Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Yustisia Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Penelitian Hukum De Jure JUSTITIA JURNAL HUKUM Tarbiyatuna Varia Justicia Journal of Community Services and Engagement TSAQAFAH Community Empowerment Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Borobudur Law Review AMNESTI : Jurnal Hukum JIPRO : Journal Of Intellectual Property Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium
Chrisna Bagus Edhita Praja
Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia‎
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Borobudur Law and Society Journal

 1 
Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Perusahaaan Publik Pada Papan Akselerasi Yusuf Arifin; Puji Sulistyaningsih; Chrisna Bagus Edhita Praja; Heniyatun Heniyatun; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.735 KB) | DOI: 10.31603/7407

Abstract

Perusahaan publik pada papan akselerasi memiliki ukuran aset yang kecil sehingga memperbesar potensi perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan suatu perusahaan akan menyebabkan semakin tinggi potensi bagi manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Kesulitan keuangan berpotensi membuat durasi dalam mengerjakan pemeriksaan laporan keuangan lebih lama sehingga mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik pada papan akselerasi dan menganalisa penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik di papan akselerasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Untuk memperkuat argumentasi, dilakukan wawancara dengan OJK secara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan BEI terhadap perusahaan publik skala kecil dan menengah maupun perusahaan selain skala kecil dan menengah. OJK dan BEI menjatuhkan nominal sanksi denda yang berbeda antara yang diberikan kepada perusahaan publik skala kecil dan menengah dengan yang diberikan kepada perusahaan selain skala kecil dan menengah. Bentuk sanksi administratif selain denda yang diberikan OJK kepada perusahaan publik skala kecil dan menengah sama dengan yang diberikan kepada perusahaan publik selain skala kecil dan menengah. Pengawasan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik yang dilakukan OJK dan BEI telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta tidak ada tumpang tindih kewenangan antara OJK dan BEI dalam mengatur dan mengawasi perusahaan publik.
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg) Hary Abdul Hakim; Chrisna Bagus Edhita Praja; Wahyu Cahyo Hadiyono; Putri Tegar Agustin; Faizal Ardani
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8302

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Temanggung No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang – undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Artikel ini menguraikan dan menelaah permasalahan, mengenai bagaimana penyelesaian dispensasi perkawinan berdasarkan asas keadilan dan apa pertimbangan Hakim dalam memberilam putusan yang menolak dalam hal dispensasi kawin dengan alasan yang mendesak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Temanggung didasarkan pada asas keadilan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memberi permohonan dispensasi kawin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan terkait lainnya.
Studi Kepatuhan Musisi dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial dalam Membayar Royalti Nindhitya Mega Putri Syaharani; Chrisna Bagus Edhita Praja; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10041

Abstract

Promosi produk-produk yang dijual di kafe biasanya disertai dengan pemutaran lagu dan/atau musik. Hal tersebut tidak bisa lepas dari hak pencipta maupun pihak terkait atas karya yang digunakan sebagai pemenuhan hak ekonomi. Dimana terdapat sebuah kewajiban dalam membayar royalti yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Terdapat indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan royalti yang seharusnya dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang merugikan pencipta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepatuhan hukum musisi dan penyedia layanan berbasis komersial dalam membayar royalti berdasarkan prinsip doktrin labour. Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan beberapa responden, buku, artikel, dan bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan musisi dan penyedia layanan berbasis komersial yang masih rendah dalam melakukan kewajiban membayar royalti, berdasarkan prinsip doktrin labour sebagai sebagai apresiasi terhadap karya ciptaannya yang ditujukan untuk pemenuhan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terkait atas karyanya bertentangan dengan prinsip keadilan, hal ini dilatarbelakangi oleh lemahnya penegakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.
Peran Pengawasan Marketplace terhadap Produk Kecantikan yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jovanka Boby Rahardian; Puji Sulistyaningsih; Chrisna Bagus Edhita Praja
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10097

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum marketplace dalam pengawasan produk kecantikan yang tidak memiliki izin edar dan untuk mengetahui efektivitas pengawsan produk kecantikan tanpa izin edar di marketplace. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Shopee Yogyakarta dan BPOM Yogyakarta, dan juga studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hukum marketplace Shopee hanya sebagai perantara dimana hanya menghimpun penjual dan pembeli. Sedangkan tugas pokok pengawasan tetaplah di BPOM sementara Shopee hanya membantu BPOM dalam pengawasan. Meskipun BPOM telah menggandeng IDEA dalam pengawasan produk kecantikan tanpa izin edar di marketplace sampai sekarang masih banyak produk kecantikan tanpa izin edar yang di iklankan di marketplace dan itu menunujkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan.
Co-Authors Ahmad Agung Febrianto Ahmad Agung Febrianto Alda Kartika Yudha Amelia Mingky Setyo Hernawin Arifa Fatimah, Dian Arifa Fatimah, Dian Asiyah, Yeni Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Budi Agus Riswandi Cindy Dwi Dasep Nurjaman Deslaely Putranti Dian Novitasari Dian Novitasari Anggraeni Diana Setiawati Diana Setiawati Diana Setiawati Duddy Roesmara Donna Erna Putri Erni Tyas Fahmi Medias Faizal Ardani Fauzan Muhammadi Habib Muhsin Syafingi Hardianto Djanggih Hary Abdul Hakim Heni Lutfiyati, Heni Heniyatun Heniyatun Heniyatun Hermawati, Heny Himawati, Nilma Himawati, Nilma Ika Triana Elvandari Jovanka Boby Rahardian Khudzaifah Dimyati Kuni Nasihatun Arifah Lutifyati, Heni Ming Hsi Sung Muhammad Bagus Boy Saputra Muhammad Bagus Boy Saputra Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Muji Setiyo Mulyadi Mulyadi Murtono Murtono Mutia Qori Dewi Masithoh Mutia Qori Dewi Masithoh Nabila Anisahaq Nindhitya Mega Putri Syaharani Nurjaman, Dasep Nurjaman, Dasep Panji Nagaro Panji Nagaro Priyatna, Anastasya Aprilian Puji Sulistyaningsih Puji Sulistyaningsih Putri Dwi Arianti Putri Dwi Arianti Putri Tegar Agustin Putri, Nadira Azari Qori Endah Rakhmat Dian Hidayat Rakhmat Dian Hidayat Ros Pawestri Salsabila Rahadatul’ Aisy Sandy, Fadillah Septi Indrawati Setyadi, Deka Wendi Sri Murwani Suharso Suharso Sumi Febriana Fadilah Sung Ming-Hsi Teguh Budi Pratomo Wahyu Cahyo Hadiyono Yulia Kurniaty Yusuf Arifin Zulfikar Bagus Pambuko