Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.734
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Profetika Varia Justicia Community Empowerment Community Empowerment Borobudur Law Review Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) JIPRO : Journal Of Intellectual Property Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium
Puji Sulistyaningsih
Universitas Muhammadiyah Magelang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd) Erina Dwi Trisnawati; Nurwati Nurwati; Puji Sulistyaningsih
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus asal usul anak hasil perkawinan siri yang ditetapkan sebagai anak biologis dalam Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif dengan metode pendekatan kasus. Sumber dan jenis bahan dalam penelitian ini adalah bahan primer yaitu dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Kepala KUA, Ahli Agama, Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bahan hukum sekunder yaitu Al Quran, Undang-Undang, buku hukum, jurnal hukum.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim tersebut sesuai, karena hakim mempertimbangkan apakah perkawinan siri telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam serta waktu kelahiran anak. Konsekuensi hukum bagi anak biologis adalah hubungan hukum yang lebih terbatas dibandingkan dengan anak sah. Anak biologis memiliki hak keperdataan terbatas, seperti biaya nafkah, pendidikan, dan kesehatan, tetapi tidak memiliki hak waris dari ayahnya atau status resmi sebagai anak ayah dalam akta kelahiran. Meski begitu, anak biologis dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah setelah kematian ayah biologis. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat mengubah status anak biologis dalam akta kelahiran, karena berpedoman pada pencatatan pengesahan anak.
Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi PayLater Nisa Henri Wijayanti; Puji Sulistyaningsih; Dakum Dakum
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa industri keuangan berbasis teknologi (fintech) yaitu PayLater dengan berdasarkan hukum dan kaidah-kaidah islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersumber dari data primer dan data sekunder yang diambil dengan cara studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah pada praktik kredit Shopee PayLater pada marketplace Shopee, hukum islam membolehkan (mubah) yang terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli. PT. Ammana Fintek Syariah hanya menyediakan form untuk pengajuan dana investasi, sedangkan untuk pengajuan pinjaman hanya bisa melalui mitra Ammana. Pihak perusahaan pinjaman menghimpun dana pemilik dana (shohibul mal) untuk disalurkan kepada mudharib (pelaku usaha) artinya tidak ada unsur riba didalam pinjaman di PT. Ammana Fintek Syariah.
Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan Mira Wulandari; Puji Sulistyaningsih; Dakum Dakum
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10082

Abstract

Setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan pastil mengharapkan kehidupan perkawinan yang harmonis, bahagia serta kekal seumur hidup. Namun, kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai kehendak setiap pasangan. Terdapat berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik dan perceraian dalam rumah tangga yaitu dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai isi perjanjian perkawinan secara umum dan bagaimana perjanjian perkawinan dapat menjadi perlindungan hukum di dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang meneliti dengan sumber data primer dari responden, informan, serta narasumber pada instansi terkait. Data sekunder didapatkan dari kepustakaan serta dokumen bahan hukum. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa perjanjian perkawinan yang tercatat pada DISDUK CAPIL Kota Magelang dan Notaris Priyo Haryatmoko, S.H., umumnya dibuat untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut juga memuat mengenai hal lain seperti perlindungan dari tanggung jawab kedua belah pihak dalam perkawinan, serta mengenai pengasuhan dan pembiayaan anak yang lahir dalam perkawinan.
Peran Pengawasan Marketplace terhadap Produk Kecantikan yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jovanka Boby Rahardian; Puji Sulistyaningsih; Chrisna Bagus Edhita Praja
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10097

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum marketplace dalam pengawasan produk kecantikan yang tidak memiliki izin edar dan untuk mengetahui efektivitas pengawsan produk kecantikan tanpa izin edar di marketplace. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Shopee Yogyakarta dan BPOM Yogyakarta, dan juga studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hukum marketplace Shopee hanya sebagai perantara dimana hanya menghimpun penjual dan pembeli. Sedangkan tugas pokok pengawasan tetaplah di BPOM sementara Shopee hanya membantu BPOM dalam pengawasan. Meskipun BPOM telah menggandeng IDEA dalam pengawasan produk kecantikan tanpa izin edar di marketplace sampai sekarang masih banyak produk kecantikan tanpa izin edar yang di iklankan di marketplace dan itu menunujkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan.
Analisis Yuridis Pengaruh Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mungkid Natalia Lestari; Nurwati Nurwati; Puji Sulistyaningsih
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10101

