cover
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Articles 481 Documents
Strategi Politik Hillary Brigitta Lasut Dalam Meningkatkan Kinerja Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Praise vanessa thiara Mongkaren; Agustinus Pati; Franky Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ini mengkaji problematika terkait dengan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh Hillary Brigitta Lasut dalam meningkatkan kinerjanya sebagai anggota wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kinerja dari para anggota DPR RI hingga kini masih mendapat penilaian rendah dari masyarakat. Hal itu disebabkan oleh berbagai problematika yang dihadapi oleh para wakil rakyat ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang dihadapi oleh para wakil rakyat ini disebabkan oleh faktor internal dan ada juga yang berasal dari faktor eksternal. Dari sisi internal, moralitas dan kemampuan yang dimiliki para wakil rakyat menjadi penyebab utama dari lemahnya kinerja para wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Sedangkan dari sisi eksternal peran partai politik merupakan faktor dominan bagi penyebab lemahnya kinerja para wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Hal ini disebabkan karena para wakil rakyat sering mengalami dilema dalam menjalankan loyalitasnya. Selain itu juga banyak para wakil rakyat yang duduk di DPR RI sering menghadapi dilematis dalam mengambil keputusan disebabkan banyaknya kepentingan yang bermain di DPR RI. Kata Kunci: Strategi; Kinerja; Dewan Perwakilan Rakyat ABSTRACT This article examines the problems related to the performance of members of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI). The focus of this research is how the strategy implemented by Hillary Brigitta Lasut in improving her performance as a member of the people's representatives sitting in the DPR RI. This study uses a qualitative method. The results of this study illustrate that the performance of the members of the DPR RI has so far received low evaluation from the public. This is caused by various problems faced by the people's representatives when carrying out their duties and functions. The problems faced by the people's representatives are caused by internal factors and some are from external factors. From an internal perspective, the morality and capabilities of the people's representatives are the main cause of the weak performance of the people's representatives sitting in the DPR RI. Meanwhile, from an external perspective, the role of political parties is the dominant factor causing the weak performance of the people's representatives sitting in the DPR RI. This is because the people's representatives often experience a dilemma in carrying out their loyalties. Apart from that, many people's representatives who sit in the DPR RI often face a dilemma in making decisions due to the many interests that play in the DPR RI. Keywords: Strategy; Performance; House of Representatives
Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Pendaftaran Partai Politik Tahun 2022: (Studi Di KPU Minahasa Tenggara) Agatha R. H Pananginan; Daud M Liando; Fanley N Pangemanan
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i3.50232

