p-Index From 2019 - 2024
9.243
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Bestuur Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Media Hukum WARTA Jurnal Penelitian Humaniora Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurisprudence MILLATI: Journal of Islamic Studies and Humanities Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Varia Justicia SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Awang Long Law Review Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Jurnal Hukum Volkgeist TSAQAFAH Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Indonesian Journal of Criminal Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum UNTAG Law Review IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) SASI Walisongo Law Review (Walrev) Madani : Indonesian Journal of Civil Society LEGAL BRIEF Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Journal of Indonesian Law (JIL) Journal of Transcendental Law JHCLS Jurnal Abdimas Bina Bangsa Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Lex Publica Journal of Global Pharma Technology
Claim Missing Document
Check
Articles

The Institutionalization of Community Mediation for Resolving Merarik Marriage Disputes in Sasak Community Syahrial Haq, Hilman; Nasri, Nasri; Dimyati, Khudzaifah; Absori, Absori
Jurnal Media Hukum Vol 26, No 1, June 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.20190118

Abstract

Mediation is applicable for various disputes within the society, including family dispute. Such a method is commonly referred to as community mediation. This paper discusses the application of community mediation for resolving merarik marriage dispute in Sasak Community, Lombok. This socio-legal research conducted through both library-based study and field work. Interview and non-participatory observation have been conducted in several locations including Sesait Village, Mambalan Village and Rambitan Village. It is found that community mediation should be institutionalized in order to improve its effectiveness. The institutionalization of community mediation can be made by integrating it into the national justice system. It is expected that community mediation can be an alternative mechanism to the court system especially in handling merarik marriage disputes.
Incorporating Psychological Approach in Nurturing the Inmates: Solution for Better Correctional System Rohayu H, Rina; Absori, Absori; Surbakti, Natangsa
Jurnal Media Hukum Volume 27, Number 1, June 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.20200139

Abstract

Correctional facility has duty and strategic function in implementing the imprisonment and nurturing the inmates. The existing regulations are unble to solve the problems within the correctional system. The purpose of this study is to find out better solution with regard to the nurturing process of the inmates. This study employs doctrinal or normative approach. It is found that many inmates involve in criminal activities during the nurturing process. Furthermore, the inmates often become recidivists either by repeating the previous crime or conducting the new one. These facts show that the application of the existing regulations fail to change the inmates’ behavior. Self-conscience of the inmates is a determinant factor and therefore, psychological approach needs to be incorporated in the nurturing process. This can be done especially by providing psychotherapy for the inmates
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN STUDI KESADARAN HUKUM PEREDARAN DAGING SAPI DI BOYOLALI Setiyawan, Wahyudi; Absori, Absori; Wardiono, Kelik
Jurnal Penelitian Humaniora Vol 21, No 2: Agustus 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/humaniora.v21i2.10747

Abstract

The research aimed to describe the public legal awareness about meat distribution and legal protection for the beef consumers through law enforcement efforts at Boyolali District based on a qualitative non-doctrinal approach. Therefore, this focused more on primary data collected by interviews and observations and supported by secondary data collected by library research. The data then were processed for further qualitative analysis. Based on the results of the study it was found that legal protection related to the distribution of healthy and safe meat did not run well as this was influenced by the community legal, namely the knowledge and understanding of law, although it had been supported by good legal attitudes and behavioral factors.
Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta Absori, Absori; Harun, Harun; Ikbal, Moh
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.11696

