Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan SASI Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Aman Ma’arij
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan

 1 
ANALISIS PENERAPAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 TERHADAP PELAKSANAAN PEMERNTAHAN DAERAH Aman Ma’arij
TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol 4 No 2 (2020): Oktober
Publisher : LP2M IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/tadjid.v4i2.522

Abstract

Pelaksanaan sistem otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sejauh ini yang menonjol hanya sebatas tentang pemilihan kepala daerah secara langsung setiap daerah-daerah dalam rangka mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sesuai dengan tuntutan reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari pasal 65 sampai dengan pasal 118, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sistem otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah seuai dengan pasal 18, dengan pemberian wewenang penuh kepala daerah-daerah otonom maka kemajuan disetiap daerah akan tercapai tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat dengan perimbangan keuangan yang diatur oleh pemerintahan pusat secara proporsional.
Co-Authors Ade Ermin Adnan Alkhair Dea Zara Avila Gufran Gufran Gufran Gufran Sanusi Hadijah Hadijah Hajairin Hajairin, Hajairin Iksan Iksan Ilham Ilyas Sarbini Khas Sukma Mulya Munir Nasrullah Ridwan Sahrul Ramadhan Sukirman Syamsuddin Syamsuddin Taufik Firmanto Ulfa Widayati