Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Stefanus Arwandi Jai; Dody Setyawan; Ignatius Adiwidjaja
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.308 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v5i1.216

Abstract

Abstract : Indonesia in one of country that has big count of citizen. The big Increased of citizen can be a problem that connects with civilization. The government has made a system called SIAK. SIAK is information system that formed based on procedure and based on information and communication technology purpose to handle civilization and administration system in Indonesia. This research is purpose to know, how about the implementation of SIAK and difficulties of implementation SIAK at District Office Tunggulwulung, Malang City. This research is using structural interview method with 10 points of questions about implementation of SIAK and difficulties in implementation of SIAK at District Office Tunggulwulung, Malang. The results of interview is implementation of SIAK in District Office Tunggulwulung has done according to procedure and rule from Official Civilization at Malang City. Difficulties in implementation of SIAK are slow response of internet connection and sending data to Dispenduk still use manual method. Advice for next research is other factor that can block the implementation of SIAK and it influence to efficiency of SIAK implementation can be added. Keyword : Implementation, SIAK Abstrak : Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar. Pertumbuhan penduduk yang sangat besar dengan persebaran yang tidak merata menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan. Untuk itu Pemerintah Pusat telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan” (SIAK) yang merupakan sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari SIAK dan juga hambatan dalam pelaksanaan program SIAK di Kantor Kelurahan Tunggulwulung Kota Malang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sistem wawancara terstruktur dengan kisi-kisi pertanyaan sebanyak 10 soal yang meliputi implementasi SIAK di Kantor Kelurahan Tunggul wulung dan juga hambatan dalam pelaksanaan SIAK.Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah, implementasi dari SIAK di Kelurahan Tunggulwulung sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dari Dinas Kependudukan Kota Malang. Hambatan dalam implementasi SIAK diantaranya jaringan internet yang lambat dan juga pengiriman berkas ke Dispenduk yang masih manual. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat ditambahkan tentang factor lain yang menghambat implementasi SIAK dan pengaruhnya terhadap efisiensi dari pelaksanaan program SIAK. Kata Kunci : Implementasi, SIAK
ANALISIS PAJAK HOTEL DALAM PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU Efi Sanius Fani; Ignatius Adiwidjaja; Firman Firdaus
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.901 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i2.534

Abstract

Abstract : There various ways conducted by government for the welfare of its people, one of them is to seek capital from the community itself and return it to the community as well. While on the other hand the services to the taxpayersprovided by the government, sometimes less maximum. Thus, it is necessary to investigate the public services to hotel taxpayersas well as the resisting factor in supporting public services. The research method used qualitative research with the types and sources of data included primary and secondary data. The collection of data through observation, interviews, and documentation. The research instrument includedthe researchers themselves, interview, and field notes, purposive sampling technique including sampling, and informants of government officials in the public Revenue agency. The validity of the data used triangulation techniques. Analysis was by reduction, presentation, and conclusionswithdrawing. Batu’s Local Revenue Agency (DISPENDA) has conducted its services to the taxpayer well in accordance with Regulation No. 25 of 2009 on Public Service. The supporting factors included: good communication has been done, the ability of service personnels were good. Meanwhile the resisting factors included: inadequatefacilities, infrastructure and operating facilities as obliged byRegulation No. 25 of 2009 on Public Service. Keywords: Taxes, Public Services, Local Revenue Abstrak : Berbagai cara yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mensejahterakan rakyaat nya, salah satunya dengan mencari modal yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan akan kembali kepada masyarakat pula. Sementara disisi lain pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, kadang memberikan pelayanan kepada pihak wajib pajak yang kurang maksimal. Dengan demikian perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui pelayanan publik terhadap wajib pajak hotel serta faktor penghambat dan pendukung pelayanan publik. Metode penelitian mengunakan jenis penelitian kualitatif, jenis dan sumber data meliputi data primer dan sekunder, Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri, panduan wawancara, dan catatan lapangan, Teknik sampling meliputi purposive sampling, dan informan meliputi pemerintah Dispenda dan masyarakat, Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis dengan Reduksi, Penyajian dan penarikan kesimpulan. Dinas pendapatan daerah kota batu telah malaksanakan pelayanan terhadap wajib pajak dengan baik sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Faktor pendukungnya meliputi: komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik, kemampuan petugas pelayanan sudah baik. Dan faktor penghambatnya meliputi: sarana dan prasarana yang belum memadai serta sarana operasional yang belum sesuai dengan undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kata kunci: Pajak Hotel, Pelayanan Publik, Pendapatan Asli Daerah
IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTAR DESA DI BIDANG PEANFAATAN SUMBER MATA AIR BERSIH (Studi Kasus Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu) Albertus Deru; Ignatius Adiwidjaja
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.122 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i1.1533

