Budiharto Budiharto
Department of Preventive and Public Health Dentistry, Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia, Jakarta 10430

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Model Pengorganisasian Sistem Informasi Instalasi Gigi Mulut sebagai Sub Sistem Informasi Rumah Sakit Winata, Tjen Dravinne; Budiharto, Budiharto; Bachtiar, Adang
STOMATOGNATIC- Jurnal Kedokteran Gigi Vol 7, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The focus of this dissertation is about obligation organization processes data at organization, department, and end user level in administration, billing, clinical and non clinical patients management when Indonesian Police Hospital Raden Said Sukanto developing dental instalation information system as part of hospital information system to produce a model. This research use qualitative with case study methodology. As a conclution of this study suggest that Model can be use by hospital to collect organization processes data that can be use to plan or guide dental instalation information system development with better performance and more user satisfaction.
PELAKSANAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN OLEH PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (STUDI PERIODE 2004-2009) Susanto, Edy; Budiharto, Budiharto; Suharso, Suharso; Sintha Dewi, Dyah Adriantini
Varia Justicia Vol 10 No 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.433 KB)

Abstract

Dalam praktik ketatanegaraan yang terjadi, fenomena yang berjalan selama empat dekade terakhir ini menunjukkan kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebih berat ke lembaga eksekutif (executive heavy). Posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang tidak jelas batasan wewenangnya dapat berkembang ke arah yang negatif berupa penyalahgunaan wewenang. Kekuasaan pemerintahan yang ada pada presiden, atau biasa disebut dengan kekuasaan eksekutif, merupakan konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan presidensil oleh UUD 1945. Studi ini ingin menjadi bagian dari wacana tentang kekuasaan pemerintahan oleh Presiden dan kekuasaannya sebagai Kepala Negara. Dalam studi ini dipaparkan dan dianalisis kekuasaan pemerintahan dan Presiden sebagai Kepala Negara, yang secara normatif didasarkan pada UUD1945 pasca amandemen Metode penelitian yang digunakan dalam studi atau penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian pustaka. Penelitian pustaka berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka saja dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap hukum primer dan skunder sepanjang bahan-bahan tadi mengadung kaidah-kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selesai. Namun dengan telah diselesaikannya reformasi konstitusi, muncul gejala dominasi Legislatif setelah reformasi digulirkan sampai saat ini menunjukkan tanda-tanda kecenderungan penyimpangan kekuasaan oleh lembaga perwakilan dan bertendensi lemahnya lembaga eksekutif. Adapun solusi terhadap hambatan tersebut, sebagai langkah nyata di Indonesia dalam hal sistem pemerintahan sesudah perubahan UUD 1945 harus menerapkan sistem presidensil, bukan dimaksudkan sebagai suatu bentuk campuran. Lebih-lebih karena pada saat ini (setelah perubahan UUD 1945) dan kedepan. Presiden disatu pihak dipilih langsung, dan dipihak lain tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR, maka sistem presidensil di Indonesia menjadi lebih murni.
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERIODE 2015/ 2020 ( STUDI POLITIK HUKUM CALON TUNGGAL ) Hardiyanto, Hardiyanto; Suharso, Suharso; Budiharto, Budiharto
Varia Justicia Vol 12 No 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.924 KB)

Abstract

Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) merupakan proses kedaulatan rakyat  ditingkat lokal yang diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Selama proses pilkada serentak tahun 2015 terdapat 3 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon yang terdaftar daerah tersebut adalah Kebupaten Blitar, Tasikmalaya, dan Timor Tengah Selatan yang harus ditunda pelaksanaannya dikarenakan kurangnya syarat minimum 2 pasangan calon.        Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan skunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan Menteri, Yurisprudensi, Jurnal-Jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.        Mengingat pentingnya pelaksanaan pilkada sebagai bagian dari pemerintahan daerah maka pilkada mutlak harus tetap berlangsung meskipun hanya terdapat satu pasangan calon yang terdaftar tanpa kehilangan sifat demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang No. 8 tahun 2015 terhadap UUD NRI 1945 memutuskan bahwa pilkada masih tetap bisa berlangsung tanpa kehilangan sifat demokratisnya meskipun hanya terdapatan satu pasangan calon. Pemilihan dilaksanakan dengan mekanisme plebisit atau lazim dikenal oleh masyarakat dengan nama referendum, yaitu dengan cara masyarakat diminta untuk memilih setuju atau tidak setuju dengan pasangan calon tunggal. Pemilihan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon merupakan solusi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi akibat dari terbentuknya Undang-Undang No. 8 tahun 2015.        Pilkada dengan calon tunggal, secara konsep pilkada dengan calon tunggal tidak dapat dikatakan tidak demokratis. Essensi utama demokrasi adalah keterlibatan nyata masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, rakyat adalah penentu kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan oleh wakil-wakilnya melalui proses pemilihan sebagai kontrak sosial. Disamping itu, terdapat aspek kearifan lokal yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja, dalam arti bahwa kearifan lokal harus menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan demokrasi. Munculnya calon tunggal dalam  pilkada adalah suatu pelajaran bahwa demokrasi yang berjalan dalam tataran praktek akan selalu berkembang secara dinamis, dan hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat tersebut.
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI (PASCA AMANDEMEN UUD 1945) Himawan Kurnia, Feri; Budiharto, Budiharto
Varia Justicia Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.002 KB)

