Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CERMIN SOSEKHUM Pandecta
Eddhie Praptono
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : SOSEKHUM

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA TEGAL Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 1, No 1 (2005)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10267.097 KB)

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk memahami pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank selaku kreditur dengan nasabahnya sebagai debitur, kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, untuk memahami perlindungan nasabah debitur dalam perjanjian kredit, serta untuk memahami cara penyelesaian secara hukum apabila terjadi pertselisihan antara kreditur dan debitur. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative, untuk mengetahui dan mengenal bagaimana penerapan hukum positif terhadap masalah tertentu yaitu dengan melakukan penelitian secara timbale balik antara hukum dengan kenyataan yang bersifat empiris. Dalam penelitian ini ditekankan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat diskriptif analitis, untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan perjanjian kredit pada perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal. Hubungan perjanjian kredit antara bank selaku kreditur dengan nasabahnya sebagai debitur kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, dan pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit di PD BPR Bank Pasar Kota Tegal sudah sesuai asas kebebasan berkontrak, didukung oleh hasil penelitian meskipun perjanjian kredit dibuat secara sepihak yang berbentuk formulir dimana nasabah tinggal mengisi kolom-kolom yang kosong seperti : besarnya pinjaman, jangka waktu kredit dan besarnya angsuran, menunjukan dalam hal tertentu, debitur masih bebas menentukan isi dari perjanjian kredit tersebut. Perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam perjanjian kredit pada PD BPR Bank Pasar Kota Tegal berdasarkan asas Pacta sunt servanda perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yaitu pihak yang membuatnya, namun demikian jika perjanjian kredit tersebut memuat klausula baku itu batal demi hukum. Sesuai dengan hasil penelitian perjanjian kredit, memang memuat klausula baku yang isinya memberatkan debitur, namun demikian klausula baku tersebut tetap mengikat meskipun isinya memberatkan debitur. Upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit di PD BPR Bank Pasar Kota Tegal lebih mengutamakan upaya yang bersifat nonlitigasi, melalui negoisasi yang dianggap cara yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit karena para pihak dapat memilih cara yang cocok bagi mereka. Dalam proses negoisasi penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam tahap rescheduling atau penjadwalan kembali, reconditioning, restructuring, atau restrukturisasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DITINJAU DARI UU NO 19 TAHUN 2002 Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 4, No 6 (2009)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9446.658 KB)

Abstract

Penelitian ini untuk mengatur tentang perlindungan terhadap pencipta lagu seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat dibidang telekomunikasi dalam era globalisasi. Kemajuan teknologi disatu sisi semakin mempermudah masyarakat menikmati hasil karya seni yang diciptakan seseorang, akan tetapi disisi lain perlindungan atas hasil karya cipta menjadi kurang diperhatikan. Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur tentang perlindungan terhadap pencipta lagu khususnya royalti (perlindungan hak ekonomi). Dalam hal ini metode penelitian yang akan diterapkan ialah : a) Metode pendekatan dengan menggunakan Undang-undang. b) Karakterisik penelitian menggunakan sebuah penggambaran masalah untuk diberikan solusi kedepan (deskriptif preskritif). c) Sumber dan jenis bahan-bahan penelitian : menggunakan bahan hukum primer (UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) dan bahan hukum sekunder (seperti: RUU, jurnal teks, hasil penelitian, tulisan ilmiah, buku teks). d) Pengumpulan bahan penelitian dengan menggunakan jalur kepustakaan manual dan elektronik. e) Pengolahan dan analisis bahan hukum dengan mengkaji aspek-aspek hukum yang ada dengan perumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pencipta lagu dan pihak-pihak terkait belum dapat menunjukan adanya perlindungan hukum khususnya mendapatkan hak ekonomi. Serta aturan tentang pembagian royalti belum diatur dalam Undang-undang. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Ekonomi, Royalti.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TELUR ASIN PANGGANG BERDASARKAN UU No. 30 Thn 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DI KABUPATEN BREBES Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 8, No 12 (2012)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6513.308 KB)

Abstract

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Telur Asin Panggang berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes. Merupakan penelitian hukum normative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum rahasia dagang terhadap telur asin panggang berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes dan bagaimana upaya pelaku usaha telur asin panggang terhadap perlindungan hukum Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes. Penelitian yang dilakukan menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, serta menggunakan bahan hukum sekunder yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, bahan non hukum yang berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti. Perlindungan hukum Rahasia Dagang Telur Asin Panggang di Kabupaten Brebes sangat dibutuhkan mengingat bahwa persaingan antar pelaku usaha semakin keras, sehingga mereka membutuhkan perlindungan hukum. Untuk memperoleh hak perlindungan hukum maka pelaku usaha mendaftarkan hasil temuan atau hasil produksinya ke Kementrian Hukum dan HAM RI. Selain mendaftarkan hasil temuannya, pelaku usaha juga memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakan tentang hasil temuan atau hasil produksinya. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, dan Upaya Pelaku Usaha.
ASPEK YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS DALAM PEWARISAN HAK CIPTA Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 6, No 9 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.404 KB)

