Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

HABITUASI MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN PRA PEMBELAJARAN SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN KARAKTER NASIONALISME Desinta Dwi Rapita; Meylina Tria Ambarwati; Yuniastuti Yuniastuti
Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Vol 3 No 1 (2021): Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi
Publisher : IKIP BUDI UTOMO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33503/maharsi.v3i1.1323

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pembinaan karakter nasionalisme yang dilaksanakan melalui habituasi menyanyikan lagu kebangasaan pra pembelajaran di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif dengan tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fasilitas yang memadai sekolah menjadi pendukung proses habituasi menyanyikan lagu kebangsaan pra pembelajaran di sekolah. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya pembinaan karakter nasionalisme. Nilai Karakter Nasionalisme ini penting dimiliki oleh seluruh peserta didik sebagai salah satu nilai yang ditekankan dalam penguatan pendidikan karakter. Nilai karakter nasionalisme ini sebagai upaya preventif menurunnya rasa bangga sebagai orang Indonesia. Kendala yang terjadi pada penerapan kebijakan menyanyikan lagu kebangsaan pra pembelajaran terjadi pada siswa yang masih belum bisa bersungguh-sungguh saat bernyanyi. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai Lagu Kebangsaan. Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut diterapkan strategi reward dan punishment yang diharapkan kemudian dapat memberikan pemahaman kepada siswa mengenai lagu kebangsaan sebagai penguatan nilai karakter nasionalisme
DASAR PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES TAHUN 2014 DAN 2019 Desinta Dwi Rapita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.514 KB)

Abstract

Abstract Legal consideration base of judge becomes a determinant or basis for a judgement. This research aims to describe and analize appropriateness of legal consideration base of judge in making Verdict of constitutional court Number 14/PUU-XI/2013 in connection to implementation of Legislative and Presidential Election in accordance with pure legal consideration based on possitive law or by legal consideration outside the possitive law.  Further, describe and analize legal implication appeared from Verdict of constitutional court Number 14/PUU-XI/2013 on implementation of Legislative and Presidential Election 2014 and 2019. This research is type of legal research using normative point of view.  Research approach used statue approach and conceptual approach. Type of legal material used is  primary legal material and sekondary legal material. Result of research  shows that legal consideration base of constitutional judge in  decision of constitutional court Number 14/PUU-XI/2013 in accordance with pure legal consideration based on possitive law and also based on legal consideration outside the positive law. Decision of constitutional court Number 14/PUU-XI/2013 has  legal implication on general election of 2014 and also general election of 2019. legal implication of the judement on implementation of general election in 2014 is that Legislative and Presidential Election is not held simultanously and according to the general election legislation, that is Law No. 42 of 2008 on Election of President and Vice President. While on general election of 2019 it will be held simultanously in accordance with the new legislation made by the legislator. Key word: decision of constitutional court, legal consideration base, simultanous general election Abstrak Dasar pertimbangan hukum oleh hakim menjadi penentu atau dasar sebuah putusan. Tujuan penelitian ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dan mengetahui implikasi hukum putusan MK No. 14/PUU-Xi/2013. Penelitian ini merupakan jenis penilitian hukum dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sesuai dengan pertimbangan hukum murni berdasarkan hukum positif dan juga didasarkan pada pertimbangan hukum di luar hukum positif. Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013  terhadap pemilu tahun 2014 dan juga pemilu tahun 2019 ialah bahwa Pileg dan Pilpres tetap dilaksanakan tidak serentak dan sesuai dengan ketentuan undang-undang Pemilu, yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pada Pemilu 2019 nanti Pemilu akan dilaksanakan serentak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baru atau hasil amandemen yang dibuat oleh legislator.   Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, dasar pertimbangan hukum, Pemilu serentak
Peran Pemuda dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Mifdal Zusron Alfaqi; Muhammad Mujtaba Habibi; Desinta Dwi Rapita
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 23, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.27695

