Articles
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS DIREKSI TERHADAP RISIKO KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH ]]>
<![CDATA[Tengku Erwinsyahbana]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (333.698 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v2i1.1145
<![CDATA[Activity which is taken and Regional Owned Enterprises (BUMD) may gives risks, both business risks and criminal implications. As an example taken in relating with a local company in Tanjungpinang City, whose ex-director was complained of a criminal act of corruption for causing financial losses in the management of PT. Tanjungpinang Makmur Bersama. It is interesting to be researched which the nature of the research is descriptive and the type of the is normative juridical with case approach. Based on the results of the analysis can be seen that the financial losses of regions in the implementation of management PT. Tanjungpinang Makmur together in Eva Amalia time as a director, did not meet the elements to be said as criminal act of corruption.]]>
<![CDATA[Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian ]]>
<![CDATA[Avilia Mitha Sari]]>;
<![CDATA[Asmuni Asmuni]]>;
<![CDATA[Tengku Erwinsyahbana]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.297
<![CDATA[Perkawinan beda agama selalu menyisakan permasalahan hukum di Indonesia salah satunya adalah terkait dengan hak kewarisan jika salah satu pasangan meninggal dunia. Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan agama merupakan salah satu hijab (penghalang) seorang ahli waris mendapatkan warisan dari pewaris. Kasus-kasus itu kemudian bergulir hingga pengadilan, karena ahli waris yang beda agama tersebut merasa ada ketidakdilan dan ketidakpastian hukum dalam mendapatkan hak waris dan harta warisan. Artinya aturan perundang-undangan yang ada belum memberikan perlindungan hukum karena ketiadaan hukum materiil yang mengaturnya.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang didapat melalui bahan hukum yang berasal dari kewahyuan yatu Al-Qur’an dan Hadis, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (library research) atau penelusuran literatur. Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Bahwa dalam perspektif hukum Islam pembagian harta peninggalan terhadap pasangan beda agama tidak dapat dilakukan karena beda agama merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terhalangnya seorang ahli waris mendapatkan hak waris dari pewaris. Berdasarkan KUH Perdata, maka pasangan yang beda agama tetap mendapatkan hak warisnya, karena dalam perspektif KUH Perdata beda agama tidak merupakan penghalang untuk mendapatkan hak waris. Bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim merupakan bentuk kepastian hukum bagi pasangan beda agama terhadap harta peninggalan, disebabkan melalui jalur kewarisan tidak akan mungkin didapatkan karena terhalang dengan adanya hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa upaya perlindungan hukum bagi pasangan beda agama yang tidak menerima harta peninggalan adalah melalui putusan hakim yang memutuskan adanya lembaga wasiat wajib wajibah. Wasiat wajibah memberikan hak ahli waris pasangan beda agama untuk mendapatkan harta peninggalan meskipun bukan dengan jalan warisan]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum dan Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawian Poligami Tanpa Izin ]]>
<![CDATA[Misda Deni]]>;
<![CDATA[Asmuni Asmuni]]>;
<![CDATA[Tengku Erwinsyahbana]]>
<![CDATA[ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 2, No 3 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahesa Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (31.906 KB)
|
DOI: 10.34007/jehss.v2i3.128
<![CDATA[Polygamy marriage must be done with the consent or permission of the wife so that this creates a new legal problem regarding the position of the second wife, both in terms of rights and obligations, children, assets in the marriage as well as problems in the distribution of inheritance. The purpose of this paper is to determine the legal protection of a second wife to their legal status in polygamy marriage and to find out the rights of wife's inheritance in polygamy marriage according to Islamic fiqh and positive law. This research method is normative juridical with descriptive analysis research type. Legal protection for the second wife to get the rights and recognition must legalize marriage (isbat nikah) in the Religious Court. The second inheritance right of the wife to the polygamy marriage without permission is the right to inheritance with her husband since the marriage took place and all wives have the same rights to the inheritance within 1/8 if they have children and ¼ if they do not have children.]]>
<![CDATA[Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila ]]>
<![CDATA[Tengku Erwinsyahbana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4807.503 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v2i02.1143
