Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.914

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law

Kusuma, Rahmawati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Author-ID : 3434062

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN JAMINAN SOSIAL PADA PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021 Dodi Hidayat; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The purpose of this study is to find out how administrative sanctions are regulated in Presidential Regulation Number 14 of 2021 and to find out the basis for consideration of Presidential Regulation Number 14 of 2021. The method used is normative research method. The research results show that Presidential Regulation Number 14 of 2021 contradicts with higher regulations, namely the National Social Security System Law, Human Rights Law, and the Constitution. The basis considerations for the issuance of Presidential Decree No. 14 of 2021 are the need for the procurement of COVID-19 vaccines, the scope of force majeure, follow-up events after the implementation of vaccinations, and an advance payment or down payment for the provision of COVID-19 vaccine. Furthermore, to improve economic stability as the legal basis for the issuance of the Presidential Regulation Number 2 of 2020.

TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SMARTPHONE DI KOTA MATARAM I Kadek Kertayasa; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab penjual dalam pelaksanaan perjanjian garansi dalam jual beli smartphone di Kota Mataram dan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian garansi elektonik smartphone di Kota Mataram. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian mengungkap bahwa tanggung jawab penjual dalam jual beli smartphone adalah dengan memberikan garansi jaminan dari suatu produk, menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu pelaku usaha akan memberikan ganti rugi dan service sesuai dengan tingkat kerusakan di luar kesalahan pengguna.

ANALISIS PUTUSAN NO. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel TENTANG GUGATAN SEDERHANA MENGENAI WANPRESTASI DALAM PENGADAAN PANGAN ANTARA SUPLAYER BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DENGAN AGEN/E-WARONG Nidaan Havia; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai Putusan 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel tentang gugatan sederhana mengenai wanprestasi dalam pengadaan pangan antara suplayer bahan pangan BPNT dengan Agen/E-Warong dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan adanya putusan No. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel tentang gugatan sederhana mengenai wanprestasi dalam pengadaan pangan antara suplayer bahan pangan BPNT dengan Agen/E-Warong. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut dimana suplayer daging selanjutnya disebut sebagai pengguga mengajukan gugatan dalam bentuk Gugatan Sederhana, tetapi tidak memperhatikan Perma No. 4 Tahun 2019 perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga cacat di syarat formil. Selanjutnya akibat hukum yang timbul atas terjadinya sengketa ini dimana pihak penggugat yaitu Suplayer Daging tidak dapat lagi memasok bahan pangan kepada Agen/E-Warong di Kecamatan Pringgasela karena kontrak Kerjasama yang otomatis terputus.

Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Khusus Antara Bank Ntb Syariah Dengan Anggota Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Mita Lestari; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.893 KB)

This research aims are to know how the implementation of provision specific loans between Bank NTB Sharia with UMKM IPEMI member and how is the default settlement mechanism will be taken by Bank NTB Sharia if another party breach the contract. This research is qualified as normative empirical legal research. the research result shows that Bank NTB Sharia provide convenience for the UMK in the loan process until it realization with bigger opportunity, because of UMKM IPEMI is an association which have big success rate and also contribute in regional economy empowerment. The dispute settlement mechanism is conducted by the Bank NTB Sharia according to Article 55 Law Number 21 of 2008 and Article 26 of Murabahah Loans Contract of Bank NTB Sharia.

Pertanggungjawaban Perdata Bank NTB Syariah Terkait Hilangnya Dokumen Jaminan Kredit Nasabah : (Analisis Putusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr) Assyifa Gema Ayu Mandalika; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.232 KB)

This study aims to determine the basis for the judge's considerations in Decision Number 245/PDT.G/2018/PN.Mtr and the legal consequences arising from the loss of customer credit guarantee documents at Bank NTB. The method used by the author in this study is a normative research method. The result of the research is that the Panel of Judges stated that the Defendant's actions were against the law so that the Defendant had to pay compensation to the Plaintiff and pay the court costs incurred in this trial as a result of the unlawful acts committed.

