Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
7.924
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP) Jurnal Hukum Sasana Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Kewarganegaraan International Journal of Research in Education (IJRE) Jurnal Warta Desa (JWD) Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat Media Bina Ilmiah JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Jurnal Pengabdian Masyarakat
Kadek Julia Mahadewi
Universitas Pendidikan Nasional
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Akibat Hukum Kredit Macet Di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran Kadek Indra Prayoga Dinata; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4701

Abstract

Abstrak Pada penelitian yang telah dilaksanakan memiliki tujuan agar mengetahui penjelasan Akibat Hukum Kredit macet di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran. Di Desa Adat Jimbaran terdapat lembaga perbankan yang berpotensi menjadi pusat perekonomian desa. LPD Desa Adat Jimbaran dikenal sebagai lokasi simpan pinjam, deposito, dan kredit. LPD Desa Jimbaran diatur oleh Perarem Desa Adat Jimbaran, yang terdiri dari aturan yang dikenakan sanksi jika dilanggar. Kredit macet menjadi kendala bagi LPD di Desa Jimbaran, padahal akad kredit sudah terlanjur tereksekusi. Hal ini disebabkan kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan kredit, dimana suatu saat kreditur akan kesulitan untuk meminta angsuran kepada debitur. Kredit macet merupakan persoalan yang sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Jimbaran, karena jika salah menempuh jalur hukum, tentu akan berimplikasi bencana bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. Ada kemungkinan lembaga keuangan ini menjadi tidak sehat di masa depan dan perlu dilikuidasi (I Nyoman Sujana, 2020). Pada penyaluran kredit di LPD Desa Adat Jimbaran diperlukan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit agar tidak terjadi kredit macet. Penerapan berupa prinsip 5C Pasal 29 Ayat 2 UU Perbankan yakni watak (Character), Kemampuan (Capacity), Modal (Capital), Jaminan (Collateral), dan Kondisi Ekonomi (Condition Of Economic) serta pada prinsip 5P adalah Penggolongan Peminjam (Party), Tujuan (Purposes), Sumber Pembayaran (Payment), Kemampuan Memperoleh Laba (Profitability). Selain itu juga pemberian kredit untuk memperoleh Kepastian Hukum mengikat dirinya kepada Debitur berdasarkan Pasal 1320 KUHPer. Adapun kategori berdasarkan klasifikasi kredit LPD Desa Adat Jimbaran, yakni lancar, kurang lancar, perhatian khusus, diragukan, macet. Kredit macet inilah yang timbul akibat kelalaian internal yakni pemberian kredit dan kesadaran eksternal dalam membayar kredit. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jumlah nasabah yang mengalami kredit macet per tahun 2021 adalah 94 nasabah dengan jumlah 71.955.573.800. Akibat Hukum terjadinya kredit macet adalah akan dikenakan Sanksi berupa pelelangan, surat peringatan, somasi, dan lain sebagainya berdasarkan Perarem Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019. Dengan demikian, terkait dalam sahnya Krama tamiu untuk meminjam kredit telah tertuang pada Pasal Pasal 45 Ayat 1 Perarem Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019. Pada mekanisme penyelesaian Kredit macet LPD Desa Adat Jimbaran dilakukan dengan upaya penyelamatan kredit macet menjadi lancar, pemberian surat peringatan, pendekatan, sanksi adat, penyitaan (Agunan), upaya selanjutnya ke jalur Litigasi maupun Non Litigasi. Kata Kunci: Desa Adat, LPD, Kredit Macet, Hukum, Perarem
Peranan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Ruang Wilayahh Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Dalam Konteks Perubahan Sosial Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4704

Abstract

Abstrak Jurnal penelitian mengakaji Perda Tata Ruang sebagai sarana yang dipakai pemerinyah dalam menjawab permaslahan dalam tantangan dan dinamika masalah akaomosadasi dari sarana dan fasilitasa yang ada dalam mewujdukan Parwisata dengan Penggunan berbasis kearifan budaya sesuai dengan falsafah THK dan visi Bali Sad Kerthi Loka Budaya ali dalam program semesta berencana menuju Bali era Baru Adapun permasalahanBagaimana peran Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali sebagai sarana kontrol sosial dan Apakah Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dapat berperan sebagai sarana pembaharuan?. Metode Penelitian digunakan penulisan jurnal ini Penelitian hukum normative. Perda RTRW sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Kata Kunci: RTRW, Bali, Pembaharuan Masyarakat
SOSIALISASI PERAN SERTA GENERASI MILENIAL DALAM MEMBANGUN DESA WISATA KENDERAN TEGALALANG KABUPATEN GIANYAR Kadek Julia Mahadewi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Bagus Gede Ari Rama; Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i3.1029-1034

