Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA JURNAL FIAT JUSTISIA Jurnal Konstitusi Udayana Journal of Law and Culture Jurnal Legislasi Indonesia Vyavahara Duta Jurnal Konstitusi Law Doctoral Community Service Journal
NYOMAN MAS ARYANI
Constitutional Law Division, Faculty Of Law, Udayana University, Bali
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Kertha Semaya

 1 
PROBLEMATIKA HUKUM TENTANG EXECUTIVE REVIEW DI INDONESIA Made Dhana Pranata; Nyoman Mas Aryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.756 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i08.p06

Abstract

Tujuan untuk mengetahui dinamika hukum tentang eksistensi executive review di Indonesia dan untuk mengetahui Siapa yang sejatinya berwenang untuk melakukan tindakan executive review berdasarkan hukum positif di Indonesia.Studi ini, ini tergolong penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan perundang-udangan (Statutory Approach ),pendekatan historis dan pendekatan konseptual (Conceptual) Proses mediasi yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) terhadap Perda lebih relevan dihapuskan saja, maka tugas dari Menkumham khususnya pada Direktorat Jendral peraturan perundang-undangan hanya melakukan evaluasi, harmonisasi, dan pengujian terhadap raperda sebelum Perda diundangkan. Lembaga eksekutif dalam membuat suatu produk hukum sebaiknya tidak melakukan intervensi dengan kepentingan pribadi atau kepentingan dari partai politik emprioritaskan aspirasi dan partisipasi dari masyarakat serta perlu terjadinya harmonisasi dengan peraturan yang ada diatas berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. The aim is to find out the legal dynamics regarding the existence of executive review in Indonesia and To find out who is actually used to carry out executive review actions based on positive law in Indonesia. This study is classified as normative legal research using a statutory approach (Statuory Approach), conceptual approach and approach (Conceptual) The mediation process carried out by the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) to the Perda is more relevant to just abolish it, so the task of the Menkumham especially at the Directorate General of legislation is only to evaluate, harmonize, and test rape before the Perda is enacted. Executive agencies in making a legal product should not intervene with personal interests or the interests of political parties, but prioritize the aspirations and participation of the community and the need to harmonize with existing regulations based on statutory regulations.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA I Wy Subangun Wirang Garda Satria; Ni Nyoman Mas Aryani; I Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Harian Lepas ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah pihak pekerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh pengusaha. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif berupa pendekatan peraturan perundang-undangan hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan Menteri Nomor 100 tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pekerja Harian Lepas juga berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA I Wayan Subangun Wirang Garda Satria; Ni Nyoman Mas Aryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Harian Lepas ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah pihak pekerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh pengusaha. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif berupa pendekatan peraturan perundang-undangan hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan Menteri Nomor 100 tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pekerja Harian Lepas juga berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
MERGER ANTARA XL AXIATA DENGAN AXIS TELECOM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Agus Gede Santika Subawa; Ni Nyoman Mas Aryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.764 KB)

Abstract

This paper is titled Merger Between XL With Axis Telecom Indonesia in thePerspective of Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of MonopolisticPractices and Unfair Business Competition. This paper aims to determine whatcriteria are prohibited mergers in the competition and whether the merger XL andAxis Telecom Indonesia, including mergers are prohibited in terms of Law Number 5Year 1999 In writing this paper uses normative legal research, legal researchliterature. Mergers are prohibited in competition is that the merger may lead tomonopolistic practices and unfair business competition. XL Axiata merger with AxisTelecom Indonesia indicated violation of the provisions of Article 28 and 17 of LawNumber 5 of 1999, and in violation of Article 25 (1) of Government RegulationNumber 53 Year 2010 on the Use of Radio Frequency Spectrum and Satellite Orbit.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TIDAK DICANTUMKANNYA INFORMASI MENGENAI KOMPOSISI PRODUK SECARA LENGKAP Putu Adi Merta Jaya; Ni Nyoman Mas Aryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.234 KB)

Abstract

This writing shall be entitled as “Producer’s Liability due to Incomplete Information of Product Composition towards Consumer”. This writing is composed by normative legal research method combined with statutory approach. Thus, this writing shall reiterate the importance of completed information facts of certain product and producer liability towards the damage possibly experienced due to the incomplete information given.
PERLINDUNGAN HUKUM LESSOR TERHADAP OBJEK LEASING APABILA LESSEE WANPRESTASI Ni Kadek Candika Prawani; Nyoman Mas Aryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.28 KB)

Abstract

Leasinggmerupakannsuatuuequipment funding, yaitu suatu kegiatan pembiayaan dalam bentukkperalatan atau barang modal pada perusahaan untuk digunakankdalam proses produksi. Lessor sebagai pemilik barang yang di-lease adalah pihakhyang paling berkepentinganajika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lessee, karena tidak selamanya pengambilan objek leasing dan pelaksanaan hak-haknya akibat wanprestasiipihak lessee dapat dilaksanakanmdengan lancar dan secara damai, selain itu lessorrbelum tentugdapat yakin bahwa objek leasing yang bersangkutan bebas dari berbagai ikatan. Sehingga, perlindungan hukum bagi lessor perlu mendapat perhatian lebih. Metode penelitiankyang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan tersier terkait permasalahan yang di bahas dan di kumpulkan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakanddalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum.Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap lessor dalam objek leasing apabila lessee wanprestasi adalah dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu : perlindungan dilakukan melalui klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian leasing itu sendiri, melalui jaminan tertentu sebagai jaminan hukum bagi lessor untuk pelunasan hutangnya dan perlindungan yang diberikankepada lessor melalui ketentuan-ketentuan umum mengenai hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUH Perdata.
Co-Authors Agus Gede Santika Subawa Anak Agung Gde Oka Parwata ANAK AGUNG SRI UTARI Arrian Setiagama Ayu Merta Corelia Wati Ayu Putu Cyntia Jaya Nareswari Ayu Putu Laksmi Danyathi Bagus Hermanto Bagus Hermanto Bagus Hermanto Bagus Hermanto Bernika Gretsly Fadila Gede Marhaendra Wija Atmadja Gio Arjuna Putra Hermanto, Bagus I Gede Yusa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Made Galih Aditya I Made Gemet Dananjaya Suta I MADE SUBAWA I Mudana I Wayan Atmanu Wira Pratana I Wayan Subangun Wirang Garda Satria I Wy Subangun Wirang Garda Satria Juliani Dewi Gangga Komang Pradnyana Sudibya Made Dhana Pranata Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Kadek Candika Prawani Ni Kadek Riza Sartika Setiawati NI KETUT SUDIARTA Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Gede Astariyani NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Putu Adi Merta Jaya Ratih Indraswari Sagung Putri ME Purwani Topan Bayu Sakti Wijaya