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan lembaga perwakilan baru yang dibentuk dalam rangka pembaharuan konstitusi oleh MPR RI,dibentuk karena terdapat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah,  secara adil dan serasi.Akan tetapi dalam perjalanannya DPD sendiri cenderung memiliki kewenangan yang Sumir dan terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut penulis melakukan penelitian berjudul DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI (PASCA AMANDEMEN UUD 1945)  dengan rumusan masalah bagaimanakah kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia dan bagaimanakah kedudukan Dewan Perwakilan Daerah yang ideal di indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data primer, sekunder dan data tersier sebagai bahan penelitian.  Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam perjalanannya DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang anggota-anggotanya dipilih langsung melalui pemilu ternyata di dalam konstitusi hanya diberi fungsi yang sangat sumir dan nyaris tidak berarti dibandingkan dengan biaya politik dan proses perekrutanya yang demokratis,DPD hanya diatur dalam dua pasal (pasal 22 C dan Pasal 22 D). Untuk menciptakan DPD yang ideal dalam sistem ketatanegaraan RI maka kita sebagai bangsa Indonesia bisa membuka khasanah atau wacana yang lain seperti negara Amerika Serikat, walaupun setiap negara itu mempunyai kultur masyarakat (warga negara yang berbeda-beda) mempunyai kekhasan masing-masing. negara Indonesia bisa melihat dari negara Amerika Serikat untuk menjadi acuan mengenai sistem parlemen yang menggunakan dua kamar. Dengan adanya peraturan perundang-undangan baik didalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 22 Tahun 2003 serta UU No 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang DPD, perlu adanya suatu konstruksi hukum dalam rangka revitalisasi peranan DPD, untuk menciptakan suatu Kedudukan dan peranan DPD yang Ideal dalm sistem parlemen di Indonesia. Adapun langkah-langkah yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan amandemen terhadap UUD Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen tersebut dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan pasal 37 UUD NKRI tahun 1945 yang mengatur tentang mekanisme perubahan terhadap UUD NKRI Tahun 1945.
PERBEDAAN SKALA KEKUATAN OTOT SEBELUM DAN SESUDAH LATIHAN MENGGENGGAM PADA PENDERITA CEREBRO VASCULAR DISEASES (CVD) Daeli, Novita Elisabeth; Suwarno, Maria Lousiana; Budiharto, Budiharto
Jurnal Kesehatan Saelmakers PERDANA (JKSP) Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Kesehatan Saelmakers Perdana
Publisher : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi Charitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.457 KB) | DOI: 10.32524/jksp.v1i1.334

Abstract

Cerebro vascular diseases (CVD) also known as stroke is the event losing of brain function that is caused by the termination of blood supply to the brain. The deprivation of oxygen supply will result in depleting nutrition to the brain. The primary symptom will be the muscle weakness. The muscle weakness on hand can be treated with a grasp exercise for the post-stroke patient. This researched aims to understand the difference of muscle strength scale before and after grasp exercising for the post ischemic stroke patient. The research design applies quasi-experiment with pretest and posttest on two groups design. In this research, there are 67 respondents will be used as samples by applying purposive sampling technique. The research instrument is observation paper of the muscles strength scale. The bivariate analysis uses paired t-test with significance level α(0.05). The  result of this research indicates a significant difference in the muscle strength scale before and after the exercise on ischemic stroke patient with the score p<0,0001. In conclusion, this research finds that the grasp exercise can effectively increase the muscle strength of the stroke patient and recommends the grasp exercise as a part of nurse independent intervention in providing nursing treatment. Keywords: Stroke, muscle strength, grasp exercise.
STUDI DESKRIPTIF ANALISIS TERHADAP BIMBINGAN GURU DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP IPA DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V SD PADA PEMBELAJARAN IPA BERBANTUAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES Handayani, Sri; Budiharto, Budiharto; Triyoto, Triyoto; Sumarno, Sumarno
Jurnal Pendidikan Vol 17 No 1 (2016)
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jp.v17i1.p55-66.2016