Abstract

Abstrak Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah pada pelayanan kesehatan  yang berbasis keadilan sosial bagi penerima bantuan iuran di kota Yogyakarta. sebagaimana diamanatkan pada peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, serta peraturan Walikota Yogyakarta nomor 69 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan daerah.  Metodologis : Jenis penelitian yang digunakana adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di tengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action  pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Temuan : Hasil penelitian ini adalah bahwa untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang paripurna dari sudut pandang hukum administrasi perlu kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah pusat yaitu dengan lahirnya peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dan hal tersebut terwujud juga dalam  peraturan walikota yogyakarta, nomor 69 tahun 2018 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah. Dengan adanya peraturan tersebut maka seluruh penerima bantuan iuran yang berada diwilayah kota yogyakarta dapat merasakan pelayanan kesehatan yang baik serta merata. Kegunaan : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah agar dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dapat mengedepankan nilai yang berbasis keadilan sosial bagi penerima bantun iuran sehingga tercipta pelayanan kesehatan yang merata. Bagi penerima bantuan iuran fakir miskin dan orang tidak mampu, agar bisa merasakan pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Kebaruan/Orisinalitas : beberapa penelitian yang membahas tentang kebijakan hukum pemerintah pada pelayanan kesehatan, masih banyak kekurangan dan juga tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang mana hampir tiap tahunnya pemerintah mengeluarkan perpres tentang jaminan kesehatan. maka penelitian ini lebih terbaru, dan mengarah langsung pada peraturan presiden nomor 82 tahun 2018, dan juga setingkat dibawahnya peraturan walikota yogyakarta nomor 69 tahun 2018 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah, yang menjadi fokus pada penelitian ini. Kata Kunci, Kebijakan Pemerintah, Pelayanan Kesehatan, Penerima Bantuan Iuran
Psychic Shackles Violence in Women and Children in the District Grobogan Kurnianingsih, Marisa; Absori, Absori; Sakti, Johan Cahya Kusuma
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 3, No 1 (2021): In Press
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2021.3.1.8438

Abstract

All forms of violence against women and children in the household are violations of human rights and crimes against human dignity as well as forms of discrimination that must be abolished. However, the psychological violence that occurs in the community, which as of this writing is in Grobogan Regency, is still difficult to find the exact number and is hampered in the process of proving it. The method used in this research is sociological juridical. This paper aims to determine the regulation of psychological violence itself that has been applied in Indonesia and then to describe the legal culture of the community against the occurrence of psychological violence. Basically, the concept of psychological violence is commonly found in the law on the elimination of domestic violence and the law on child protection. It is society habits if there is a psychic occurrence are still in doubt and consider the problem to be a private family problem, even if it is considered a light and embarrassing thing to be disclosed as a form of violence.[]Segala bentuk dari kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang seharusnya dihapuskan. Namun kekerasan psikis yang terjadi di masyarakat yang pada tulisan ini di Kabupaten Grobogan, masih sulit ditemukan jumlah pastinya serta terganjal pada proses pembuktiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dari kekerasan psikis itu sendiri yang telah berlaku di Indonesia kemudian  mendiskripsikan budaya hokum masyarakat terhadap terjadinya kekerasan psikis. Pada dasarnya konsepsi kekerasan psikis bias ditemukan didalam undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang perlindungan anak. Kebiasaan masyarakat jika terjadinya   psikis masih ragu dan menganggap masalah tersebut masih merupakan masalah privat keluarga bahkan dianggap hal yang ringan dan memalukan untuk diungkap sebagai bentuk kekerasan.
Black swan theory: legal policy of the Indonesian national healthcare Arief Budiono; Absori Absori; Ayesha Hendriana Ngestiningrum; Elya Kusuma Dewi; Nunik Nurhayati; Rina Arum Prastyanti; Alisa Ibrahim
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 30 No. 1 (2022): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v30i1.16867

