Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal At-Turats Jurnal Pendidikan Fisika AL-KHAZINI: JURNAL PENDIDIKAN FISIKA Journal of Shariah Economic Law
Suhardiman Suhardiman
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
WANPRESTASI ANGGOTA CREDIT UNION PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Alfiatur Rahmah; Sukardi Sukardi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.516

Abstract

This study aims to reveal the practice of default by Credit Union members in loan agreements in the Credit Union area of ​​Pontianak, West Kalimantan. This is reviewed in Civil Law using the Civil Code (KUH-Perdata) and Sharia Economic Law using the Sharia Economic Law Compilation (KHES). This study uses a qualitative research method with the type of juridical-normative research in which researchers directly go to the field. The data collection technique uses primary data through observation, interviews, documentation, and secondary data obtained through books, journals, articles, and from the Civil Code and KHES, relating to practices that occur in the field. Researchers can conclude that: 1) several members default on the loan agreement; 2) The review of the Civil Code regarding defaults committed by Credit Union members in the loan agreement has been explained in article 1234 of the Civil Code, which if the debtor does not fulfill his promised performance then he can be said to be in default; 3) Review of KHES regarding the broken promises/defaults committed by Credit Union members in the loan agreement according to article 36 of the KHES and getting sanctions which are contained in article 38 of the KHES. The implication of this research finding is to increase legal awareness. Whatever the form of the agreement must lead to a legal relationship. Decisions that have been mutually agreed upon must be carried out with full responsibility following the applicable rules, especially for Credit Union members who have received loans.
AKTA PERDAMAIAN PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Rekha Agustriani Siregar; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.589

Abstract

The purpose of this study is to explain the construction of the settlement deed in the sharia economic case in decision Number 1/Pdt.GS/2019/Pa.Ptk was registered at the Pontianak Religious Court on 27 August 2019. The research questions are 1) What is the content of the deed in the Decision of the Religious Court in case Number 1/Pdt.GS/2019/PA.Ptk? 2) What is the legal construction of the case decision Number 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk? 3) And what are the implications for the concept of peace in the Sharia Economic Law Compilation (KHES)? This research method is qualitative with a juridical-normative approach. The main source of data was obtained from the peace deed No. 1/Pdt.G.S/2019PA.Ptk was analyzed using the content analysis method. Furthermore, these findings were strengthened and confirmed through interviews with judges at the Pontianak Religious Court. The secondary data is the Sharia Economic Law Compilation (KHES) and various opinions of Islamic jurists on peace. The conclusions of this study are 1). The judge did not refer directly to the shari'a arguments to decide the case of the peace deed. 2). As a result, the judge's decision on the peace deed does not show an important difference with the judge's decision in the District Court. 3). The judge did not use the Sharia Economic Law Compilation (KHES) as one of his basic considerations in explaining the meaning and mechanism of peace in Islam. This research argues that this peace deed does not fully refer to sharia sources, but tends to agree with what has been determined by the litigants. However, this peace deed is following the norms of Islamic law regarding treaties, namely that all Muslims are bound by the agreements they made.
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Diyah Sita Prahesti; Sukardi Sukardi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.658

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) potensi hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Kecamatan Singkawang Utara perspektif Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat dan Fatwa MUI; dan 2) potensi hukum dari penambangan pasir ilegal di Kecamatan Singkawang Utara perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Fatwa MUI. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field reseacrh) dan pendekatan yuridis-empiris. Bersumber dari data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan dan bahan hukum primer yaitu Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 09 Tahun 2019 dan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul, peneliti periksa keabsahan data melalui rangkaian triangulasi sumber dan member-chek. Kemudian, peneliti analisis melalui rangkaian tahap reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kurangnya koordinasi yang baik antar pemerintah dan dinas yang berwenang dalam pertambangan, serta tidak siapnya pemerintah dalam penyesuaian perubahan peraturan terhadap penerapan di sosial masyarakat sehingga implementasi hukum belum maksimal; 2) pelanggaran yang dilakukan pengusaha penambang pasir menimbulkan potensi hukum karena kegiatan penambangan yang dilakukan tidak sesuai aturan yang ada dalam Perda dan pertambangan ramah lingkungan dalam fatwa MUI. Selain itu, kegiatan penambangan tersebut menimbulkan kerusakan alam yang berdampak pada masyarat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan. Monitoring dan evaluasi sudah menjadi prioritas pemerintah terutama dalam pembenahan dan pencegahan kerusakan.
SISTEM BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN TRAVEL DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Bella Deva Meilandri; Rasiam Rasiam; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.767

