Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Novum : Jurnal Hukum Yustisia Jurnal Abadimas Adi Buana Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Pendidikan Multikultural Jurnal Poros Hukum Padjadjaran COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Justice Voice Jurnal Hukum dan Pembangunan
Bachrul Amiq
Universitas Negeri Surabaya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENYIDIKAN BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA Pasaribu, Francisco Lundu Hesekhel; Marwiyah, Siti; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i03.1509

Abstract

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi Restorative Justice yang berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “Stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions). Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana kedudukan restorative justice dalam perkara narkotika di Indonesia? dan Bagaimana keadilan restoratif pada tingkat penyidikan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan Hasil penelitian Keadilan restoratif pada tingkat penyidikan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika bahwa penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan yaitu: tersangka adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment, tersangka belum pernah dihukum dan tersangka bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika.
EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM POLRI PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA Mansyuri, Zaqiya Alfi; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu; Marwiyah, Siti
COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i03.1510

Abstract

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, Preemtif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.
PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA OLEH POLRI Indraswara, Frista Sonna; Amiq, Bachrul; Prawesthi, wa; Marwiyah, Siti
COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i03.1511

Abstract

Dalam peraturan-peraturan yang ada, NAPZA (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) tidak dapat digunakkan secara ilegal untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam hukum nasional cukup jelas mengatur bahwa obat-obatan tersebut hanya dapat digunakan secara legal dalam hal pengobatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Namun seiring Perkembangan teknologi perhubungan dan telekomunikasi serta ilmu kedokteran dan farmasi yang sangat pesat ini melahirkan berbagai peluang dan tantangan yang sering terjadi banyaknya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Penyalahgunaan Narkoba menunjukkan bahwa efek yang sangat merugikan bagi tubuh manusia apabila dikonsumsi, bahkan berakibat kematian. Belum lagi berbagai resiko penularan penyakit seperti HIV/AIDS yang disebabkan penggunaan alat atau pun jarum suntik yang dilakukan bergantigantian antara para pengguna. Upaya untuk memberantas Kejahatan Narkoba menghadirkan sebuah undang-undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang , Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, UU Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkoba yang dibagi kedalam dua kategori yaitu pelaku sebagai “Pengguna” dan/atau “Pengedar”. Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dikenakan Sanksi Pidana yang paling berat berupa Pidana Mati seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat (2). Sanksi Pidana Mati merupakan hukuman yang terberat dalam hukum pidana di Indonesia, untuk kasus seperti kejahatan narkoba tentu diharapkan penerapan Pidana Mati diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia melihat dampak yang dilahirkan sangat merugikan negara terlebih individu itu sendiri. Namun dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para produsen, bandar maupun pengedar mendapat keringanan hukuman seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain.
PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH Ndraha, Abdian Berkat; Marwiyah, Siti; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini membahas tentang penerapan hukum pidana adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat adat Dayak di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Permasalahan yang dikaji adalah model penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat dan kekuatan hukum putusan lembaga adat terhadap para pihak yang bersengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian sengketa yang berkeadilan oleh Lembaga Adat di Kabupaten Seruyan menggunakan Lembaga Adat sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa hukum di masyarakat. Lembaga adat menawarkan solusi yang layak untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan. Lembaga adat merupakan komponen integral dari sistem hukum adat yang berfungsi sebagai lembaga organik. Putusan Lembaga Adat di Kabupaten Seruyan memiliki bobot hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat, karena setiap putusan yang dibuat oleh Lembaga Adat mengikat bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan. Namun berdasarkan penalaran hukum, keputusan pengadilan memiliki bobot hukum yang lebih besar daripada keputusan pengadilan adat karena landasannya dalam hukum positif. Penguatan lembaga adat sangat penting agar mereka dapat secara efektif menangani sengketa di masyarakat adat. Penting juga bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan dengan cermat keputusan lembaga adat dan memastikan penghormatan terhadap keputusan tersebut.
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK: Studi Kasus Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Son Ramba, Yunan Yunus; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul; Widodo, Ernu
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi sanksi pidana dan upaya perlindungan anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak didik, dengan studi kasus putusan nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Son. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa proses hukum dalam pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan anak didik dalam perkara tersebut melalui tahap pelaporan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengumpulan bukti, dakwaan, persidangan, putusan dan hukuman, serta upaya hukum. Upaya perlindungan terhadap anak korban meliputi penyediaan lingkungan aman, konseling, menjaga kerahasiaan, advokasi hak, layanan kesehatan, informasi, pendampingan pemeriksaan, pemenuhan hak sesuai UU perlindungan anak, pencegahan intimidasi, dukungan keluarga dan komunitas, serta kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak. Faktor penghambat penanganan perkara antara lain kesulitan anak mengungkapkan peristiwa, rasa takut dan malu korban, minimnya saksi, ancaman pelaku, ketidakpatuhan prosedur hukum, keterbatasan sumber daya dan keahlian, kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian merekomendasikan penindakan tegas pelaku sesuai KUHP, kerja sama penanganan anak korban, sosialisasi ke sekolah, penanganan kasus sesuai hukum, pendampingan korban saat pemeriksaan, pencatatan keterangan tersangka dan saksi sebagai bukti, peningkatan keamanan sekolah, serta perlindungan hukum bagi anak korban.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 81/PID.SUS/2023/PT PAL Widodo, Dieno Hendro; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah pertanggungjawaban hukum tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil Penelitian Pertanggungjawaban hukum tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PT Pal Terdakwa BAHARUDIN KASIM alias BAHA harus mempertanggungjawabkan atas perbuatanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
Environmental Damage: Community Lawsuit Against The Government Over Industrial Business Licenses Amiq, Bachrul; Borman, M. Syahrul; Taufik, Moh; Aranggraeni, Renda; Astuti, Pudji; Aimim-Tham, Sukanya; Aminah, Aminah
LAW REFORM Vol 20, No 1 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i1.61176