Abstract

The Indonesian National Health Service (NHS) is part of Indonesia’s national social security system. Its implementation is full of problems, such as the rejection of patients, the NHS payment which is lower than the real health cost, sanctions, fines, etc. The Indonesian National Social Security System, especially the NHS services, was established by the state to give social protection to its citizens. The Black Swan Theory is based on the presumption that all swans are white, thus in this case, the Indonesian NHS is truly a program aimed to give social security in the health sector, just as the general conditions of social securities applied in other countries. This research studies this theory to explore the paradoxes which happen in the Indonesian NHS to find the black swan. In this case, the black swan is a paradoxical symbol regarding the regulations and the problems of the Indonesian NHS. This research uses the juridical-doctrinal or the normative method and is descriptive research with a qualitative approach. Based on the Black Swan theory, this research tries to find paradoxical, extreme, and unpredictable discrepancies in the Indonesian NHS. It is found that the Indonesian NHS is a black swan or unpredicted according to black swan theory. The objectives, practices, and regulations of this NHS are truly different from the NHS which is supposed to be given to the Indonesians. It transfers the government’s burden in establishing the health service and the rights of the citizens to the citizens, coupled with the threat of sanctions which is unknown in NHS. The applied Indonesian NHS has an extensive impact on hundreds of millions of Indonesian citizens.
The Transcendental Paradigm Of The Development Of Legal Law Absori Absori; Sigit Sapto Nugroho
Journal of Transcendental Law Volume 1, No 1, 2019
Publisher : Law Doctoral Program Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v1i1.8786

Abstract

Purpose of the study: This article aims to formulate (1) epistemology jurisprudence has the positivistic level, (2) jurisprudence epistemology has transcendental paradigm, and (3) epistemology of the development of prophetic jurisprudence. Methodology: This research uses library research by conducting research and data analysis and then they use it using knowledge, especially jurisprudence with transcendental values. Main Findings: The base of epistemological positivistic jurisprudence that is objective, empirical and rational which are supported by systematic, procedural and formal models result in its development has lost essential elements, namely spiritual values, so that modern society has a crisis in defining the meaning of life in the world. Applications of this study: The base of transcendental legal science understands people and their life in an intact form (holistic), not merely material nature but also their souls. The development of the prophetic law is intended as a guidance for human life to achieve happiness in the world and in the hereafter, because the prophetic law can not be fragmented between the physical body (formal) and transcendental values. Novelty/Originality of this study: The paradigm of the transcendental epistemology of legal science emphasizes in the integration approaches between sciences and values in various views
Law Enforcement of Fisheries Crime in North Maluku Province through Transcendental Paradigm Muhammad Amin Hanafi; Absori Absori; Khudzaifah Dimyati; Ajid Abdul Syawal; Arief Budiono
Journal of Transcendental Law Volume 2, No 1, 2020
Publisher : Law Doctoral Program Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v2i1.11368

Abstract

Objective: This article aims to discuss the enforcement of customary law in North Maluku, the deliberation value in the BMA Sultanate of Ternate, and the implementation of customary criminal sanctions by the Badan Musyawarah Adat.Methodology: The methodology used in this study was legal research conducted in a non-doctrinal qualitative approach. In this study, the law is not only conceptualized as all the principles and rules that regulate human life in society but also includes institutions and processes that actualize the validity of these rules in society.Findings: Law enforcement of fisheries crimes is based on the provisions of Indonesian Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries. Criminal provisions are regulated by Articles 84 to 104. One of them is about sinking the ship used to commit fishing crimes. Sanctions given to the fish theft (illegal fishing) perpetrators in territorial waters that have been determined by the local customary head are 1) warning; (2) monetary charges according to the agreement of the local customary community; and (3) boat (pajeko in Ternate) or motorboat seized by the sultanate to be used by the community through profit sharing.Utility: Customary Institute of Ternate Sultanate in 2018 has decided on three cases in the Kao bay area concerning fish catching. Besides the traditional law enforcement that is implemented by the Sultanate, North Maluku recognizes Sasi Customs (Adat Sasi), which is regulation of tradition that limits people for catching fish or taking other sources in a certain type and particular period. Thus, the ecological balance is still maintained.Novelty/Originality: The concept of transcendental law enforcement is substantially in line with the values in the Segulaha tradition that has been applied for a long time in North Maluku. In Segulaha customary law, there is a traditional element in a person who has the same soul with transcendental values by positioning revelation as the source of the law. Keywords: Law Enforcement, Fisheries Crimes, Transcendental Approach
Law Enforcement to Transcendental Based of Paramedic Doctoroid Practices in Health Service Siti Soekiswati; Absori Absori
Journal of Transcendental Law Volume 1, No 1, 2019
Publisher : Law Doctoral Program Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v1i1.8696

