Articles
<![CDATA[MERGER PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA ]]>
<![CDATA[Ayu Cindy TS. Dwijayanti]]>;
<![CDATA[I Ketut Tjukup]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (53.263 KB)
<![CDATA[This article named “Liability Company Merger In Terms Of Competition Law” has a purpose to know about the procedures of merger in a limited liability company and a limited liability company merger which is categorized a monopolistic practices and unfair business competition. The methods that used in this research is normative methods. The Merger is options strategy restructuring of business activities that can be done by a limited liability company. Implementation of the merger is a limited liability company must be in accordance with the procedures in force and there is no indication of competition and antitrust business practices are unhealthy.]]>
<![CDATA[KETIDAKJUJURAN PELAKU USAHA TERHADAP STRUK BELANJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Putri Nabella Tuntama]]>;
<![CDATA[I Ketut Tjukup]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.722 KB)
<![CDATA[Untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga memungkinkan untuk terjadinya ketidakjujuran. Struk belanja yang dianggap hal sepele seringkali diabaikan oleh masyarakat, sehingga dapat terjadinya penyalahgunaan kesempatan untuk meraup keuntungan sepihak dengan cara merugikan pihak lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berkenan mengangkat judul Ketidakjujuran Pelaku Usaha Terhadap Struk Belanja Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dianggap penting untuk diketahui masyarakat selaku konsumen bahwa adanya perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen terkait hal kerugian yang diderita oleh konsumen. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pustaka. Adapun kesimpulan yang diperoleh bahwa konsumen dapat memperoleh perlindungan atas perbuatan ketidakjujuran struk belanja yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan berpedoman dasar gugatannya pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata kunci: perlindungan, konsumen, struk belanja.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI KEJAHATAN MAGIS DALAM HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Ketut Nihan Pundari]]>;
<![CDATA[Ketut Tjukup]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.179 KB)
<![CDATA[Practices of black magic such as santet, pelet, teluh, voodo, guna-guna, ect are aphenomenon of a magical or metaphysical evil crime. Since its existence is beyond commonsense and non fiction, this crime is very difficult to justify in the magical realm of criminallaw, especially in the subject of evidence. Parties who are the victims obtain justice by lawfinally do vigilantism. Therefore, this paper describes how the existence of black magicpractices in Indonesian criminal law sources such as Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). So if there is a magical crime, the law will be effective to overcome. In addition,this paper also explains how the opinion of legal experts for handling the problem of evilmagic. The method used in this paper is the normative method refers to the sources of law.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KAITANYA DENGAN OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ]]>
<![CDATA[I Putu Eva Ardiana]]>;
<![CDATA[I Ketut Tjukup]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.574 KB)
<![CDATA[diperoleh berdasarkan hak asal-usul. Pengakuan dan penghormatan pada desa dan otonomi desa melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memungkinkan terjadinya tumpang tindih prioritas penggunaan Dana Desa. Karya ilmiah ini akan menguraikan secara yuridis mengenai pengakuan terhadap otonomi desa dalam pembangunan nasional, dan prioritas penggunaan Dana Desa. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum dengan mengkaji bahan-bahan hukum secara ilmiah dan sistematis. Pendekatan perundang-undangan menganalisa isu hukum dengan peraturan yang berlaku, dan pendekatan analisa konsep melakukan kajian atara masalah dengan konsep hukum. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah pengakuan secara utuh terhadap otonomi dan pemerintahan desa di atur melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan kekuatan politik dan ekonomi yang bertenaga sosial yang solid untuk mendukung pembangunan nasional. Desa dan Pemerintah Daerah harus melakukan integrasi kewenangan untuk menghindari tumpang tindih pembangunan. Prioritas penggunaan Dana Desa dirubah dan ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan kementerian terkait. Untuk mewujudkan penggunaan Dana Desa yang efektif dan efesien, setiap elemen masyarakat harus turut serta melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Kata Kunci: otonomi desa, kewenangan, prioritas, dana desa]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENATAAN RUANG DI KOTA DENPASAR DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN FUNGSI SOSIAL TANAH DARI PERSPEKTIF AGRARIA ]]>
<![CDATA[Desak Putri Tri Rahayu]]>;
<![CDATA[I Ketut Tjukup]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.887 KB)
