Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Hardiyatullah, Hardiyatullah
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
MENGGALI PRINSIP-PRINSIP HUKUM KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF KESEIMBANGAN ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS Hardiyatullah, Hardiyatullah; Qohar, Abd; Adnan, Idul; Fadli, Muh
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.90

Abstract

Dalam dinamika zaman yang terus berkembang, perspektif keseimbangan antara tradisi dan modernitas menjadi semakin relevan dalam konteks hukum keluarga Islam. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, menelusuri hingga akar tradisinya, dan mengadopsi perspektif yang seimbang antara nilai-nilai yang dianut secara turun-temurun dan tuntutan-tuntutan zaman modern. Penelitian ini menggunakan metode teori dasar yang menggunakan data dari bahan-bahan yang bersifat kepustakaan (library research), dengan mengutamakan penggunaan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam tradisi dan modernitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas memungkinkan hukum keluarga Islam untuk tetap relevan dan berfungsi efektif dalam masyarakat modern. Memahami konteks sosial dan budaya serta melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam menjadi kunci untuk menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang. Artikel ini memiliki implikasi dalam memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, membuka jalan menuju pembaharuan yang sesuai dengan nilai-nilai universal tentang keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan keluarga.
JUAL BELI FOLLOWERS INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM) Supriyadi, Supriyadi; Muzawir, Muzawir; Saputra, Wawan; Hardiyatullah, Hardiyatullah
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.98

Abstract

Keterlibatan dalam jual beli follower di media sosial, khususnya Instagram, telah menjadi fenomena yang umum di Kota Mataram. Namun, kegiatan ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Artikel ini membahas praktik jual beli follower Instagram dalam konteks hukum Islam, fokusnya terletak pada aspek syariat yang terlibat dalam transaksi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki praktik jual beli follower di media sosial, khususnya Instagram, dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terlibat, sementara data sekunder diperoleh dari sumber yang terdokumentasi. Proses analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan validasi data melalui pengamatan lanjutan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan diskusi dengan teman. Penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli follower Instagram di Kota Mataram telah umum, melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli melalui media elektronik dengan harga yang bervariasi tergantung pada jenis follower yang dibeli. Proses penambah follower dilakukan melalui akun atau situs web tertentu, dengan pembayaran umumnya melalui transfer pulsa atau bank. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini mencerminkan kepatuhan terhadap syariat dengan syarat-syarat tertentu. Namun, perluasan kritis terkait aspek etis dan moralitas transaksi menyoroti pentingnya memperhatikan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pelaku bisnis online dan pengguna media sosial untuk memahami implikasi syariat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks bisnis modern seperti media sosial.
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI DESA Sepyah, Sepyah; Hardiyatullah, Hardiyatullah; Hamroni, Hamroni; Jayadi, Nurman
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.108

Abstract

Partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan telah menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas kebijakan publik. Artikel ini mengkaji pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan kebijakan serta dampaknya terhadap keberhasilan dan efektivitas kebijakan tersebut. Berdasarkan kajian kepustakaan yang dilakukan terhadap tema-tema terdahulu mengenai pentingnya partisipasi masyarakat desa, penelitian ini menganalisis berbagai mekanisme dan strategi yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa bukan hanya meningkatkan legitimasi dan penerimaan kebijakan, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih relevan, berkelanjutan, dan inklusif. Melalui musyawarah desa, rapat-rapat partisipatif, dan pengumpulan masukan secara terbuka, masyarakat desa dapat secara aktif berkontribusi dalam menentukan prioritas pembangunan lokal dan mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mendorong partisipasi masyarakat desa, termasuk kurangnya akses informasi, ketidaksetaraan dalam akses terhadap proses pembuatan kebijakan, dan kendala budaya atau sosial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah desa serta upaya untuk membangun kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembentukan kebijakan. Dengan demikian, artikel ini menggarisbawahi perlunya memperkuat partisipasi masyarakat desa sebagai bagian integral dari proses pembuatan kebijakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.
KONSEP HUKUM ISLAM MENGENAI PERNIKAHAN SIRI DI INDONESIA DAN IMPLIKASI HUKUM Sepyah, Sepyah; Hardiyatullah, Hardiyatullah; Nuriskandar, Lalu Hendri; Jayadi, Nurman
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.110

