Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebijakan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) pada Berbagai Daerah di Indonesia Rapitos siddiq; Aldri Aldri Frinaldi2; Rembrandt Rembrandt; Dasman Lanin; Genius Umar
Jurnal Sehat Mandiri Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Sehat Mandiri, Volume 18, No.1 Juni 2023
Publisher : Poltekkes Kemenkes Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33761/jsm.v18i1.943

The environment and behavior play an important role in the occurrence of health problems or diseases, such as Dengue Hemorrhagic Fever (DHF). DHF problems always occur from year to year, especially the number of cases, both globally and nationally and even locally. In Indonesia each region has different policies- in addressing DHF problems in their regions. This paper aims to describe several local government policies in dealing with DHF problems in several regions based on research results published in several journals. This research is in the nature of a review or article review. The results of the research reviewed in this article are 6 (six) articles, namely the range of 2018-2022. The aspects that are looked at are the title, author, year, objectives, methods, results and conclusions. The results of the study found that most local governments have different policies in tackling DHF, but with the aim the same thing, namely reducing DHF cases and preventing extraordinary events (KLB), such as by community empowerment, field action strategies and utilization of local wisdom. The conclusion is that regional policies in tackling DHF from 2018 to 2022 are able to reduce or control the incidence of DHF. To overcome unresolved problems related to behavior, it is better to use the Emotional Demonstration (Emo Demo) approach.

KEBIJAKAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DALAM MENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI BERBASIS SUSTAINABLE LIVEHOOD DI INDONESIA Defriani Dwiyanti; Aldri Frinaldi; Rembrandt Rembrandt; Dasman Lanin; Genius Umar
HUMAN CARE JOURNAL Vol 8, No 2 (2023): Human Care Journal
Publisher : Universitas Fort De Kock

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32883/hcj.v8i2.2419

Indonesia is vulnerable to various hydrometeorological disasters, such as floods, droughts, cyclones, erosion, as well as forest and land fires. Low welfare and human resources in the agricultural and fisheries sectors due to the threat of climate change, causing a decline in production. This will lead to a decrease in the level of social welfare. Adaptation efforts to climate change are important to reduce the risk of food insecurity and malnutrition. One of the right concepts to overcome the existing problems is a sustainable livelihood approach. So this study aims to describe climate change adaptation through a sustainable livelihood approach to reduce the risk of food insecurity and malnutrition in terms of meeting the needs for social, physical, human and financial capital. This article is a literature study by collecting a number of data and theories from books, magazines, reports and journals related to the problem and research objectives. The study concludes that adaptation to climate change with a sustainable livelihood approach can increase food security and family nutrition, through social capital, natural capital, human capital, financial capital. The government can consider implementing sustainable livelihood policies carried out by local governments and related stakeholders in improving the welfare of agricultural communities

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA DALAM PENYELESAIAN PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND) KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH Iin Hidayah Nawir; Rembrandt Rembrandt; M. Hasbi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.362

Undang-undang telah mengatur bahwa Jaminan Pelaksanaan dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah bersifat mudah dicairkan dan tanpa syarat (unconditional), namun dalam prakteknya, pencairan jaminan ini kerap menimbulkan permasalahan baru diantara para pihaknya, salah satunya karena tidak dicairkannya jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Jaminan Pelaksanaan dalam Kontrak Kerja Konstruksi dan bentuk perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan. Dari hasil penelitian menunjukan Jaminan Pelaksanaan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok (Kontrak Kerja Konstruksi) yaitu perjanjian yang pemenuhannya dijamin dengan perjanjian jaminan. Adapun perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan ada 2 (dua) yaitu: (1). Perlindungan Hukum Preventif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam perjanjian dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban; dan (2). Perlindungan Hukum Represif melalui Non-Litigasi dengan memanfaatkan APS, Layanan Pengaduan OJK, dan LAPS SJK; serta melalui Litigasi berupa gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Berbasis Teknologi (Fintech) Indonesia Refa Swinta Maharani; Busyra Azheri; Rembrandt Rembrandt; Hasbi Hasbi; Yasniwati Yasniwati; Yussy Adelina Mannas
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Pada saat dewasa ini, perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus juga telah mengubah sistem interaksi masyarakat, salah satunya yaitu dengan hadirnya fintech sebagai salah satu inovasi dalam sektor layanan jasa di bidang keuangan berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun dengan memberikan sistem layanan berupa e-money, crowfunding, lending dan transaksi-transaksi lainnya di bidang keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang dalam hal keuangan, membuat suatu alternatif pendanaan berbasis fintech tersebut namun tetap memberikan perlindungan juga bagi masyarakat, yaitu dengan membuat suatu platform online pendanaan yang dinamakan dengan Fintech Lending, yaitu suatu platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemberi dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada penerima dana. Dalam praktiknya, terdapat praktik pelaksanaan fintech lending oleh penyelenggara fintech yang telah berizin dan terdaftar di OJK. Namun, terdapat pula contoh praktik pelaksanaan fintech lending oleh penyelenggara yang beroperasi secara ilegal atau tidak berizin atau terdaftar di OJK. Rumusan Masalah yang timbul yaitu: 1) Pengaturan tentang pembiayaan berbasis teknologi (fintech) berdasarkan Hukum Positif Indonesia; 2) Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian fintech. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum dalam rangka mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan beberapa pendekatan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: 1) Sampai saat ini, terdapat beberapa peraturan atau regulasi terkait yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam hal pengaturan dan pengawasan fintech sebagai bentuk penerapan teori kepastian hukum demi tetap berlangsungnya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen dalam pelaksanaan perjanjian fintech antara kedua belah pihak; 2) Saat ini, pelaksanaan transaksi yang berujung pada terjadinya suatu perjanjian yang tertuang dalam kontrak elektronik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak selayaknya perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya dan juga melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian fintech tersebut.

