Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.972
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Jurnal Ius Constituendum SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Hukum Malahayati Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Abdimas Le Mujtamak Jurnal Pro Justitia (JPJ)
Lina Maulidiana
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum

 1 
PRINCIPLES OF AL-MUDHARABAH: A REVIEW ISLAMIC BANKING AGREEMENTS IN INDONESIA (Case Study of Bank Rakyat Indonesia Syariah) Lina Maulidiana
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1249.187 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v1i1.96

Abstract

Lahirnya perbankan Syariah di kancah Industri Perbankan Konvensional adalah untuk menawarkan system perbankan alternatip bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus kuatir atas persoalan bunga.Perbankan Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.Dengan demikian Perbankan berdasarkan prinsip Syariah adalah Bank-Bank yang mendasarkan produk-produk dan pelaksanaannya kepada Hukum Islam (Al-Quran dan Hadist).Untuk mengawasi kegiatan operasionalnya dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk memberikan masukan kepada perbankan berdasarkan Prinsip Syariah guna memastikan bahwa Bank tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.Salah satu Prinsip Syariah dalam Praktik Perbankan adalah Al-Mudharabah atau prinsip bagi hasil, dimana Bank dan nasabahnya dapat melakukan kerjasama dalam mengadakan suatu usaha. Bank sebagai pemilik dana (Shahibul mal) menyediakan sejumlah dana untuk suatu usaha yang akan dikelola oleh nasabah (Mudharib). Pada pra akad keduanya telah menyepakati nisbah yang akan dibagikan dari hasil keuntungan yang akan diperoleh dari hasil keuntungan yang akan diperoleh dari usahanya.Kata Kunci: Perjanjian Perbankan Syariah, Prinsip Al-Mudharabah
Jaminan Hak Atas Tanah Sertifikat Yang Diperoleh Dari Pewarisan Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Lina Maulidiana; Rendy Renaldy
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v4i2.483

Abstract

The role of financial institutions or banks is very important in meeting the needs of funds for the community, one of which is by providing credit. The practice of granting credit from the Bank is known as a method called Mortgage Rights as a credit guarantee institution to the community in order to develop their business, in which the certificate of ownership of land is given to a notary to check the authenticity of the certificate before being encumbered. Certificate checks are carried out at the The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency office in accordance with the location of the certificate land. The certificate obtained from the inheritance usually results in conflict if one of his heirs does not approve of the existence of a debt owed by one who collateralizes the certificate.This study uses the socio legal method which is to examine the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and contractual factual in every particular legal event that occurs in the community in order to achieve the goals that have been determined.The results of the study can be concluded that the imposition of Underwriting Rights on certificates obtained from inheritance if the beneficiary has not been divided or has not yet returned the name can be done if all the heirs come to approve and know through the signature as proof of approval, if there is one heir who does not want to sign or do not agree, then the imposition of Mortgage Rights cannot be imposed. There are 2 (two) legal protections for creditors over disputes over ownership of land rights that are encumbered with Mortgage Rights. Ie, preventive legal protection (prevention) and repressive legal protection (coercion). If the creditor has tried through preventive measures and ultimately the credit is problematic, then the creditor will use repressive measures. Repressive measures that will be carried out are efforts to save credit through non-litigation.
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Lina Maulidiana; Riski Syandri Pratama
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2057

Abstract

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menghimpun data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2021, belanja pengadaan barang dan jasa memiliki porsi terbesar dalam alokasi APBN dan APBD sebesar 52 % dari APBN dan APBD, sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu menjadi sorotan. Dengan besarnya alokasi anggaran pada belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada kementerian/Lembaga/pemerintah daerah maka perlu diperhatian dan diperhitungkan segala risiko atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan belanja pengadaan barang/jasa untuk menghindari adanya penyimpangan yang dapat memberikan konsekuesi hukum atas tindakan yang dilakukan. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2021 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa termasuk sumber penyimpangan terbesar dalam penanganan kasus korupsi dengan persentase 44%. Kajian dalam penelitian ini adalah 1. Apa yang dimaksud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? 2. Apa yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian Uang? 3. Bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Pengadaan Barang/Jasa? Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan pemerintah memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan bernegara maka perlu dijamin atas kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari proses yang dijalani. Uang merupakan motif dari terjadinya penyimpangan. maka perlu disusun konsep dari pencegahan tindak pidana pencucian uang pada pengadaan barang/jasa yang diimplementasikan di berbagai sektor sehingga meninggatkan assurance dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sejalan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Co-Authors ainun desmarini Ali Sopian Asyhamami, Naufal Fikri Bahril, Erdi Chusnunia Chusnunia Dinar Citra Nawangsari Erdi Bahril F.S, Franyco Hendry Farhana Farhana Franyco Hendry F.S Hafiz, Wahyudin Hendarline Putera Hendra Setiawan Hendra Setiawan Idham Idham Idham Idham Ino Susanti Ino Susanti Juli Riswandar Ledi Vebriani Ledy Famulia Martina Male Martina Male Mirwansyah Mirwansyah Mirwansyah, Mirwansyah muhamad rusjana Muhammad Aria Wahyudi Muhammad Lutfi Muhammad Lutfi Nadriana, Lenny Naufal Fikri Asyhamami Nawangsari, Dinar Citra Putera, Hendarline Rendy Renaldy Rendy Renaldy Riski Syandri Pratama Riswandar, Juli Siska Armawati Sufa Sri Zanariyah Ted Zadmiko Tia Amelia Wahyudin Hafiz Zanariyah, Sri