Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.925
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion DE JURE JURNAL FIAT JUSTISIA Journal of English Language and Education JIM-FH UNIMAL Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Johari Johari
Perencanaan Subag Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Religion Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : JIM-FH UNIMAL

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) Tumangger, Riska Andriani; Johari, Johari; Husni, Husni
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Simpang Selayang dan Apakah Kendala  dalam membrikan perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus.  Sifat penelitian deskriptif, sumber data primer, sekunder dan tersier. Analisis data secara Kualitatif. Perlindungan hukum bagai anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Simpang Selayang diberikan oleh Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Medan Provinsi Sumatra Utara melalui adanya laporan, rujukan kesehatan, bantuan hukum, rujukan dan rehabilitas sosial serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Tetapi dalam penerapannya belum maksimal karena terdapat beberapa kendala, kendala pelaksanaan perlindungan anak tersebut adalah terkait sarana prasarana kurang terutama tidak adanya rumah aman bagi anak sehingga rehabilitas tidak berjalan dengan maksimal, kurangnya pola pikir masyarakat tentang perlindungan anak, serta kurangnya sumberdaya manusia untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial secara maksimal  di Simpang Selayang. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terhadap kendala tersebut karena belum adanya rumah aman sehingga anak di titipkan di panti asuhan, melaksanakan sosialisasi, serta kurangnya sunberdaya manusia seperti tidak adanya psikolog khusus maka anak bercerita kepada anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DP3A).
TINJAUAN VICTIMOLOGI TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ainun, Nur; Asmara, Romi; Johari, Johari
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16274

Abstract

This research aims to find out how to provide legal protection from a victimology perspective and also from the types of rights and facilities for children with disabilities by fulfilling the requirements of the law regarding sexual violence against children by having protection from the witness and victim protection agency (LPSK) and the commission. child protection (KPAI) in providing protection to children with disabilities in Indonesia. This research uses a normative juridical legal research method which uses secondary data sources collected which are descriptive in nature. The result of this research is to provide legal protection from a victimology perspective and also from the types of rights and facilities for children with disabilities by fulfilling the requirements of the law regarding sexual violence against children by having protection from the witness and victim protection agency (LPSK) and the commission. child protection (KPAI) in providing protection to children with disabilities in Indonesia, as well as paying attention to the human rights of children with disabilities. Keywords: Legal Protection, Rights to Facilities, Children with Disabilities
Tindak Pidana Persetubuhan Antara Ayah Dan Anak Dalam Perspektif Kriminologi Naldi, Dafri; Yusrizal, Yusrizal; Johari, Johari
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16086

Abstract

Tindakan persetubuhan diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penelitian ini mendalami tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan dalam sistem hukum di indonesia dan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan dalam sisitem hukum di Indonesia dan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan berbentuk analisis. Sumber hukum yang di gunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.Hasil penelitian, pentingnya perlindungan hukum bagi anak dalam menjaga kebebasan dan hak-hak mereka serta kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Korban kejahatan menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi yang disebabkan oleh tindakan kriminal. Pelecehan seksual dapat terjadi secara tidak terduga di berbagai tempat, seperti rumah, hotel, atau kendaraan. Pelaku menggunakan ancaman, paksaan, manipulasi, dan taktik lainnya untuk melakukan kejahatan seksual. Faktor terjadinya persetubuhan di sebabkan oleh faktor internal dan Faktor eksternal.Pencegahan tindakan persetubuhan, perlu adanya penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku, serta sosialisasi hukum terhadap masyarakat, agar masyarakat mengetahui hukuman yang diperoleh jika melakukan tindakan tersebut. Perlunya menjaga komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga, serta pentingnya bagi orang tua untuk mengajarkan pendidikan ilmu agama dan moral kepada anak.
PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LHOKSUKON Saputri, Opa Aulia; Basri, Hasan; Johari, Johari
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16650

