Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.173
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Hasanuddin Law Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Pendidikan dan Konseling International Journal of Applied Business and International Management Journal of the Community Development in Asia Innovative: Journal Of Social Science Research
Ronny A. Maramis
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PENGATURAN DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT BANK PADA MASA COVID-19 Jastinra Paula Megaputri Mamalu; Ronny A. Maramis; Abdurrahman Konoras
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21201

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum kredit perbankan serta kebijakan kredit bank di era Covid-19. Pada penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yang meliputi pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian diolah dengan melakukan klasifikasi dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kredit perbankan berada dalam lingkup hukum perbankan yang terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disebut dengan Pembiayaan. Ketentuan-ketentuan tersebut menentukan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan, oleh karena mengandung risiko seperti timbulnya kredit bermasalah misalnya kredit macet. Kredit bank bermasalah dalam penanganannya sebelum pandemic Covid-19 hanya diselesaikan di antara bank selaku kreditur dengan debitur sehingga dilaksanakan secara individual. Salah satu bentuk atau cara penyelesaian kredit bank bermasalah ialah dilakukan dengan restrukturisasi misalnya perpanjangan jangka waktu kredit maupun penambahan kredit.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT Lifking Novian Kandow; Ronny A. Maramis; Emma V. T. Senewe
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21198

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku pencemaran lingkungan hidup, akibat kegiatan pertambangan rakyat serta memahami penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan rakyat. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), serta pendekatan kasus (case approach) secara terbatas. Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum penunjang. Data yang terkumpul diklasifikasi, diverifikasi, dan diolah berdasarkan bagian masing-masing, yang berintikan pada data dari aspek hukum lingkungan hidup dan data dari aspek hukum pertambangan, khususnya pertambangan rakyat. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan panduan teori hukum, pengertian, dan konsep-konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan rakyat mencakup tanggung jawab secara pidana, secara perdata dan secara administrasi negara. Kegiatan pertambangan rakyat baik yang legal maupun illegal terkait erat dengan pertanggungjawaban pelaku usahanya, karena pertambangan rakyat legal dapat menyebabkan timbulnya pencemaran lingkungan hidup, seperti di dalam penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karena prinsip pokok ketentuan lingkungan hidup ialah “Pencemar Membayar” (Polluter Pays). Perbedaan mendasar antara pertambangan rakyat legal dan yang illegal adalah pada perizinannya yakni Izin Usaha Pertambangan Rakyat. Pada pertambangan rakyat ilegal tidak terpenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang ditentukan.
MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM HAM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK A. Valentino Sinaga; Ronny A. Maramis; Emma V. T. Senewe
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20268

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan; kebijakan perlindungan; dan penanggulangan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dari kekerasan dan korban kejahatan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan melalu studi kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data langsung dari pihak yang berkompeten. Data dianalisis melalui dua tahap, pertama menggunakan strategi analisis umum yang disebut strategi menggandakan proposisi teoritis (relying on theoretical prepositions), tahap kedua menggunakan teknik analisis yang disebut dengan explanation building. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan nasional yang bertujuan melindungi kelompok rentan tertentu selain perempuan dan anak, termasuk didalamnya mekanisme pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM). Peraturan-peraturan tersebut selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mekanisme perlindungan hukum dengan menjabarkan dalam aturan-aturan daerah serta bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dalam praktiknya, antara lembaga-lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak belum bersinergi secara maksimal dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu belum ada MoU antara stakeholder terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai regulasi tentang perlindungan perempuan dan anak yang menjadi acuan, namun belum ada hukum yang secara khusus mengatur bentuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hukum positif yang berlaku untuk menuntut kejahatan dan pelanggaran di sektor publik adalah KUHP. Diantaranya kasus bullyng antara pelaku anak dan korban anak yang tejadi dibeberapa kabupaten/kota yang viral akhir-akhir ini, sampai saat ini belum ada kepastian hukuman dalam bentuk edukasi yang jelas yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Competency Standards for Law Enforcement Officials in Land Disputes Resolution Through General Court in Indonesia Rielly Lontoh; Ronny A. Maramis; J. Ronald Mawuntu; Abdurrahman Konoras
Journal of the Community Development in Asia (JCDA) Vol 4, No 3 (2021): Journal of The Community Development in Asia (JCDA)
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.67 KB) | DOI: 10.32535/jcda.v4i3.1177