KAJIAN TENTANG ITSBAT NIKAH DAN ANALISIS PERMASALAHAN YURIDIS DALAM HUKUM NASIONAL Lalu Hadi Adha; H. Zaeni Asyhadie; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Itsbat nikah adalah suatu ketetapan yang dibuat berdasarkan keyakinan dalam ikatan pertalian atau hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Proses pengajuan permohonan itsbat nikah ini khusus bagi yang beragama Islam, terutama bagi mereka yang tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonannya (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenan dengan: a) Dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya aktanikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; d) Pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurt UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengabdian ini kami bersama tim telah memberikan informasi dan pengetahuan tentang prosedur Itsbat Nikah serta tujuan pentingnya dilaksanakan Itsbat Nikah pada masyarakat yang perkawinanya belum tercatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi warga masyarakat khususnya umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB SERIKAT PEKERJA DALAM MENCIPTAKAN HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS Zaeni Asyhadie; Lalu Hadi Adha; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Dalam perspektif ketenagakerjaan, iklim berusaha yang kondusif adalah suatu kondisi hubungan kerja yang harmonis di perusahaan dimana pengusaha dan serikat pekerja/buruh bekerja sama atas dasar saling menghormati dan saling memahami kepentingan masing-masing, secara optimal mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan, tidak memaksakan kehendak dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, tidak berprasangka negatif atau buruk terhadap mitra kerjanya. Untuk dapat menciptakan iklim berusaha yang kondusif sebagaimana diuraikan, diperlukan beberapa hal yang pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh sebagai para pihak pelaku hubungan kerja dalam proses produksi barang dan jasa di tempat kerja harus bersedia dan mampu melaksanakan hal-hal yang Menunjukkan dan melaksanakan sikap kemitraan dalam kegiatan hubungan kerja. Oleh karena itu untuk mencapai keharmonisan dalam menjalin Hubungan kerja sebagaimana yang diuraikan tersebut, tentunya Para pihak ( Pekerja dan Pengusaha ) harus memiliki pemahaman tentang peranan dan tanggung jawab masing-masing dalam menyelenggarakan hubungan kerja.

Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar: Analisis tentang Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub Anita Nabila Nurdiansari; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This study aims to determine the legal considerations used by the judge in Determination Number 135/Pdt.P/2021/PA.Sub in granting the petition for wali adhal (the guardian who refuses to marry off his daughter), and the legal consequences of the guardian adhal determination. This research uses the normative method. The data analysis technique used in this research is qualitative data analysis. The results of this study showed that one of the judges' basic considerations in determining wali adhal was the refusal of the wali nasab (the guardian who has blood relation) to marry off the applicant with his prospective husband not based on law. The legal consequences arising from the wali adhal determination were the transfer of guardianship from the wali nasab to the guardian judge, namely the District Religious Affairs Office official as marriage registrar in their area.

Perlindungan Pekerja Migran Pada Masa Pra Penempatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Aryawan Arham; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This research aims are to know how is the form of legal protection for Indonesian migrant workers in the pre-placement time according to the government regulation Number 59 of 2021, and also to know tasks and responsibilities of central and local government in the protection Indonesian migrant worker. This work was normative legal research in which the data were analyzed qualitatively. Result of this study shows that Indonesian government has been conducting all efforts to protect the migrant worker, one of them are protecting them in the pre-placement time, also it is tasks and duties of central and local government.

Keabsahan Perjanjian Kredit Dengan Fitur Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee : (Studi Perbandingan Kuh Perdata Dan Hukum Islam) Elinda Sari; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.1532

This study aims is to know and to analyze debt agreement legal concept in the view of KUHPerdata and Islamic Law, and how is the concept of debt agreement by using Shopeepaylater in Shoppe app according to KUHPerdata and Islamic Law. This research applied normative legal research and statute and comparative approaches. result of this study shows that, according to KUHPerdata, credit agreement on the using shopeepaylater has been comply with all legal requirements in the KUHPedata and related law sources such as implementing regulations from Shopee paylater, thus in the perspective of KUHPerdata shopee paylater agreement is legit. However, in the perspective of Islamic Law shopeepay later is not valid because it is violates the sharia principle, which is it has usury element with 2,95% of interest and every added value which agreed in the agreement conclusion or contract, then it is usury or “riba”, thus shopee pay later in the perspective of Islamic Law is invalid.

Co-Authors AD. Basniwati Anita Nabila Nurdiansari Any Suryan i Hamzah Aryawan Arham Assyifa Gema Ayu Mandalika Astriani Budi Lestari Dian Sri Wahyuni Dodi Hidayat Dwi Wahyuningsih Elinda Sari Fathoni, M. Yazid Fitria Wulandari Gumilang Rustamaji H. Zaenal Arifin Dilaga Hamzah, Any Suryani Hasan Asy’ari I Kadek Kertayasa Imani Septianingsih Lalu Guna Nugraha Lalu Hadi Adha Lalu Husni Mahendra Wijaya Kusuma Mita Lestari Mukhlas Muliamar Nidaan Havia Prastiwi Handani Sri Hariati Zaeni Asyhadie Zaeni Asyhadie Zaeny Asyhadie

Title Search

Found 19 Documents Search Journal : Private Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search
Journal : Private Law