Abstract

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah , wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan. Hak cipta yang beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang – undang sehingga kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undang – undang, beralih otomatis sejak meninggalnya pemilik hak, meskipun dapat juga dialihkan dengan akta disaat pewaris hidup. Kedudukan ahli waris dalam pewarisan diatur dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata ( KUHPdt ) ( BUKU II BW tentang Kebendaan ) dan Undang–undang Hak Cipta ( UUHC )  pengaturan pewarisan hak cipta diatur sesuai dengan hukum waris berdasarkan BW ( KUHPdt ) yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dengan cara–cara perpindahannya harta kekayaan itu kepada orang lain.   Kata Kunci : Waris Hak Cipta
KAJIAN EVALUATIF KEJAHATAN KONVENSIONAL DAN KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSRSPEKTIF SOSIOLOGIS) DI WILAYAH HUKUM POLRES PEMALANG Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 4, No 6 (2009)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5101.3 KB)

Abstract

Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat Penguasa kearah mengabdi bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Menjelang PEMILU tahun 2009, diperkirakan tren gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai gangguan kamtibmas seperti aksi terorisme, kegiatan mimbar bebas, aksi unjuk rasa, penculikan,perampokan, peyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan konvensional curat (pencurian dengan pemberatan) di wilayah hukum Polres Pemalang sebagian besar adalah faktor ekonomi dan sebagian lagi adalah sosial budaya, dan struktur birokrasi. Untuk kejahatan penganiayaan sebagian besar yang melatarbelakangi adalah faktor kesalahpahaman. Sedangkan yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan kontijensi secara umum adalah faktor sosial budaya dan politik. Kata Kunci: Kejahatan Konvensional, Kejahatan Berdimensi Kontijensi
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TELUR ASIN PANGGANG BERDASARKAN UU No. 30 Thn 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DI KABUPATEN BREBES Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 8, No 12 (2012)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6513.308 KB)

Abstract

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Telur Asin Panggang berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes. Merupakan penelitian hukum normative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum rahasia dagang terhadap telur asin panggang berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes dan bagaimana upaya pelaku usaha telur asin panggang terhadap perlindungan hukum Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes. Penelitian yang dilakukan menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, serta menggunakan bahan hukum sekunder yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, bahan non hukum yang berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti. Perlindungan hukum Rahasia Dagang Telur Asin Panggang di Kabupaten Brebes sangat dibutuhkan mengingat bahwa persaingan antar pelaku usaha semakin keras, sehingga mereka membutuhkan perlindungan hukum. Untuk memperoleh hak perlindungan hukum maka pelaku usaha mendaftarkan hasil temuan atau hasil produksinya ke Kementrian Hukum dan HAM RI. Selain mendaftarkan hasil temuannya, pelaku usaha juga memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakan tentang hasil temuan atau hasil produksinya. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, dan Upaya Pelaku Usaha.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DITINJAU DARI UU NO 19 TAHUN 2002 Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 4, No 6 (2009)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9446.658 KB)

Abstract

Penelitian ini untuk mengatur tentang perlindungan terhadap pencipta lagu seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat dibidang telekomunikasi dalam era globalisasi. Kemajuan teknologi disatu sisi semakin mempermudah masyarakat menikmati hasil karya seni yang diciptakan seseorang, akan tetapi disisi lain perlindungan atas hasil karya cipta menjadi kurang diperhatikan. Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur tentang perlindungan terhadap pencipta lagu khususnya royalti (perlindungan hak ekonomi). Dalam hal ini metode penelitian yang akan diterapkan ialah : a) Metode pendekatan dengan menggunakan Undang-undang. b) Karakterisik penelitian menggunakan sebuah penggambaran masalah untuk diberikan solusi kedepan (deskriptif preskritif). c) Sumber dan jenis bahan-bahan penelitian : menggunakan bahan hukum primer (UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) dan bahan hukum sekunder (seperti: RUU, jurnal teks, hasil penelitian, tulisan ilmiah, buku teks). d) Pengumpulan bahan penelitian dengan menggunakan jalur kepustakaan manual dan elektronik. e) Pengolahan dan analisis bahan hukum dengan mengkaji aspek-aspek hukum yang ada dengan perumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pencipta lagu dan pihak-pihak terkait belum dapat menunjukan adanya perlindungan hukum khususnya mendapatkan hak ekonomi. Serta aturan tentang pembagian royalti belum diatur dalam Undang-undang. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Ekonomi, Royalti.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA TEGAL Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 1, No 1 (2005)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10267.097 KB)

