Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Yuris: Journal of Court and Justice
Ucuk, Yoyok
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PHISHING Wiranata, Ganda Arisandi; Ucuk, Yoyok; Subekti; Sidarta, Dudik Djaja
COURT REVIEW Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i02.1503

Abstract

Phishing (password harvesting fishing) adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu fishing yang berarti memancing merupakan penipuan yang dilakukan dengan cara mengelabui target sehingga pelaku bisa mendapatkan data sensitif dan bersifat rahasia. Tindakan yang dilakukan phishers sebagai pelaku kejahatan phishing mengincar informasi sensitif pengguna untuk digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, Phishers sendiri merupakan bagian dari Black Hat Hackers karena termasuk ke dalam kategori peretas yang menyebabkan kerugian pada orang lain dengan mencari celah keamanan yang belum maksimal dalam suatu software untuk menyusup dan merusak sistem perangkat lunak tersebut Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana terjadiya tindak pidana phising dan bagaiamana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana phising? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan hasil penelitian Modus operandi phishing biasanya menggunakan halaman website palsu (fake webpage) atau surel palsu untuk mengelabui dan mencuri datadata pribadi pengguna. Setelah korban atau target memberikan informasi yang diminta, phishers akan dapat mengambil alih akun, melakukan transaksi keuangan, mencuri uang, mengajukan pinjaman utang ataupun tindakan lain yang mengakibatkan pemilik identitas mengalami kerugian finansial. Phishers dalam hal ini menguasai mengenai sistem komputer dan juga sangat ahli dalam mencari celah-celah keamanan dalam sebuah sistem komputer, dapat dikatakan mereka memiliki penguasaan dalam komputer lebih daripada orang pada umumnya.
ANALISIS HUKUM TERKAIT PELAKU PIDANA YANG BERKELANJUTAN Subiantoro, Dodik; Subekti; Ucuk, Yoyok; Widodo, Ernu
COURT REVIEW Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i02.1504

Abstract

Tindak pidana pencurian dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Penerapan hukum materiil dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian secara berlanjut? dan Bagaimana Analisa hukum terkait pelaku pidana pencurian yang berkelanjutan? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan Hasil penelitian Tugas hakim dalam proses peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Putusan hakim wajib mempertimbangkan undang-undang yang dijadikan dasar dalam proses peradilan yang dilakukan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ORANG ASLI PAPUA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM Tasane, Stefani Ivonne; Ucuk, Yoyok; Subekti; Widodo, Ernu
COURT REVIEW Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i02.1506

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan Restorative justice oleh Polresta Sorong Kota dalam penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas. Dan untuk mengetahui penerapan Restorative justice yang dilakukan kepolisian dalam penyelesaian kejahatan lalu lintas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan Restorative justice atau ADR di wilayah hukum Polresta Sorong Kota telah berjalan untuk kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh luka ringan. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan hukum Restorative justice dapat dilakukan melalui ADR (Alternative Dispute Resolusi) apabila kecelakaan tersebut termasuk dalam kategori Ringan. Namun jika terjadi kecelakaan yang serius maka Restorative justice tidak dapat digunakan. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan metode Restorative justice sehingga tidak terjadi penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas. Kendala yang sering dihadapi oleh penyidik ​​Satuan Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Sorong Kota dalam menangani kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan Restorative justice hanya kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009. Sebagian masyarakat masih menganggap pihak yang dirugikan atau yang mengalami kecelakaan adalah pihak.    yang salah dan Kecelakaan yang melibatkan Mobil dan Sepeda, Sepeda Motor, yang salah adalah Mobil atau Sepeda Motor dan pejalan kaki, yang salah adalah sepeda motor.
ASAS KESETARAAN GENDER DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Milky, Faris Jamal; Ucuk, Yoyok; Subekti; Sidarta, Dudik Djaja
COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i03.1508

Abstract

Masalah pokok untuk mengupayakan substansi Peraturan Perundang-undangan termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender. Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya Materi Muatan suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung atau mengakibatkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, ketidakadilan, ketidaksetaraan, termasuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur mengenai batasan pengertian (definisi) mengenai: “Pembentukan Peraturan Perundang Undangan” adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Perempuan adalah manusia yang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat, sama hal nya dengan pria, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam bidang apapun, Hak-hak yang melekat pada diri wanita yang dikodratkan sebagai manusia sama halnya dengan pria.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA SURABAYA: STUDI PUTUSAN NOMOR 1014/PID.B/2023/PN.SBY Zakaria, Riana; Subekti; Sidarta, Dudik Djaja; Ucuk, Yoyok
COURT REVIEW Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v3i06.1513

Abstract

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai Dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan. Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.
TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA SAMA MENGAMBIL HASIL KEBUN SAWIT BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 13/Pid.B/2022/PN Mtw Tarigan, Jeremia wirawasita; Djaja Sidarta, Dudik; Ucuk, Yoyok; Subekti, Subekti
COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i03.1524

Abstract

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat khususnya petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Kekhawatiran atas perbuatan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah hasil perkebunan tersebut mewajibkan setiap petani ataupun pengusaha berupaya mengawasi (menjaga) kebun sawitnya, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena pelaku tidak hanya melakukan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah pada siang hari tetapi juga sering melakukan aksi kejahatannya pada malam hari sehingga menyulitkan petani serta pengusaha dalam melakukan penjagaan. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah  Bagaimana tindak pidana secara bersama sama tidak sah memanen hasil perkebunan sawit berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mtw? dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana secara bersama sama yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan Sawit berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mtw? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan Hasil penelitian Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mtw berupa pemidanaan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 107 jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
PERNIKAHAN SIRI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI: DITINJAU DARI FIQIH DAN HUKUM POSITIF Yuliarti, Ely; Widodo, Ernu; Subekti; Ucuk, Yoyok
COURT REVIEW Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i06.1689

Abstract

Pernikahan sirri dianggap tidak sah oleh negara, oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak yang lahir di luar pernikahan. Hal ini berbeda dengan sudut pandang agama. Pendapat ini didasarkan pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa “Anak-anak yang lahir di luar pernikahan hanya mungkin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Oleh karena itu pernikahan sirri akan menganulir hak istri dan anakanak. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010, anak yang lahir di luar pernikahan mungkin memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti menjadi ayah biologisnya. Berdasarkan hal ini, Pasal 43 ayat (1) berbunyi: “anak-anak yang lahir di lluar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan ayah mereka dan keluarga ayah mereka dalam kasus hubungan biologis ini dapat terbukti secara ilmiah atau teknologi, dan / atau ada bukti lain seperti hubungan darah, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah mereka dapat dibuktikan.  
IMPLIKASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA PAPUA SEBAGAI ORGANISASI TERORISME Wirawan, I Putu Edi; Subekti; Ucuk, Yoyok; Widodo, Ernu
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i05.1732

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi terorisme sudah tepat serta bagaimana implikasinya dari segi penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penetapan KKB Papua sebagai organisasi terorisme dapat dibenarkan karena tindakan kekerasan yang dilakukan KKB memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sesuai UU No. 5 Tahun 2018, terlepas dari latar belakang sejarah dan tujuan awal pembentukannya; 2) Implikasi penetapan tersebut dari segi penegakan hukum meliputi: a) Pergeseran instrumen hukum materiil dari KUHP ke UU terorisme; b) Perubahan penerapan hukum formil sesuai ketentuan khusus dalam UU terorisme; c) Penguatan peran lembaga seperti BNPT, Polri, dan TNI dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme; d) Perlunya kehati-hatian aparat dalam bertindak agar tidak kontraproduktif. Kesimpulannya, penetapan KKB Papua sebagai organisasi terorisme sudah tepat namun penegakan hukumnya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta mencari solusi komprehensif jangka panjang.
CRIMINAL LIABILITY OF NOTARY IN CRIMINAL ACT COMMITTED BY NOTARY SIGNING AGENT Rossulliati, Dwi; Ucuk, Yoyok; Prawesthi , Wahyu
Yuris: Journal of Court and Justice Vol. 2 Issue. 1 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v2i1.258

Abstract

This research aims to analyze and examine how the responsibility of a notary in the case of a notary's signing agents commits the crime of document forgery. Article 1 paragraph (1) of Notary Office Law states that a Notary is a Public Official authorized to do authentic deeds and has other authorities as referred to in this Law or based on other laws. The notaries get authority attribution from the state through the Law on Notary Positions. This authority is attached to the position of a notary. In conducting these duties and positions, a Notary is generally assisted by Notary signing agents. In this research, Normative Law is used because it tries to find the location of coherence, namely legal rules and legal norms. Notary workers are only assistants in their work, and the responsibility for authentic deeds remains to the Notary. When the Notary signing agents commit document forgery, resulting in defects in the authentic deed, it is possible that Notary must hold responsible for this. The forgery of letters can occur due to fake contents of the letter or fake authority and contents of authority in the letter. The forms of Notary Criminal Liability, if it is proven that the notary worker committed the crime of forging letters, is a crime of participation in the crime of forging letters because the Notary is considered negligent in conducting his duties and position.
Co-Authors Djaja Sidarta, Dudik Ernu Widodo, Ernu Milky, Faris Jamal Prawesthi , Wahyu Rossulliati, Dwi Sidarta, Dudik Djaja Subekti Subekti Subekti Subiantoro, Dodik Tarigan, Jeremia wirawasita Tasane, Stefani Ivonne Wiranata, Ganda Arisandi Wirawan, I Putu Edi Yuliarti, Ely Zakaria, Riana