<![CDATA[Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Pemenuhan kebutuhan akan tanah merupakan salah satu langkah dalam mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah. Dengan demikian peruntukan fungsi tanah haruslah didasari oleh nilai-nilai fungsi tanah dalam hukum agraria Indonesia, salah satunya yaitu fungsi sosial tanah. Terlebih lagi untuk wilayah perkotaan yang laju pertumbuhannya sangat cepat, seperti Kota Denpasar, yang perlu peraturan peruntukan tanah. Berdasarkan latar belakang inilah penulis mengangkat judul “Pengaturan Hukum Terhadap Penataan Ruang Di Kota Denpasar Dalam Mengimplementasikan Fungsi Sosial Tanah Dari Perspektif Agraria” sebagai hal yang menarik untuk dibahas. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang kemudian didapat kesimpulan bahwa pemerintah Kota Denpasar melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW, telah mengatur penataan ruang demi mewujudkan peruntukan tanah yang mengimplementasikan fungsi sosial tanah dalam perspektif agraria. Kata kunci: tanah, fungsi sosial, pengaturan hukum, pemerintah Kota Denpasar]]>
<![CDATA[URGENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MELALUI SOSIALISASI ]]>
<![CDATA[I. P. Rasmadi]]>;
<![CDATA[I. K. Tjukup]]>;
<![CDATA[D. G.P. Yustiawan]]>;
<![CDATA[I.D. G.D. Sugama]]>
<![CDATA[ Buletin Udayana Mengabdi Vol 21 No 1 (2022): Buletin Udayana Mengabdi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.132 KB)
|
DOI: 10.24843/BUM.2022.v21.i01.p01
<![CDATA[This community service aims to socialize the urgency of anti-corruption education in the teaching and learning process which emphasizes the application of anti-corruption values and principles. This activity provides an understanding of the importance of studying and understanding the values and principles of anti-corruption as a preventive effort in eradicating corruption. This community service uses field data (field research) to find out the symptoms that occur in the community then uses library data (library research) in finding service materials related to anti-corruption values and principles then activities are carried out using the lecture method which ends with a discussion. As a result of this activity students gain new knowledge about preventive measures to eradicate corruption that they can apply in the school, home and community environment, besides that teachers also understand their plans as agents of change who are able to develop psychologically their students with systemic education related to eradicating corruption. Participants are motivated to apply anti-corruption values and principles in the school environment. Keywords: Schools, anti-corruption, education.]]>
<![CDATA[AKTA NOTARIS (AKTA OTENTIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERISTIWA HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[I Ketut Tjukup]]>;
<![CDATA[I Wayan Bela Siki Layang]]>;
<![CDATA[Nyoman A. Martana]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[Nyoman Satyayudha Dananjaya]]>;
<![CDATA[I Putu Rasmadi Arsha Putra]]>;
<![CDATA[Komang Widiana Purnawan]]>;
<![CDATA[Made Diah Sekar Mayang Sari]]>;
<![CDATA[Ketut Nihan Pundari]]>;
<![CDATA[Putu Ayu Ratih Tribuana]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 1 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2016.v01.i02.p05
<![CDATA[Notary is one of professions lawful services to public, which has responsibilities related with authentic attesting instruments, such as, letters,certificates, or documents made by him/her in written form concerning various lawful actions Departing from the circumstances as preventive measures of prevention needs to be premature given information about the notarial deed (deed authentic) as evidence in the event of civil law in order to later villagers in any transaction in a very large amount in order to carry out the agreement in front notary officials. The fact that occurs in the community, some of them are less aware of the importance of a document as evidence that an agreement between the parties is done with a sense of mutual trust and made ??orally, but there are also some people who understand the importance of making a document as evidence that the deal is made in writing, that it will be presented as a means of evidence.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN WAARRMERKEN (AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DIDAFTARKAN) DI NOTARIS ]]>
<![CDATA[I Ketut Tjukup]]>;
<![CDATA[I Wayan Bela Siki Layang]]>;
<![CDATA[Nyoman A. Martana]]>;
<![CDATA[Dewa Nyoman Rai Asmara Putra]]>;
<![CDATA[I Putu Rasmadi Arsha Putra]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Tirta Sari Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Made Devi Jayanthi]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 1 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2016.v01.i02.p03
<![CDATA[Notary as a public official the only one authorized to make authentic act of the deeds , agreements and determination required by a general rule or by the concerned desired to be declared in an authentic document , ensure certainty the date, saveing , all along the deed was not also be assigned or excluded to the officer or others . As a public official duties and notary work not only makes authentic act but also to register and certify (waarrmerken) letters under a hand. This research is empirical nature of this research is descriptive. Data studied were the primary data (primary data) and secondary data (Secondary data). Sembung research sites in the village. Data collection techniques are literature research and interview techniques . Non probality Sampling Sampling techniques . Data analysis method is a method of qualitative analysis . Waarmerken deed made under the deed of hand function are made under the hand guarantees about the date and the signatures of the parties concerned on the evidence. Deed under the hand that has obtained waarmerken of Notaries has the force of law under these conditions, the deed under the hand that received waarmerken of notary can assist judges in terms of evidence, due to the recognition of the signature , then the contents of the deed was regarded as the agreement of the parties , because the deed under the hand the truth lies in the signature of the parties to the recognition of the signature by the parties and to those who acknowledge his signature on the letter means he also recognizes the contents of the letter that is above his signature that the certificate is a proof of perfect .]]