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk memahami pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank selaku kreditur dengan nasabahnya sebagai debitur, kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, untuk memahami perlindungan nasabah debitur dalam perjanjian kredit, serta untuk memahami cara penyelesaian secara hukum apabila terjadi pertselisihan antara kreditur dan debitur. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative, untuk mengetahui dan mengenal bagaimana penerapan hukum positif terhadap masalah tertentu yaitu dengan melakukan penelitian secara timbale balik antara hukum dengan kenyataan yang bersifat empiris. Dalam penelitian ini ditekankan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat diskriptif analitis, untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan perjanjian kredit pada perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal. Hubungan perjanjian kredit antara bank selaku kreditur dengan nasabahnya sebagai debitur kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, dan pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit di PD BPR Bank Pasar Kota Tegal sudah sesuai asas kebebasan berkontrak, didukung oleh hasil penelitian meskipun perjanjian kredit dibuat secara sepihak yang berbentuk formulir dimana nasabah tinggal mengisi kolom-kolom yang kosong seperti : besarnya pinjaman, jangka waktu kredit dan besarnya angsuran, menunjukan dalam hal tertentu, debitur masih bebas menentukan isi dari perjanjian kredit tersebut. Perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam perjanjian kredit pada PD BPR Bank Pasar Kota Tegal berdasarkan asas Pacta sunt servanda perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yaitu pihak yang membuatnya, namun demikian jika perjanjian kredit tersebut memuat klausula baku itu batal demi hukum. Sesuai dengan hasil penelitian perjanjian kredit, memang memuat klausula baku yang isinya memberatkan debitur, namun demikian klausula baku tersebut tetap mengikat meskipun isinya memberatkan debitur. Upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit di PD BPR Bank Pasar Kota Tegal lebih mengutamakan upaya yang bersifat nonlitigasi, melalui negoisasi yang dianggap cara yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit karena para pihak dapat memilih cara yang cocok bagi mereka. Dalam proses negoisasi penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam tahap rescheduling atau penjadwalan kembali, reconditioning, restructuring, atau restrukturisasi.
ASPEK YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS DALAM PEWARISAN HAK CIPTA Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 6, No 9 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.404 KB)

Abstract

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah , wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab ? sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang ? undangan. Hak cipta yang beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang ? undang sehingga kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undang ? undang, beralih otomatis sejak meninggalnya pemilik hak, meskipun dapat juga dialihkan dengan akta disaat pewaris hidup. Kedudukan ahli waris dalam pewarisan diatur dalam Kitab Undang?Undang Hukum Perdata ( KUHPdt ) ( BUKU II BW tentang Kebendaan ) dan Undang?undang Hak Cipta ( UUHC )  pengaturan pewarisan hak cipta diatur sesuai dengan hukum waris berdasarkan BW ( KUHPdt ) yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dengan cara?cara perpindahannya harta kekayaan itu kepada orang lain.   Kata Kunci : Waris Hak Cipta
KAJIAN EVALUATIF KEJAHATAN KONVENSIONAL DAN KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSRSPEKTIF SOSIOLOGIS) DI WILAYAH HUKUM POLRES PEMALANG Praptono, Eddhie; Widodo, Agus Setio
SOSEKHUM Vol 4, No 6 (2009)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5101.3 KB)

Abstract

Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat Penguasa kearah mengabdi bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.Menjelang PEMILU tahun 2009, diperkirakan tren gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai gangguan kamtibmas seperti aksi terorisme, kegiatan mimbar bebas, aksi unjuk rasa, penculikan,perampokan, peyalahgunaan narkoba dan lain-lain.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan konvensional curat (pencurian dengan pemberatan) di wilayah hukum Polres Pemalang sebagian besar adalah faktor ekonomi dan sebagian lagi adalah sosial budaya, dan struktur birokrasi. Untuk kejahatan penganiayaan sebagian besar yang melatarbelakangi adalah faktor kesalahpahaman. Sedangkan yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan kontijensi secara umum adalah faktor sosial budaya dan politik.Kata Kunci: Kejahatan Konvensional, Kejahatan Berdimensi Kontijensi
Co-Authors Agus Setio Widodo Hamidah Abdurrachman Kanti Rahayu Kus Rizkianto