Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Varia Justicia

Back Matter Edhita Praja, Chrisna Bagus
Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.71 KB)

Abstract

STRICT LIABILITY SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Bagus Edhita Praja, Chrisna; Nurjaman, Dasep; Arifa Fatimah, Dian; Himawati, Nilma
Varia Justicia Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.579 KB)

Abstract

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup saat ini masih menggunakan prinsip Liability based on Fault yang membuat korban harus membuktikan unsur kesalahan dari pelaku. Sedangkan dalam penegakan hukum lingkungan masih ada dasar pertanggungjawaban dengan prinsip Strict Liability, yaitu korban tidak perlu melakukan pembuktian terhadap kesalahan pelaku apabila telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini disusun karena ketertarikan penulis mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan prinsip Strict Liability. Tujuan dari penelitian yang berjudul “Strict Liability sebagai Penegakan Hukum Lingkungan” ini adalah mengetahui urgensi Strict Liability dalam sengketa lingkungan dan upaya-upaya penerapan Strict Liability dalam sengketa lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Strict Liability merupakan prinsip pertanggungjawaban dalam sengketa lingkungan yang tidak menerapkan unsur kesalahan dalam aspek pertanggungjawabannya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 35 dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 88 dalam kegiatan kategori abnormally dangerous activity. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip Strict Liability lebih menguntungkan korbannya, karena korban tidak perlu melakukan pembuktian jika pelaku melakukan kegiatan yang merugikan melainkan dapat langsung menuntut suatu pertanggungjawaban.
STRICT LIABILITY SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Bagus Edhita Praja, Chrisna; Nurjaman, Dasep; Arifa Fatimah, Dian; Himawati, Nilma
Varia Justicia Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.579 KB)

Abstract

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup saat ini masih menggunakan prinsip Liability based on Fault yang membuat korban harus membuktikan unsur kesalahan dari pelaku. Sedangkan dalam penegakan hukum lingkungan masih ada dasar pertanggungjawaban dengan prinsip Strict Liability, yaitu korban tidak perlu melakukan pembuktian terhadap kesalahan pelaku apabila telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini disusun karena ketertarikan penulis mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan prinsip Strict Liability. Tujuan dari penelitian yang berjudul ?Strict Liability sebagai Penegakan Hukum Lingkungan? ini adalah mengetahui urgensi Strict Liability dalam sengketa lingkungan dan upaya-upaya penerapan Strict Liability dalam sengketa lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Strict Liability merupakan prinsip pertanggungjawaban dalam sengketa lingkungan yang tidak menerapkan unsur kesalahan dalam aspek pertanggungjawabannya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 35 dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 88 dalam kegiatan kategori abnormally dangerous activity. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip Strict Liability lebih menguntungkan korbannya, karena korban tidak perlu melakukan pembuktian jika pelaku melakukan kegiatan yang merugikan melainkan dapat langsung menuntut suatu pertanggungjawaban.
FRONT MATTER 14 (2) 2018 Edhita Praja, Chrisna Bagus
Varia Justicia Vol 14 No 2 (2018): Vol 14 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (890.176 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v14i2.2485

Abstract

BACK MATTER 14 (2) 2018 Edhita Praja, Chrisna Bagus
Varia Justicia Vol 14 No 2 (2018): Vol 14 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.654 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v14i2.2486

Abstract

Developing Muhammadiyah waqf lands through Islamic investment model: special case in Indonesia Fahmi Medias; Zulfikar Bagus Pambuko; Chrisna Bagus Edhita Praja; Muhammad Ridhwan Ab. Aziz; Duddy Roesmara Donna
Varia Justicia Vol 16 No 2 (2020): Vol 16 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v16i2.3720

Abstract

Waqf institutions in some Muslim countries including Indonesia face obstacles in providing funds to manage their waqf lands. This paper aims to propose an alternative developing model for Muhammadiyah waqf institutions to meet the financing and management constraints using the concepts of waqf land categorisation using Islamic investment models. In this conceptual paper, the theory is used to propose a model for developing waqf Muhammadiyah in Indonesia. This study identified inefficiencies in managing Muhammadiyah waqf in Indonesia due to financial problems and the lack of ability of waqf institutions in developing assets. The authors have developed an investment model as a source of waqf land financing for Muhammadiyah waqf institutions in Indonesia. This model is expected to be a solution for empowering undeveloped and unproductive Muhammadiyah waqf lands and can be applied by Muhammadiyah waqf institutions in Indonesia. In the development of this study, Muhammadiyah waqf institutions, Islamic financial institutions, and policymakers will find alternatives in developing productive waqf for the ummah. The findings of this study will provide Muhammadiyah waqf institution with an Investment model to develop their waqf. Through this study, waqf will be useful in resolving the problems of poverty, unemployment, social inequality, improving education and health facilities, and improving the Indonesian economy. This model is different from the management of existing Muhammadiyah waqf, which is carried out consumptively. Then, waqf land that has been categorized is transformed into productive assets such as agricultural products and commercial business projects. The proposed investment model is to help Muhammadiyah waqf institutions to develop waqf land. The investment model is used to make Muhammadiyah waqf land more productive and play a role in social welfare.
Overview of Patent Protection in Public Services Towards Smart City: Case Study in Yogyakarta Budi Agus Riswandi; Chrisna Bagus Edhita Praja
Varia Justicia Vol 17 No 1 (2021): Vol 17 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v17i1.5174

Abstract

In Indonesia, the smart city idea strives to improve public services by combining a variety of components like as governance, economy, quality of life, environment, human resources, and transportation. These developments are mirrored in public service applications such as population administration, e-mobile ID cards, non-cash parking retribution, and smart retribution. However, such applications acquire no special protection. The purpose of this study is to define patent protection as an instrument for directing the development of public services toward becoming a smart city in Yogyakarta, Indonesia . This study employs a method of normative juridical legal research in conjunction with qualitative descriptive data analysis. The findings indicate that while the city of Yogyakarta develops android-based public service applications as a method of transforming public services, this innovation lacks legal protection as a means of controlling the application. Patent instruments can be utilized to protect android-based public service applications through the implementation of the Patent Law. The use of this Patent Law has had no effect on efforts to reproduce the Android-based public service application in other domains.