Abstract

Konsep hukum Islam mengenai pernikahan siri berakar pada nash-nash al-Quran dan hadis yang memberikan landasan bagi praktik ini. Dalam pandangan Islam, perkawinan siri dapat sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, meskipun hal ini seringkali bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur perkawinan secara resmi. Di Indonesia, perkawinan siri seringkali terjadi di luar kontrol hukum negara dan tidak diakui secara resmi. Implikasi hukum dari praktik ini mencakup status hukum anak, hak-hak waris, dan kewajiban-kewajiban finansial antara pasangan. Sementara itu, secara sosial, perkawinan siri dapat menimbulkan stigmatisasi terhadap perempuan yang terlibat serta menimbulkan ketidakstabilan dalam struktur keluarga. Dalam menangani perkawinan siri, diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan kerjasama antara institusi agama, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan siri menjadi kunci untuk mengurangi praktik ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur tentang konsep hukum Islam mengenai perkawinan siri di Indonesia dan implikasinya. Diharapkan artikel ini dapat menjadi kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang masalah yang kompleks ini serta mendorong diskusi dan tindakan yang lebih luas untuk menangani perkawinan siri dengan bijaksanaan dan adil.
KOMUNIKASI MURID DENGAN GURU DALAM KITAB TA’LIMUL MUT’ALIM (KARYA IMAM BURHANUDDN AZ-ZARNUJI) DALAM PERSFEKTIF KOMUNIKASI ISLAM Apriadi, Roni; Supardi , Supardi; Hardiyatullah, Hardiyatullah; Saputra, Wawan
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i1.20

Abstract

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang paling urgen dalam kehidupan manusi, baik itu secara verbal maupun non verbal, karena bagaimanapun untuk menyampaikan gagasan serta idenya manusia sangat memrlukan yang Namanya komunikasi. Terlebih bagi seorang santri atau murud Ketika mecari ilmu pengetahuan maka sangat dianjurkan untuk berkomunikasi dengan memerhatikan etika berkomunikasi terhadap gurunya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan riset kepustakaan (library research), adalah salah satu bentuk metode yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Tujuan dari penelitan ini adalah unuk mengetahui bagamana seharusnya etik seorang santri atau seorang murid Ketika melakukan komunikasi dengan guruunya,, yang telah di jelaskan oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji di dalam karyany kitab Ta’limul Muta’allim. sementara  
ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENOLAKAN AKAD PERNIKAHAN PASANGAN LGBT DALAM KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM Sugitanata, Arif; Adnan, Idul; Hamroni, Hamroni; Hardiyatullah, Hardiyatullah
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i1.87

Abstract

This research highlights the view of Islamic family law on the rejection of the marriage contract of LGBT couples as a marriage, which is seen through the lens of Maslahah theory. Through a literature study using qualitative research based on the scalpel of Maslahah theory, The research underlines that marriage in Islam is not only an agreement between two individuals but also an institution governed by certain conditions and pillars, including the existence of male and female parties who are permitted according to Sharia, as well as the existence of a guardian, dowry, and fair witnesses. In the context of LGBT couples, the marriage contract does not fulfil these conditions, so it cannot be considered a marriage contract in Islamic family law. In addition, the rejection is analysed through Maslahah theory, which emphasises the importance of maintaining the integrity of the family structure, moral values and spiritual goals in society. The refusal is interpreted as an attempt to preserve the general welfare by maintaining social harmony and adherence to Islamic principles. It shows that the rejection of marriage contracts for LGBT couples is not discriminatory but rather the result of a deep understanding of the concept of marriage in Islam, with the aim of achieving broader welfare and protecting the institution of the family as the basic social and spiritual unit. This research confirms that Islamic law is a dynamic and adaptive system seeking to promote justice and welfare in accordance with religious principles and the needs of society. Thus, the rejection of marriage contracts for LGBT couples in Islamic family law can be understood as part of an effort to maintain the harmony of society without abandoning the underlying religious principles.
PANDANGAN MUSLIMAH JOGJA TERHADAP RELASI GENDER (STUDI JEMAAH PENGAJIAN YAYASAN RUMPUN NURANI YOGYAKARTA) Elpipit, Elpipit; Hardiyatullah, Hardiyatullah; Hamroni, Hamroni
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i1.106

