Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Dinamika Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Halu Oleo Law Review Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly Pena : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jurnal Dedikasi Hukum Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif
Indung Wijayanto
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang Wijayanto, Indung
Pandecta Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk disparitas pemidanaan dalam putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian biasa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pidana dalam tindak pidana pencurian biasa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis. Data primer maupun data sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Responden ditentukan dengan cara puporsive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai tindak pidana yang diancam Pasal 362 KUHP, dimana disparitas itu berupa perbedaan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. dan hakim lebih menyukai penggunaan pidana penjara dibandingkan pidana denda. Adapun faktor penyebab disparitas dapat bersumber dari aturan-aturan hukum pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, besarnya kerugian yang ditimbulkan, dan faktor hakim.  This research aims to know the shape of disparity of criminal law in judge decision of criminal act concerning to usual stealing and the base of judge consideration in judging the crime that arise the crime disparity in crime act of usual stealing. This research is done by criminologic approach. Primary and secondary data were collected by interview, review related literature and documentation. The respondents of this research are determined in purposive method. The results of this research indicates that there is crime disparity in Semarang State Court decision about criminal act that is threatened by Article 362 KUHP, where disparity act as old deviation of prison which is decided. And the judge prefers prison using than fine, also causal factors of disparity derive from rules of crime law, things that put burden and aese the accused, the sum of loss caused, and judge factor.
Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia Wijayanto, Indung
Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4956

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan pidana denda di KUHP dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana denda dalam RUU KUHP di masa datang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP merumuskan denda dengan minimal umum dan khusus. Jika denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan pengganti denda. Lamanya pembayaran denda tidak ditentukan. Pidana denda dalam KUHP dirumuskan secara alternatif dan mandiri. Konsep KUHP merumuskan pidana denda dengan minimal umum, minimal khusus dan maksimal khusus. Denda ditentukan dalam 6 kategori. Jangka waktu pembayaran denda ditentukan berdasar putusan hakim. Sistem perumusan pidana denda dalam Konsep KUHP dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif, sistem alternatif, sistem alternatif-kumulatif, dan sistem mandiri. KUHP merumuskan denda dengan minimal umum dan khusus. Pidana denda dalam KUHP dirumuskan secara alternatif dan mandiri. Konsep KUHP merumuskan pidana denda dengan minimal umum, minimal khusus dan maksimal khusus. Denda ditentukan dalam 6 kategori. Sistem perumusan pidana denda dalam Konsep KUHP dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif, sistem alternatif, sistem alternatif-kumulatif, dan sistem mandiriThe purpose of this research are to knowing criminal policy of a fine on Penal Code in the punihsment system in indonesia and to knowing policy formulation of fines penalty in the Concept of KUHP in the future. Type of research that used is yuridis-normative methode. Data that used in this research is secunder data. The technic to collecting data is literature study. Then, all data are analized qualitatively. This research shows that code penal formulate formulate fine penalty in common minimal and special minimal. If the fine wasn’t payed, it’s replaced with confinement penalty of fine replacement. The duration of fine payment does not defined. Fine penalty is formulated alternaltively and independently. The Concept of Code Penal formulate fine penalty with common minimal, special minimal and special maximum. Fine penalty is defined in 6 category. The duration of fine payment is defined by judge. Formulated system of fine penalty in the Concept can be classified in three groups, they are cumulative system, alternative system, alternative-cumulative system, and independent system. The code penal formulate formulate fine penalty in common minimal and special minimal. Fine penalty is formulated alternaltively and independently. The Concept of Code Penal formulate fine penalty with common minimal, special minimal and special maximum. Fine penalty is defined in 6 category. Formulated system of fine penalty in the Concept can be classified in three groups, they are cumulative system, alternative system, alternative-cumulative system, and independent system.
Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang Wijayanto, Indung
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2387

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk disparitas pemidanaan dalam putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian biasa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pidana dalam tindak pidana pencurian biasa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis. Data primer maupun data sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Responden ditentukan dengan cara puporsive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai tindak pidana yang diancam Pasal 362 KUHP, dimana disparitas itu berupa perbedaan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. dan hakim lebih menyukai penggunaan pidana penjara dibandingkan pidana denda. Adapun faktor penyebab disparitas dapat bersumber dari aturan-aturan hukum pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, besarnya kerugian yang ditimbulkan, dan faktor hakim.  This research aims to know the shape of disparity of criminal law in judge decision of criminal act concerning to usual stealing and the base of judge consideration in judging the crime that arise the crime disparity in crime act of usual stealing. This research is done by criminologic approach. Primary and secondary data were collected by interview, review related literature and documentation. The respondents of this research are determined in purposive method. The results of this research indicates that there is crime disparity in Semarang State Court decision about criminal act that is threatened by Article 362 KUHP, where disparity act as old deviation of prison which is decided. And the judge prefers prison using than fine, also causal factors of disparity derive from rules of crime law, things that put burden and aese the accused, the sum of loss caused, and judge factor.
Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia Wijayanto, Indung
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4956