Abstract

Abstract: The use of clean water sources by the village of Punten is one of supporting the development and utilization of natural resources for the benefit of the survival of the community both for agriculture and for other living needs. However, in the process, there are parties who were pro and contra to this village cooperation. This study used a qualitative research with two data sources namely primary and secondary data. The sample technique used was a purposive sampling and data analysis consist of data reduction, presentation and conclusion withdrawal. While the data validity technique used triangulation. The results showed that the village policy of Punten to improve village cooperation under the law went well. It was proved by the level of active participation of the village or village communities to work together in collaborating to use spring water sources. The supporting factor of this village collaboration is that Batu City Government is the party that pro / supports the integrated management of water resources and the need for clean water which is the main need for both agriculture and drinking water. Whereas the inhibiting factor is the absence of an MOU from the Batu City Government and also the PERDES (Village Government) which became the legal guide of this village cooperation. In addition, there is also rejections from the residents around the source of spring water who feel that the processing of these spring  reduce the water debit, as well as the piping for drainage that passed through their settlements and fields disturbed them.Keywords: Implementation,Coopertaion, Water Sources Abstrak: Pemanfaatan sumber mata air bersih oleh desa punten merupakan salah satu penunjang pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan keberlangsungan hidup masyarakat baik untuk pertanian maupun untuk kebutuhan hidup lainnya. Pemanfaatan sumber mata air bersih ini dilakukan melalui proses kerjasama. Namun dalam prosesnya,  ada pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap kerjasama  desa ini. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif, sumber dataada dua yaitu data primer dan data sekunder, teknik sampel yang digunakan peneliti yaitu purposive sampling,teknik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dan teknik keabsahan data mengunakan teknik trianggulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan desa punten dalam rangka meningkatkan kerjasama desa berdasarkan undang-undang berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tingkat partisipasi aktif masyarakat desa ataupun desa yang di ajak bekerjasama dalam bekerjasama memanfaatkan sumber mata air. Faktor pendukung kerjasama desa ini yaitu Pemerintah Kota Batu merupakan pihak-pihak yang pro/mendukung pengelolaan secara terintegrasi terhadap Sumber Air dan Kebutuhan akan air bersih yang merupakan kebutuhan utama baik untuk pertanian dan air minum. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Tidak adanya MOU dari Pemerintah Kota Batu dan juga PERDES yang menjadi payung hukum kerjasama desa ini. Selain itu pula muncul penolakan dari warga sekitar sumber mata air yang merasa pengolahan sumber mata air ini mengurangi debet air,serta penambahan pipa-pipa saluran air yang melewati pemukiman dan sawah-sawah warga sehingga warga merasa terganggu. Kata Kunci : Implementasi, Kerjasama, Sumber Mata Air
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NO. 27 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PADA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR Ignatius Adiwidjaja
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.69 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v10i1.2232

