Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Pembaharuan Hukum JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Gema Wiralodra Indonesian Journal of Law and Policy Studies Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan
Sadino Sadino
Universitas Al Azhar Indonesia
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan

 1 
SISTEM PEMASARAN PRODUK SAFE DEPOSIT BOX IB AR-RAHMAN PADA BANK BPD KALSEL SYARIAH CABANG KOTA BANJARMASIN Sadino Sadino; Yulia Kamilah
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i1.760

Abstract

Abstrak- Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. Seiring dengan diberlakukannya dual banking system oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang PerbankanBerdasarkan. Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankkan Syariah, pengertian Perbankkan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah., mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 angka 1). Sedangkan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarkaat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (pasal 1 angka 2) Dengan demikian, lembaga perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka dapat dikatakan sebagai perbankan syariah. Kerangka hukum pengembangan industri perbankan syariah diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan “sistem bagi hasil” atau “prinsip bagi hasil” dalam kegiatan perbankan nasional. Setelah lahirnya UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank Islam tersebut tidak lagi dinamakan dengan “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”, tetapi dengan nama baru, yakni “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.Kata Kunci: Kasus, Perbankkan, Hukum, .
PENERAPAN HAK PATEN DI INDONESIA Sadino Sadino; Julia Astuti
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v3i2.755

Abstract

Abstrak-Pengertian Hak Paten atau definisi hak paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yg untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengertian Hak Paten atau definisi hak paten merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang sangat efektif karena dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak paten, walaupun pihak lain tersebut memperoleh teknologinya secara mandiri (bukan meniru). Menurut UU hak paten No. 14 Tahun 2001 (UU hak paten 2001), hak paten diberikan untuk invensi yang memenuhi syarat kebaruan, mengandung langkah inventif & dapat diterapkan dalam industri selama 20 tahun.Kata Kunci: Hak, Paten, Indonesia
KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG PASCA ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK BERLAKU UMUMNYA PASAL YANG MENGATUR PERUNTUKAN RUANG DALAM PERATURAN DAERAH Ainil Ma’sura; Suparji Suparji; sadino sadino
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i1.1188

Abstract

AbstrakDokumen rencana tata ruang di Indonesia bersifat hierarkis komplementer. Ditetapkan dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan. Dokumen-dokumen Rencana Tata Ruang pada saat disusun haruslah melibatkan peran masyarakat. tahap pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang ini sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta tahap penetapan Rencana Tata Ruang. Dokumen rencana tata ruang merupakan instrumen yang sangat penting karena menyangkut semua remcama pemanfaatan ruang yang menentukan untuk apa dan bagaimana sumber daya dimanfaatkan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun di sisi lain terdapat Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan beberapa pasal yang mengatur peruntukan ruang dalam rencana tata ruang tidak sah dan tidak berlaku umum. Tulisan ini disusun dengan cara meneliti bahan kepustakan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, pengaturan komposisi Ruang Terbuka Hijau, dan terkait permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di Indonesia.Kata Kunci: Rencana Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Uji Materiil.AbstractSpatial planning documents in Indonesia are complementary and hierarchical. As we known as a one of laws and regulations. Spatial Planning Documents at the time of preparation must involve the role of the community. The Stage of involving the community's role in the preparation of this Spatial Plan as an effort to accommodate the needs of the Community in the Implementation of Spatial Planning, as well as the stage of determining the Spatial Plan. The spatial planning document is a very important instrument because it involves all types of spatial use that determine what and how resources are used in an effort to realize sustainable development. However, on the other hand, there is a Supreme Court Decision which states that several articles governing the allocation of space in spatial plans are invalid and not generally applicable. This paper by examining library materials or secondary data as the basic material to be researched by conducting a search on regulations and literature related to space utilization, setting the composition of Green Openspace, and related application for judicial review of laws and regulations in Indonesia.Keywords: Spatial Planning, Green Openspace, Judicial Review.
KONTRUKSI KEADILAN PERSAINGAN USAHA PADA UU CIPTA KERJA MENURUT TINJAUAN EKONOMI PANCASILA Ahmad Adrik Yusri; Yusuf Hidayat; Sadino Sadino
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i2.835