Abstract

Pengabdian  Masayarakat  ini  mentitik  beratkan  pada adanya penyuluhan  tentang  peran  serta  Generasi  milineal  dalam  memajukan  Desa  Wisata  sebagai   pariwisata  yang  berkelanjutan  sehingga  mampu  menumbus  Dunia  Internasional. Keberadaan   pariwisata  Indonesia  yang  bertumpu  pada  keunikan  dan kekhasan  budaya  alam  serta  hubungan  antar  manusia. Pembangunan kepariwisataan  Indonesia  sebagai  bagian  intergral  dari pembangunan  nasional  yang  secara  berkelanjutan  bertujuan  mewujudkan  peningkatan  kepribadian  dan  kemampuan  manusia  dan  masyarakat  Indonesaia. ,  Peran  serta  generasi  Milineal  sangat  diperlukan  dalam  penyelenggaran  desa  wisata  ada  3  tahapan  yang  dilakukan  yaitu  Tahap producer, proses  dan  produk.Peran generasi milenial bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu salah satu dukungan pemerintah sebagai stakeholder pariwisata sangat dibutuhkan pada tahap ini. Pemerintah dan generasi milenial sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan pariwisata. Dalam  kegiatan  ini  melibatkan   100  orang  ada  Masyarakat  Desa  Kenderaan,  Kepala  Desa  Kenderan,  Aparat  Desa  Kenderan  dan  Mahasiswa .Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  metode  pendampingan  secara  langsung  dengan  peserta. Hasil  dilangsungkan  kegiatan  ini  masyarakat  memahami perlunya  ada  Desa  Wisata  dalam  memajukan perwujudan  peningakatan  kehidupan  Desa
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF UU HAK CIPTA Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada; Kadek Julia Mahadewi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.43483

Abstract

Indonesia actually has enormous potential related to communal IP, considering that Indonesia consists of various tribes, customs and cultures as well as various other forms of local wisdom. This legal research aims to analyze the legal certainty of communal intellectual property in Indonesia. This legal research uses normative legal research methods and uses a statutory approach. The purpose of this research is to understand the types of communal IP in Indonesia and the arrangements for communal IP in the Copyright Law. This research found that there are 4 (four) types of communal intellectual property recognized in Indonesia, and communal intellectual property has been regulated in the Copyright Law in Article 38 and in Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property.
Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Marina Yetrin Sriyati Mewu; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4814

Abstract

Abstrak Membeli produk secara online telah menjadi aktivitas yang semakin populer di Indonesia. Namun, pembelian produk secara online sering kali menimbulkan permasalahan terkait perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, hasil akhir dari pembuatan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perspektif pembeli atau konsumen di Indonesia tentang perlindungan konsumen saat membeli barang secara online. Metode analisis yang dipakai dalam pembuatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yang menganalisi regulasi-regulasi dan literatur mengenai perlindungan konsumen dalam pembelian produk online. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan terkait hukum di Indonesia yang memberikan perlindungan kepada konsumen ketika mereka membeli barang secara online. Perlindungan ini mengatur tentang hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk, mendapatkan produk sesuai deskripsi, dan mendapatkan jaminan atas kualitas dan keamanan produk. Meskipun demikian, masih ada yang masalah hukum tertentu dalam pembelian produk online di Indonesia. Beberapa kendala tersebut antara lain fluktuasi kemungkinan bahwa konsumen akan berperilaku tidak terduga, kurangnya pengawasan pihak berwenang dan fluktuasi kemungkinan kendala tersebut antara lain fluktuasi kemungkinan konsumen akan berperilaku tidak terduga, kurangnya pengawasan pemerintah dan fluktuasi kemungkinan sanksi yang ditawarkan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Kata Kunci: pembelian produk online, perlindungan konsumen, peraturan perundang-undangan, fluktuasi Abstract Buying products online has become an increasingly popular activity in Indonesia. However, purchasing products online often raises issues related to consumer protection. Therefore, the end result of making this research is to understand how the perspective of buyers or consumers in Indonesia about consumer protection when buying goods online. The method of analysis used in making this research is a normative approach that analyzes regulations and literature regarding consumer protection in online product purchases. The results of the study show that there are several provisions related to the law in Indonesia that provide protection to consumers when they buy goods online. This protection regulates the right to obtain accurate and clear information about products, obtain products according to descriptions, and obtain guarantees for product quality and safety. Nonetheless, there are still certain legal issues in purchasing products online in Indonesia. Some of these obstacles include fluctuations in the possibility that consumers will behave unpredictably, lack of supervision by the authorities and fluctuations in the possibility of sanctions offered to business actors who commit violations. Keywords: online product purchase, consumer protection, legislation, fluctuation
Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital Gde Arya Surya Dharma; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4815

