Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.77
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Dialectics Lentera Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Hukum Novelty DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Varia Justicia Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Borneo Law Review Journal Legalitas: Jurnal Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences jurnal hukum das sollen International Journal Reglement & Society (IJRS) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum
Tengku Erwinsyahbana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGESAMPINGAN SYARAT OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF PENAHANAN DALAM PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/PID.SUS/2018/PN.TRT) ADE F. D SINAGA; TENGKU ERWINSYAHBANA; AHMAD FAUZI
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2393

Abstract

Syarat dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitan normatif dengan metpde pendekatan berupa peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalu studi pustaka (library research). Hasil penelitian diketahui bahwa dyarat penahanan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kendala penerapan syarat objektif dan subjektif penahanan oleh Kejaksaan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi tersangka adalah apabila unsur dalam Pasal Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b tidak terpenuhi, maka kendala yang timbul. Pertimbangan hukum terhadap penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt adalah bahwa pelaksanaan penahanan terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing dilakukan atas perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum dan hakim pengadilan negeri dengan menerapkan alasan subjektif penahanan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jenis penahanan yang dilaksanakan yaitu penahanan rumah tahanan negara dan penahanan rumah dengan masa penahanan seluruhnya selama 59 (lima puluh sembilan) hari. Syarat dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitan normatif dengan metpde pendekatan berupa peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalu studi pustaka (library research). Hasil penelitian diketahui bahwa dyarat penahanan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kendala penerapan syarat objektif dan subjektif penahanan oleh Kejaksaan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi tersangka adalah apabila unsur dalam Pasal Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b tidak terpenuhi, maka kendala yang timbul. Pertimbangan hukum terhadap penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt adalah bahwa pelaksanaan penahanan terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing dilakukan atas perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum dan hakim pengadilan negeri dengan menerapkan alasan subjektif penahanan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jenis penahanan yang dilaksanakan yaitu penahanan rumah tahanan negara dan penahanan rumah dengan masa penahanan seluruhnya selama 59 (lima puluh sembilan) hari.
Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Tengku Erwinsyahbana
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v3i01.1027

Abstract

Marriage is included as basic needs (rights) of every human being, whose goal is to establish a family or household who are happy and eternal by Belief in God Almighty. The inclusion of elements of the phrase "Belief in God Almighty" within the meaning of marriage mentioned in Article 1 of Law no. 1 of 1974, indicating that the marriage can not be viewed simply as a matter of personal (individual), but must also be viewed as the legal relationship between a man and a woman in a household that has religious values ​​based on the Pancasila as a life philosophy of the Indonesian nation.
Co-Authors ADE F. D SINAGA Adi Mansar Ahmad Fauzi Anjasmara Rambe Asmuni Asmuni Asmuni Asmuni Asmuni Avilia Mitha Sari Azhar Nasution, Taufik Berlin Sinaga Fauzi, Ahmad Gunawan Marthin Panjaitan Haldy Wiranda Hamdani Hamdani Harmita Harmita Harmita, Harmita Junaidi Pardede Melinda Melinda Misda Deni Muhammad Syukriza Aldi Rahayu Fitri, Rizki Rambe, Anjasmara Ramlan Ramlan Rizki Rahayu Fitri Rousilita Suhendah Sahari, Alpi Sudarsono Taufik Azhar Nasution Triono Eddy Valini Tanjung, Vivi Lia Valini Tanjung, Vivi Lia Wenny Moechtar