Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.609
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Mulyati Pawennei
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Farhan Sulistya; Mulyati Pawennei; Muh Rustam
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i1.1458

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Bone di wilayah hukum Kabupaten Bone, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: (1). Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya alat bukti dan saksi yang cukup di tempat kejadian perkara. (2). Faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukumnya yaitu substansi hukum. The aim of the research is to analyze the enforcement of criminal law against the negligence of motorized vehicle drivers which results in traffic accidents in Bone Regency. This type of research is empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Bone Resort Police in the jurisdiction of Bone Regency is then carried out the quantitative analysis. Research results in the authors get that: (1). Enforcement of criminal law against the negligence of motorized vehicle drivers resulting in traffic accidents in Bone Regency is not running effectively. This is due to the lack of sufficient evidence and witnesses at the crime scene. (2). Factors that influence criminal law enforcement against the negligence of motorized vehicle drivers which result in traffic accidents in Bone Regency, namely; substance, structure, and legal culture. The three factors that have the most influence on law enforcement are legal substance.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KOTA MAKASSAR Yusril Yusril; La Ode Husen; Mulyati Pawennei
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC This research is aimed to determine factors that cause the distribution of traditional liquor in Makassar , and also to understand the steps and preventive efforts taken by the police and pp police in handling crimes of traditional liqior distribution in Makassar. The research method that the author uses is the empirical method, namely with the data in the field as the main source , the results of interviews and observations. Factors that affecting people in Makassar distributing traditional liquor are: Economic Factors , Family Factors and Social environment. Besides, Factors that causing people in Makassar consuming traditional liquor are: Social Environmental Factors , Family Factors , State Task and Leisure . Next, efforts taken by the police officers and pp police in handling the distribution of traditional liquor in Makassar , are: Pre- emtive Efforts, Preventive efforts and Repressive efforts. The suggestion of this research is the need for efforts to control , supervise , circulation of traditional liquor byconducting socialization or coaching to the community about the dangers of consuming liquor. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar dan untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya penanggulangannya oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris yaitu dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber utama , hasil wawancara dan observasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kota Makassar mengedarkan minuman keras tradisional adalah Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial. Faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat di Kota Makassar mengkonsumsi minuman keras tradisional adalah: Faktor Lingkungan Sosial , Faktor Keluarga , Karena TugasNegara dan Sebagai Hiburan . Upaya-Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar , yaitu: Upaya Pre-emtif , Upaya Preventif dan Upaya Represif. Saran penelitian ini adalah perlunya upaya pengendalian ,pengawasan , peredaran minuman keras tradisional dengan cara mengadakan sosialisasi atau pembinaan pada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KOTA MAKASSAR Yusril Yusril; La Ode Husen; Mulyati Pawennei
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research is aimed to determine factors that cause the distribution of traditional liquor in Makassar , and also to understand the steps and preventive efforts taken by the police and pp police in handling crimes of traditional liqior distribution in Makassar. The research method that the author uses is the empirical method, namely with the data in the field as the main source , the results of interviews and observations. Factors that affecting people in Makassar distributing traditional liquor are: Economic Factors , Family Factors and Social environment. Besides, Factors that causing people in Makassar consuming traditional liquor are: Social Environmental Factors , Family Factors , State Task and Leisure . Next, efforts taken by the police officers and pp police in handling the distribution of traditional liquor in Makassar , are: Pre- emtive Efforts , Preventive efforts and Repressive efforts. The suggestion of this research is the need for efforts to control , supervise , circulation of traditional liquor by conducting socialization or coaching to the community about the dangers of consuming liquor . Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar dan untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya penanggulangannya oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris yaitu dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber utama , hasil wawancara dan observasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kota Makassar mengedarkan minuman keras tradisional adalah: Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial. Faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat di Kota Makassar mengkonsumsi minuman keras tradisional adalah: Faktor Lingkungan Sosial , Faktor Keluarga , Karena Tugas Negara dan Sebagai Hiburan . Upaya-Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar , yaitu: Upaya Pre-emtif , Upaya Preventif dan Upaya Represif. Saran penelitian ini adalah perlunya upaya pengendalian , pengawasan , peredaran minuman keras tradisional dengan cara mengadakan sosialisasi atau pembinaan pada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras .
Perlindungan Hukum Kepada Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verawaty Verawaty; Mulyati Pawennei; Askari Razak
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, kurang berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya seluruh pemberian hak kepada korban. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual adalah struktur hukum. The research objective is to analyze the legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police Department. This type of research is normative empirical. The author's research results found that: 1). Legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police Department is not working optimally. This is because all rights given to victims have not been fulfilled. 2). Factors that influence legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police, namely; substance, structure and legal culture. Of these three factors, the most influential on the implementation of legal protection for victims of criminal acts of sexual violence is the legal structure.
Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Refniayu Dwiasty; Mulyati Pawennei; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum terhadap Perlindungan Justice Collaborator dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan terhadap Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada hanya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang benar-benar mengatur perlindungan terhadap Justice Collaborator atau pelaku yang bekerjasama (dalam Tindak Pidana Korupsi) secara eksplisit. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama yaitu: Faktor kesediaan mengungkap kejahatan, faktor kualitas kesaksian yang diberikan, dan faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Diantara faktor-faktor tersebut, yang paling berpengaruh adalah faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Hal ini disebabkan Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama seringkali mengubah-ubah kesaksiannya ditingkat persidangan dan oleh hakim hal itu dinilai sebagai suatu kesaksian yang tidak konsisten (inkonsistensi). The research objective is to analyze the legal arrangements for Justice Collaborator Protection in Corruption Crime Cases. This type of research is normative. The author's research results found that: 1). Protection for Justice Collaborators or witness perpetrators who cooperate in laws and regulations in Indonesia, from several existing laws and regulations, only Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law no. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims which regulates the protection of Justice Collaborators or perpetrators who collaborate (in Corruption Crimes) explicitly. 2). Factors that influence the protection of Justice Collaborators or cooperating witnesses are The willingness to reveal the crime, the quality of the testimony given, and the consistency of the testimony given. Among these factors, the most influential is the consistency of the testimony that has been given. This is because Justice Collaborators or perpetrator witnesses who collaborate often change their testimony at trial level and the judge considers this to be inconsistent testimony (inconsistency).
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Melalui Media Sosial Bambang Supriyono; Mulyati Pawennei; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Media Sosial; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis delik penghinaan terhadap presiden membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Metode penelitian adalah tipe penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Media Sosial ialah bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, maka seluruh kebijakan yang diambil itu untuk tujuan rakyat, jadi ketika ada kebijakan yang diambil dan tidak sesuai dengan kepentingan umum, rakyat yang melakukan kritik, koreksi ataupun hinaan atas kebijakan yang tidak tepat bukan dilakukan penghukuman tapi sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil karena Presiden dan/atau Wakil Presiden. (2) Delik penghinaan terhadap presiden membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara ialah tidak boleh kembali menghidupkan delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden karena dianggap bertentangan dengan Hak Konstitusional warga negara dan DPR dan Pemerintah telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menjadi dasar UU. The research objective is to analyze the criminal law policies regarding criminal acts of insulting the president on social media; (2) To find out and analyze the offence of insulting the president limiting freedom of expression as a constitutional right of every citizen. The research method is a Normative legal research type. The results of this research show that: (1) The criminal law policy regarding the criminal act of insulting the president on social media is that the President and/or Vice President are public officials elected by the people, then all policies taken are for the people's purposes, so when there is a policy which is taken and is not by the public interest, people who criticize, correct or insult policies that are inappropriate should not be punished but should evaluate the policies taken by the President and/or Vice President. (2) The offence of insulting the President limits freedom of expression as a constitutional right of every citizen, namely that the offence of insulting the President and/or Vice President cannot be repeated because it is considered to be contrary to the Constitutional Rights of citizens and the DPR and the Government has ignored Constitutional Court Decision Number 013- 022/PUU-IV/2006 which is the basis of the law.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Asnu Fayakun Arohmi; Mulyati Pawennei; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone. 2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bone. Kemudian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan kuesioner untuk data primer dan menelaah dokumen dan buku yang relevan mengenai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone sudah berjalan baik namun dari penelitian yang dilakukan oleh penulis masih terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual pada kasus persetubuhan terhadap anak, serta ditemukan beberapa kendala dalam penegakan hukumnya. 2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual diantaranya faktor eksternal dan faktor internal. The research objective is to analyze legal protection for children as victims of sexual violence in Bone Regency. 2. To find out the factors that influence legal protection for children as victims of sexual violence in Bone Regency. This research uses empirical legal research and was conducted in the jurisdiction of Bone Regency. Then the data needed in this research is primary data and secondary data using data collection techniques through interviews and questionnaires for primary data and reviewing relevant documents and books regarding secondary data. The results of this research show that: 1. Forms of legal protection for children as victims of sexual violence in Bone Regency have been going well, but from research conducted by the author there is still an increase in cases of sexual violence in cases of sexual violence against children, and several obstacles have been found in law enforcement. 2. several factors influence legal protection for children as victims of sexual violence, including external factors and internal factors.
Co-Authors A. Istiqlal Assaad Aditya Yudi Taurisanto Andi Riski Mujahidah Masdi Andi Risma Andi Risma Anzar Makkuasa Askari Razak Asnu Fayakun Arohmi Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Bambang Supriyono Cikita Fatika Sari Hidayat Diana Amir Farhan Sulistya Firman Hidayat Pinim Fitrah Andriyani Hardianto Djanggih Hasbuddin Khalid Ilham Abbas Kurnia Kurnia La Ode Husen Laila Safira Febriani M. Kamal Hidjaz M. Yusuf Rahman Muh Gazali Yusuf Muh Iqlal Saifullah Muh Rustam Nur Aisya Fatma Nurul Fadila Anugrah Refniayu Dwiasty Reski Anisari Rian Ananda Jultika Salle Salle Salmawati Salmawati Sri Lestari Poernomo St Nurdaliah St Nurdaliah Sukria Indah Lestari Syarif Hidayat Verawaty Verawaty Yusnani Besse Yusril Yusril