Abstract

Abstrak Industri musik digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun, semakin banyaknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik tersebut juga disebabkan oleh perkembangan ini. Maka dari itu, memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi penting. Hak cipta di Indonesia dilindungi oleh hukum dari tindakan reproduksi, distribusi, dan publikasi tanpa izin dari pemilik hak cipta. Sanksi berupa denda atau bahkan penjara dapat dikenai kepada mereka yang melanggar hak cipta. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam menjaga hak cipta di industri musik digital di Indonesia, seperti kesulitan mengenali pelanggar dan memperoleh bukti yang memadai, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia. Untuk mengatasi pelanggaran hak cipta, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan penegakan hukum yang lebih efektif dan tegas. Meningkatkan perlindungan hak cipta dapat dilakukan oleh industri musik digital dengan melisensi atau memberikan hak penggunaan atas musik yang dimiliki oleh pemilik hak cipta. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa penggunaan musik dalam platform mereka sesuai dengan regulasi hak cipta yang berlaku. Terwujudnya industri musik yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak di Indonesia diharapkan melalui peningkatan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital. Kata Kunci: Industri musik digital, perlindungan hak cipta, undang-undang hak cipta, sanksi hukum, pelanggar hak cipta, tantangan, penegakan hukum, pihak industri musik digital, lisensi, dan regulasi hak cipta. Abstract The digital music industry is growing rapidly in Indonesia. However, the increasing number of copyright infringements in the music industry is also caused by this development. Therefore, strengthening copyright protection in the digital music industry in Indonesia is important. Copyright in Indonesia is protected by law from acts of reproduction, distribution, and publication without the permission of the copyright owner. Sanctions in the form of fines or even imprisonment can be imposed on those who infringe copyright. However, there are still some obstacles in safeguarding copyright in the digital music industry in Indonesia, such as difficulties in recognizing infringers and obtaining sufficient evidence. Efforts are needed to improve copyright protection in the digital music industry in Indonesia, therefore efforts need to be made to improve copyright protection in the digital music industry in Indonesia. To overcome copyright infringement, one solution is to implement more effective and firm law enforcement. Improving copyright protection can be done by the digital music industry by licensing or granting usage rights to music owned by copyright owners. In addition, they also ensure that the use of music on their platforms is in accordance with applicable copyright regulations. The realization of a fair and sustainable music industry for all parties in Indonesia is expected through increased copyright protection in the digital music industry. Keywords: Digital music industry, copyright protection, copyright law, legal sanctions, copyright infringers, challenges, law enforcement, digital music industry parties, licenses, and copyright regulations.
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jasa Transportasi Online di Indonesia Gusti Agung Rama Arya Diptha; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4816