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis pengaruh perubahan usia perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mungkid. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan gabungan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi faktor utama peningkatan permohonan dispensasi kawin sedangkan faktor umum lainnya adalah ekonomi, agama, adat istiadat budaya, dan media sosial. Kehamilan diluar nikah menjadi dasar pertimbangan utama hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Kesimpulan penelitian adalah kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak efektif dalam menurunkan pernikahan dibawah umur.
Pendampingan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pengrajin Pahat Batu di Desa Sedayu, Muntilan, Magelang Puji Sulistyaningsih; Heniyatun Heniyatun; Retno Rusdjijati
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020: Bidang Pengabdian Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerja pahat batu di Desa Sedayu, Muntilan, Magelang mempunyai resiko pekerjaan yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerjanya. Paparan kebisingan yang tinggi dari mesin-mesin penggergaji batu, paparan debu, dan sikap kerja yang tidak ergonomis merupakan sumber dari kejadian kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja. Resiko tersebut didukung oleh kesadaran yang rendah mengenakan Alat Pelindung Diri (APD). Para pekerja juga belum menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Jika terjadi kasus kecelakaan kerja atau Penyakit Akibat Kerja cenderung mengobati sendiri, karena tidak mampu mengeluarkan banyak biaya untuk berobat. Oleh karena itu, dilakukan pendampingan melalui kegiatan sosialisasi tentang arti penting BPJS Ketenagakerjaan dan pemberian bantuan APD untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan selama tiga bulan ini menghasilkan capaian 1) sebanyak 38 orang pekerja dari 50 orang pekerja yang didampingi, menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dan 2) ke 50 pekerja yang didampingi berkenan mengenakan APD selama bekerja, yang berupa googles untuk melindungi mata, masker untuk melindungi pernafasan, dan ear muff untuk melindungi telinga. Diharapkan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan keselamatan para pekerja pahat batu, sehingga produktivitas mereka semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Pelatihan Paralegal bagi Nasyiatul Aisyiah Kabupaten Magelang H Heniyatun; Puji Sulistyaningsih; Yulia Kurniaty
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nasyiatul Aisyiah (NA) merupan organisasi otonom dari Persyarikatan yang sangat dekat dengan kehidupan di masyarakat, hal ini karena Muhammadiyah dalam membangun umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah. Sejalan dengan hal tersebut di atas Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama program Pelatihan Lanjutan Paralegal bagi Nasyiatul Aisyiah dengan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiah (PDNA) Kabupaten Magelang untuk memberikan penguasaan bidang hukum baik hukum materiil maupun hukum formil, sehingga mereka memiliki keterampilan melakukan layanan hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Tujuan kegiatan ini di samping Pembentukan Tim Relawan Paralegal dan memberikan Pelatihan Lanjutan dan Pendampingan Paralegal, juga agar NA dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu Participatory Rural Appraisal (PRA) yang melibatkan mitra secara total, yang meliputi pendalaman materi, pelatihan dan rool play. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan pendalaman materi yang merupakan tindak lanjut yang sudah pernah dilakukan pada bulan Maret 2019 saat pelatihan relawan paralegal PDNA. Materi yang disampaikan kepada mitra meliputi hukum formil maupun hukum materiil, dan cara melakukan advokasi yaitu pendampingan penyelesaian masalah-masalah hukum. Hasil dari kegiatan ini pada akhir kegiatan mengikuti lomba advokasi yang bergabung dengan Majelis Hukum dan HAM PD Aisyiyah Kabupaten Magelang, yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, dan mendapatkan Juara II. Di samping itu hasil pelatihan paralegal lanjutan ini bahwa mitra (PDNA) dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum secara non litigasi, dan dapat melakukan pendampingan dalam penyelesaian perkara. Tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini adalah melakukan pendampingan dalam bentuk konsultan dalam hal ada masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan mitra juga pelibatan sebagian anggota PDNA dalam Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA) “ISTIQOMAH” PDA Kabupaten Magelang.
Pendampingan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Pemberdayaan Karang Taruna Pandawa Kebonrejo 2 Desa Kebonrejo, Candimulyo, Magelang Puji Sulistyaningsih; Deny Saerofi; Annisaul Azizah; Nandyar Astari Putri; Ratna Rahmawati; Ana Fitriyani
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat di dusun Kebonrejo 2 di desa Kebonrejo, Candimulyo, Magelang memiliki permasalahan yang berhubungan dengan hukum. Masalah-masalah hukum yang sering timbul diantaranya adalah perselisihan batas tanah, perkawinan belum cukup umur (anak), perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan di kantor yang berwenang, dan persoalan perkawinan lainnya, perselisihan pembagian waris, serta kenakalan remaja yang kadang menyebabkan timbulnya sengketa diantara warga. Permasalahan tersebut dikarenakan oleh adanya kesadaran hukum yang rendah, selain itu masyarakat juga belum mengetahui tata cara menyelesaikan masalah-masalah hukum. Jika terjadi kasus atau sengketa cenderung menyelesaikannya dengan paksaan melalui pengadilan, karena belum mampu menyelesaikan sendiri secara damai. Oleh karena itu, dilakukan pendampingan kepada Karang Taruna Pandawa melalui Program Masyarakat Terpadu (PPMT) dengan kegiatan sosialisasi hukum perkawinan, hukum pertanahan, hukum waris, hukum pidana pada umumnya, dan hukum penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan, serta pemberian pelatihan mediasi. Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan ini menghasilkan capaian 1) sebanyak 10 (sepuluh) orang pemuda karang taruna mampu memahami beberapa hukum materiil dan hukum formil, dan 2) ke 10 orang pemuda karang taruna “Jaga Warga” yang didampingi berkomitmen membantu masyarakatnya dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi, dan apabila terjadi sengketa dapat mengupayakan penyelesaian melalui mediasi. Diharapkan kegiatan pendampingan yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran hukum, sehingga terwujudnya ketertiban masyarakat.
Co-Authors Agus Ginanjar, Muhammad Agus Ginanjar, Muhammad Ana Fitriyani Annisaul Azizah Arif Mubarok Asiyah, Yeni Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Basri Basri Chrisna Bagus Edhita Praja Dakum Dasep Nurjaman Deni Saerofi Deny Saerofi Dyah Adriantini Sintha Dewi Elok Dwi Kusumastuti Erina Dwi Trisnawati Habib Muhsin Syafingi Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heniyatun Johny Krisnan Jovanka Boby Rahardian Kuniaty, Yulia Maulaya Adhiansyah, Siti Vickie Dina Maulaya Adhiansyah, Siti Vickie Dina Mira Wulandari Muhammad Habibi Miftakhul Marwa Nandyar Astari Putri Natalia Lestari Nisa Henri Wijayanti Nurwati Persada, Bangun Bela Ratna Rahmawati Rusdjijati, Retno Siti Anisah Siti Anisah Vivin Anggraini Yulia Kurniaty Yusuf Arifin