<![CDATA[Marriage is included as basic needs (rights) of everyhuman being, whose goal is to establish a family orhousehold who are happy and eternal by Belief in GodAlmighty. The inclusion of elements of the phrase “Be-lief in God Almighty” within the meaning of marriagementioned in Article 1 of Law no. 1 of 1974, indicatingthat the marriage can not be viewed simply as a mat-ter of personal (individual), but must also be viewedas the legal relationship between a man and a womanin a household that has religious values based on thePancasila as a life philosophy of the Indonesian na-tion.]]>
<![CDATA[Rehabilitation Measures for Suspected Narcotics Addicts at the Police Investigation Stage (Study at the North Sumatra Police Drug Investigation Directorate) ]]>
<![CDATA[Wenny Moechtar]]>;
<![CDATA[Tengku Erwinsyahbana]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 3, No 3 (2022): September-December ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Reglement & Society (IJRS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/ijrs.v3i3.280
<![CDATA[The arrest of narcotics addicts to become suspects and so they can be rehabilitated, through several processes that are not easy. Therefore, some people must know about the process of handling it. This study aims to analyze the legal arrangements for rehabilitation actions for suspected narcotics addicts at the investigation stage in the police, the case investigation system in Narcotics Crimes at the North Sumatra Police Narcotics Investigation Directorate and the implementation of rehabilitation for suspected narcotic addicts at the examination stage at the Sumatra Regional Police Narcotics Investigation Directorate. North. This research method uses empirical research with primary data types, by conducting interviews at the Directorate of Drug Investigation of the Regional Police of North Sumatra. Based on the results of the study that the rehabilitation measures for suspected narcotics addicts were at the investigation stage in 2019 nil, 2020 nil, while in 2021 as many as 89 suspects and in 2022 as many as 4 suspects were carried out rehabilitation actions at the investigation stage at the North Sumatra Police Narcotics Directorate, as for the factors The obstacle in implementing rehabilitation measures for suspected narcotics addicts is related to the financing that must be issued by the suspect and the lack of availability of rehabilitation centers that can accept suspected narcotics addicts due to the large number of narcotics addicts]]>
<![CDATA[Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat ]]>
<![CDATA[Hamdani Hamdani]]>;
<![CDATA[Adi Mansar]]>;
<![CDATA[Tengku Erwinsyahbana]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.324
<![CDATA[Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Register Nomor 42/Pdt. G/2007/PN-RAP memutuskan bahwa isteri dan ketiga anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tidak mendapatkan hibah wasiat, padahal almarhum suaminya telah mewasiatkan bahwa tanah seluas 8 hektar telah diwasiatkan untuk isteri dan ketiga anak tersebut. Berdasarkan putusan itu perlu untuk melihat prosedur pemberiah hibah wasiat dalam hukum perdata. Putusan Pengadilan yang menolak gugatan hibah wasiat tersebut juga patut dipertanyakan terkait dengan hukum hibah wasiat ayah kepada anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Putusan itu sekaligus tidak memerhatikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Prosedur hibah wasiat harus melalui surat wasiat termaktub dalam Pasal 875 KUH Perdata. Surat wasiat dimaksud harus berbentuk akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal itu, maka pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Hukum hibah wasiat ayah kepada anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat adalah boleh karena termasuk bagian dari wasiat (testament) berdasarkan isinya dapat berupa wasiat yang berisi penunjukan ahli waris (erfstelling). Wasiat ini maksudnya adalah wasiat dimana orang yang mewasiatkan memberikan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya kepada seorang atau lebih yang bukan ahli warisnya pada saat pewaris meninggal dunia. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penerima objek hibah yang dikuasai pihak lain, paling tidak ada 2 solusinya. Pertama melalui istbat nikah yang sering disandingkan dengan pengajuan sahnya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat dengan tujuan mendapatkan pengesahan yang sama seperti istbat nikah. Kedua, dengan cara hakim memutuskan gugatan hibah wasiat dengan memberikan berupa hadiah.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT SEBAGAI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Muhammad Syukriza Aldi]]>;
<![CDATA[Tengku Erwinsyahbana]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 1, No 1 (2022): Juni - November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.029 KB)