Abstract

Abstrak-Persaingan usaha dalam zona ekonomi dimanapun merupakan sebuah kewajaran.Dalam dunia ekonomi yang mencakup perdagangan tentu kata "persaingan" menjadi halyang sangat familiar. Persaingan dalam perdagangan atau dalam jenis dunia usaha apapunmerupakan sebuah hal yang wajar terjadi, atau dalam dunia hukum merupakan sebuahconditio sine qua non, sesuatu yang mutlak terjadi dan tidak mungkin terjadi. RumusanMasalah penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana kontruksi nilai-nilai anti monopolidalam UU Cipta kerja ?Kedua, apakah nilai-nilai yang mendasari kontruksi hukum UU Cipta kerja dalampersaingan usaha sesuai semangat ekonomi Pancasila? Metode penelitian yang digunakanadalah metode penelitian hukum normative. Teori yang digunakan adalah Teori KeadilanJohn Rawls. Kesimpulan penelitian: Pertama, bahwa UU Cipta Kerja adalahpenggabungan beberapa produk perundang-undangan yang secara khusus ingin menarikinvestasi demi perkembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedua, bahwabahwa nilai-nilai yang digunakan sebagai pondasi penyusunan Undang-Undang CiptaKerja beserta peraturan turunannya yang terkait persaingan usaha ini sudah sesuaisemangat ekonomi Pancasila. Kata Kunci: Keadilan, Persaingan Usaha, Ekonomi Pancasila
Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Sadino Sadino; Bella Nurul Hidayati
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v2i1.737

Abstract

Abstrak-Secara umum tindak pidana ekonomi telah diatur dalam UU drt No. 7/1955, namun undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat merugikan negara.Kata Kunci: Hukum, Pidana, Ekonomi
INTERNET CRIME DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK Sadino Sadino; Liviana Kartika Dewi
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v1i2.732

Abstract

Abstrak-Pada perkembangannya sistem perdagangan di Indonesia dari tahun ke tahun telah mengalami kemajuan khususnya dalam hal ini telah adanya perdagangan elektronik. Keberadaan perdagangan elektronik dapat membuat jual – beli suatu barang, jasa, sandang, pangan, dan lain sebagainya menjadi lebih praktis, ekonomis dan cepat. Dikarenakan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual – beli tersebut dapat dengan mudah memilih atau melihat barang-barang yang akan dibeli atau dijual melalui jaringan internet. Situs – situs jual – beli online seperti lazada, zalora, bukalapak, blibli.com, tokopedia, dll merupakan situs yang menjual berbagai macam jenis barang untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, tidak hanya itu situs jual – beli online tersebut sudah banyak melakukan transaksi jual – beli yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun keberadaan perdagangan elektronik di Indonesia ini belum mengatur adanya peraturan hukum yang lebih spesifik untuk dapat dipatuhi oleh para penjual barang maupun pembeli barang dari toko-toko online tersebut. Oleh karena itu, disini peran Pemerintah sangat dibutuhkan dan penting untuk membuat adanya peraturan-peraturan yang dapat dipatuhi dan menjadi payung hukum yang kuat dari para penjual maupun pembeli dalam transaksi perdagangan elektronik.Kata Kunci: Internet, Crime, Elektronik
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS Budi Muliawan; Sadino Sadino
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v3i1.748

Abstract

Abstrak-Implementasi Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas. Penulis dalam artikel ini menegaskan bahwa dalam rangka menghadapi tren global tersebut, saatnya perusahaan melihat serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya, serta melaporkan kepada stakeholder-nya setiap tahun. Laporan bersifat non-finansial yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan dalam melihat dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, diantaranya Sustainability Reporting Guidelines yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) dan Value Reporting yang digagas perusahaan konsultan dunia Pricewaterhouse Coopers (PwC)Kata Kunci: corporate, governance dan Perseroan Terbatas
ANALISIS PUTUSAN SANKSI PERDATA MALPRAKTEK SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011) Sadino Sadino; Ismet Alaik Rahmatullah
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v1i1.727