Abstract

Purpose of the study: This article aims to discuss the paramedic doctoroid practices in primary health care in Community Health Center conducted by paramedic doctors.Methodology: This research is socio-legal research; research on law application, viewing law acting as law in action, which involves the interrelation between law and social institutions.Main Findings: Delegation of duty policies under the roof of paramedic doctoroid practices in health services in Community Health Center. This research is a socio-legal aimed at uncovering the phenomenon of paramedic doctoroid practices.Applications of the study: The current study provides criticism for the government in creating inconsistent policies, poor supervision, and law enforcement behind doctoroid practice persistence.Novelty/Originality of the study: the concept of law enforcement is based on the philosophy of the first principle of Pancasila as the Indonesian ideology, transcendental-based law enforcement.
The formulation of welfare state: the perspective of Maqāṣid al-Sharī‘ah Elviandari Elviandari; Farkhani Farkhani; Khudzaifah Dimyati; Absori Absori
Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol 8, No 1 (2018): Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies
Publisher : IAIN Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijims.v8i1.117-146

Abstract

This paper examines empirical facts of market failure and government failure toimprove people’s welfare; capitalism and neo-liberalism do not provide a spacefor states to implement policies for social justice. With regard to the failure of thewelfare state to bring the citizen to fair welfare, this paper offers the formulationof a welfare state based on Maqas}id Al-Shari‘ah. This study employs Maqas}id Al-Shari‘ah developed by Imam Al-Juwaini, Izzu al-Din bin ‘Abd al-Salam, AbuIshaq al-Shatibi and Al-Tahir Ibn ‘Ashur as the methodological framework.It formulates welfare state of maqas}id al-shari‘ah, which is built through thefulfillment of the three levels of individual needs (citizens) (al-D}aruriyah, alhajiyyah and al-tahsiniyah; primary, secondary and suplementary rights), publicneeds (equal distribution; al-hajah al-‘ammah), protection or assurance (alismah),and law enforcement (al-fit}rah (order), equality (al-musawah), freedom(al-h}urriyah), magnanimity (al-samh}ah)). The morality-spirituality-religiosity andtranscendence principles develop the formulation. The maqas}id al-shari‘ahshould be the “soul” of every policies and rules or laws. The development ofthe formulation of welfare state based on Maqas}id al-Shari‘ah will build Islamicman/religious man (citizen), who is prosperous spiritually and materially.Artikel ini mengkaji kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar(market failure) dan kegagalan negara (government failure) dalam meningkatkankesejahteraan rakyat, kapitalisme dan neo-liberalisme tidak memberikantempat bagi negara untuk melakukan kebijakan demi keadilansosial. Berdasarkan kegagalan negara kesejahteraan menghantarkanwarga negara menuju kesejahteraan yang berkeadilan maka tulisan inimenawarkan formulasi negara kesejahteraaan berdasarkan Maqas}id al-Shari‘ah. Kajian