OPERASI PENINDAKAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Taufiqurrahman Taufiqurrahman; Busyra Azheri; Rembrandt Rembrandt
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.670

Rapid economic development has created various goods and/or services that can be used and consumed. With the increasing variety of goods and/or services in circulation, and supported by advances in information technology, the distribution is increasingly expanding across national boundaries. So this is also a new demand for the government to oversee the distribution of products that are widely circulated in the market, especially in the health sector. One of the important human needs and cannot be left behind in daily activities is medicine. People's fear of the negative stigma of using modern medicine increases people's desire to seek alternatives to traditional medicine. However, there are many distributions of traditional medicines without a Distribution Permit (TIE) from the Center for Drug and Food Control (BBPOM) in Pekanbaru. Based on this, the researcher examines 1) What is BPOM's responsibility for the circulation of medicinal products without distribution permits in the community. 2) What is the legal protection for consumers who use medicinal products without a Distribution Permit from BPOM. Writing this thesis using the approach empirical juridical. From the results of the study, it was found that the most cases were found at Licensed Drug Stores (TOB) facilities. There are 2 (two) responsibilities of BPOM in conducting supervision, namely: pre-market andpost-market, both are supported by the Drug and Food Control System (SisPOM). The form of legal protection by BPOM is preventive and repressive efforts. Establishing a distribution permit is a preventive action taken by BPOM in carrying out aspects of security, comfort and safety for consumers. Repressive protection, namely by carrying out enforcement operations or spot checks on various drug distribution facilities. Furthermore, if a dispute occurs, it will be resolved through the courts and out of court.

Penerapan Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Bagi Masyarakat Yang Berada Pada Hilir Sungai Batang Harau Kota Padang Akibat Terjadinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rembrandt Rembrandt
UIR Law Review Vol. 6 No. 1 (2022): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(1).12434

Corporate Responsibility, Pollution and Destruction, River Quality

Pelaksanaan Audit Kepatuhan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau Terhadap Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Di Kabupaten Kampar Sudarto Pardede; Rembrandt Rembrandt; Yussy Adelina Mannas
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.7592

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan perundang-undang tersebut di atas, Notaris merupakan salah satu Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan berkewajiban untuk menerapkan PMPJ bagi pengguna jasa Notaris. Penelitian ini akan mengkaji penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar dan tindak lanjut dari hasil audit kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ppnerapan PMPJ oleh Notaris Kabupaten Kampar terhadap pengguna jasa belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari 119 jumlah Notaris Kabupaten Kampar, 15 orang Notaris terindikasi berisiko tinggi karena tidak menerapkan PMPJ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap Notaris tersebut dilakukan audit kepatuhan langsung (on-site) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkerjasam dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kampar. Tindak lanjut hasil audit kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap Penerapan PMPJ oleh Notaris di Kabupaten Kampar, yaitu Notaris Kabupaten Kampar harus melaksanakan komitmen untuk menerapkan PMPJ sebagaimana yang telah disepakati bersama. Selain itu, juga disampaikan informasi hasil pengawasan kepatuhan dan surat pembinaan kepada Notaris terkait serta informasi hasil pengawasan kepada PPATK, dan PPATK akan melakukan pemantauan terhadap Notaris terkait.

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA DALAM PENYELESAIAN PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND) KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH Iin Hidayah Nawir; Rembrandt Rembrandt; M. Hasbi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.362

Undang-undang telah mengatur bahwa Jaminan Pelaksanaan dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah bersifat mudah dicairkan dan tanpa syarat (unconditional), namun dalam prakteknya, pencairan jaminan ini kerap menimbulkan permasalahan baru diantara para pihaknya, salah satunya karena tidak dicairkannya jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Jaminan Pelaksanaan dalam Kontrak Kerja Konstruksi dan bentuk perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan. Dari hasil penelitian menunjukan Jaminan Pelaksanaan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok (Kontrak Kerja Konstruksi) yaitu perjanjian yang pemenuhannya dijamin dengan perjanjian jaminan. Adapun perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan ada 2 (dua) yaitu: (1). Perlindungan Hukum Preventif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam perjanjian dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban; dan (2). Perlindungan Hukum Represif melalui Non-Litigasi dengan memanfaatkan APS, Layanan Pengaduan OJK, dan LAPS SJK; serta melalui Litigasi berupa gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search