertifikasi, melakukan promosi ke dalam dan luar negeri, serta pembenahan sarana dan prasarana. Pemerintah Kota Banda Aceh harus lebih serius memperhatikan sektor wisata halal jika ingin menningkatkan kunjungan wisata. Halal tourism is a relatively new concept in the world tourism industry. This type of tourism aims to provide maximum service for Muslim tourists who want to travel without leaving the obligations that have been ordered in religion. Banda Aceh is one of the regions in Indonesia which is a leading area for the development of halal tourism. This study aims to see how the implementation of the halal tourism strategy has been implemented in Banda Aceh. This research uses the qualitative analysis method. The Banda Aceh City Tourism Office carries out several strategies by carrying out socialization, product certification in collaboration with certification bodies, conducting promotions at home and abroad, and improving facilities and infrastructure. The Banda Aceh City Government should pay more attention to the halal tourism sector if it wants to increase tourist visits.
TATA KELEMBAGAAN DAN NOMENKLATUR ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: Array Muchamad Zaenuri; Muhammad Iqbal; Yunita Elianda
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.191 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v7i1.2402

Abstract

Yogyakarta Special Region (DIY) is an area that has a unique government structure called special. Its specialty is also found in the different governmental institutional regulations from other regions. In this case this feature can be seen in the formation of institutions in the Yogyakarta Istemewa Region which have special duties in accordance with the task of regulating privileges. Descriptive qualitative research methods. The results of this study are the features that exist in the regional government system in DI Yogyakarta, namely, in the special institutions of Yogyakarta there are four institutions, namely Parampara Praja, Paniradya Ka Privileges, Kudha Kabudayan (Cultural Service) and Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana (Department of Land and Spatial Planning). Name changes not only in the Dinas department but also in the sub-districts and kelurahan in the Regency / City have also experienced this name change. For sub-districts there is a difference in the names of the sub-districts in the city which are named Kemantren while the sub-districts in the Regency are named Kapanewon. Some of the names of the existing structures in the sub-district also changed, such as the camat to become Mantri Pamong Praja, the sub-district secretary to be Mantri Anom, and others. Meanwhile, the Kelurahan becomes the Kalurahan, which is directly below Kapanewon. However, the name change does not change the actual task and function.
Implementation of Development Strategy for Halal Tourism Destinations Muchamad Zaenuri; Karina Yudi Rahayu; Muhammad Iqbal; Yunita Elianda; Ali Akbar
Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Vol. 10 No. 1 (2022)
Publisher : Postgraduate School, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jitode.2022.010.01.01

Abstract

This article was aimed to explain the implementation of the Tourism Department's strategy in developing halal tourist destinations in West Lombok Regency and analyze the factors that influence the strategy implementation. The government of West Lombok Regency has drawn up a strategic plan to address the complexity of the problems that arise in halal tourism. This research used a qualitative method. Data were collected through documentation, observation, and interview techniques. The results showed the implementation of the strategy has been carried out in the form of activities and programs. The tourism destination has been characterized as halal and supported by regulatory clarity, the Islamic Culture Community in West Lombok Regency, which is also attached to the natural conditions that are very supportive and the support of the enthusiastic tourism awareness group (POKDARWIS). However, there are still obstacles, including the lack of a clear concept of halal tourism in West Lombok Regency, the lack of marketing or promotion of halal tourism, as well as inadequate and halal-certified facilities. So the recommendation that needs to be conveyed by the Government tourism office of West Nusa Tenggara is the need to translate the program into various activities in more detail and must involve stakeholders to help standardize and certify.Keywords: Development Strategy, Halal Tourism, Implementation.
NEW MODEL FOR LOCAL POST DISASTER TOURISM GOVERNANCE: Evidence from Indonesia’s Merapi Volcano Muchamad Zaenuri
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 25, No 2 (2021): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.63993

Abstract

This article examines the dynamics of local post-disaster tourism governance in areas on the foothills of Merapi Volcano in Yogyakarta, Indonesia, which is one of the world’s most intensively active volcanoes. In this research, the author invites the readers to discuss the success achieved in local collaboration through transforming disaster life into a profitable tourism site. They face difficult situations amid government limitations in handling this post-disaster development. Using qualitative descriptive analysis, this study offers a new local-based collaboration model, especially for the post-disaster tourism governance in developing countries. Result of the study showed that local collaboration cannot be achieved in an instant, rather involves a process that is influenced by local wisdom. This article makes positive contribution to public policy literature and is essential for policymakers at the lower level and concerned about local-based development and empowerment