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, untuk mengetahui kendala penerapan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dan untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon.. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum Sosiologis   yaitu prosedur Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Adapun Hasil Penelitian ini yaitu Implementasi  Pemenuhan hak kesehatan terhadap Narapidana Lansia di Lapas Kelas II B Lhoksukon masih sangat minim dan masih perlu ditingkatkan, hal ini dilihat dari tidak terpenuhinya ketentuan mengenai standar kesehatan dan sarana-prasarana secara Tenaga Kesehatan, secara Pemenuhan atau Penanganan terhadap Psikologi Narapidana Lansia maupun dari segi Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari Narapidana Lansia khusus yang dimiliki oleh Lapas Kelas II B Lhoksukon. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Keas II B Lhoksukon dapat memberikan pelayanan kesehatan khusus untuk narapidana lansia dan diharapkan untk dapat mengatasi hambatan yang dihaapi dalam melaksanakan pemberian kesehatan terhadap narapidana lansia dengan dipenuhi dana khusus, semua sarana dan prasarana dan meningktakan tau menambahkan tenaga medis yang profesioal. Dan kepada Lapas Kelas II B Lhoksukon agar dapat menabahkan kegiatan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kesehaan pada narapidana lansia.
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II A Medan) Hakim, Fhaorozhe Rezky; Johari, Johari; Saputra, Ferdy
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17152

Abstract

ABSTRACKThe rights of female prisoners are inherently linked to their reproductive functions, ensuring they are guaranteed and protected by law. Therefore, the fulfillment of rights for female prisoners at the Class IIA Women's Penitentiary in Medan is crucial to study and research. The objective of this research is to understand the perspectives and efforts in combating crimes committed by female prisoners, as well as to identify the challenges faced by the penitentiary in handling female inmates.This research method employs qualitative research with an empirical juridical approach. Qualitative methods seek deep understanding of phenomena or events by collecting empirical data through interviews, observations, and analysis. The descriptive nature of this method aims to depict or provide a comprehensive picture of the researched object based on collected data or samples, without generalized analysis or conclusions.The research findings indicate that the fulfillment of rights for female prisoners at the Class IIA Women's Penitentiary in Medan still has several shortcomings that need to be addressed by the penitentiary, including improvements in facilities and competent healthcare partners.Keywords: Fulfillment, The Rights, Prisoners, Female
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo) hilmi, fauzi; Johari, Johari; Bahreisy, Budi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.15933

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di masyarakat, khususnya masyarakat Karo dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Karo. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Karo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian adalah Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yaitu di atur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan selain Pasal 303 KUHP (3) tentang perjudian, adapun pasal lain yang mengatur hal serupa adalah Pasal 303 bis KUHP tentang pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Upaya penyidikan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari penulis yaitu: melakukan penyelidikan dan mencari informasi terkait tindak pidana judi sabung ayam, ikut bermain judi, melakukan penyamaran, melakukan pengintaian menangkap tersangka dan menyita barang bukti, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, dan yang terakhir melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan/hobby,faktor lemahnya penghayatan terhadap agama, faktor Lingkungan, faktor ekonomi. faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
PENERAPAN SANKSI PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kutacane No.4/Jn/2022/Ms.Kc) Dona Skd, Khairil; Nur, Muhammad; Johari, Johari
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.14304

Abstract

Study ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan; Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Ada banyak sekali faktor maupun alasan yang mempengaruhi sehingga anak-anak sering sekali menjadi korban pelecehan seksual sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah Syar‟iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi putusan, sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor Nomor 4/JN/2022/MS.KC bahwa terdakwa diancam dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana pelaku diancam dengan „uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 bulan, paling banyak banyak 200 bulan. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara bulan dan restitusi sebesar 88 gram Emas murni. Namun Majelis Hakim Mahkamah Syar‟iyah Kutacane memutuskan sanksi pidana bagi Uqubat Ta’zir penjara selama 163 bulan dan menetapkan biaya restitusi sebesar 52 gram emas murni. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelecehan Seksual, Pelecehan Anak. Putusan.
Co-Authors Ahmad Maulidizen Ahmad, Arimuliani Budi Bahreisy Diana Diana Dona Skd, Khairil Fadjar, Adfiyanti Ferdy Saputra Fitri Ayu Hakim, Fhaorozhe Rezky Hasan Basri hilmi, fauzi Husni Husni Maghfirah Maghfirah Muhammad Nur Naldi, Dafri Nur Ainun Palinge, Suarlan Datu Rizapoor, Habiburrahman Romi Asmara Sailun, Betty Salsabila, Intan Syazwina Saputri, Opa Aulia Subaidi, Joelman Teuku Yudi Afrizal Tumangger, Riska Andriani Yulianto Yulianto Yusrizal Yusrizal Zulfan