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik bagi hasil pada Perusahaan Travel Faqih Family melalui kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan yuridis-empiris. Bersumber dari data primer berupa hasil observasi, wawancara dan bahan buku primer yaitu (KHES). Sedangkan data sekunder adalah artikel, jurnal dan website dari internet. Teknik Pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul, peneliti periksa keabsahan data melalui rangkaian triangulasi waktu, member-check. Kemudian, dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pada Perusahaan Travel Faqih Family di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dilakukan setiap akhir bulan tergantung dari jumlah konsumen yang menggunakan jasa dari Perusahaan Travel Faqih Family berdasarkan perjanjian telah disepakati oleh semua pihak. Ada dua jenis akad pada praktik bagi hasil ini yaitu pertama akad syirkah ‘inan antara pemilik Perusahaan dengan pemilik armada karena sama-sama mengeluarkan modal walaupun jumlahnya tidaklah sama. Sedangkan untuk akad ijarah terdapat ketidaksesuaian dengan KHES karena bagian oleh sopir tidak seperti kesepakatan di awal. Peneliti merekomendasikan perubahan kesepakatan dengan jalan kekeluargaan untuk mencari solusi perihal pembagian hasil yang belum sesuai dengan kesepakatan di awal. Kata Kunci: Bagi Hasil, Ijarah, Syirkah Al-‘Inan
PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN M Faruq; Sukardi Sukardi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.812

Abstract

This research aims to analyze the practice of rounding the scales related to the delivery of goods from consumers where the rounding is carried out without notification. This research uses the legal method and is classified as a type of normative legal research-empiric with objects rounding the scales on freight forwarding services at PT. JNE Main Branch of Pontianak. The data source used by researchers to obtain the data - data needed in this study uses primary data and secondary data, primary legal material, and secondary which supports the analysis of rounding the scales on freight forwarding services at PT. JNE Main Branch of Pontianak. The technique used to collect data is a technical field. However, according to the research analysis results, it can be concluded that: 1) Rounding of scales at PT. JNE Main Branch of Pontianak is rounding up to the results of the scales if the weight of the item is less than 1 kg, the perch 1 kg if the weight of the item exceeds 1.3 kg then rounded 2 kg. 2) Rounding the scales carried out by this company is not following KHES article 295 and article 317. Whereas from Law Number 8 about Consumer Protection in the year 1999, contained in article 4 that the consumer has the right to obtain information and article 7 where the business actor is obliged to provide clear, correct information regarding the rounding he does. Keywords: Rounding Scales, KHES, Law No. 8 (1999)
SYIRKAH PADA NELAYAN DI DESA SUNGAI NYIRIH TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA NO:114/DSN-MUI/IX/2017 Nadiya Nadiya; Rasiam Rasiam; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 2 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.885

Abstract

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas permasalahan pokok yaitu bagaimana praktik syirkah pada nelayan di Desa Sungai Nyirih dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktiknya serta tinjauan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akadnya. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis-empiris yang dibuat secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Data sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, dan internet. Teknik analisis data yaitu melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan member-check. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik syirkah pada nelayan di Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau terdiri dari kesepakatan secara lisan. Pembagian hasil sudah disepakati semua pihak tidak menggunakan persentase dan hanya menggunakan bagian yang dibagi 6 karena memakai alat pancing. Hasil bagian kapal sendiri sudah meliputi biaya perawatan kapal. Dari beberapa hasil wawancara dan observasi, praktik syirkah yang dilakukan nelayan termasuk syirkah abdan dan dalam tinjauan KHES pada Pasal 154 yaitu semua pihak yang terikat wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya. Dalam KHES pada pasal 156 juga meliputi akad kerja sama pekerjaan dimana pembagian keuntungan boleh berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para nelayan melakukan akad telah dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak dan kesepakatan dinyatakan secara lisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan shighat akad dalam fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang syirkah.
KHIYAR DALAM JUAL BELI DENGAN SISTEM RETUR ANTARA DISTRIBUTOR DAN RESELLER Rio Oktaviandra; Moch. Riza Fahmi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 3 No 2 (2023): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i2.1764

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui praktik tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap khiyar dalam jual beli dengan sistem retur antara distributor dan reseller Roti Royal di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum emipiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan artikel-artikel. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak antara distributor dan reseller adalah perjanjian secara lisan karena kedua belah pihak mempercayai satu sama lain dan tidak merugikan pihak manapun. 2) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap khiyar di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dibolehkan karena telah menerapkan khiyar ‘aib dan khiyar syarat. Kemudian, dalam jual beli ini bahwa barang yang ‘aib telah dijelaskan sebelumnya oleh distributor dan reseller pun telah mengetahui kondisi fisik dari barang tersebut.
Co-Authors Agustini Agustini Alfiatur Rahmah Athirah Athirah AYU WULANDARI Bella Deva Meilandri Diyah Sita Prahesti Erwin Hafid Fauziah Fauziah Hasbullahair Azhar Isni Isni M Faruq Moch. Riza Fahmi Nadiya Nadiya Nurfausiah Nurfausiah Rafiqah Rafiqah Rasiam Rasiam Rekha Agustriani Siregar Rio Oktaviandra Sabaruddin Garancang Sukardi Sukardi Sulasteri Dewi Ummul Hasanah Widyawati Widyawati