Claim Missing Document
Check
Articles

KEPASTIAN HUKUM WAKAF TANAH HAK MILIK Urip Santoso
Perspektif Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v19i2.10

Abstract

Dalam Hukum Tanah Nasional ditetapkan bahwa hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk kepentingan peribadatan, pendidikan, dan sosial adalah Hak Milik. Pihak yang mewakafkan tanah disebut wakif, sedangkan pihak yang diserahi tanah wakaf disebut nadzir. Wakaf tanah Hak Milik dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Wakaf tanah Hak Milik wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertipikat Wakaf sebagai tanda bukti haknya.The National Land Law stipulated that the rights which can waqf the sake of workship, education, and social are the property. Person who preferred waqf call wakif, while the waqf land assigned land called nadzir. Waqf property right evidenced by the deed of endowcement pledge made by the Deed of Pledge Endowcement Officer (PPAIW). Waqf property right must be registered to the Land Office for sign issued certificates as proof of waqf.
PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SWASTA Urip Santoso
Perspektif Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v15i3.58

Abstract

Perolehan tanah oleh perusahaan swasta dapat ditempuh melalui pelepasan hak atas tanah. Pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan setelah ada kesepakatan dalam musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Pelepasan hak atas tanah oleh pemegang haknya dibuat dengan akta Notaris. Dengan pelepasan hak atas tanah tidak berakibat hak atas tanah berpindah kepada perusahaan swasta, akan tetapi hak atas tanah menjadi hapus dan kembali menjadi tanah Negara.Acquisition of land by a private company can be reached through the release of land rights. Disposal of land rights can be done after there is agreement in the deliberations about the form and amount of indemnification. Disposal of land rights by the right holder is made by notarial deed. With the release of land rights does not result in land rights was transferred to private companies, but the right to remove and return the land to be State land.
JUAL-BELI TANAH HAK MILIK YANG BERTANDA BUKTI PETUK PAJAK BUMI (KUTIPAN LETTER C) Urip Santoso
Perspektif Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v17i2.95

Abstract

Hak Milik atas tanah dapat dialihkan melalui jual-beli. Dengan jual-beli, hak milik atas tanah berpindah dari pemilik tanah sebagai penjual kepada pihak lain sebagai pembeli. Jual-beli hak milik atas tanah dapat didaftarkan apabila memenuhi syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil berkaitan dengan kewenangan dan hak dari pihak penjual dan pembeli, sedangkan syarat formal berkaitan dengan pembuktian jual-beli hak milik atas tanah. Pendaftaran jual-beli tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota harus mensyaratkan adanya jual-beli yang dibuktikan dengan adanya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak cukup dengan Akta di bawah tangan.Property rights of land could be transferred through trading activities, this activity could transfer owner (seller) land proprietary to the buyer. This land proprietary trading activity could be registered  if it meets the material and formal requirements. The material requirements are related to the rights and authority of the seller and buyer, while the formal requirements are related to the evidence of the land proprietary trading activity. It is presupposed by the regency or city land office to do the proprietary land trading activity which must be proven by the official land officer deed (Pejabat Pembuat Akta Tanah) for the purpose of the land proprietary trading activity registration. Non official deed (not done before a notary) will not be approved.
PENYIMPANGAN DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH Urip Santoso
Perspektif Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v18i2.120

Abstract

Salah satu kegiatan dalam hal pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak oleh Kantor Pertanahan. Dengan diterbitkan sertipikat ini, nantinya akan dengan mudah dapat dibuktikan siapa pemegang haknya. Dengan diterbitkan sertipikat, akan terwujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Pada kenyataan dalam praktiknya, terjadi tindakan penyimpangan dalam penerbitan sertipikat, yang mana hal ini terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu diterbitkannya sertipikat palsu, sertipikat asli namun ternyata palsu, sertipikat ganda, sertipikat tumpang tindih, dan juga sertipikat fiktif.One thing that is required in land registration activity is the issuance of the certificate of land rights by the land office, which is used commonly as an evidence. By the issuance of this certificate, it will ease the process of proofing the ownership of the related land. The issuance of this certificate will definetely realize the legal certainty and legal protection to the owner. In fact, there was an act of irregularities in the issuance of certificates, which occured in several forms, such as the issuance of fake certificates, original certificates but apparently false, multiple certificates, certificates of overlap, as well as fictitious certificates.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGUASAAN ATAS TANAH Santoso, Urip
Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2013.13.1.159

