Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA JURNAL FIAT JUSTISIA Jurnal Konstitusi Udayana Journal of Law and Culture Jurnal Legislasi Indonesia Vyavahara Duta Jurnal Konstitusi Law Doctoral Community Service Journal
NYOMAN MAS ARYANI
Constitutional Law Division, Faculty Of Law, Udayana University, Bali
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

 1 
PIHAK TERKAIT DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERADILAN KONSTITUSI Arrian Setiagama; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.578 KB)

Abstract

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang melaksanakan kewenangan kehakiman yang khusus menangani persoalan yang berkaitan dengan penegakan konstitusi. Dalam persidangan di peradilan konstitusi negara sangat menghargai hak konstitusi tiap warga negaranya dan menjamin hak konstitusi setiap warga negara dengan melibatkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi dan menjaga hak konstitusinya. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak diatur dengan jelas tentang konsep pihak terkait dalam persidangan konstitusi, maka ketidak-jelasan tersebut dapat menimbulkan multi-tafsir, yang dapat menjadi celah bagi seseorang untuk dapat bertindak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan analisis konsep hukum. Pihak Tekait yang berkepentingan atas objek uji materiil yang dimohonkan kehadapan Mahkamah, atas inisiatif pribadi dengan legal standing-nya sendiri, entah untuk membantah ataupun mengutkan dalil-dalil Pemohon Uji Materiil. Dampak dari kekaburan norma ini akan menghambat jalanya persidangan di peradilan konstitusi. Kata Kunci: Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Konstitusi.
Gagasan Mekanisme Ex Ante Review Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Legislasi di Indonesia Ayu Putu Cyntia Jaya Nareswari; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK MK memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu UU. Tingginya permohonan pengujian di MK secara tidak langsung memperlihatkan kurang maksimalnya kualitas legislasi di Indonesia. Banyak materi muatan dalam UU yang berlaku dirasa bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga menimbulkan kerugian konstitusional. Sesuai amanat UUD NRI 1945, suatu UU yang dirasa inkonstituional hanya dapat diselesaikan dengan satu-satunya jalan yaitu melalui konstitusional review di MK. Pada dasarnya upaya konstitusional review ini tidak dapat sepenuhnya menekan kerugian inkonstitusional, meskipun sudah mencapai tujuan melindungi hak konstitusional warga Negara. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gagasan mekanisme ex ante review bisa muncul di Indonesia serta bagaimana kesesuaian sistem pengujian ex ante review apabila diterapkan di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas legislasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan UU, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Dari pembahasan artikel ini dapat diketahui bahwa tidak mudah untuk mengkontruksi mekanisme ex ante review di Indonesia karena perlu melakukan amandemen terhadap konstitusi serta mengetahui bahwa upaya peningkatan kualitas legislasi juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan proses pembentukan UU oleh parlemen dan memperhatikan partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Ex ante review, Legislasi, Mahkamah Konstitusi ABSTRACT The Constitutional Court has the authority for the constitutionality of a law.The high number of petitions for review in the Constitutional Court indirectly shows the poor quality of legislation in Indonesia.Many of the material contained in the applicable law are deemed contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, causing constitutional losses. In accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, a law that is deemed unconstituional can only use the only way, namely through a review in the Constitutional Court. In a prudent effort, this constitutional review cannot overcome unconstitutional losses, even though it has achieved the goal of protecting the constitutional rights of citizens. The purpose of this research is to see how the ex ante mechanism can emerge in Indonesia and how the appropriateness of the ex ante review system when applied in Indonesia as an effort to improve the quality of legislation in indonesian. The method used in this research is a normative legal research method by using statue approach, a conceptual approach and a historical approach. From this article, it can be seen that it is not easy to construct an ex ante review in Indonesia because it is necessary to amend the constitution as well as indicators that improving the quality of legislation can also be done by the process of making legislation orders and paying attention to public participation. Keywords: Ex ante review, Legislation, Constitutional Court
TINJAUAN UMUM FORMULASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PENDIDIKAN Juliani Dewi Gangga; Ni Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.034 KB)