Abstract

ABSTRACTThis article discusses about the role of youth in preventing corruption and positive impac to the regional resilience. The research was conducted at Young Anti-Corruption Task Force Yogyakarta, Institution Hikmah and Public Policy, Regional Leadership of Muhammadiyah Yogyakarta. The aims of this research are (1) to know the role of youth in preventing corruption, (2) to know the youth’s role in strengtheningt regional resilience, especially in the City of Yogyakarta. The results show that the Young Anti-Corruption Task Force has playing important role in preventing corruption in the City of Yogyakarta. The role were performed through three activities, namely (1) the anti-corruption education, (2) dissemination of anti-corruption, (3) oversee  to government. However, this role was not easily done because there were several obstacles encountered, there were: (1) effort this members still could not be optimal, (2) the lack of understanding problem of corruption by members. Some efforts had been made to overcome the obstacles. The role of youth in corruption prevention efforts had positive impact for the regional resilience in the City of Yogyakarta with criteria included aspects of ideology, politic and law, economy, social and cultural, and security.ABSTRAKTulisan ini membahas tentang peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi dan dampak positifnya terhadap ketahanan wilayah. Secara spesifik permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi dan dampak positif peran pemuda terhadap ketahanan wilayah Kota Yogyakarta. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada Satgas Muda Anti Korupsi Kota Yogyakarta, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Tujuan tulisan ini ini adalah untuk (1), mengetahui peran pemuda dalam pencegahan korupsi, (2), mengetahui implikasi peran pemuda terhadap ketahanan wilayah Kota Yogyakarta. Argumen yang dikembangkan dalam tulisan ini adalah bahwa Satgas Muda Anti Korupsi telah berperan cukup penting dalam upaya pencegahan korupsidi Kota Yogyakarta. Peran tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu (1) pendidikan anti korupsi, (2) sosialisasi anti korupsi, (3), pengawasan kepada pemerintah. Kendati demikian, dalam menjalankan peran tersebut terdapat beberapa kendala yaitu (1), usaha yang dilakukan oleh anggota masih belum optimal, (2) kurangnya pemahaman terhadap permasalahan korupsi oleh anggota. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan. Peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi ini berdampak positif terhadap ketahanan wilayah Kota Yogyakarta terutama jika dilihat dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan..
PROBLEMATIKA PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Desinta Dwi Rapita
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 25, No 1 (2012): Pebruari 2012
Publisher : Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1115.107 KB) | DOI: 10.17977/jppkn.v25i1.5502

Abstract

The manners education is a strategic education and it is very urgentto be givenbccause it is a form of conscious effort to give the learners to behave as people who have religious faith, having good manner, having good characteristics and good qualities as well as being responsible to his society and his country. More specifically, the manner education conducted in the Class II a Children Jail Blitar (LPA Blitar) is one of the guiding efforts in order to restore children's mental and behavior to the better direction. It is expected that through this education, those children can be complete human beings, put away their dark past, knowing what they have done wrong and never do those mistakes again so that the society can accept them back. This study also aims to describe the problems faced when conducting the Manner Education in LPA Blitar, which covers the purpose of the Manner Education in LPA Blitar, the contents of the Manner Education materials in LPA Blitar, the methods and media being used in the teaching of Manner Education in LPA Blitar, the application of the evaluation of the Manner teaching and learning, the challenges faced during the teaching and learning process as well as the techniques used for overcoming the challenges in teaching Manner Education in LPA Blitar.
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENDAMPINGAN PEMANFAATAN WEBSITE PEMERINTAH DESA KECAMATAN SUMBERPUCUNG KABUPATEN MALANG Desinta Dwi Rapita; Didik Sukriono; Nurul Ratnawati; Meidi Saputra
Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS) Vol. 3, No. 2, Oktober 2020
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um032v3i2p61-67

Abstract

Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan pelayanan publik dengan optimal agar terwujus good village governance . Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan publik Pemerintah Desa Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, tim pengabdian melaksanakan pendampingan pemanfaatan website desa. Secara garis besar tahapan pelaksanaan pengabdian antara lain; sosialisasi, workshop dan pendampingan. Pendampingan yang dilaksanakan tim pengabdian berjalan lancar dan sukses. Peserta dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan oleh tim dan dapat mengikuti dengan baik tahapan-tahapan pemanfaatan website. Setiap Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberpucung sudah berhasil membuat konten pelayanan publik pada website desa. Selanjutnya website bisa dikembangkan lebih baik lagi agar pelayanan publik bisa dioptimalkan.
PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE Muhammad Mujtaba Habibi; Didik Sukriono; Desinta Dwi Rapita; Sudirman Sudirman
Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS) Vol. 2, No. 1, April 2019
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (725.699 KB) | DOI: 10.17977/um032v0i0p19-27