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan pidana denda di KUHP dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana denda dalam RUU KUHP di masa datang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP merumuskan denda dengan minimal umum dan khusus. Jika denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan pengganti denda. Lamanya pembayaran denda tidak ditentukan. Pidana denda dalam KUHP dirumuskan secara alternatif dan mandiri. Konsep KUHP merumuskan pidana denda dengan minimal umum, minimal khusus dan maksimal khusus. Denda ditentukan dalam 6 kategori. Jangka waktu pembayaran denda ditentukan berdasar putusan hakim. Sistem perumusan pidana denda dalam Konsep KUHP dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif, sistem alternatif, sistem alternatif-kumulatif, dan sistem mandiri. KUHP merumuskan denda dengan minimal umum dan khusus. Pidana denda dalam KUHP dirumuskan secara alternatif dan mandiri. Konsep KUHP merumuskan pidana denda dengan minimal umum, minimal khusus dan maksimal khusus. Denda ditentukan dalam 6 kategori. Sistem perumusan pidana denda dalam Konsep KUHP dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif, sistem alternatif, sistem alternatif-kumulatif, dan sistem mandiriThe purpose of this research are to knowing criminal policy of a fine on Penal Code in the punihsment system in indonesia and to knowing policy formulation of fines penalty in the Concept of KUHP in the future. Type of research that used is yuridis-normative methode. Data that used in this research is secunder data. The technic to collecting data is literature study. Then, all data are analized qualitatively. This research shows that code penal formulate formulate fine penalty in common minimal and special minimal. If the fine wasn’t payed, it’s replaced with confinement penalty of fine replacement. The duration of fine payment does not defined. Fine penalty is formulated alternaltively and independently. The Concept of Code Penal formulate fine penalty with common minimal, special minimal and special maximum. Fine penalty is defined in 6 category. The duration of fine payment is defined by judge. Formulated system of fine penalty in the Concept can be classified in three groups, they are cumulative system, alternative system, alternative-cumulative system, and independent system. The code penal formulate formulate fine penalty in common minimal and special minimal. Fine penalty is formulated alternaltively and independently. The Concept of Code Penal formulate fine penalty with common minimal, special minimal and special maximum. Fine penalty is defined in 6 category. Formulated system of fine penalty in the Concept can be classified in three groups, they are cumulative system, alternative system, alternative-cumulative system, and independent system.
LEGALISASI PRODUK MAKANAN KATERING BOGA NUSANTARA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ASSAIDIYAH 2 KUDUS MASKUR, MUHAMMAD AZIL; WIJAYANTO, INDUNG
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i2.35389

Abstract

SMK Assaidiyyah 2 Kudus salah satu SMK berbasis Pondok Pesantren yang diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah. Siswa diwajibkan tinggal pondok pesantren yang menyatu dengan sekolah secara gratis, semuanya ditanggung pengelola baik biaya sekolahnya maupun biaya makan sehari-hari. Lulusan SMK Assaidiyyah 2 Kudus tidak hanya dibekali teori, akan tetapi juga keterampilan tertentu serta akhlaq yang menjadi bekal dalam kehidupan nyata yaitu bekerja. Ada dua jurusan di SMK ini yaitu tata busana dan tata boga. Siswa jurusan tata boga sekarang ini telah dibekali keterampilan membuat berbagai jenis produk makanan, dan sudah menjual berbagai jenis makanan ke beberapa lapisan masyarakat. Permasalahan yang belum diselesaikan sampai sekarang adalah legalisasi produk-produk makanan tersebut baik Izin PIRT, Merek Dagang, dan Sertifikasi Halal. Melalui pengabdian yang dilakukan dewan guru, pengurus yayasan dan siswa SMK Assaidiyah 2 Kudus telah memahami pentingnya legalisasi produk makanan baik sertifikat produksi pangan industry rumah tangga, sertifikasi halal maupun merek. Guru yang membidangi boga telah sepakat dengan tim pengabdi untuk melakukan sertifikasi. Sampai saat ini dari pendampingan yang dilakukan, kepala sekolah telah mengajukan diri sebagai perserta penyuluhan produk makanan sebagai salah satu syarat mendapatkan izin PIRT.
Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Illegal Logging dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Wijayanto, Indung
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 1 No. 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyaraka
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.481