ini mempergunakan Maqas}id al-Shari‘ah sebagai kerangkametodologis yang dikembang oleh Imam Al-Juwaini, Izzu al-Din bin‘Abd al-Salam, Abu Ishaq al-Shatibi dan Al-Tahir Ibn ‘Ashur. Kajian inimemformulasikan negara kesejahteraan berdasarkan maqas}id al-shari‘ahyang dibangun melalui pemenuhan kebutuhan individu (warga negara)berdasarkan tingkatannya; al-D{aruriyah, al-h}ajiyyah dan al-tah}siniyah (hakprimer, sekunder dan suplementer), kebutuhan publik, (al-h}ujah al-‘as}mmah) terealisasi pendistribusian yang merata, adanya proteksi atau jaminan(al-is}mah) dan tegaknya hukum melalui, al-firah (ketertiban), equality(al-musawah) kesetaraan, freedom (al-h}uriyah) kebebesan, magnanimity (alsamh}ah) toleransi. Formulasi tersebut dibangun dengan landasan moral-spritual - religius dan transendental. Menjadikannya “roh” pada setiapkebutuhan dalam membuat kebijakan, peraturan-peraturan atau perundang-undangan. Dengan terwujdnya formulasi negara kesejahteraaanberdasarkan Maqas}id al-Shari‘ah akan melahirkan islamic man/manusiareligius/karakter (warga negara) yang beriman atau pribadi yang memilikikarakter, sejahtera secara batin (spritual) dan lahir (material).
Co-Authors Afiful Ikhwan Agatha Jumiati Aida Dewi Aidul Fitriciada Azhari Ajid Abdul Syawal Akhmad Muslih Alisa Ibrahim Andria Luhur Prakoso Andriadin Andriadin Anis Khairiyah Arief Budiman Arief Budiono Dewi Kusuma Diarti Diana Fitriana Dianto Dianto Didik Irawansah Dinil Abrar Sulthani Elviandari Elviandari Elviandri, Elviandri Elya Kusuma Dewi Esmara Sugeng Etyn Ariyani Susilowati Fahmi Fairuzzaman Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Fatkhul Muin Fitrah Hamdani Fitriani Nur Damayanti Fitriani Nur Damayanti Gamal Abdul Nasir Genta Arya Mohammad Hanafi, Muhammad Amin Hangabei, Sinung Mufti Haq, Hilman Syahrial Hari Sutra Disemadi Harun Harun Harun Harun Harun Harun Harun Harun Harun Harun Heni Saputri Ikbal, Moh Iksan Iksan Izziyana, Wafda Vivid Jelang Ramadhan Johan Cahya Kusuma Sakti Kelik Wardiono Khudzaifah Dimyati Khudzaifah Dimyati Khuzaefah Dimyati M. Mu’inudinillah Basri Marisa Kurnianingsih Moh Ikbal Moh. Indra Bangsawan Muh Zuhri Muhamad Latif Muhammad Amin Hanafi Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad Taadi Samsuri Mukhlishin Mukhlishin Munir, Usman Mustofa Fahmi Nasri Nasri Nasri Nasri, Nasri Natangsa Subakti Natangsa Surbakti Ngestiningrum, Ayesha Hendriana Nugroho, Sigit Sapto Nurhayati, Nunik Nurjannah S Peggy Dian Septi Nur Angraini Rahmatullah Ayu Hasmiati Ridwan Rika Maya Rina Arum Prastyanti Rina Rohayu. H Rizka Rizka Rizka Rohayu H, Rina Rohayu, Rina Romi Saputra Said Saidakhrarovich Gulyamov Sakti, Johan Cahya Kusuma Sarip Sarip Satriyo Rahman Nur Pambudi Setiyawan, Wahyudi Sigit Sapto Nugroho Silaas Oghenemaro Emovwodo Siti Hasanah Siti Soekiswati Siti Syahida Nurani Sri Rejeki Sugeng Wibowo Syaifuddin Zuhdi Syaifuddin Zuhdi Syawal, Ajid Abdul Syifa Rana Tsary Tomás Mateo Ramon Trisno Raharjo Ucuk Agiyanto Vanka Lyandova Wafda Vivid Izziyana Wahyudi Setiyawan Wardah Yuspin Wardah Yuspin Widayati Widayati Widayati, Widayati Widihartati S Widihartati Setiasih Yogi Prasetyo Yogi Prasetyo Yogi Prasetyo Yulianingrum, Aullia Vivi