Abstract

Kegiatan pendampingan dala artikel ini bertujuan untuk membantu dalam pembentukan standar pelayanan publik pemerintahan desa di kecamatan sumberpucung kabupaten Malang. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah Participatory Action Research (PAR) yang dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kecamatan Sumberpucung antara lain Belum tersusun dan terbentuknya standar pelayanan publik publik di Pemerintahan; Desa-desa di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang  dan masyarakat belum memahami mekanisme penyusunan dan pembentukan standar pelayanan publik; Rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Desa Kecamatan Sumbepucung Kabupaten Malang. Dari permasalahan yang ada maka ditindaklanjuti dengan pelaksanaan workshop pembuatan standar pelayanan publik dan pendampingan pelaksanaan pelayanan publik di setiap desa di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Hasil dari pelaksanaan tersebut menjadikan Peserta workshop dapat membuat peraturan Standar Pelayanan Publik yang sesuai dengan kaidahnya dan mulai mempraktekkan di Pemerintahan Desa masing-masing.
Pelatihan Pembuatan Produk Hukum Desa Di Pemerintahan Desa Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Didik Sukriono; Desinta Dwi Rapita
Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS) Vol. 1, No. 1, April 2018
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.146 KB) | DOI: 10.17977/um032v0i0p10-20

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakomodasi banyak hal yang muaranya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, madiri dan demokratis. Dengan demikian, Desa diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab untuk mengelola wilayahnya. Salah satu wujud kewenangan desa untuk mengatur kepentingan masyarakatnya adalah melalui pembentukan produk hukum desa untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, mengatur pelaksanaan pembangunan, pembinaan  masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan umum.Hanya sayangnya belum semua desa menyusun peraturan desa, dan jika sudah membuat peraturan desa belum semua peraturan desanya sesuai dengan kaidah legalislative drafting. Hal ini terjadi hampir diseluruh desa di wilayah Kabupaten Malang, termasuk salah satunya yang berada di wilayah Kecamatan Sumberpucung. Metode palaksanaan kegiatan pengabdian adalah dengan analisis situasi, identifikasi masalah, pelaksanaan pelatihan sebagai pemecahan masalah serta refleksi dan evaluasi. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa banyak desa yang belum mampu membuat produk hukum desa. Awalnya mereka tidak tahu konsep pembuatan produk hukum desa yang sesuai dengan legislative drafting, tapi akhirnya mereka paham dan dapat membuat produk hukum desa bagi desanya masing-masing.
Pembinaan karakter nasionalisme melalui pembiasaan menyanyikan lagu kebangsaan pra pembelajaran di SMPN 2 Megaluh Kabupaten Jombang Meylina Tria Ambarwati; Yuniastuti Yuniastuti; Desinta Dwi Rapita
Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S) Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (748.47 KB) | DOI: 10.17977/um063v1i2p160-172

