Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)

Tantangan dan Strategi Akademisi Perempuan Dalam Pencapaian Gelar Akademik Tertinggi: Studi Kasus di Universitas Syiah Kuala Andini, Rita; Safitri, Rini; T, Ade; Ikhsan Sulaiman, Muhammad; Olivia, Monita; L, Erika; Pardede, Pardede; Afifuddin, Muhammad; Suhendrayatna, Suhendrayatna; Darusman, Darusman
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12665

Abstract

niversitas Syiah Kuala atau ‘Unsyiah’ yang terletak di ujung pulau Sumatera, tergolong universitas menengah di Indonesia dengan kurang lebih 30.000 mahasiswa yang terdiri dari 132 program studi. Ini tercatat sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi (HEI) tertua dan paling mapan di provinsi ini. Sekitar 2.200 dosen dipekerjakan dan didominasi oleh akademisi perempuan, yaitu hingga 56%. Dari total jumlah dosen, 38% sudah meraih gelar Doktor. Namun demikian, jumlah Guru Besar di semua fakultas masih sangat rendah (5%) dan didominasi oleh laki-laki. Hanya 15 dari total profesor (N= 73) adalah akademisi perempuan, berhasil “memecahkan langit-langit kaca”, dan akhirnya mencapai jabatan guru besar. Kondisi seperti itu juga menyiratkan kesenjangan yang sangat besar di bidang akademik, antara kedua jenis kelamin dalam mencapai karir terpenting mereka. Kajian ini melaporkan identifikasi dan kendala yang biasanya dihadapi serta faktor pendukung yang dibutuhkan oleh sivitas akademika perempuan dalam meraih jabatan guru besar di Unsyiah, yang juga dapat diterapkan sebagai kondisi umum di HEI lainnya. Kuesioner berbasis online digunakan untuk mengumpulkan data dari peserta di sepuluh fakultas. Responden perempuan berusia antara 30-70 tahun, yang sebagian besar memiliki keluarga - telah berpartisipasi dalam kuesioner. Faktor-faktor diidentifikasi, dan disajikan dalam diagram. Studi ini menyarankan beberapa strategi dan beberapa rekomendasi terkait pengarusutamaan gender yang dimiliki oleh kebijakan dan praktik universitas yang mungkin berguna untuk meningkatkan jumlah profesor perempuan di institusi untuk jangka panjang.
Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Jenjang Kepangkatan di Universitas Syiah Kuala Rita Andini; Rini Safitri; Ade T; Muhammad Ikhsan Sulaiman; Monita Olivia; Erika L; Pardede Pardede; Muhammad Afifuddin; Suhendrayatna Suhendrayatna; Darusman Darusman
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12665

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sivitas akademika Universitas Syah Kuala untuk mencapai jenjang Kepala Dosen (LK) dan Guru Besar/Guru Besar. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam menentukan kebijakan tingkat kepangkatan berdasarkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Program PUG yang telah dilaksanakan secara eksplisit dalam 'Gender Equality Plans in (Marine) Research Projects' atau disingkat Baltic Gender yang didanai dari program Horizon 2020 Uni-Europe dapat dijadikan acuan sebagai program 'stimulasi' bagi dosen perempuan dan peneliti untuk dapat mengembangkan kapasitas dan daya saingnya. Fasilitas kelembagaan yang mempertimbangkan beban ganda bagi dosen perempuan dapat ditindaklanjuti dengan memberikan fasilitas 'penitipan anak' hingga jam kerja normal, bagi dosen dan staf yang memiliki anak usia pra sekolah sehingga dosen perempuan juga dapat terlibat aktif dalam kegiatan produktif. dan kegiatan penelitian yang dinamis. . Selain itu, program insentif dana penelitian yang mempertimbangkan 'insentif' untuk pembayaran fasilitas penitipan anak selain insentif tambahan untuk dana penelitian dan publikasi juga dapat dipertimbangkan untuk dosen perempuan dengan beban ganda; khususnya yang berstatus single parent dengan jabatan Ketua Lektor. Namun, 'creme de la-creme' adalah semua kebijakan yang tertulis secara eksplisit ramah gender bagi dosen perempuan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi yang mengikat mereka pada jenjang turunannya tanpa mengurangi kondusifitas akademik (penelitian dan pendidikan) suasana. Karena sebuah kematian tanpa aturan yang mengikat secara formal dari sebuah institusi sangat penting untuk keberlangsungan di masa yang akan datang (sustainability). Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk transformasi kelembagaan sekaligus sebagai bentuk nyata kepedulian para pemimpin tingkat tinggi, tentunya akan berdampak positif dalam jangka panjang terkait dengan target Unsyiah untuk mencapai World Class University Based Imtaq.