Abstract

Abstrak Pada saat ini, kecanggihan akan aplikasi berbasis android maupun ios tengah banyak dimanfaatkan oleh individu-individu yang ingin merintis bisnis, tidak luput juga dalam bidang transportasi. Ojek merupakan salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat dalam mobilisasi. Berdasarkan Undang-Undang, Perlindungan konsumen diartikan sebagai berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam perlindungan kepada pengguna jasa dan barang, dari keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang yang memakai suatu produk barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Konsumen wajib dilindungi secara hukum melalui regulasi yang jelas dan pasti kebenarannya. Kepastian hukum ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang ditujukan kepada para konsumen, baik itu berupa perlindungan terhadap hak-hak maupun esensi dari konsumen itu sendiri, agar pelaku usaha maupun penyedia layanan tidak bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan pihak konsumen. Kata kunci: perlindungan konsumen, konsumen, kepastian hukum, jasa transportasi online Abstract At this time, the sophistication of Android and iOS-based applications is being widely used by individuals who want to start a business, not to be spared in the transportation sector. Ojek is one of the needs that is needed by the community in mobilization. Based on the law, consumer protection is defined as various efforts made by the government aimed at ensuring legal certainty in the protection of users of services and goods. circulating in the community, both for themselves, their families and others. Consumers must be legally protected through clear and certain regulations. This legal certainty is a form of protection aimed at consumers, both in the form of protecting the rights and essence of the consumers themselves, so that business actors and service providers do not act arbitrarily which can harm consumers. Keywords: consumer protection, consumers, legal certainty, online transportation services
Legitimasi Hukum yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Disahkan oleh Notaris Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu Laksana; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4817

Abstract

Abstrak Perjanjian dibuat para pihak adalah hal penting dalam kehidupan manusia. Dengan menjamin keabsahan perjanjian, para pihak seringkali membuat akta perjanjian terkandung dalam dokumen tertulis. Namun, akta perjanjian dibuat oleh masyarakat secara mandiri dan tanpa bantuan pejabat yang berwenang (akta dibawah tangan) Ini sering dianggap lebih ekonomis daripada membuat akta resmi. Untuk mengatasi hal tersebut, para pihak dapat memperoleh payung hukum dengan cara mengesahkan akta-akta pribadinya di hadapan notaris. Namun, dalam hal terjadi perselisihan kontrak, salah satu pihak dapat menyangkal telah menandatangani kontrak melalui tindakan pribadi yang disahkan oleh notaris. Dalam konteks ini, kita perlu mengetahui sejauh mana akta notaris memiliki nilai pembuktian. Studi yang dipakai menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber informasi seperti undang-undang, buku-buku hukum, jurnal akademik, surat kabar, artikel hukum, pendapat ahli hukum, dan website. Penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi serta melakukan analisis nilai pembuktian dokumen pribadi yang diaktakan dari perspektif hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta notaris memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat di hadapan hukum. Hal ini karena akta tersebut diaktakan oleh notaris yang memiliki kewenangan sebagai pejabat yang diakui negara. Oleh karena itu, pihak-pihak yang membuat kontrak melalui akta dibawah tangan yang disahkan oleh notaris mendapat jaminan hukum lebih kuat. Kata Kunci: Perjanjian, Akta Dibawah Tangan, Notaris, Kekuatan Pembuktian, Hukum Abstract Agreements made by the parties are important in human life. By guaranteeing the validity of the agreement, the parties often make a deed of agreement contained in a written document. However, the deed of agreement is made by the community independently and without the help of an authorized official (underhand deed) It is often considered more economical than making an official deed. To overcome this, the parties can obtain a legal umbrella by legalizing their personal deeds before a notary. However, in the event of a contract dispute, either party can deny having signed the contract through a private act notarized by a notary. In this context, we need to know the extent to which notarial deeds have evidentiary value. The study used a normative legal research method using sources of information such as laws, law books, academic journals, newspapers, legal articles, legal expert opinions, and websites. This research aims to identify and analyze the evidentiary value of notarized personal documents from a legal perspective. The results of this research show that notarial deeds have a very strong evidentiary value before the law. This is because the deed is notarized by a notary who has the authority as a state-recognized official. Therefore, parties who make a contract through an underhand deed notarized by a notary get stronger legal guarantees. Keywords: Agreement, Deed Under Hand, Notary, Evidentiary Power, Law.
Kecakapan Pembenaran Akta di Bawah Tangan yang Telah Mendapat Legalitas oleh Notaris Putu Mira Jyothi Pramanadiaswari; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4860