Abstract

This study is based on the eroding sense of nationalism that is increasingly fading among the younger generation that makes the planting of nationalism values in the world of education is now beginning to be improved. This study aims to know the development of nationalism character, supporting factors, obstacles experienced, and how to overcome the obstacles experienced in the application of nationalism character building through habituation singing the pre-learning national anthem. This study uses qualitative approach with descriptive research type. The data sources used in this study are primary and secondary data sources. The data collection techniques in this study used non-participant observations, interviews, and documentation. Data analysis in this study was conducted by data collection. reduction of data, presentation of data, and withdrawal of conclusions. The implementation of singing the national anthem of Indonesia Raya to foster the character of nationalism in students at SMP Negeri 2 Megaluh is in accordance with Permendikbud No.21 Year 2015 on the Rules of The First Day of School Admission. The supporting factor in the development of nationalism character through habituation to sing the pre-learning national anthem at SMP Negeri 2 Megaluh is the existence of adequate facilities. The obstacles owned by SMP Negeri 2 Megaluh in carrying out the policy of singing the national anthem of Indonesia Raya to foster the character of nationalism in students are the lack of seriousness of students, speakers that do not function properly, and the lack of strict sanctions. The efforts that will be made in overcoming the obstacles of fostering the character of nationalism through habituation to sing the pre-learning national anthem at SMP Negeri 2 Megaluh are to reward, buy some new speakers, and give a reprimand to teachers who are less assertive. Kajian ini didasarkan atas terkikisnya rasa nasionalisme yang semakin lama semakin memudar dikalangan generasi muda yang membuat penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam dunia pendidikan sekarang ini mulai ditingkatkan. Pendidikan karakter nasionalisme menjadi langkah efektif untuk membangun rasa semangat nasionalisme para generasi muda. Kajian ini bertujuan mengetahui pembinaan karakter nasionalisme, faktor pendukung, kendala yang dialami, dan cara mengatasi kendala yang dialami dalam penerapan pembinaan karakter nasionalisme melalui pembiasaan menyanyikan lagu kebangsaan pra pembelajaran. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada kajian ini menggunakan observasi non partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam kajian ini dilakukan dengan pengumpulan data. reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pelaksanaan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menumbuhkan karakter nasionalisme dalam diri peserta didik di SMP Negeri 2 Megaluh sudah sesuai dengan Permendikbud No.21 Tahun 2015 tentang Aturan Hari Pertama Masuk Sekolah. Faktor pendukung dalam pembinaan karakter nasionalisme melalui pembiasaan menyanyikan lagu kebangsaan pra pembelajaran di SMP Negeri 2 Megaluh adalah dengan adanya fasilitas yang sudah memadai. Kendala yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Megaluh dalam melaksanakan kebijakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menumbuhkan karakter nasionalisme dalam diri peserta didik adalah kurangnya kesungguhan siswa, speaker yang tidak berfungsi dengan baik, dan kurangnya sanksi tegas. Upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi kendala pembinaan karakter nasionalisme melalui pembiasaan menyanyikan lagu kebangsaan pra pembelajaran di SMP Negeri 2 Megaluh adalah memberikan reward, membeli beberapa speaker baru, dan memberikan teguran kepada guru yang kurang tegas.
Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai Upaya Menguatkan Karakter Peserta Didik Sukma Ulandari; Desinta Dwi Rapita
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 8 No 2 (2023): Desember - Article in progress
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v8i2.8309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai upaya menguatkan karakter peserta didik meliputi desain; pengelolaan; pengolahan asesmen dan pelaporan hasil; evaluasi dan tindak lanjut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif di Sekolah Menengah Kejuruan Cendika Bangsa Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2022. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik interaktif meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) desain P5 terdiri dari membentuk tim, mengidentifikasi kesiapan sekolah, menentukan dimensi karakter Profil Pelajar Pancasila yang ingin dikuatkan, menentukan tema, merencanakan waktu, alur, asesmen, dan membuat modul; 2) pengelolaan P5 meliputi provokasi dan kontekstualisasi, aksi P5, serta perayaan hasil belajar; 3) pengolahan asesmen dan pelaporan hasil P5 meliputi mengoleksi, mengolah hasil asesmen, dan penyusunan rapor proyek; 4) evaluasi dan tindak lanjut P5 berupa penguatan karakter serta melanjutkan kebiasaan yang baik dengan program Mari Beraksi. Melalui aksi P5 dapat menguatkan dimensi karakter Profil Pelajar Pancasila pada peserta didik terutama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, berkebhinekaan global, bernalar kritis dan kreatif.
RANCANGAN MUSEUM PERTANIAN DEWI SRI DESA KASEMBON KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG Nurul Ratnawati; Desinta Dwi Rapita; Bayu Kurniawan; Ferdinan Bashofi
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 4 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i4.1439-1444

Abstract

Desa Kasembon merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yang memiliki lahan subur untuk kegiatan pertanian. Pertanian menjadi salah satu mata pencaharian utama penduduk di desa ini. Saat ini terdapat banyak jenis tanaman yang dibudidayakan di desa ini dengan menggunakan teknologi pertanian modern, sehingga banyak alat-alat pertanian tradisional yang sudah tidak terpakai oleh masyarakat dan hanya disimpan saja. Hal ini karena tidak adanya sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk menjaga warisan alat-alat pertanian tradisional di desa ini. Permasalahan ini menarik minat Tim Abdimas UM untuk membantu Desa Kasembon dalam mengembangkan potensi yang ada dengan merancang museum pertanian yang dapat digunakan sebagai sarana menyimpan alat-alat pertanian tradisional yang saat ini sudah tidak digunakan sekaligus menjadi sarana edukasi. Kegiatan dilakukan melalui tiga tahap, yakni persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Program yang telah dilakukan telah menghasilkan rancangan desain dan identitas museum pertanian yang diberi nama Museum Pertanian Dewi Sri, termasuk storyline, visi misi, tujuan, dan yang paling utama yakni susunan organisasi kepengurusan museum. Hal ini memiliki manfaat sebagai sarana untuk menjaga warisan alat-alat pertanian tradisional agar tetap dapat dijadikan sebagai media edukasi bagi generasi muda terutama untuk mengembangkan wawasan terkait sejarah dan perkembangan teknologi pertanian.