Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Istijab Istijab
Widya Yuridika Vol 1, No 1 (2018): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Since September 24th, 1960, land disputes have floated in respect to the government’s policies which are inconsistent, overlapping and ambivalent. The UUPA No. 5/1960 has been emasculated by the released of sector regulations such as mining regulation, forestry regulation, local government regulation (Autonomy) that each of them has put the land on the same object, whilst each department has different viewed in understanding the object. The different understanding of land as the object has opened to conflict of interest that substantially causes UUPA No. 5/1960 to compartmentalization. Finally, how to identify the land dispute cases, the causal factor of land dispute and solution of the cases based on the source, principle and prevailed regulation must be discussed. Kata Kunci : UUPA, sengketa tanah dan kebijakan pemerintah

TUJUAN HUKUM DALAM PEMBERIAN ASIMILASI SERTA HAK INTEGRASI PADA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN CORONA VIRUS Dodik Dwi Setiyawan; Dwi Budiarti; Istijab Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i2.76

Coronavirus, yang sangat menular dan menyebar, membutuhkan otoritas publik untuk membuat permintaan lain dalam kehidupan di arena publik. Demikian pula di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, begitu juga di Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19. Pedoman tersebut , mendapatkan reaksi pro serta kontra di masyarakat, namun setelah pedoman ini ditetapkan berkaitan dengan pengendalian dan pencegahan terhadap tingkat sebaran COVID-19, di tengah keadaan dimana “Lembaga Pemasyarakatan” yang sudah melebihi kapasitas hunian atau overcrowded.

KEKUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HAK MILIK TERKAIT PENDAFTARAN TANAH Hinda Warda Sakinah; Istijab Istijab; Ronny Winarno
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i1.67

Perubahan sistem pendaftaran tanah di Indonesia sejak masa kolonial hingga berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berimplikasi pada kedudukan jual beli tanah di bawah tangan, khususnya berkaitan dengan hak milik atas tanah. Kewajiban pembuktian jual beli tanah dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk kepentingan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP RI No. 24 Tahun 1997, menyebabkan akta di bawah tangan tidak memperoleh kepastian hukum, dan secara otomatis pemiliknya tidak memperoleh perlindungan hukum dari timbulnya sengketa pertanahan. Sementara di sisi lain jual beli tanah di bawah tangan telah dan masih hidup di tengah masyarakat, karena juga memiliki dasar hukum. Meski demikian kekuatan hukum jual beli tanah di bawah tangan tentu berbeda dengan kekuatan hukum jual beli tanah yang dibuktikan dengan akta PPAT. Jual beli tanah di bawah tangan yang diakui, hanya mempunyai daya kekuatan pembuktian formil dan materiil.

Tinjauan Hukum Pengadaan Lahan Untuk Industri Pertambangan Mineral Istijab Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i2.107

Penelitian pengadaan lahan untuk industri pertambangan adalah suatu masalah khusus yang tidak cukup disediakan oleh tanah hak milik. Penelitian ini, penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara seksama. Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat autoritatif : berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum seperti : buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.Pengadaan lahan untuk pembangunan berupa pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak-hak atas tanah baik oleh pemerintah untuk pembangunan berbagai proyek pemerintah maupun untuk pembangunan kepentingan umum oleh swasta. Pemerintah melaksanakan pembebasan, untuk proyek pemerintah atau proyek fasilitas umum seperti kantor pemerintah, jalan raya, pelabuhan laut, pelabuhan udara dan sebagainya. Tujuan pembebasan tanah oleh pihak swasta dipergunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas umum yang bersifat komersil misalnya, pembangunan perumahan, pusat-pusat perbelanjaan, pembangunan jalan bebas hambatan dan pembangunan pertambangan.Berdasar UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum, salah satunya adalah penyediaan lahan pertambangan. Dasar hukum Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 Tahun 2004, UU Kehutanan, memperkenankan hutan produksi dan hutan lindung. Tata caranya, diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 64/kpts/DJ/1/1978 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969. K/05/M. PE/1989; 429/Kpts-11/1989. Serta Keputusan Menteri Kehutanan No. 55/Kpts-II/1994 Jo. KMK No. 56/Kpts-II/1994; Jo KMK No. 41/Kpts-II/1994; KMK No. 614/Kpts-II/1997 Jo KMK dan Perkebunan No. 720/Kpts-II/1998

KONSEP YURIDIS NEGARA DALAM MEMBERIKAN PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT ANAK KORBAN PADA SPPA Elis Ayu Mayang; Muhammad Mashuri; Istijab Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i3.88

Dalam hal preservasi hukum terhadap anak berdasarkan SPPA erat kaitannya oleh keadilan. Karena dalam penanganan perkaranya para penegak hukum dilarang menjadi penyebab anak tidak bisa berkembang, prilaku tidak terkontrol dan menjadi penyebab anak hilang minat dan keahlian dalam berbagai aspek. Dengan adanya hal tersebut negara harus memberikan jaminan keselamatan bagi anak untuk mengemukakan pendapat dan pandangan-pandangan mereka. Dalam Jurnal dengan jenis analisis Yuridis Normatif. Serta 2 sisi strategi UU yang menggunakan legislasi dan regulasi serta konsep yang menemukan pengertian, asas, konsep aturan yang konkrit dan tepat. Hasil yang dicapai dalam penulisan jurnal ini bahwa anak sebagai korban tindak pidana dalam hal menyatakan pendapatnya sesuai asas penghargaan terhadap pendapat anak telah menjadi upaya penuh Negara Republik Indonesia dalam melindungi kepentingan terbaik anak di persidangan maupun setelah menjalani proses persidangan.