Abstract

Abstrak The discussion on the subject of gender in family law has been discussed more and more in light of both acamedic and gender activist? male views, and it is rarely asked for a famale?s opinion. Based on these studies the research in this article probes the famale?s view. Given how: the current reality in the field that demonstrates women?s lives in urban areas with her few public duties, wether their involvement in the public domain coincided with her understanding of gender. Based on the pheemona in this thesis has at least two questions, namely how the view of urban Muslims about the gender relations of husband and wife and what is behind the emergence of the view of urban Muslimah. The results of the study are: First, the background of the emergence of the thoughts and views of Jemaahn Yayasan Rumpun Nurani Foundation on the gender relations of husband and wife is at least influenced by three factors, namely religious understanding, science and knowledge, and social and cultural factors formed from personal experience. Second, Jamaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani considers that husband and wife relationships in the family do not have a fundamental difference between husband and wife. In terms of domestic labor division and decision-making is done flexibly, but for the fulfillment of family needs, it is entirely the husband's responsibility. Based on this view, urban Muslims can be said to be gender conscious Muslims
KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM HAMBALI DAN IMAM SYAFI’I TERHADAP IDAH WANITA AKIBAT CERAI KHULU’ Karuniawan, Fathony; Nuriskandar, Lalu Hendri; Hardiyatullah, Hardiyatullah
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i2.116

Abstract

Khulu' is one of the marriage breakers, as a result of this khulu' divorce causes another legal event, namely the provision of Idah for a woman. According to Imam Hambali's opinion that Idah khulu' is enough with 1 quru khulu' is not divorce is that Allah SWT. stipulates that there are three legal consequences of divorce after dukhul and not divorced three times, and the legal consequences are contrary to the legal consequences of khulu': The husband has the right to refer to his wife as long as she is in Idah, Divorce is three times, so it is not lawful to remarry after the woman has been divorced three times, except if she has married another man and has been mixed, Idah is three times pure. As for according to Imam Shafi'i in the book Al-Umm, Khulu is divorce, As for khulu' which is considered as divorce according to Imam Shafi'i is, when the husband accepts his wife's khulu while intending divorce without intending the amount, then this khulu is a divorce that does not give opportunity for the husband to consult, because this is a kind of buying and selling, it is not allowed for the husband to control his wife's property even the wife has more right to the property. The same is true when the husband says lafazhleisure(separate) orsaraah(dismissal), then this is also considered as divorce even if it is not intended and idah khulu' is like divorce that is 3 times quru/menstruation. The relevance of Imam Hambali's thinking at the present time where idah kulu' is enough with 1 time quru, this is supported by the increasingly advanced technology nowadays that can quickly find out whether a woman's uterus is clean or not with tools such as test packs, USG. While Imam Syafi'i, the relevance of idah khulu' in today's times is not only about cleaning the womb, but idah khulu' 3 times quru holds a health benefit for women. Keywords: Women's Iddah, Divorce Khulu'
Co-Authors Adnan, Idul Apriadi, Roni Elpipit, Elpipit Fadli, Muh Hamroni, Hamroni Jayadi, Nurman Karuniawan, Fathony Muzawir, Muzawir Nuriskandar, Lalu Hendri Qohar, Abd. Sepyah, Sepyah Sugitanata, Arif Supardi , Supardi Supriyadi Supriyadi Wawan Saputra