Abstract

Science Learning on the V kelas of SD Magersari Rembang Magelang is still centered on teachers using lecture methods, teachers less involving students to experiment, teachers less understanding the meaning of process skill approach and low student understanding seen in learning outcomes from 33 students only 9 students or 27% complete of 24 students or 73% of students who have not finished yet. To overcome this, improvements are made with the guidance of the teacher in applying the Process Skills Approach to improve Student Learning Results on IPA. The purpose of this study is to describe: (1) Teacher planning in learning with process skill approach to improve students 'learning outcomes on light material and their properties. (2) Learning outcomes through process skills approach to improve students' learning outcomes of light materials and their properties. (3) Student learning outcomes in the process skills approach, in light materials and their properties. The subject of this study was the students of V class which amounted to 33 people. Implementation of PTK used includes four stages, namely: 1) planning, 2) implementation, 3) observation, and 4) reflection. Data collection technique used: test, observation sheet and field note. The completeness of student learning outcomes in cycle I was 4l%, increased in cycle 2 to 64% and increased again in cycle III to 82% above the expected target of 80%. The result of this research shows that application of process skill approach can improve the result of science learning. Suggestions for teachers in implementing learning should use innovative learning models, so that student learning outcomes will improve according to the situation and local environmental conditions. Pembelajaran IPA pada siwa kelas V SDN Magersari Rembang masih berpusat pada guru menggunakan metode ceramah, guru kurang melibatkan siswa melakukan percobaan, guru kurang memahami arti pendekatan keterampilan proses dan rendahnya pemahaman siswa terlihat pada hasil belajar dari 33 siswa hanya 9 siswa atau27% siswa yang tuntas dari 24 siswa atau 73% siswa yang belum tuntas.Untuk mengatasinya, dilakukan perbaikan dengan bimbingan guru dalam menerapkan Pendekatan Keterampilan Proses untuk meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada IPA.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Perencanaan guru dalam pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi cahaya dan sifat-sifatnya. (2) Pelaksaanaan pembelajaran melalui pendekatan keterampilan proses untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi cahaya dan sifat-sifatnya. (3) Hasil belajar siswa dalam pendekatan keterampilan proses, pada materi cahaya dan sifat-sifatnya. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V yang berjumlah 33 orang. Pelaksanaan PTK yang digunakan meliputi empat tahapan, yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) observasi, dan 4) refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan: tes, lembar observasidan catatan lapangan. Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 4l%, meningkat pada siklus 2 menjadi 64% dan meningkat kembali di siklusIII menjadi 82% diatas target yang diharapkan yaitu 80%. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa penerapan pendekatan keterampilan proses dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Saran untuk gurudalam melaksanakan pembelajaran sebaiknya menggunakan model pembelajaran yang inovatif, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat sesuai situasi dankondisi lingkungan setempat.
PERBEDAAN SKALA KEKUATAN OTOT SEBELUM DAN SESUDAH LATIHAN MENGGENGGAM PADA PENDERITA CEREBRO VASCULAR DISEASES (CVD) Daeli, Novita Elisabeth; Suwarno, Maria Lousiana; Budiharto, Budiharto
Jurnal Kesehatan Saelmakers PERDANA (JKSP) Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Kesehatan Saelmakers Perdana
Publisher : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi Charitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.457 KB) | DOI: 10.32524/jksp.v1i1.334

Abstract

Cerebro vascular diseases (CVD) also known as stroke is the event losing of brain function that is caused by the termination of blood supply to the brain. The deprivation of oxygen supply will result in depleting nutrition to the brain. The primary symptom will be the muscle weakness. The muscle weakness on hand can be treated with a grasp exercise for the post-stroke patient. This researched aims to understand the difference of muscle strength scale before and after grasp exercising for the post ischemic stroke patient. The research design applies quasi-experiment with pretest and posttest on two groups design. In this research, there are 67 respondents will be used as samples by applying purposive sampling technique. The research instrument is observation paper of the muscles strength scale. The bivariate analysis uses paired t-test with significance level ?(0.05). The  result of this research indicates a significant difference in the muscle strength scale before and after the exercise on ischemic stroke patient with the score p<0,0001. In conclusion, this research finds that the grasp exercise can effectively increase the muscle strength of the stroke patient and recommends the grasp exercise as a part of nurse independent intervention in providing nursing treatment. Keywords: Stroke, muscle strength, grasp exercise.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN SEKURITAS OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (KASUS PT BRENT SECURITIES) Ramadhita, Savitri; Budiharto, Budiharto; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.616 KB)