Tindak Pidana Penculikan Anak Dalam Perspektif Kriminologi Silvia Dwi Saputri; Istijab Istijab; Kristina Sulatri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.113

Anak merupakan berkah yang diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dilindungi. Untuk itu orangtua mempunyai peran yang besar terhadap tumbuh kembang anak, dan berkewajiban untuk melindungi anaknya. Namun pada kenyataannya anak-anak mempunyai banyak sekali ancaman di lingkungan sekitarnya, termasuk penculikan terhadap anak. Tindak pidana penculikan secara umum diatur dalam Pasal 331-338 KUHP, sedangkan tentang penculikan anak diatur secara khusus dalam Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tentang bentuk-bentuk penculikan anak dalam perspektif kriminologi dan apa saja pengaturannya, dan untuk mengetahui penologi sanksi hukum penculikan anak dalam perspektif kriminologi.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN PASURUAN Tarekh Ari Prayogo; Humiati Humiati; Istijab Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i1.65

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, tidak dapat dihindari adanya penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah untuk dapat membawa skill dalam rangka transfer of knowledge atau transfer of know how, dengan tidak menyampingkan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia. Khusus mengenai Tenaga Kerja Asing diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 49 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut mengisyaratkan agar dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tidak menimbulkan dampak negatif, khususnya terhadap masalah keamanan (security) dan berkurangnya kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Pasuruan, karena banyaknya perusahaan berdiri di Kabupaten Pasuruan dan tentunya tidak sedikit pula perusahaan tersebut menggunakan Tenaga Kerja Asing.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban antara Tenaga Kerja Asing dengan seluruh perusahaan di Kabupaten Pasuruan berjalan selaras, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada hakikatnya sama-sama harus memenuhi kewajibannya, yakni untuk membuat suatu perjanjian kerja, harus memiliki Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berguna untuk mengurus izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, wajib membayar kompensasi atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakannya, kemudian menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku, menunjuk tenaga kerja warga Negara Indonesia sebagai tenaga pendamping Tenaga Kerja Asing, juga mengikutsertakannya dalam program jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan memulangkan Tenaga Kerja Asing ke Negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Kendala-kendala yang ditemui adalah adanya Tenaga Kerja Asing yang bekerja hanya menggunakan visa kunjungan tanpa visa untuk bekerja, juga tidak adanya penunjukan pelatihan dan Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping, dan lemahnya penyidikan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tinjauan Yuridis Proses Peralihan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Muchammad Agung Laksono; Ronny Winarno; Istijab Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i2.104

Tanah merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat. Selain kebutuhan pokok berupa makanan dan pakaian, manusia juga perlu adanya tanah untuk ditinggali sebagai tempat tinggal dan kediaman mereka. Dalam memberikan suatu kepastian hukum serta menjamin hak milik tanah kepada pemegang hak atas tanah, maka masyarakat harus memiliki alat bukti beruoa sertifikat hak milik (SHM). Rumah tinggal merupakan kebutuhan yang yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, sebaiknya tanah yang dipakai sebagai rumah tinggal yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) harus diubah menjadi Hak Milik.Peningkatan HGB menjadi Hak Milik merupakan bentuk dari penegakan dan penegasannya terkait hapusnya hak atas tanah semula/asal atas pemberian hak atas tanah baru. Dengan dihapusnya hak atas tanah asal itu maka dengan sendirinya, hapus juga hak tanggungan yang membebaninya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui urgensi peningkatan HGB menjadi Hak Milik. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah terkait prinsip hukum kepemilikan tanah yang berstatus HGB dan mengapa peningkatan HGB menjadi Hak Milik dalam PP RI No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah perlu diupayakan.Pendekatan penelitian ini mengarah pada studi kepustakaan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ada metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai aturan, norma atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi acuan perilaku dan tingkah laku setiap orang. Penelitian hukum normatif ini adalah proses yang berguna untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum dan/atau doktrin hukum dalam menjawab isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti.

Tanggungjawab Pekerjaan Tukang Gigi Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi Saropah Saropah; Istijab Istijab; Ahmad Sukron
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i1.96

Jenis dan bentuk perlindungan hukum yang berlaku untuk pekerjaan dokter gigi dibahas dalam jurnal ini, bersama dengan metode untuk membela supremasi hukum jika pekerjaan dokter gigi dilanggar. Satu-satunya ruang lingkup praktik dokter gigi adalah pembuatan dan penempatan gigi palsu lepasan sebagian dan / atau seluruhnya yang terbuat dari bahan pengawet panas akrilik. Tukang gigi harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum, perdata, dan administratif jika mereka bertindak dengan cara yang merugikan masyarakat secara keseluruhan atau melampaui ruang lingkup otoritas mereka. Pemerintah perlu melakukan upaya perlindungan terhadap tukang gigi dengan menggunakan jenis perlindungan preventif dengan bentuk perlindungan konkrit berupa pemeberian izin terhadap tukang gigi dalam menjalankan praktek pekerjaanya sehingga tukang gigi mempunyai legalitas serta diakui secara hukum sebagai pelaku usaha pelayanan Kesehatan tradisional dibidang Kesehatan dan perawatan gigi.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search