Abstract

Tenure of land that can be controlled by local government is the Right to Use and Right Management of Land. Local government authority of the land with the status of Right to Use is the use of land for the benefit of its duties. If the land statutes Right Management of Land, the authority is planning designation and land use, land use for the benefit of its operation, and handed the parts of Right Management of Land to third parties and/or work with third parties. Local government are not authorized to lease land Right to Use and their Right Management of land to another party.Key words: authority, local government, tenure of land
PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PASCA DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Santoso, Urip
Perspektif Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i3.886

Abstract

Pemegang Hak Pengelolaan menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 berwenang memberikan Hak Milik atas sebagian atau seluruh tanah Hak Pengelolaan kepada pihak lain untuk keperluan penggunaan sebuah rumah umum dan keperluan transmigrasi melalui pelepasan tanah Hak Pengelolaan. Akibat pelepasan tanah Hak Pengelolaan, maka Hak Pengelolaan menjadi hapus sehingga tanahnya kembali menjadi tanah negara. Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh calon pemilik tanah yang berasal dari pelepasan tanah Hak Pengelolaan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau pejabat lain yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk memberikan Hak Milik berakibat diterbitkannya sebuah Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Milik. Pemohon Hak Milik wajib mendaftarkan SK tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat sebagai surat tanda bukti hak berupa diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM). Hubungan hukum antara pemegang Hak Pengelolaan dengan tanah Hak Pengelolaannya akibat dari pemberian Hak Milik atas seluruh atau bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak lain melalui pelepasan tanah Hak Pengelolaan. Tanah Hak Pengelolaan menjadi hapus, kemudian tanah Hak Pengelolaan kembali menjadi tanah negara. Holder of Management Rights according to Job Creation Law No. 11 of 2020 has the authority to grant ownership rights to part or all of land with management rights to other parties for the purpose of using a public house and for transmigration purposes through the release of management rights land. As a result of the release of the Management Right land, the Management Right is deleted so that the land returns to become state land. Applications for Property Rights submitted by prospective landowners originating from the release of Land Management Rights to the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia or other officials who are given the delegation of authority to grant Property Rights result in the issuance of a Decree (SK) Granting Property Rights. The applicant for property rights is required to register the decree with the head of the local district/city land office as a proof of title in the form of a certificate of ownership rights (SHM). The legal relationship between the holder of the Management Right and the land with the Management Right results from the granting of a Property Right to all or part of the Management Right land to another party through the release of the Management Right land. The land with management rights is erased, then the land with management rights returns to become state land.
Pengaruh Pemberian Sari Biji Mentimun dalam Air Minum terhadap Deposisi Lemak Broiler Agnes, Shilvani; Santoso, Urip; Warnoto
Buletin Peternakan Tropis Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : BPFP Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/bpt.4.2.153-157

Abstract

This study aims to evaluate the effect of giving cucumber seed extract to broiler fat deposition. This study used a completely randomized design with 4 treatments and 5 replications. A total of 160 broilers aged 4 days were distributed into 4 treatments, namely drinking water treatment without cucumber seed extract (P0), 30 ml cucumber seed extract/liter drinking water (P1), 40 ml cucumber seed extract/l drinking water (P2) , and 50 ml of seed extract/l drinking water (P3). The results of analysis of variance in administration of cucumber seed extract had a very significant effect (P<0.01) on abdominal fat, total fat, significant effect (P<0.05) on sartorial fat and proventriculus fat, but had no significant effect (P>0, 05) against gizzard fat, heart fat and neck fat. In conclusion, administration of cucumber seed extract reduced the deposition of abdominal fat, sartorial fat, proventriculus fat and total fat in broiler chickens   Keywords: Fat deposition, cucumber seed, broiler chickens   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pemberian sari biji mentimun  terhadap deposisi lemak broiler. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap  dengan 4 perlakuan 5 ulangan. Sebanyak 160 ekor broiler umur 4 hari didistribusikan ke dalam 4 perlakuan, yaitu perlakuan air minum tanpa sari biji mentimun (P0), 30 ml sari biji  mentimun/liter air minum (P1), 40 ml sari biji  mentimun/l air minum (P2), dan 50 ml sari biji/l air minum (P3). Hasil analisis ragam pada pemberian sari biji mentimun berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap lemak abdomen, lemak total, berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap lemak sartorial dan lemak proventrikulus, tetapi berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap lemak gizzard, lemak jantung dan lemak leher. Pemberian sari biji mentimun menurunkan deposisi lemak abdomen, lemak sartorial, lemak proventrikulus dan lemak total pada ayam broiler.   Kata kunci: deposisi lemak, biji mentimun, broiler
Red Jungle Fowl Offspring Maintenance System And Production In The Community In Bengkulu Sutriyono, Sutriyono; Santoso, Urip; Putranto, Heri Dwi; Suherman, Dadang
Buletin Peternakan Tropis Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : BPFP Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/bpt.4.2.166-175