Abstract

Abstrak Persekongkolan ini hanya dilaksanakan oleh para pihak yang berkomitmen dan bersepakat dengan tidak sepenuhnya selaras dengan standar kepercayaan tertentu, sehingga kecakapan pembenaran ada di tangan para pihak itu sendiri, sehingga memungkinkan kedua belah pihak untuk membatalkan perjanjian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris tidak menata dengan tegas apakah suatu akta rahasia yang dimintakan pengesahannya atau pengesahannya hendaklah dibuktikan kebenarannya oleh notaris. Dengan demikian, ketidakpastian norma norma muncul di lingkungan ini. Hasil penelitian mengenai surat-surat pribadi/promissory/kontrak dan tanggung jawabnya yang disahkan atau ditandatangani oleh notaris: mencari identitas para pihak yang membuat atau menandatangani surat-surat pribadi/promissory/kontrak, membaca isi surat-surat pribadi/membutuhkan para pihak/kontrak/kontrak dan kebenaran isi kontrak, khususnya Untuk persetujuan, para pihak hendaklah menandatangani surat/perjanjian/perjanjian di hadapan notaris. Menurut pasal 1875 KUH Perdata, kecakapan pengesahan surat di bawah tangan yang didaftarkan pada notaris (waarmerking) merupakan akta rahasia yang diakui oleh orang yang diperalatnya atau dapat diakui secara norma. Para penanda tangan, para ahli, para ahli waris dan mereka yang menerima wewenangnya dari orang itu merupakan bukti- bukti yang sempurna seperti perbuatan norma. Kata Kunci: Akta, Notaris, Legalisasi. Abstract This conspiracy is only carried out by parties who promise and agree without fulfilling certain standards of trust, so that the power of proof is only in the hands of the parties themselves, thus allowing both parties to cancel the agreement. Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public does not explicitly stipulate whether a secret deed that is requested for approval or validation must be proven true by a notary. Thus, the uncertainty of legal norms arises in this environment. Results of research on private/promissory/contract letters and their responsibilities that are legalized or signed by a notary: looking for the identities of the parties making or signing the private/promissory/contract letters, reading the contents of private letters/requires the parties/contract /contract and the correctness of the contents of the contract, especially For approval, the parties must sign a letter/agreement/agreement before a notary. According to article 1875 of the Civil Code, the strength of proof of private documents registered with a notary (waarmerking) is a secret deed that is recognized by the person being used or can be considered recognized according to law. The signers, experts, heirs and those who receive their rights from that person are perfect proofs such as legal actions. Keywords: Deed, Notary, Legalization.
Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-Commerce Dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Komang Ayu Trisna Yanti; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4861