Abstract

Transportasi dan angkutan umum merupakan suatu persoalan yang selalu dihadapi oleh pemerintah di berbagai daerah di tanah air ini, terutama daerah yang memiliki suasana kota yang yang ramai karena  padatnya penduduk serta tingginya intensitas masyarakatnya diikuti dengan tidak sesuainya jumlah moda transportasi umum serta belum seimbangnya luas ruas jalan antar kota dalam propinsi yang  mempunyai struktur serta aktifitas penduduk sudah tergolong sagat tinggi. Regulasi kebijakan pemerintah propinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 27 Tahun 2016. Dinas perhubungan sebagai implementor, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta menyediakan sarana sebagai pendukung dalam system transportasi di Jawa Timur. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan gambaran (deskripsi) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Kualitatif sendiri merupakan wujud kata-kata dari pada deretan angka-angka. Pendekatan metode deskriptif dapat diartikan sebagai pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian, baik perilaku individu, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga dan lain-lain sebagainya.Kata kunci : Implementasi, Pelayanan PublikABSTRACT. Public transportation and transportation is a problem that is always faced by the government in various regions in this country, especially areas that have a bustling city atmosphere due to overcrowding and high intensity of the community followed by mismatching the number of modes of public transportation and the imbalance of the size of roads inter-city in the province which has a structure and activity of the population is already classified as very high. East Java provincial government policy regulations contained in East Java Governor Regulation No. 27 of 2016. Transportation Agency as an implementor, conducts socialization to the community, and provides facilities as a support in the transportation system in East Java. In this study we used a qualitative method that produced a description (description) of matters relating to what was studied. Qualitative itself is a form of words rather than a row of numbers. Descriptive method approach can be interpreted as problem solving by describing or describing the state of the subject or object of research, both the behavior of individuals, community groups, institutions and so forth.Keywords: Implementation, Public Services
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA Alexander Maubanu; Agung Suprojo; Ignatius Adiwidjaja
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.587 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i1.370

Abstract

Abstract: Realizing the importance of Village Consultative Body (VCB), every village shall have the Village Consultative Body which is established by the Government based on Autonomous Region Regulation. But the institution is not functioning proportionally and it only serves as the right-hand institution of the village’s chief. The efforts of building and developing villagers’ life are considered as important. This is due to the increasing population in the countryside and community participation in development activities. This study was a qualitative research with method of collecting data through observation and interviews. The research revealed that the role of consultative body in Landungsari village had a maximum role in the village administrative services and in the village government policies to add or improve public facilities. Keywords: Role, Village Consultative Body, Monitoring, Policy, Village Government Abstrak ; Menyadari akan pentingnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka setiap Desa wajib mempunyai Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Daerah Otonomi, Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dari penelitian yang dilaksanakan telah diperoleh hasil bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Landungsari mempunyai peran yang maksimal dalam bidang kebijakan pelayanan administrasi pemerintah desa dan bidang kebijakan penambahan dan peningkatan fasilitas umum. Kata kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Monitoring, Kebijakan, Pemerintah Desa
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH Yiska Juita Tanggu Solo; Ignatius Adiwidjaja
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.815 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v7i3.1413

Abstract

Abstract: Slum areas are a problem faced by almost all major cities. Creating a quality environment requires directed arrangement and community involvement at every stage of development. The purpose of this study was to find out how community participation in revamping slum settlements into colorful village of Kelurahan Jodipan, Blimbing Subdistrict, Malang, as well as to know the supporting and inhibiting factors in slum settlement revamping. The research method used is qualitative with data collection techniques using interview, observation and documentation techniques. The results showed that the participation of the community in Jodipan was very good because the community participated in all existing activities by doing mutual cooperation, cleaning up the environment, and coloring the houses so that they do not look shabby. This community participation was supported by the Malang City Government as a tourist attraction, sponsored by Decofresh and donations from the Ministry of Public Work. The inhibiting factor of community participation in Jodipan is the education and public health which is often disrupted due to the location of settlers near water ways. Keywords: Participation, Revamping slums settlement Abstrak: Kawasan permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar. Menciptakan lingkungan yang berkualitas diperlukan penataan yang terarah dan  perlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan.   Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh di kampung warna-warni Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Jodipan sangat baik karena masyarakat  ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada dengan melakukan gotong royong, pembersihan lingkungan, dan mewarnai perumahan agar tidak terlihat kumuh, partisipasi masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Kota Malang yang menjadikan sebagai objek wisata, sponsor dari “Decofresh”  dan sumbangan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum. Faktor penghambat partisipasi masyarakat di Kelurahan Jodipan ialah pendidikan dan  kesehatan masyarakat yang sering terganggu karena lokasi permukim dekat perairan air limbah.                                                                                                                                         Kata Kunci: Partisipasi, Penataan permukiman kumuh
UPAYA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PELAYANAN MASYARAKAT Defri .; Achmad Bardjan Saleh; Ignatius Adiwidjaja
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.844 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v3i2.74