Abstract

Paper shall be entitled "Analysis towards Educational Criminal Act Penal Policy". Education shall be regarded as the most strategic spectrum within national development. Up to this point, numerous criminal acts within the circumference of educational sphere had occurred. One of the occurrences shall be the emphasis on teacher’s marking mechanism and educational courses conduct commercially with no accordance towards the quality of the education itself. As stipulated within the national legislation act, Law No. 20 Year 2003 regarding National Educational System, it implied no clear definition regarding qualification of delict in educational aspect. Therefore, it urges the needs to classify vary of acts classified into educational criminal act. Penal policy formulation is seen as one of the essential efforts in overcoming related occurrences of educational criminal act.
PENGEMBANGAN DESA WISATA UNTUK MENINGKATKAN SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG I Made Galih Aditya; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.307 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul, Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Sektor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Dengan metode penulisan Hukum Yuridis Empiris menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan, tulisan ini menjelaskan potensi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Badung dari pengembangan desa wisata. Adapun usaha pariwisata pada Desa Wisata yang telah dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Badung adalah usaha pariwisata Daya Tarik Wisata Alas Pala Sangeh dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung dan Desa Adat sangeh Nomor 07DASIII2016 dan usaha pariwisata Taman Ayun dengan PerjanjianKerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung dan Puri Ageng Mengwi Nomor 134.4 671 PKS AD.Pem.Um 2016 dan Nomor 04 PAM III 2016. Simpulan jurnal ini adalah kontribusi hasil pemungutan retribusi usaha pariwisata pada Desa Wisata di Kabupaten Badung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung adalah pada tahun 2013 berkontribusi sebesar 0,0023 , pada tahun 2014 sebesar 0,0004 , pada tahun 2015sebesar 0,0033 dan pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,0025 .
PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN RUU PERMUSIKAN Gio Arjuna Putra; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.781 KB)

Abstract

Untuk menjamin hak-hak pelaku musik dan kelestarian musik tradisional di Indonesiayang masih menuai berbagai permasalahan maka untuk memberikan suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam bidang permusikan, muncullah upaya pembentukan produk hukum permusikan, sehingga berdasar kepada hal tersebut perlu adanya pengkajian atas produk hukum yang mengatur mengenai permusikan dalam hal ini adalah RUU Permusikan. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah (1) Permasalahan Penjaminan Hak-Hak Pelaku Musik. (2) Problema Norma dalam RUU Permusikan. Metode penelitian dalam dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang dihadapi bidang permusikan di Indonesia mencakup beberapa hal yakni permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan para pelaku musik dan kelestarian musik tradisional yang semakin ditinggalkan. Selanjut problematika pembentukan produk hukum RUU Permusikan didasarkan pada realitas bahwa kurang matangnya proses perancangan produk hukum Permusikan itu sendiri, hal ini terlihat dalam dasar rujukan naskah akademik yang merujuk pada makalah anak sekolah menengah kejuruan dan beberapa substansi dalam Undang-Undang tersebut yang mengalami sebuah kekaburan norma. Hal-hal inilah yang mendorong adanya upaya pembatalan terhadap produk hukum ini. Kata Kunci: Problematika,Produk Hukum,RUU Permusikan.
KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI PARTAI POLITIK YANG DIBUBARKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI I Made Gemet Dananjaya Suta; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.066 KB)

Abstract

Dibubarkannya suatu partrai politik oleh Mahkamah Konstitusi, tentu menimbulkan suatu akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum yang dilakukan partai politik sebelum dibubarkan, salah satunya ialah mengikuti dan terpilih dalam pemilu untuk memilih anggota DPR. Namun, sampai saat ini belum ada pengaturan yang mengikat mengenai akibat hukum pembubaran partai politik khususnya terhadap status anggota DPR dari partai yang dibubarkan. Apabila dikemudian hari ada partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan timbul ketidakpastian hukum terkait status anggota DPR dari partai yang telah dibubarkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Simpulan dari penelitian ini ialah sebagai akibat dibubarkannya suatu partai politik, anggota DPR dari partai politik yang dibubarkan harus diberhentikan dari jabatannya dan akibat hukum ini harus diatur sesuai dengan UUD NRI 1945 agar bersifat mengikat dan menimbulkan kepastian hukum. Kata Kunci: Akibat Hukum, Anggota DPR, Pembubaran Partai Politik
PENGATURAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH (Kajian Terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota Denpasar) Topan Bayu Sakti Wijaya; I Made Subawa; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (839.333 KB)

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum pengaturan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Denpasar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tantang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, serta untuk mengetahui kedudukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu merupakan penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Kedudukan hukum dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut dikarenakan berlakunya asas “Lex Posterior Derogat Legi Priori”, yaitu dimana hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Jadi, untuk mengisi kekosongan hukum, Pemerintah Daerah Kota Denpasar secara otomatis dalam menyelenggarakan organisasi dan tata kerja dinas daerah kota Denpasa, mendasarkan pada hukum yang ada diatasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam pelaksanaannya hanya mengatur Besaran Organisasi Dan Perumpunan Perangkat Daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, membentuk tipelogi-tipelogi dari A,B,C yang dimana ditentukan dengan nilai variabel yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut. Dari hasil penghitungan nilai-nilai variabel umum dan teknis, maka kedudukan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Denpasar masuk dalam Tipelogi A, yang menentukan susunan organisasi dari dinas ini terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak memiliki 4 (empat) bidang. Untuk sekretariat yang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian, sedangkan untuk bidang yang dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Ni Kadek Riza Sartika Setiawati; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.548 KB)