Abstract

The red junglefowl is a wild fowl and has been tamed and produces offspring, and is kept by the people of Bengkulu. The aim of the research is to identify and evaluate  rearing management and production  of red jungle fowl offspring in communities in Bengkulu. Research respondents were determined using the snowball sampling method, and fifty respondents were obtained. Data was obtained through observation, discussion and interviews, and filling in prepared forms; namely food management, housing, disease prevention, utilization and production. The results showed that the RJF offspring kept by the community were used for crossbreeding with local chickens (47%), production of chicks (28%), as hunting chickens (62%), and ornamental chickens (82%). Chickens are kept in 4 ways: (1) housed during the day and night, (2) chickens are kept free during the day and housed at night, (3) chickens are kept free at any time, and (4) chicken is placed on a perch. Feed given is commercial feed (BR1), corn, rice, brown rice, bran, crickets and ant eggs. Average egg production is 34 eggs/ hen/year, and chick production is estimated at 27 chicks/hen/year, and population growth is 2.68%/year. In conclusion, the community raising chicken is traditional, the quantity and quality of feed is not sufficient, the cages are very simple, disease prevention and safety protection are inadequate. As a local chicken, the average egg production is high, hatchability and chick production are high, but population development is slow. Poor chick rearing management and the aim of raising RJF offspring cause population development to be slow.   Keywords: Community, management and production, rearing, RJF Offspring   ABSTRAK Ayam hutan merah  merupakan unggas liar yang telah dijinakkan dan menghasilkan keturunan, serta dipelihara oleh masyarakat Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi manajemen pemeliharaan dan produksi peranakan ayam hutan merah yang dipelihara oleh masyarakat Bengkulu. Responden penelitian ditentukan dengan metode snowball sampling, dan diperoleh lima puluh responden. Data diperoleh melalui observasi, diskusi dan wawancara, serta pengisian formulir yang telah disiapkan; meliputi pengelolaan pakan, kandang, pencegahan penyakit, pemanfaatan dan produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keturunan RJF yang dipelihara masyarakat digunakan untuk kawin silang dengan ayam lokal (47%), produksi anakan (28%), sebagai ayam berburu (62%), dan ayam hias (82%). Ayam dipelihara dengan 4 cara: (1) dikandangkan pada siang dan malam hari, (2) ayam dibebaskan  pada siang hari dan dikandangkan malam hari, (3) ayam dibebaskan pada siang dan malamnya, dan (4) ayam ditempatkan pada tenggeran. Pakan yang diberikan adalah pakan komersial (BR1), jagung, beras, beras merah, dedak, jangkrik dan telur semut. Produksi telur rata-rata 34 butir/ekor/tahun, produksi anak ayam diperkirakan 27 ekor/ekor/tahun, dan pertumbuhan populasi 2,68%/tahun. Kesimpulannya, peternakan ayam masyarakat masih bersifat tradisional, kuantitas dan kualitas pakan belum mencukupi, kandang sangat sederhana, pencegahan penyakit dan perlindungan keamanan belum memadai. Sebagai ayam lokal rata-rata produksi telurnya tinggi, daya tetas dan produksi anakannya tinggi, namun perkembangan populasinya lambat. Manajemen pemeliharaan anak ayam yang buruk dan tujuan membesarkan keturunan RJF menyebabkan perkembangan populasi menjadi lambat.   Kata kunci: Komunitas, Manajemen dan Produksi, Pemeliharaan, Keturunan ayam hutan merah
Penggunaan Terasi Dedak terhadap Performa dan Berat Organ Dalam pada Ayam Broiler Aprilinita, Widia; Kaharuddin, Desia; Santoso, Urip
Buletin Peternakan Tropis Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : BPFP Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/bpt.5.1.8-14