Abstract

Abstrak: Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat saat ini telah mengalami penurunan dan perlu diadakan perbaikan, bila dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas kesamaan perlakuan (tidak diskriminatif) maka pelayanan yang diberikan masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat dan masih memiliki berbagai kelemahan. Pemberian pelayanan kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan masyarakat. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, fokus penelitian yaitu pemberdayaan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan ekonmi, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pemberdayaan pelayanan Bidang Pendidikan yaitu dengan memberikan pembangunan dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi, memberikan rekomendasi kepada masyarakat kurang mampu; Bidang Kesehatan yaitu menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, merealisasikan Program Kesehatan yakni Jamkesmas, KB dan JKN; Bidang Ekonomi yaitu melakukan pendataan usaha kecil, menengah, membentuk kelompok usaha dan menfasilitasi pengajuan kredit, dan memberikan rekomendasi izin usaha; Wujud Dari Pemberdayaan Pelayanan Bidang Pendidikan adalah seluruh masyarakat memperoleh pendidikan yang sama, dan berkualitas; Bidang Kesehatan yaitu masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesehatan, masyarakat memahami pola hidup sehat; Bidang Ekonomi yaitu masyarakat memiliki daya saing yang tinggi untuk mendirikan usaha, dan hasil usaha masyarakat semakin meningkat. Kata Kunci: Pemberdayaan Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MELALUI DANA DESA Kristianus Samsul; Ignatius Adiwidjaja
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.763 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v9i1.2216

Abstract

Abstrak: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebagai salah satu bentuk kebijakan pembangunan dari pemerintah dalam rangka mempercepat proses pembangunan yang di atur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat. pengambilan sampel secara Purposife Sampling. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. “Implementasi Kebijakan Pembangunan Melalui Dana Desa” di Desa Waturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang menunjukkan pada kriteria baik. implementasi kebijakan pembangunan diatas sudah bisa memaksimalkan pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat, Namun belum terlalu berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat secara berkeadilan. Dalam implementasi kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat mengenai pelatihan perangkat Desa dan keterampilan masyarakat terdapat kendala sebagai bagian dari faktor penghambat yakni: Sumber daya manusia, sikap apatis, serta jarang ada kondisi komunikasi dan kordinasi yang sempurna antara stake holder di Desa. Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan Pembangunan; Dana Desa Abstract: Law Number 6 of 2014 concerning Villages is one form of development policy from the government in order to accelerate the development process that is technically set in the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. The type of research used is the type of qualitative research using data collection techniques. through interviews, observations, and documentation. While the informants in this study are the Village Government, the Village Consultative Body and the Community. Purposife Sampling sampling. To test the validity of the data, researchers used triangulation techniques. Data analysis was performed by data reduction, data presentation, and conclusion drawing. "Implementation of Development Policy Through Village Funds" in Waturejo Village, Ngantang District, Malang Regency shows good criteria. The implementation of the development policy above has been able to maximize the services of the village government to the community, but it has not been too influential on the standard of living of the community in a just manner. In implementing development policies in the field of community empowerment regarding training of village officials and community skills there are obstacles as part of the inhibiting factors namely: human resources, apathy, and rarely have perfect communication and coordination conditions between stake holders in the village. Keywords: Implementation; Development Policy; Village Fund
PENGARUH BEASISWA TERHADAP MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG Antonius Goa Wea; Ignatius Adiwidjaja
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.01 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v7i1.1439