Abstract

Pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha. Sebagai penunjang kegiatan di pasar modal, perusahaan sekuritas memerankan peran penting sebagai penghubung antara investor dengan emiten di bursa efek. Setiap perusahaan sekuritas yang dianggap telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal maka konsekuensi yang diterima perusahaan sekuritas seperti adanya sanksi administratif, sampai adanya pencabutan izin usaha oleh OJK. Melalui penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme pencabutan izin usaha perusahaan sekuritas dan bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang dilakukan oleh BEI dan OJK terhadap dicabutnya izin PT Brent Securities. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pencabutan izin PT Brent Securities yang dilakukan oleh OJK, sebagai regulator OJK memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan sekuritas, adanya denda/kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu dan suspensi terhadap perusahaan sekuritas yang bersangkutan dan kemudian diakhiri dengan adanya pencabutan izin usaha. Perlindungan hukum terhadap investor PT Brent Securities diatur dalam UUPM, Pasal 46 mewajibkan kustodian memberikan ganti rugi kerugian investor. OJK sebagai pengawas pasar modal, dalam Pasal 30 UU OJK, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTOR DALAM HAL PERUSAHAAN MANAJER INVESTASI YANG DICABUT IZIN USAHANYA Reynaldi, Gustav Guardiano; Budiharto, Budiharto; Prasetyo, Agung Basuki
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.414 KB)

Abstract

Negara-negara berkembang bersaing dengan berbagai cara untuk menghadirkan penanam modal/investor di negaranya masing-masing. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah agar negaranya dapat menjadi tujuan investasiPasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Reksa dana adalah salah satu produk pasar modal yang saat ini sering kita temui, dimana dalam melakukan investasi di reksa dana, seseorang dapat menunjuk seorang Manajer Investasi untuk mengelola reksa dana terbuka yang berbentuk kontrak investasi kolektif.Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan hukum ini adalah kesesuaian antara pencabutan izin usaha suatu perusahaan manajer investasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi dengan perusahaan manajer investasi yang dicabut izin usahanya.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan, yang bahannya berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil analisis, apabila terjadi keadaan dimana perusahaan manajer investasi yang digunakan oleh investor terpaksa dicabut izin usahanya, berdasarkan Pasal 111 Undang-undang Pasar Modal bila ada pihak yang dirugikan, dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa pada intinya pihak-pihak yang memegang tanggung jawab di dalam perusahaan tersebut harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab yang dilakukan oleh manajer investasi adalah nantinya Bapepam-LK akan mencoba untuk mencarikan manajer investasi lain yang bisa mengambil alih pengelolaan dana investor tersebut, tetapi jika tidak ditemukan, maka pihak Bapepam-LK akan memerintahkan perusahaan manajer investasi untuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh investornya mengenai rencana penghentian kegiataan usahanya tersebut dan kemudian pihak manajer investasi diperintahkan untuk memberitahukan kepada investornya mengenai prosedur pengembalian dana investor secara rinci, baru setelah semua urusan dengan investor selesai dilakukan, perusahaan manajer investasi tersebut dinyatakan berhenti melakukan usaha di bidang manajer investasi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI MEREK DAGANG YANG BELUM TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1594 K/PID.SUS/2012) Amalia, Putri; Prananingtyas, Paramita; Budiharto, Budiharto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.005 KB)

Abstract

Pemberian izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain dapat berupa perjanjian lisensi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemegang lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan terkait hak atas merek. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwasannya Perjanjian lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tidak langsung berarti tidak memiliki perlindungan hak ekslusif yang diberikan oleh Negara dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku tetap memiliki kekuatan hukum yang sah asalkan perjanjian yang dibuat tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi. KUHPerdata mengenal 4 unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Saran yang diberikan adalah Perjanjian lisensi yang telah dibuat harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri memalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Perjanjian lisensi yang dibuat harus melibatkan akta Notaris.