Abstract

This study aims to evaluate the use of shrimp paste fermented rice bran (terasi dedak) on broilers' performance and internal organ weight. One hundred and sixty broilers were grouped into five treatments. The five treatment groups were P1= ration without terasi dedak (control), P2= ration with 5% terasi dedak, P3= ration with 10% terasi dedak, P4= ration with 15% terasi dedak, P5= ration with 20% terasi dedak. The use of terasi dedak had no significant effect on feed intake, body weight gain, feed conversion ratio, liver, gizzard, intestine, heart and cecum weights. So, terasi dedak could be used up to 20% in broiler chickens.   Key words: Shrimp Paste Fermented Rice Bran, Performance, Internal Organs, Broiler   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan terasi dedak terhadap performa dan berat organ dalam broiler. Seratus enam puluh broiler dikelompokkan ke dalam 5 perlakuan. Kelima kelompok perlakuan tersebut adalah P1= ransum 0% tanpa terasi dedak (kontrol), P2= ransum dengan 5% terasi dedak, P3= ransum dengan 10% terasi dedak, P4= ransum dengan 15% terasi dedak, P5= ransum dengan 20% terasi dedak. Penggunaan terasi dedak berpengaruh tidak nyata terhadap konsumsi pakan, pertambahan berat badan, konversi pakan, berat hati, gizzard, usus, jantung dan sekum.  Jadi, terasi dedak dapat digunakan sampai dengan 20% pada ayam broiler.   Kata kunci: Terasi Dedak, Performa, Organ Dalam, Broiler
Pengaruh Lama Fermentasi terhadap Karakteristik Bekasam Daging Sapi Venia, Yelia; Suharyanto, Suharyanto; Santoso, Urip
Buletin Peternakan Tropis Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : BPFP Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/bpt.5.1.40-45

Abstract

The characteristics of beef bekasam were tested using different fermentation durations. Beef was made into beef bekasam using four different fermentation durations, namely 48, 96, 144 and 192 hours. The variables measured were cooking loss, pH, total acid, water content, and organoleptic properties of the acid. Water content was not significantly influenced (P>0.05), while cooking loss, pH, total acidity and sour aroma and taste were significantly influenced (P<0.05) by different fermentation durations. Fermentation durations between 96 and 144 hours reduced pH levels, but increased total acidity and cooking losses. The fermentation duration of 96 hours provides the highest level of preference for the aroma (before and after cooking) and sour taste of beef. So, the fermentation time of 144-192 hours increases cooking losses and total acidity with a lower pH. Panelists most liked the aroma and sour taste of beef when fermented for 96 hours.   Key words: Acid Total, Beef, Bekasam, Fermentation, pH, Organoleptics   ABSTRAK Karakteristik bekasam daging sapi diuji dengan menggunakan durasi fermentasi yang berbeda. Daging sapi dibuat bekasam dengan menggunakan empat durasi fermentasi yang berneda, yaitu 48, 96, 144, dan 192 jam. Variabel yang diukur adalah susut masak, pH, total asam, kadar air, dan sifat organoleptik bekasam. Kadar air tidak dipengaruhi secara nyata (P>0,05), sedangkan susut masak, pH, total asam dan aroma dan rasa bekasam dipengaruhi secara nyata (P<0,05) oleh durasi fermentasi yang berbeda. Durasi fermentasi antara 96 dan 144 jam menurunkan pH menurun, tetapi meningkatkan total asam dan susut masak. Durasi fermentasi 96 jam memberikan tingkat kesukaan yang tertinggi pada aroma (sebelum dan sesudah dimasak) dan rasa bekasam daging sapi. Jadi, lama fermentasi selama 144-192 jam meningkatkan susut masak dan total asam dengan pH yang lebih rendah. Panelis paling menyukai aroma dan rasa bekasam daging sapi ketika difermentasi selama 96 jam.   Kata kunci: Bekasam, Daging Sapi, Fermentasi, Organoleptik, pH, Total Asam.