Abstract

Abstract: The high cost of education for some people to make the government moved to provide tuition assistance to those who need them. An example is the University of Malang Tribhuwana Tunggadewi. Types of studies are causative to the sampling technique used purposive sampling Instrument of research include questionnaires, observation , and documentation. Data were analyzed by t test statistics, and statistics f test, and the coefficient of determination Scholarships influence research results affect motivation for students with a correlation coefficient of 99.7 % means that the scholarships have a very strong relationship to student learning motivation . Scholarships effect on student achievement while very small correlation coefficient of 39.8 % means that only major weak relationship . Motivation to learn ( X2 ) had no significant effect on student achievement ( Y ) with a regression coefficient of determination only by 0.2% ( 0.002 ) on student achievement, while 99.8 % influenced by other variables not studied. Keywords : Scholarship , Motivation and Achievement Abstrak: Mahalnya biaya pendidikan bagi sebagian masyarakat membuat pemerintah tergerak memberikan bantuan biaya pendidikan bagi yang membutuhkannya. Contohnya adalah Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Jenis penelitian tergolong kausatif, penelitian yang bersifat sebab akibat.Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih.dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Instrument penelitian meliputi kuesioner, observasi, dan dokumentasi.Data dianalisa dengan uji t statistik, dan uji f statistik, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian pengaruh Beasiswa berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa dengan nilai koefisien korelasi sebesar 99,7% artinya pemberian beasiswa mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap motivasi belajar mahasiswa. Beasiswa berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa sedangkan koefisien korelasi sangat kecil hanya sebesar 39,8% artinya besar hubungannya lemah. Motivasi belajar (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa (Y) dengan koefisien determinasi regresi hanya sebesar 0,2% (0,002) terhadap prestasi belajar mahasiswa, sedangkan 99,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Kata kunci: Beasiswa, Motivasi, dan Prestasi Belajar
STRATEGI PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA TORONGREJO KOTA BATU Kasman ,; Ignatius Adiwidjaja
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.046 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i2.1722

Abstract

Abstract: Village development is the main thing that has been programmed by the local government specifically to realize the people's welfare in general. The village government always provides new motivations and ideas to restore the community's confidence to be directly involved in the implementation of development in the village. Success is the main goal of local governments to achieve community welfare. The aim of the research is to develop a strategy for village governments to encourage and increase community participation in the development sector. This type of research uses qualitative methods. Techniques for collecting data on interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques use data triangulation. The validity of the data uses the results of the triangulation technique. The implementation of the strategy has gone quite well according to the existing procedures and development is increasing every year, so that people can feel an increase in effective and efficient development, achieving goals / targets and the success of village development provides an impact that can be achieved by the community.Keywords: Role, Community Participation and Development Abstrak: Pembangunan desa merupakan hal utama yang di programkan oleh pemerintah daerah  khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakan  pada umumnya. Pemerintah desa selalu memberikan motivasi dan ide-ide yang baru untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri masyarakat untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Keberhasilan merupakan tujuan utama pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Tujuan penelitian untuk mengembangkan strategi pemerintah desa mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunkan triangulasi data. Keabsahan data menggunakan hasil kepercayaan triangulasi teknik. Pelaksanaan strategi sudah berjalan dengan  cukup baik sesui prosedur yang ada dan pembangunan semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga masyarakat bisa merasakan adanya peningkatan pembangunan yang efektif dan efesien, pencapain tujuan/target dan keberhasilan pembangunan desa memberikan suatu dampak keberhasilan yang bisa di sarakan oleh masyarakat.Kata kunci : Strategi, Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan