Garuda - Garba Rujukan Digital

STATUS INKONSTITUSIONAL BERSYARAT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MENURUT MAHKAMAH KONSTIUSI: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Arifuddin Muda Harahap; Fauziyah Nur Fadillah; Rya Sayekti; Faullian Bagus Putra; Annisa Iswari Harahap
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14320

Inkonstitusional adalah suatu putusan untuk pasal yang dimohonkan diuji pada saat putusan dibacakan. Pada intinya inkonstitusional bertentangan atau melanggar dan tidak memenuhi syarat, dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena Mahkamah Konstitusi ingin menghindari kepastian hukum. Tujuan penelitian: untuk mengkaji dan menjelaskan apa penyebab dinyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-undang cipta kerja menurut Mahkamah Konstitusi, serta untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana status inkonstitusional bersyarat menurut Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian: menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan: pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Noor 91/PUU-XVIII/2020, mengabulkan permohonan uji formil dengan tenggat waktu 2 tahun sampai 2023. Jika dalam dua tahun tidak ada perbaikan maka untuk status inkonstitusional bersyarat akan menjadi permanen, dan kembali ke aturan yang lama. Kata Kunci: Status Inkonstitusional, Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK DIBAYAR PESANGONNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 148/PDT.SUS-PHI/2020/PN.PLG): Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Arifuddin Muda Harahap; Kahyun Irgi Ramadhan; Swity Milen; Ramadhan Anshory; M. Jahid Attamamy Harahap
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14322

Pemutusan hubungan kerja adalah hak yang sangat dihindari oleh para pekerja karena dapat membuatnya kehilangan penghasilannya begitu pula kepada perusahaan karena ada kewajiban perusahaan untuk membayarkan pesangon kepada pekerja yang diberhentikan. pengusaha tidak boleh memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya dalam beberapa kondisi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 153 perpu no. 2 Tahun 2022 dan dapat memutuskan hubungan kerja dalam kondisi perusahaan yang disebutkan dalam pasal 154 A perpu no. 2 Tahun 2022 untuk melakukan pemutusan hubungan tersebut, perusahaan harus melakukannya dengan mekanisme dan prosedur yang jelas serta tidak secara sepihak. PHK harus dilakukan dengan memberi tahukan rencana kepada pekerja/buruh, dan jika terjadi penolakan kedua belah pihak melakukan perundingan Bipartit. Kata Kunci: Pesangon, PHK

STATUS INKONSTITUSIONAL BERSYARAT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MENURUT MAHKAMAH KONSTIUSI Arifuddin Muda Harahap; Fauziyah Nur Fadillah; Rya Sayekti; Faullian Bagus Putra; Annisa Iswari Harahap
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14320

Inkonstitusional adalah suatu putusan untuk pasal yang dimohonkan diuji pada saat putusan dibacakan. Pada intinya inkonstitusional bertentangan atau melanggar dan tidak memenuhi syarat, dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena Mahkamah Konstitusi ingin menghindari kepastian hukum. Tujuan penelitian: untuk mengkaji dan menjelaskan apa penyebab dinyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-undang cipta kerja menurut Mahkamah Konstitusi, serta untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana status inkonstitusional bersyarat menurut Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian: menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan: pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Noor 91/PUU-XVIII/2020, mengabulkan permohonan uji formil dengan tenggat waktu 2 tahun sampai 2023. Jika dalam dua tahun tidak ada perbaikan maka untuk status inkonstitusional bersyarat akan menjadi permanen, dan kembali ke aturan yang lama. Kata Kunci: Status Inkonstitusional, Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK DIBAYAR PESANGONNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 148/PDT.SUS-PHI/2020/PN.PLG) Arifuddin Muda Harahap; Kahyun Irgi Ramadhan; Swity Milen; Ramadhan Anshory; M. Jahid Attamamy Harahap
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14322

Pemutusan hubungan kerja adalah hak yang sangat dihindari oleh para pekerja karena dapat membuatnya kehilangan penghasilannya begitu pula kepada perusahaan karena ada kewajiban perusahaan untuk membayarkan pesangon kepada pekerja yang diberhentikan. pengusaha tidak boleh memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya dalam beberapa kondisi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 153 perpu no. 2 Tahun 2022 dan dapat memutuskan hubungan kerja dalam kondisi perusahaan yang disebutkan dalam pasal 154 A perpu no. 2 Tahun 2022 untuk melakukan pemutusan hubungan tersebut, perusahaan harus melakukannya dengan mekanisme dan prosedur yang jelas serta tidak secara sepihak. PHK harus dilakukan dengan memberi tahukan rencana kepada pekerja/buruh, dan jika terjadi penolakan kedua belah pihak melakukan perundingan Bipartit. Kata Kunci: Pesangon, PHK

Penyalahgunaan KTP Masyarakat untuk Pinjaman Dana Pnm Mekaar Perspektif Sadd Adz-Zariâ€™ah Di Kota Tanjungbalai Akhir Nazli Khatami; Arifuddin Muda Harahap
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 7, No 01 (2023): Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ad.v7i01.5221

Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif dan data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karna sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Banyaknya terjadi permasalahan penyalahgunaan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi di Lingkungan VII Kelurahan Semula jadi kota Tanjungbalai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pinjaman dana di PNM Mekaar Kota Tanjungbalai, dan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan PNM Mekaar agar tidak terjadi fraud (kecurangan) perspektif Sadd Adz-zariâ€™ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, dan literatur yang ada. Hasil penelitian dapat terlihat adanya kelemahan system, kurangnya pengawasan PNM Mekaar dalam menyeleksi nasabah yang ingin meminjam dana, sehingga terjadi pemalsuan data pribadi berupa ktp yang disalahgunakan oleh marketing PNM Mekaar untuk kepentingan pribadinya dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut.

Analisis Yuridis PERPPU Cipta Kerja No.2 Tahun 2022 Besaran Pesangon Pasca PHK Arifuddin Muda Harahap; Adella Iragil Sofianti; Cindy Aryanti; Diva Ariza Kesuma; Fauzi Masfa Rizky,; Ibnu Fauzi Bangun; M.Fikri Haekal; M. Rafly; Safira Prima Indira
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 1 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i1.3344

One of the problems for workers in Indonesia is termination of employment (PHK) between workers and employers, in 2020 the government issued Law No. 11 of 2020 concerning work copyright or the omnibus law getting pros and cons from society, of course there are also many people disagree about this work copyright law. Then in 2022 the Government has also officially promulgated Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation which in outline has revised this omnibus law, at least covering 11 sections that have regulated strategic policies, including one of them related employment. This research wants to discuss the comparison of severance pay for employees who have been laid off according to Law no. 2 of 2022 regarding the copyright of this work. The method used in conducting research in this scientific journal is the normative legal method.In Law no. 2 of 2022 regarding this work copyright, workers whose contracts are terminated with less than a year's work period will receive severance pay of 1 month's wages. Those whose duration of work is more than a year, but when it is less than two years will receive 2 months' wages and so on. In addition to severance pay, this Law also regulates the provision of reward money for years of service for employees who have been laid off for working for 3 years or more but less than 6 years, 2 months of wages, at working period of 6 years or more but less than 9 years, 3 months wages and so on. Keywords: employment, layoffs, severance pay

Perlindungan Hukum terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) Arifuddin Muda Harahap; Dimas Ari Syahputra; Dini Rizki Marshanda; Fhitrysya Hariyanti; M. Akbar Hanafi Lubis; Rahmad Daffa
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 23, No 2 (2023): Juli
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3465

This study aims to find out how legal protection is for couriers in online buying and selling activities, especially in the COD payment system, and to find out the legal protection that can be given to couriers who get strict action from buyers because of non-conformance of ordered goods especially legal protection for couriers against buyers who default and refuse the goods they ordered. The method used in this study is a normative juridical method by examining library materials or secondary data sources, namely laws and regulations, books, and legal studies. Based on these methods, the research was conducted using a statutory approach and a case approach. The results of the study show that the courier's duties in the online shopping COD system are as a deposit recipient, as a person who replaces the goods delivery service company in carrying out the power of attorney from the seller, and as a recipient of payment from the buyer. The legal protection that can be given to couriers in the online shopping COD system is to guarantee that the courier is not responsible for non-conformance or damage to goods that are not caused by his mistakes or negligence.

Penyalahgunaan KTP Masyarakat untuk Pinjaman Dana Pnm Mekaar Perspektif Sadd Adz-Zariâ€™ah Di Kota Tanjungbalai Akhir Nazli Khatami; Arifuddin Muda Harahap
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 7 No. 01 (2023): Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ad.v7i01.5221

Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif dan data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karna sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Banyaknya terjadi permasalahan penyalahgunaan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi di Lingkungan VII Kelurahan Semula jadi kota Tanjungbalai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pinjaman dana di PNM Mekaar Kota Tanjungbalai, dan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan PNM Mekaar agar tidak terjadi fraud (kecurangan) perspektif Sadd Adz-zariâ€™ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, dan literatur yang ada. Hasil penelitian dapat terlihat adanya kelemahan system, kurangnya pengawasan PNM Mekaar dalam menyeleksi nasabah yang ingin meminjam dana, sehingga terjadi pemalsuan data pribadi berupa ktp yang disalahgunakan oleh marketing PNM Mekaar untuk kepentingan pribadinya dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut.

Application of the Simple, Fast and Light Cost Principles in the Determination of Time for Case Settlement in the Religious Court / Syar’iyah Court in Perspective of Maqashid Syari’ah Dangas Siregar; Pagar Pagar; Arifuddin Muda Harahap
JURNAL AKTA Vol 10, No 4 (2023): December 2023
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v10i2.34031

Courts under the Supreme Court of the Republic of Indonesia are always in the spotlight of the public and the media both about their performance and about the weaknesses and shortcomings in these institutions as judicial institutions that carry out the mandate of the provisions of the law. the determination of the time period for case settlement in various courts including the Religious Courts and the Syar’iyah Court quickly as mandated by the provisions of the Law which regulates that judicial procedures must be based on the principles of simple, fast and light costs. In reality, in judicial proceedings that take place in the Religious Courts and in the Syar’iyah Court, not always the principles of simplicity, speed and low cost can be applied. Often there are cases whose resolution takes a protracted time so that the litigants themselves certainly feel tired of undergoing all the existing judicial processes. When viewed from the point of view of Islamic law, a decision / law that is born by humans must actually be in line with the intent and purpose of the Islamic law itself or known as Maqashid al-Syari’ah. In this study using the type of library research (library research), the object of this research is a court decision, the nature of this research is Descriptive-analytic and Qualitative Data Analysis. The results of the study concluded that from the point of view of Maqashid al-Syari’ah, the application of the principles of simple, fast and light costs in case settlement in the Religious Courts and the Syar’iyah Court is classified as the application of Maqashid at the hajiyyah level, namely to provide convenience for justice seekers in obtaining access to justice as fair as possible.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search