Abstract

The role of the judiciary, law enforcement officials in the resolution of disputes is important. The number of disputes is increased, many authorities in Indonesia produce multiple decisions with conflicting legal force making it difficult to execute. The purpose of the study was to find the standardization of competency of law enforcement officials, the relationship between the professionalism of law enforcement officials and legal certainty in the settlement of land disputes as mandated by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law Number 5/1960. Settlement of land disputes is achieved through the General Court and the Administrative Court. The existence of regulations regarding competency standards for law enforcement officials who handle land disputes for the sake of fair settlement of land disputes and legal certainty.
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA Justisi Devli Wagiu; Ronny A. Maramis; Friend H. Anis; Mercy Maria Magdalena Setlight; Deasy Soeikromo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 10 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i10.2022.4065-4087

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui landasan hukum pertanggungjawaban tindak pidana perbankan melalui pendekatan restorative justice.Untuk memahami dan menganalisa implementasi restorative justice justice dalam penyelesaian tindak pidana perbankan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Hasil Penelitian menunjukkan Pengaturan penggunaan mekanisme restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana korporasi pada umumnya belum terkodifikasi sehingga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi perbankan BUMN melalui pendekatan restorative justice belum diatur secara terperinci dalam ketentuan hukum acara seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) maupun dalam Undang-Undanmelainkan hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang berbentuk Peraturan Kapolri, Peraturan Kejaksaan Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung. Implementasi konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana perbankan BUMN yang menyebabkan kerugian keuangan negara belum optimal dan massif digunakan karena karakter penegak hukum yang belum mengedepankan gerakan hukum progresif yang mengedepankan keadilan dari hati baik dari pelaku tindak pidana mupun dari korban itu sendiri melainkan mengutamakan legalistik positivistic, kemudian dengan belum adanya regulasi yang terkodifikasi, sehingga pendekatan restorative justice dapat digunakan melalui mekanisme pidana uang pengganti, Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan dan mekanisme internal seperti Mekanisme Master Of Refinacing And Note Agreement (MRNA) dan Master Settlement and Acuisition Agreement (MSAA).
Implementing of Green Building Policy: From Supervision to Self-Regulatory System Ronny Adrie Maramis; Theodorus H.W Lumunon
Hasanuddin Law Review VOLUME 8 ISSUE 3, DECEMBER 2022
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v8i3.4134

Abstract

The implementation of green building policies has not shown problems of effectiveness and legal level and has not gained a good momentum socially as a social movement. The introduction of policies and program implementation through the involvement of various sectors and stakeholders is necessary. General understanding of green building and its policies and enforcement is still low, but in related sectors such as civil engineering and architecture professionals as well as planning consultants have adequate knowledge. This article aims to reveal the complexity of the problems and implementation of green building in Indonesia. This study uses a normative juridical method, with a conceptual approach and field data as support. The results show that an effective way to promote, implement and monitor green building policies is to utilize a self-regulatory mechanism, a system that delegates green building regulatory to professional groups in the fields of civil engineering, architecture and contractor associations.
Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Tomohon Rolando Ngenget; Ronny A. Maramis; Emma V. T. Senewe
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13741