<![CDATA[Penyerapan terhadap aspirasi masyarakat, dengan demikian hanya mungkin jika keterbukaan dan kebebasan tumbuh dengan baik. Partai politik tidak mungkin menyerap aspirasi masyarakat jika iklim keterbukaan dan kebebasan dikunci krannya oleh orang yang memegang kekuasaan partai politik. Kran keterbukaan dan kebebasan mestilah terbuka agar partai politik bisa eksis. sehingga penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemanfaatan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kemanfaatan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah Sumatera Utara adalah Penyusunan peraturan daerah memiliki manfaat ke masyarakat sendiri karena keluhan keluhan dari masyarakat harus dilaksanakan pemerintah provinsi untuk memperbaiki sistem yang ada bisa berbentuk perda maupun dalam hal pembangunan. Kendala yang dihadapi untuk mengadopsi aspirasi masyarakat pada proses penyusunan rancangan peraturan daerah Sumatera Utara adalah tidak semua bisa di penuhi karena aspirasi masyarakat harus di rapat kan kembali ke komisi untuk mewujudkan. Upaya partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Utara: Perlu Adanya Peraturan Teknis Yang Rinci Terkait Partisipasi Masyarakat, mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan Sosialisasi Raperda Kepada Masyarakat]]>
<![CDATA[Pendekatan Pemolisian Proaktif (Proactive Policing) Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika (Studi di Polrestabes Medan) ]]>
<![CDATA[Junaidi Pardede]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>;
<![CDATA[Tengku Erwinsyahbana]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.344
<![CDATA[. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights” (hak-hak dasar/asasi). Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak 16 pidana yang dilakukannya. Metode penelitian normatif dengan data sekuder dan studi putusan. Adapun Hasil penelitiannya yaitu penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya, Terdakwa tersebut dapat tuntutan ganti kerugian di tingkat pengadilan karena adanya putusan pengadilan yang dinilai merugikan dan Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENCATATAN PERKAWINAN: PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENCATATAN PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Sudarsono]]>;
<![CDATA[Asmuni]]>;
<![CDATA[TENGKU ERWINSYAHBANA]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2385
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum hak waris istri dari perkawinan tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan dengan studi komparatif Fiqih Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Metode penelitian penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang merujuk pada Al-Qur,an, Al- Hadist, Kitab-Kitab Fiqih, Peraturan Perundang-undangan dan buku terkait yang relevan dengan penelitian ini. Tekhnis analisis data yang digunakan ialah study kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa Hak waris istri kedua dari perkawinan yang tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan mempunyai hak atas harta waris yang dimilikinya bersama atas harta peninggalan berupa harta bawaan suami dan harta bersama yang didapatkan oleh istri kedua dan suaminya selama dalam masa perkawinan demi rasa keadilan dan perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap hak waris istri kedua dalam penelitian ini bahwa untuk mendapatkan hak waris serta pengakuan untuk melakukan pengesahan pernikahan ke pengadilan agama. Hasil itsbat nikah sebagai landasan hukum pencatatan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama, untuk selanjutnya dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Maka perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hak waris istri kedua dari perkawinan yang tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan dapat memperoleh hak waris secara hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR YANG DIMANFAATKAN OLEH BANDAR NARKOTIKA SEBAGAI KURIR NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Gunawan Marthin Panjaitan]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>;
<![CDATA[Tengku Erwinsyahbana]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2387
<![CDATA[Pelaku bandar narkotika melibatkan kurir untuk menjual narkotika sekarang ini tidak hanya hanya melibatkan orang dewasa saja, akan tetapi juga melibatkan anak yang diikutsertakan untuk memudahkan pelaku bandar dalam melakukan transaksi jual beli narkotika untuk mengelabui aparat penegak hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian, Kesatu, Tindak pidana narkotika diartikan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, Pelindungan hukum terhadap anak diatur UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengaturannya mengatur anak mendapatkan haknya, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa terhadap anak, dan anak yang berhadapan ataupun berkonflik dengan hukum diproses hukum dan melalui upaya hukum peradilan anak yang diatur UU No. 11 Tahun 2012. Ketiga, Pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkotika dan permufakatan jahat dengan pelaku bandar dihukum dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagai undang-undang pidana yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya sebagai kurir narkotika. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan terhadap anak, pemidanaan terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.]]>
