Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Transformative

Korupsi Di Perguruan Tinggi Ludigdo, Unti
Jurnal Transformative Vol 4, No 1 (2018): Korupsi dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.452 KB)

Abstract

Sejarah sudah menuliskan bahwa perguruan tinggi sudah menjadi bagian dari persoalan korupsi. Sejumlah perguruan tinggi dan sivitas akademikanya terseret dalam lingkaran korupsi. Bila dicermati aktor yang sedang terlilit korupsi biasanya adalah pimpinan, rektor, dekan, dan pejabat struktural. Pimpinan ini adalah bagian dari pejabat pembuat komitmen (PPK). Sebagai pimpinan yang memiliki kuasa sangat rawan untuk disalahgunakan. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan pintu masuk terjadi perilaku koruptif di perguruan tinggi. Agar perilaku koruptif tidak menyebar dan terdesentralisasi secara massif, maka diperlukan penguatan kelembagaan dan komitmen seorang pimpinan untuk tidak mentoleransi. Sejumlah cara sudah dilakukan dalam mengurangi perilaku korupsi, misalnya membuat perencanaan yang baik, penggunakan sistem online dalam lelang barang dan jasa, ketaulatan seorang pimpinan. Sebagai tambahan, pemimpin perguruan tinggi juga perlu mensosialisasikan semangat anti-korupsi secara menyeluruh kepada semua sivitas akademika.
Pemilihan Walikota Malang Rasa Korupsi Ludigdo, Unti
Jurnal Transformative Vol 5, No 1 (2019): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.305 KB) | DOI: 10.21776/ub.transformative.2019.005.01.4

Abstract

Tulisan ini ingin membedah pemilihan walikota Malang tahun 2018. Pada pemilihan 2018 dua pasangan calon [paslon] yang terjerak korupsi ditambah dengan 41 anggota dewan perwakilan rakyat daerah [DPRD]. Pilwali rasa korupsi karena terjadi menjelang pelaksanaan suksesi kepemimpinan di tingkat lokal tiba-tiba KPK membongkar perilaku korupsi yang melibatkan banyak aktor pejabat daerah. Implikasinya dua paslon mendapat penilaian negatif dari masyarakat, sementara satu paslon mendapatkan keuntungan dari kasus korupsi tersebut. Alhasil, paslon tersebut yang terpilih sebagai walikota. Keterpilihan paslon yang tidak korupsi menunjukkan rasionalitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Namun, pada saat yang sama memberikan hukuman kepada paslon yang terlibat korupsi. Inilah rasionalitas masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dalam menentukan siapa pemimpin yang dapat mewakili aspirasinya.