Abstract

Abstrak Saat ini bisa dilihat bagaimana berkembangnya dalam perdagangan melalui E-Commerce itu dikarenakan dilihat bagaimana perkembanganpesat nya teknologi berbasis internet, atau E-Commerce. Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah untuk memahami penerapan Undang Undang dalam perlindungan konsumen mengenai produk yang sudah kadaluarsa dan memahari bagaimana BPOM berperan dalam menindak lanjuti terhadap produk yang masih beredar di E-commerce. Berdasarkan dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Republik Indonesia yang di mana dalam pasal itu menjelaskan mengenai bahwa hak terhdap konsumen di antara lain adalah sama dengan hak atas kenyamanan bagi konsumen itu sendiri dan di mana seharusnya jadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Republik Indonesia agar untuk para konsumen serta masyarakat agar tidak menjadi salah satu korban yang mendapat barang yang telah kadaluarsa . Maka sebab itu diperlukan nya perlindungan hukum untuk konsumen yang biasa berbelanja melalui E-Commerce. Perlindungan mengenai upaya untuk melindungi konsumen dari bahan makanan yang telah kadaluarsa di supermarket perlu dilakukan. Diharapkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan untuk menghasilkan perlindungan yang signifikan bagi konsumen dengan memperhatikan berbagai aspek yang saling terkait dan bergantung satu sama lain antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Meskipun memberikan manfaat bagi konsumen, undang-undang tersebut juga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga konsumen berada dalam posisi yang rentan. Keberadaan perlindungan konsumen dan pengusaha sangat penting untuk menjaga iklim ekonomi yang kondusif. Terdapat masalah yang sering dihadapi oleh konsumen, oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dan perilaku produsen dalam transaksi menjadi sangat diperlukan. UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan produsen dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengidentifikasi berbagai peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tidak dijamin terpenuhi dengan benar. Meskipun hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai badan pengawas sirkulasi pangan, juga berusaha untuk menindak peredaran bahan pangan kadaluarsa di pasaran. Masalah peredaran bahan pangan kadaluarsa di masyarakat dapat diatasi melalui cara preventif dan represif. Langkah preventif dapat berupa pengaturan yang melindungi konsumen dari bahan pangan kadaluarsa di supermarket. Sedangkan langkah represif dilakukan dengan menindak pelaku usaha supermarket yang melanggar hukum. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, E-Commerce Abstract At present it can be seen how the development in trade through E-Commerce is due to the development of internet-based technology, or E-Commerce. The purpose of the research carried out is to understand the application of the law in consumer protection regarding products that have expired and to understand how BPOM plays a role in following up on products that are still circulating in e-commerce. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of the Republic of Indonesia, which in that article explains that the rights to consumers, among other things, are the same as the right to convenience for the consumers themselves and which should be a serious concern for the Government of the Republic of Indonesia. so that consumers and the public do not become victims of expired goods. Because of this, legal protection is needed for consumers who usually shop through e-commerce. Protection regarding efforts to protect consumers from food ingredients that have expired in supermarkets needs to be done. It is hoped that the Consumer Protection Act has the objective of producing significant protection for consumers by taking into account various aspects that are interrelated and depend on one another between consumers, employers and the government. Although it provides benefits for consumers, the law can also result in sanctions between business actors and consumers, leaving consumers in a vulnerable position. The existence of protection for consumers and entrepreneurs is very important to maintain a conducive economic climate. There are problems that are often faced by consumers, therefore, laws and regulations governing consumer protection and producer behavior in transactions are indispensable. UU no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection is a legal regulation that regulates the relationship between consumers and producers in this context. This study uses normative juridical methods to identify various legal regulations related to consumer protection. The results of the research show that the obligations that must be fulfilled by business actors are not guaranteed to be fulfilled properly. Even though this has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The Food and Drug Supervisory Agency, as the food balance supervisory agency, is also trying to take action against the distribution of expired food ingredients on the market. The problem of swirling expired food in society can be overcome through preventive and repressive methods. Preventive steps can be in the form of regulations that protect consumers from expired food ingredients in supermarkets. Meanwhile, repressive steps are taken by taking action against supermarket business actors who violate the law. Keywords: Consumer Protection, Law No. 8 Year 1999, E-Commerce
Co-Authors Agung Mas Tri Wulandari Albinia Kireyna Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu Laksana Anak Agung Sagung Vitria Maheswari Aura Amarani Ayu Prisma Bagus Gede Ari Rama Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Krisna Prasada Emi Angellina Mimaki Gde Arya Surya Dharma Gusti Agung Rama Arya Diptha I Gede Andi Arta I Gusti Ayu Dilla Susmita Dewi I Gusti Ayu Sri Adinda I Kadek Indra Widiantaro Kesuma Jaya I Made Arya Paramartha I Made Indra Surya Pramudya Sukarsa I Made Yudha Pradnyana I Putu Ari Satya Widiantara I Putu Nanda Diva Aditya I Putu Rangga Purusha Ida Ayu Dwi Purnami Kadek Agus Purmadi Putra Kadek Indra Prayoga Dinata Kadek Indra Prayoga Dinata Kadek Regita Olivia Cahyani Kadek Sri Purnama Sari Komang Ayu Trisna Yanti Komang Ayu Windayanti Luh Gede Erda Erliana Dewi Made Jayantara Made Sharol Bhavani Maria Aurelia Regina Yacob Maria Matildis Bien Marina Yetrin Sriyati Mewu Muhammad Daffa Ukilarizqi Muhammad Mahesa Asykari Muzon Muhammad Maskur Arif Safaat Natasha Julia Djami Ni Gusti Ayu Mas Tri Wulandari Ni Kadek Candra Nanda Devi Ni Kadek Cindy Astiti Ni Kadek Ria Mahadiani Ni Kadek Rika Febriyanti Ni Kadek Vitriea Devi Ni Kadek Wiratmi Ni Komang Ayu Widiasari Ni Made Nopi Narayani Ni Nyoman Juwita Arsawati, Ni Nyoman Juwita Ni Putu Melin Meliana Putri Ni Putu Rosita Pratiwi Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Trisya Putri Larasati Ni Wayan Indira Cahyani Pande Made Adinatha Putu Angelina Puteri Wijaya Putu Dinda Pradnyaditha Putu Mira Jyothi Pramanadiaswari Putu Pradita Wulandari Rayhan Mahaputra Hartono Ricky Martua Thaddeas Febryan Pardede Suci Rahayu Ariadi Tania Novelin Valencia Amelia Gunawan Vilda Rensiana