Abstract

Legal policies causing environmental damage raise questions about legal standing to file lawsuits with the State Administrative Court and its authority over business license disputes. This study examines the challenges and opportunities in implementing the authority of the state administrative court as a form of law enforcement on business licenses that impact environmental damage. This study uses the qualitative method NVivo12 Plus 12 by analyzing legal rules, journals, and online print media such as detik.com and kompas.com. The research focuses on the approach of laws and regulations related to the environment and case studies based on Supreme Court decisions. The Administrative Court plays a role in receiving claims against government actions that harm citizens. One of them is the authority to adjudicate disputes over government actions related to environmental disputes. Community participation is essential to create a healthy environment and is used not only as a means to an end but also as an end. The right to a healthy climate encompasses the right to receive environmental information, participate in decision-making, and review challenging public decisions within the scope of access to justice.
PENGARUH PERUBAHAN PENGATURAN LAMA MASA JABATAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA: STUDI KASUS DESA MUNGGUGIANTI DAN SIRNOBOYO, KECAMATAN BENJENG, GRESIK yusuf, muhammad; amiq, bachrul
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press SPK 22
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regulasi yang mengatur tentang masa jabatan kepala Desa di Indonesia sering mengalami perubahan. regulasi masa jabatan kepala Desa dari era orde lama hingga sekarang yaitu, UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang j Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 3 Tahun 20124 Tentang Perubahan Kedua UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada UU No. 3 Tahun 2024 yang merupakan UU Desa terbaru, diatur dalam pasal 39 bahwa masa jabatan kepala Desa adalah selama 8 tahun dan dapat dipiluh untuk 1 kali lagi. Masa jabatan kepala Desa terbaru ini menjadi lebih panjang di satu periode ketimbang pada UU Desa terdahulu, dimana pada UU Desa terdahulu diatur lama masa jabatan kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih 2 kali lagi. Perubahan pengaturan tentang lama masa jabatan kepala Desa ini akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan Desa, terutama dalam hal pembangunan Desa. dijelaskan dalam pasal 25 UU Desa, bahwa kepala Desa berugas dalam penyelenggaraan pemerinatahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. dalam pembangunan Desa, kepala Desa merupakan sosok penting, hal ini karena kepala Desa memiliki wewenang dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa, keuangan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan Desa. selain dari yang telah diejaskan diatas, peran masyarakat juga penting dalam pembangunan Desa, masyarakat Desa mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembangunan Desa.
Law Enforcement of Single Traffic Accidents Causing Death and Injury of Passengers Zapetri, Novita; Amiq, Bachrul; Prawesti, Wahyu
Justice Voice Vol. 2 No. 1 (2023): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v2i1.720

Abstract

The high number of accidents in Indonesia is one of the impacts of the lack of awareness of road users and road transportation providers in maintaining traffic order and road transportation security. Services that are safe, secure, orderly, smooth, and integrated with other modes of transportation can boost the national economy, advance public welfare, strengthen national unity, and be able to uphold the dignity of the nation. This study aims to analyze law enforcement by police officers in single traffic accidents that cause passengers to die and the responsibilities of drivers and the Otobus Company (PO) to victims. The method uses normative legal research with a statutory approach and the concept of law enforcement. The research shows that the maximum punishment imposed on the perpetrators of traffic crimes normatively can be explained by the relatively low maximum punishment ranging from one year to five years and until now the legal basis for capturing the perpetrators of traffic crimes still depends on the Criminal Code inherited from the Dutch Colonial Government. Law enforcement by police officers with the investigation and investigation of criminal cases in the case of a single accident experienced by the suspect on the toll road ensnares the Road Traffic and Transportation Law (LLAJ Law). Drivers and POs are responsible for victims by providing compensation to accident victims following the LLAJ Law by not removing or reducing criminal liability.
MEKANISME PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI Bahri, Muhammad Syamsul; Marwiyah, Siti; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2024): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i2.8916

Abstract

Corruption is a despicable act that occurs every year. Corruption is classified as a heinous act and has a major impact on state finances, causing harm to many parties. Investigation, prosecution and court hearings in corruption cases must take priority over other cases in order to resolve them as quickly as possible. The aim of this research is to understand and analyze law enforcement for criminal acts of corruption in Indonesia and to understand and analyze the mechanism for returning state assets resulting from criminal acts of corruption. The method used in this research is a normative research method. It is a legal research which places the law as a building system of norms. Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes regulates mechanisms or procedures that can be used to return assets through criminal and civil channels. The mechanism for returning state assets resulting from criminal acts of corruption can be carried out using two mechanisms, which is criminal route as regulated in UNCAC and the civil route (civil forfeiture). The criminal route is intended to provide a deterrent effect to corruptors so that they do not repeat criminal acts of corruption. Civil forfeiture is intended to return state assets resulting from criminal acts of corruption with evidence obtained from the criminal process, namely tracing and freezing assets. The key to success lies with each country, so it cannot be determined which mechanism is the best. Elements of success in efforts to return assets resulting from criminal acts of corruption must take into account several factors, one of which is the perspective that the law enforcement approach in Indonesia still focuses on punishing perpetrators (in personam), not confiscating assets resulting from crime.
Co-Authors Achmad Rubaie Aimim-Tham, Sukanya Aminah Aminah Aranggraeni, Renda Ardan, Lukman Hakim Bahri, Muhammad Syamsul Borman, M. Syahrul Dwi Muryanto Dwi Muryanto, Dwi Erlando, Angga Riki Argo Ernu Widodo, Ernu I Wayan Nuada Indraswara, Frista Sonna Kibiantoro, Miraj M. Syahrul Borman M. Yustino Aribawa Mansyuri, Zaqiya Alfi Mochamad Chotib Mochamad Chotib Muhammad Yusuf Ndraha, Abdian Berkat Nuada, I Wayan Okky Ocktavianti Pasaribu, Francisco Lundu Hesekhel Prawesthi, wa Prawesti, Wahyu PUDJI ASTUTI Ramba, Yunan Yunus Siti Marwiyah Siti Marwiyah Sri Astutik Sri Astutik SRI ASTUTIK Sulfiarini, Wiwin Taufik, Moh Wahyu Prawesthi, Wahyu Widodo, Dieno Hendro Yovan Iristian Zapetri, Novita Zulaikha Zulaikha Zulaikha Zulaikha