Abstract

Abstrak-Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medis yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Dalam pelaksanaan pelayanan medis kepada pasien, informasi memegang peranan yang sangat penting. Informasi tidak hanya penting bagi pasien, tetapi juga bagi dokter agar dapat menyusun dan menyampaikan informasi kedokteran yang benar kepada pasien demi kepentingan pasien itu sendiri. Dokter sebagai profesi mempunyai tugas untuk menyembuhkan penyakit pasiennya. Masyarakat atau pasien lebih melihat dari sudut hasilnya, sedangkan dokter hanya bisa berusaha, tetapi tidak menjamin akan hasilnya asalkan dokter sudah bekerja sesuai dengan standar profesi medik yang berlaku. Sampai sekarang, hukum kedokteran di Indonesia belum dapat dirumuskan secara mandiri sehingga batasan – batasan mengenai malpraktik belum bisa dirumuskan, sehingga isi pengertian dan batasan – batasan malpraktik kedokteran belum seragam bergantung pada sisi mana orang memandangnya. UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga tidak memuat tentang ketentuan malpraktik kedokteran. Pasal 66 ayat (1) mengandung kalimat yang mengarah pada kesalahan praktik dokter yaitu “setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”. Kasus-kasus malpraktik yang muncul dipermukaan hanyalah bagian kecil dari beberapa kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat akan kesehatan khususnya tindakan medik di Indonesia tidak semaju di negara lain. Baik itu pengetahuan si pasien maupun si penegak hukumnya. Sehingga kondisi ini menempatkan posisi pasien dan keluarganya jika terjadi sesuatu atas tindakan medik menempati porsi yang lemah. Kata Kunci: Kedokteran, Pasien, Malpraktek
PERNIAGAAN KULIT SATWA, STUDI PIDANA ATAS PERNIAGAAN KULIT HARIMAU SUMATERA Udin Jahudin; Sadino Sadino; Upik Mutiara
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.794

Abstract

Abstrak- Penelitian ini membahas pentingnya hukuman berat kepada pelakutindak pidana perniagaan kulit satwa harimau sumatera yang dilindungi, sertamenemukan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana perniagaan kulit sawtaharimau tersebut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor141/Pid.Sus-LH/2016/Pn LIW tertanggal 25 Januari 2017. Penelitianmenggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Kerangka Teori yangdigunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Korporasi. Darihasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam tindak pidana perniagaankulit harimau sumatera, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjangdalam fakta persidangan dapat dibuktikan keterlibatan korporasi. Apabilamengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Liwa tersebut, maka korporasi dapatdimintakan pertanggungjawaban dikarenakan tidak menutup kemungkinanTerdakwa I dan Terdakwa II telah beberapa kali melakukan perburuan harimausumatera yang dimana mungkin saja dijual kepada perusahaan (korporasi),sehingga berdasarkan teori/ajaran pertanggungjawaban korporasi yaitupertanggungjawaban mutlak (strict liability), pertanggungjawaban pengganti(vicarious liability), identifikasi (indentification) dan agresi (aggregation), tidakhanya terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang perorangan yang harusdimintakan pertanggungjawabannya, akan tetapi terdakwa bersama-samakorporasi dapat diminta bertanggungjawab akibat tindak pidana yang telahdilakukannya. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Harimau Sumatera
DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DIREKSI BUMN (STUDI KASUS PT. PLN) Eko Priyono; Agus Surono; Sadino Sadino
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i2.1264

Abstract

AbstrakDalam rangka mendongkrak investasi, Tindakan direksi dalam menjalankan amanahnya harus sesuai dengan integritas dan profesionalismenya, serta prinsip kehati-hatian dan juga menjalankan fiduciary duty dan berdasarkan itikad baik demi kepentingan korporasi.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kewenangan Direksi PT PLN Persero dalam Menjalankan Tugas Jabatan dan Tujuan Korporasi?  dan Bagaimana Perlindungan Hukum Direksi Direksi PT PLN Persero Dalam Mencapai Tujuan Korporasi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penulis melakukan analisaa berdasarkan peraturan perundang undangan dikaitkan dengan teori hukum yang terkait. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Direksi BUMN PLN terbebas dari tuduhan korupsi di PLN, karena semua tindakan atau aksi korporasi tersebut sesuai dengan itikad baik dan juga tata kelola yang baik dengan berlandaskan pada fiduciary duty dan juta memegang prinsip Business Judgment Rule, dengan demikian perlindungan hukum direksi korporasi dapat diandalkan selama direksi tersebut menjalankan aksi korporasi yang sesuai dengan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Perlindungan, Direksi, Business Jugdment Rule, Tata Kelola,
Co-Authors Agus Surono Ahmad Adrik Yusri Ainil Ma’sura Andi Fachriyanto Anis Rifai Aris Machmud Bella Nurul Hidayati Budi Muliawan Eko Priyono Fokky Fuad Ismet Alaik Rahmatullah Julia Astuti Liviana Kartika Dewi Muhammad Fitrah Yunus Muhammad Novrizal Firdaus Maskur Muhammad Yamin Rian Hari Anggoro Rian Hari Anggoro Suparji Suparji Udin Jahudin Upik Mutiara Yeni Lin Sururoh Yulia Kamilah Yusuf Hidayat Yusuf Hidayat