Abstract

Hutan memiliki fungsi yang penting bagi negara Indonesia bahkan bagi negara-negara lain. Mangingat pentingnya hutan, maka hutan perlu dijaga kelestariannya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan hukum berupa unddang-undang. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirasakan tidak lagi mampu untuk menanggulangi tindak pidana pembalakan liar yang dari tahun ke tahun semakin berkembang, baik dairi segi car maupun bentuknya. Pada tahun 2013, dikelaurkan UU No. 18 Tahun 2013 untuk merespon berbagai perkembangan agar penanggulangan tindak pidana pembalakan liar lebih efektif.
Criminal Law System Against Illegal Logging in Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction Wijayanto, Indung
Law Research Review Quarterly Vol 1 No 2 (2015): L. Research Rev. Q. (May 2015) "Legal Aspects in ASEAN Economic Community Part II
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v1i01.21471

Abstract

Forests have an important function for Indonesia even for other countries. Considering the importance of forests, forests need to be preserved one of them is to provide legal protection in the form of laws. UU no. 41 of 1999 concerning Forestry is no longer felt capable of overcoming the illegal logging crime which has been growing from year to year, both in terms of car and its shape. In 2013, Law No. 18 of 2013 to respond to various developments so that the handling of illegal logging is more effective. Keywords: Illegal Logging, Criminal System
Harmonisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Legal Culture di Indonesia: Penanganan Zina dan Permasalahannya Wijayanto, Indung; Wulandari, Cahya
Halu Oleo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v4i2.14298

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan legal culture dalam penegakan pasal zina beserta permasalahannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Meskipun sudah ada aturan hukum pidana positif yang mengatur terkait tindak pidana zina, namun belum bisa menampung semua permasalahan yang terjadi di Indonesia tentang zina. Aturan terkait zina yang belum bisa tertampung adalah aturan mengenai zina yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan siapa pun. Sehingga guna menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, masyarakat menggunakan hukum adat yang mereka pegang teguh sebagai pedoman dan panduan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, diperlukan suatu pembaharuan dalam hukum pidana guna menampung permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat yang tidak dapat terpenuhi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini.
LEGALISASI PRODUK MAKANAN KATERING BOGA NUSANTARA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ASSAIDIYAH 2 KUDUS MASKUR, MUHAMMAD AZIL; WIJAYANTO, INDUNG
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i2.35389

Abstract

SMK Assaidiyyah 2 Kudus salah satu SMK berbasis Pondok Pesantren yang diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah. Siswa diwajibkan tinggal pondok pesantren yang menyatu dengan sekolah secara gratis, semuanya ditanggung pengelola baik biaya sekolahnya maupun biaya makan sehari-hari. Lulusan SMK Assaidiyyah 2 Kudus tidak hanya dibekali teori, akan tetapi juga keterampilan tertentu serta akhlaq yang menjadi bekal dalam kehidupan nyata yaitu bekerja. Ada dua jurusan di SMK ini yaitu tata busana dan tata boga. Siswa jurusan tata boga sekarang ini telah dibekali keterampilan membuat berbagai jenis produk makanan, dan sudah menjual berbagai jenis makanan ke beberapa lapisan masyarakat. Permasalahan yang belum diselesaikan sampai sekarang adalah legalisasi produk-produk makanan tersebut baik Izin PIRT, Merek Dagang, dan Sertifikasi Halal. Melalui pengabdian yang dilakukan dewan guru, pengurus yayasan dan siswa SMK Assaidiyah 2 Kudus telah memahami pentingnya legalisasi produk makanan baik sertifikat produksi pangan industry rumah tangga, sertifikasi halal maupun merek. Guru yang membidangi boga telah sepakat dengan tim pengabdi untuk melakukan sertifikasi. Sampai saat ini dari pendampingan yang dilakukan, kepala sekolah telah mengajukan diri sebagai perserta penyuluhan produk makanan sebagai salah satu syarat mendapatkan izin PIRT.
GENDER-BASED RESTORATIVE JUSTICE FOR VICTIMS OF VIOELENCE AGAINST WOMEN Cahya Wulandari; Indung Wijayanto
Jurnal Dinamika Hukum Vol 15, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2015.15.1.368

Abstract

Positive law is less oriented towards the protection of victims, especially women. Restorative justice appears to protect and resolve problems with the interests of the victim-oriented. This article discuss the form of legal protection for victims of violence against women, gender-based and describe the form of restorative justice for victims of gender-based violence against women. Positive criminal law does not accommodate both the interests of the victim to determine the crime against him self and to restore his suffering. This is caused due to the dominance of retributive justice in the settlement mind set crime through the criminal law. The restorative justice allows for an active role in the completion of a crime victim who happens also allows the imposition of sanctions that are beneficial to the recovery of the suffering of the victims.Keywords: Victims; Violence against Women; Restorative Justice.
Co-Authors Anis Widyawati Annisa Suci Rosana Ardi Sirajudin Ra’uf Cahya Wulandari Cahya Wulandari Dian Latifiani Diandra Preludio Ramada Loso Loso Muhammad Azil Maskur Rasdi Rasdi Sonny Sapto Aji Wicaksono