>
<![CDATA[Environmental Dispute Resolution Through Class Action Lawsuit ]]>
<![CDATA[K. Tjukup]]>;
<![CDATA[P.R. A. Potra]]>;
<![CDATA[P.A.H. Martana]]>
<![CDATA[ Journal of A Sustainable Global South Vol 1 No 1 (2017): February 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services Udayana University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2967.921 KB)
|
DOI: 10.24843/jsgs.2017.v01.i01.p05
<![CDATA[The procedural law of Class Action is a legal concept known in the Anglo-Saxon legal system (Common Law). Whilst this concept is not recognised in the Continental European legal system (Civil Law), likewise in Indonesian civil procedure that based on Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) and Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Initially, the procedural law of class action in Indonesian legal system was arranged consecutively under Law No. 23 of 1997 (Environmental Protection Law), Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 41 of 1999 on Forestry. The arrangement of class action lawsuit in the substantive law was inspired by the recognition of class action lawsuit in the United States through Article 23 of the US Federal Rule of Civil Procedure prescribing that the requirements for filing class action lawsuit are as follows: numerosity, commonality, typicality, and adequacy of representation. In Indonesia there is no procedural law setting out the class action lawsuit, thus Supreme Court Regulation No. 1 of 2002 was enacted. The replacement of Law No. 23 of 1997 (Environmental Protection Law) by Law No. 32 of 2009 (Environmental Protection and Management Law) allows the application of the class action with reference to this Supreme Court Regulation. The arrangement of class action lawsuit in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2002 still encounters many challenges in its application. The initial process i.e. certification is very decisive whether the lawsuit can be accepted or is qualified as a class action lawsuit. In conjunction with this, the judges' active role is very important whilst waiting for a specific and adequate legislation to establish the class action procedure. Meanwhilst, the judges are supposed to patch up the Supreme Court Regulation No. 1 of 2002. Keywords: Environmental Disputes, Procedural Law, Class Action Lawsuit]]>
<![CDATA[Legal Protection of Labor in Employment for Termination of Employment Due to the Acquisition of the Company ]]>
<![CDATA[I Putu Rasmadi Arsha Putra]]>;
<![CDATA[I Ketut Tjukup]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Pradya Yustiawan]]>
<![CDATA[ Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 3 No 1 (2020): Substantive Justice International Journal of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (494.334 KB)
|
DOI: 10.33096/sjijl.v3i1.51
<![CDATA[The emergence of competition makes companies do various things to maintain their existence and the stability of companies in the world of economy. One of the ways the company survives in the agreement is to make an acquisition. In addition to generating profits for the company that acquires the acquiring company, acquiring can also balance employment including termination of employment that is detrimental to workers. The subject matter of this research is protection for workers carried out with the approval and how to solve the problems requested by companies that carry out procurement actions. This research is normative legal research, which is assisted by field research with interview techniques. The agreement used was approval on the invitation (statute approach), conceptual agreement (conceptual approach) and case approach (case approach). Data is collected by literature study, by reading references that are used such as invitation rules, books, journals, which are related to the debate raised, then analyzed by description analysis techniques. Regarding the results obtained in Indonesia's positive law legal protection for workers resulting from acquisitions by companies still relies on the Labor Act, there is no sense of justice for workers when there are terminations due to the acquisition. Termination of employment is resolved by legal action in the form of non-litigation and legal litigation under the Settlement of Industrial Relations Disputes Act. This research is important because the labor law is far from the concept of the Pancasila legal rule in which the Pancasila legal rules always uphold public welfare and social justice in the protection of workers, workers in Indonesia are still underestimated and do not have enough space to protect.]]>