Abstract

Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut ada yang mengatur terkait dengan asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik salah satunya Asas Keterbukaan. Asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut memiliki peran yang kuat dalam pembentukan produk hukum daerah dalam hal ini peraturan daerah, tanpa memperhatikan asas tersebut, maka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Tomohon belum melaksanakan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik. Manfaat penelitian ini dalam rangka memberikan kontribusi yang baik untuk pengembangan pengetahuan umum dan khususnya dalam pengembangan hukum pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan perundang undangan, pendekatan konsep, pendekatan.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MYSTERY BOX DI ONLINE SHOP Martquery Herman Lewar; Ronny A. Maramis; Jeany Anita Kermite
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam jual beli mystery box di online shop dalam aspek hukum perdata, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pembeli terkait wanprestasi dan penjual terkait perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli mystery box di online shop. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitan hukum normatif. Sehingga dapat disimpulkan: 1. Transaksi jual beli mystery box di online shop telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. dimana barang yang ditawarkan kepada pembeli tidak mengandur suatu paksaan, kekhilafan, penipuan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, juga memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian pasal 1320 KUHPerdata dimana telah adanya suatu kesepakatan kecakapan dari pihak yang membuat, serta suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. 2. Hubungan hukum yang terdapat pada transaksi jual beli mystery box di onlie shop adalah, perjanjian. adapun Akibat hukum pembeli terkait wanprestasi dan penjual terkait perbuatan melawan hukum, merupakan suatu akibat hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli mystery box di online shop. Pihak yang dirugikan dalam hal ini pembeli sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini adalah pembeli . Dalam hal penyelesaianya dapat melalui prosedur tuntutan di pengadilan atau secara mediasi antara pihak yang dirugikan dengan pihak aplikasi toko penjualan yang memperjualkan mystery box. Kata Kunci. : transaksi jual beli mystery box di online shop.
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN KEPUTUSAN KPPU Dwi F. Mokoagow; Ronny A. Maramis; Grace H. Tampongangoy
LEX PRIVATUM Vol. 11 No. 2 (2023): lex privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai penyelesaian perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan bagaimana kekuatan hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: Pengaturan hukum penyelesaian perkara persaingan usaha di KPPU diatur dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur beberapa tahapan penyelesaian perkara dimulai dari adanya laporan/inisiatif, pemeriksaan pendahuluan, putusan pada pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan setempat, dan putusan. Putusan KPPU telah memiliki kekuatan hukum tetap hanya jika tidak ada upaya hukum keberatan dan kasasi. Apabila putusan KPPU diajukan keberatan ataupun kasasi maka Putusan berpotensi dibatalkan baik oleh Pengadilan maupun Mahkamah Agung karena adanya permasalahan utama pada proses penyelesaian perkara yaitu pendekatan untuk menentukan pelanggaran yang digunakan yaitu pendekatan rule of reason dan pembuktian indirect evidence (pembuktian tidak langsung) dimana kedua hal ini tidak dikenal pada peradilan umum. Kata Kunci: Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kekuatan Hukum Putusan KPPU.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL SABRINA SARAH SUMENDAP; Ronny A. Maramis; Dani R.Pinasang
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pemilihan Kepala Daerah adalah sebuah kontestasi politik yang diselenggarakan oleh Negara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dalam perkembangannya pelaksanaan Pilkada di Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah melahirkan fenomena baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu Kabupaten yang mengalami fenomena calon tunggal yang melawan kotak kosong. Dalam tatanan implementasi nyata bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang diikuti calon tunggal sebagaimana yang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018 merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kata Kunci : Calon Tunggal, Pilkada, Minahasa Tenggara
Co-Authors A. Valentino Sinaga Abdullah Marlang Abdurrahman Konoras Abdurrahman Konoras Aminuddin Ilmar Arthur Piri Brandon Ridle Julio Tumanduk Dani R. Pinasang Dani R.Pinasang Deasy Soeikromo Deiby Rifka Purwanti Wagiran Dwi F. Mokoagow Emma V.T Senewe Febiola V Katiandagho Frederik, Wulanmas A. P. G. Friend H. Anis Grace H. Tampongangoy Grace Yurico Bawole Helben Gainau J. Ronald Mawuntu Jastinra Paula Megaputri Mamalu Jeany Anita Kermite Jemmy Somdakh Justisi Devli Wagiu Lifking Novian Kandow Maarthen Youseph tampanguma Martquery Herman Lewar Maryam Laomo Mercy M. M. Setlight Merry E. Kalalo Merry Elisabeth Kalalo Meylicia Vinolitha Kamagi Natalia Lengkong Preisy C.J. Mokoagouw Rielly Lontoh Roger Hermanus Rolando Ngenget SABRINA SARAH SUMENDAP Serina Soriton Sinta Lamria Yulianti Siagian Theodorus Hendrik Willem Lumunon Toar Neman Palilingan Waha, Caecilia J. J. Yulia Vera Momuat Yusak M. Papendang