Abstract

This writing shall be entitled as "AUTHORITY OF DPD IN INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT RULING". This writing shall employ normative legal research combined with statutory, historical, and conceptual approach respectively. DPD shall be regarded as regional senate which is comprised upon senators who are elected through general election without any means of political party involvement regional senate shall also embed the function of legislation, consideration, and supervision.
RELEVANSI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG TERHADAP PASAL 22E UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TENTANG PEMILIHAN UMUM Ayu Merta Corelia Wati; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Study ini memiliki tujuan untuk meneliti dan menganalisis relevansi Pemilihan kepala daerah secara langsung dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) tentang pemilihan umum (pemilu), hal ini dirasa perlu karena masih banyak pro dan kontra mengenai pelaksanaan pilkada secara langsung, dikarenakan pilkada tidak termasuk bagian dari penjelasan pemilu sesuai amanat Pasal 22E. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dan mempergunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undang, pendekekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil dari studi ini menunjukan bahwasannya frasa “dipilih secara demokratis” mempunyai makna dapat dipilih langsung oleh rakyat ataupun bisa melalui perwakilan yang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerahny sehingga relevansi pilkada langsung dengan UUD 1945 ialah pilkada tidak termasuk kedalam rezim pemilu sebagai mana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, namun lebih mengarah pada penghormatan terhadap pengimplementasian Pasal 18 UUD 1945, yang dalam praktiknya bisa tidak sama dengan pemilu seperti yang diatur pada Pasal 22E UUD 1945. Kata kunci: Demokrasi, Kepala Daerah, Pemilihan Umum. ABSTRACT The prupose of this study is to examine and analyze the relevance of direct regional head elections to article 22E of UUD 1945 constitution regarding election, this is deemend necessary since there are still many pros and cons regarding the direct implementation of regional election, because the regional election are not included as part of the elction explanation as mandated by article 22E. The research methode that is used in this study is normative legal research using a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The result of this study shows that the phrase “democraticly elected” has the meaning of being directly elected by the people or through the representatives who must adapt to the situations and conditionsof each region. So that the relevance of direct regional head elections to UUD 1945 is that the direct regional head elections are not included in the general election regime as regulated in Article 22E of UUD 1945, but rather leads to respect for the implementation of Article 18 of UUD 1945, which in practice can be different from the general elections as stipulated in Article 22E UUD NRI 1945. Key Words: Democrasy, Regional Head, General Election.
HARMONISASI PERATURAN GUBENUR BALI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 Bernika Gretsly Fadila; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan pengelolaan sampah berbasis sumber di Bali dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan komparatif. Tulisan ini menghasilkan bahwa Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 belum memuat materi muatan rancangan perda tentang pengelolaan sampah secara komprehensif dan jika dibandingkan dengan perintah tegas pada UU No. 18 Tahun 2008 belum selaras. Pergub Bali No.47 Tahun 2019 sebagai peraturan daerah sejatinya harus selaras dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 sesuai dengan asas hirarki dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Harmonisasi, Peraturan Perundang-Undangan, Pengelolaan Sampah. ABSTRACT This study aims to determine the source-based waste management regulations in Bali and their compliance with Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The method used is normative legal research with a statutory and comparative approach. This paper results that the Governor of Bali Regulation No. 47 of 2019 has not yet contained the material for the draft regional regulation on waste management comprehensively and when compared with the firm orders in Law no. 18 of 2008 has not been aligned. Bali Governor Regulation No. 47 of 2019 as a regional regulation should be in line with Law No. 18 of 2008 under the principle of hierarchy in Law no. 12 of 2011 concerning the formation of laws and regulations Key Words: Harmonization, Legislation, Waste Management.
Co-Authors Agus Gede Santika Subawa Anak Agung Gde Oka Parwata ANAK AGUNG SRI UTARI Arrian Setiagama Ayu Merta Corelia Wati Ayu Putu Cyntia Jaya Nareswari Ayu Putu Laksmi Danyathi Bagus Hermanto Bagus Hermanto Bagus Hermanto Bagus Hermanto Bernika Gretsly Fadila Gede Marhaendra Wija Atmadja Gio Arjuna Putra Hermanto, Bagus I Gede Yusa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Made Galih Aditya I Made Gemet Dananjaya Suta I MADE SUBAWA I Mudana I Wayan Atmanu Wira Pratana I Wayan Subangun Wirang Garda Satria I Wy Subangun Wirang Garda Satria Juliani Dewi Gangga Komang Pradnyana Sudibya Made Dhana Pranata Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Kadek Candika Prawani Ni Kadek Riza Sartika Setiawati NI KETUT SUDIARTA Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Gede Astariyani NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Putu Adi Merta Jaya Ratih Indraswari Sagung Putri ME Purwani Topan Bayu Sakti Wijaya