Abstract

ABSTRAK Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta pemilu. SIPOL juga merupakan bentuk upaya keterbukaan publik terhadap informasi bagi partai politik agar calon peserta pemilu tertib administrasi. Artikel ini mengkaji penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pendaftaran parpol tahun 2022 di KPU Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan fokus mengkaji bagaimana efektivitas dari penggunaan SIPOL ini di KPU Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan dari KPU Minahasa Tenggara sudah berjalan efektif dan sesuai dengan tahapan pemilu, namun dalam penggunaannya masih terjadi hambatan melalui server atau jaringan yang digunakan oleh KPU. Bahkan Parpol untuk meng-upload data parpol serta melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dikarenakan server ini dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga overload. Integrasi dari KPU Minahasa Tenggara yang diselenggarakan dalam proses tahapan sosialisasi dan bimbingan teknis masih tergolong minim pelaksanaannya karena partai politik hanya mengikuti tahapan sosialisasi sebanyak 2 kali dari yang diadakan KPU selama 5 kali. Dari tahapan sosialisasi ini terlihat kontribusi dari parpol masih kurang mengikuti prosedural yang diberikan oleh KPU. Adaptasi, pada indikator ini terlihat adanya ketidakseimbangan dengan proses dari tahapan sosialisasi, KPU telah membuat program sosialisasi dan bimbingan teknis bagi operator-operator SIPOL dalam penggunaaan aplikasi SIPOL tapi masih saja ada masyarakat yang kurang terlatih dan kurang memahami fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut, sehingga memperlambat penginputan data parpol di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kata kunci: Efektivitas, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Partai Politik ABSTRACT The Political Party Information System (SIPOL) is an information system and technology that is used to facilitate administrative management of the registration, verification and determination of Political Parties (Parpol) participating in the Election for members of the DPR and DPRD as well as updating data on Political Parties participating in Elections on an ongoing basis at the General Election Commission level (KPU). KPU) Center, Provincial KPU, Regency/City KPU, and election participants. SIPOL is also a form of public openness to information for political parties so that candidates participating in the election are in an orderly administration. This article examines the use of the Political Party Information System (SIPOL) application in the registration of political parties in 2022 at the Southeast Minahasa KPU. This study uses a qualitative method which will focus on examining how effective the use of SIPOL is at the KPU of Southeast Minahasa Regency. The results of the study show that the achievement of the goals of the Southeast Minahasa KPU has been running effectively and in accordance with the election stages, but there are still obstacles in its use through the server or network used by the KPU. Even for political parties to upload political party data and carry out administrative verification and factual verification because this server is used by all Indonesian people so that it is overloaded. The integration of the Southeast Minahasa KPU which was held in the process of socialization and technical guidance stages was still relatively minimal in implementation because political parties only took part in the socialization stages 2 times out of the 5 times held by the KPU. From this socialization stage, it can be seen that contributions from political parties still do not follow the procedures provided by the KPU. Adaptation, this indicator shows an imbalance with the process from the socialization stage, KPU has created a socialization program and technical guidance for SIPOL operators in using the SIPOL application but there are still people who are not trained enough and do not understand the features in the application, thereby slowing down the input of political party data at the central, provincial and district/city levels. Keywords: Effectiveness, Political Party Information System (SIPOL), Political Parties
Pengaruh Usia Terhadap Kinerja Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sagita Molamahu; Ismail Rachman; Stefanus Sampe
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i3.50234

Abstract

ABSTRAK Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja seseorang yaitu kompetensi, budaya, motivasi, lingkungan kerja, jenis kelamin, usia dan latar belakang keluarga. Artikel ini mengkaji kinerja dari anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan fokus penelitian pada apakah usia para anggota LPM di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpengaruh pada kinerja mereka. Hasil penelitian melalui pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0.002 yang dimana lebih kecil dari 0.05 hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, artinya bahwa usia berpengaruh terhadap kinerja anggota LPM di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dari output pengujian hipotesis tersebut diperoleh nilai R square sebesar 0,108 yang artinya bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 10,8%. Maka hasil penelitian menunjukan bahwa: Ha : Usia berpengaruh terhadap kinerja anggota LPM di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (diterima) sedangkan, Ho: Usia tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (ditolak). Kata Kunci: Pengaruh; Usia; Kinerja; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ABSTRACT Performance is the result of quality work achieved by someone in carrying out their duties in accordance with the responsibilities given to them. There are several things that affect a person's performance, namely competence, culture, motivation, work environment, gender, age and family background. This article examines the performance of members of the Community Empowerment Institution (LPM) in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency. This study used a quantitative method with a research focus on whether the age of LPM members in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency had an effect on their performance. The results of the study through hypothesis testing show that the significance value is 0.002 which is less than 0.05. This indicates that the independent variable has an influence on the dependent variable, meaning that age affects the performance of LPM members in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency. From the output of testing the hypothesis, an R square value of 0.108 is obtained, which means that the influence of the independent variables on the dependent variable is 10.8%. So the results of the study show that: Ha: Age has an effect on the performance of LPM members in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency (accepted) whereas, Ho: Age has no effect on the performance of members of the Community Empowerment Institution, East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency (rejected). Keywords: Influence; Age; Performance; Community Empowerment Institute
Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Komunikasi Politik Lewat Media Sosial Pada Pilkada 2020 di Kota Manado Brian S. Manopode; Arpi R. Rondonuwu; Trilke E. Tulung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif sebagai media untuk memaparkan secara ilmiah strategi Partai PDIP dalam komunikasi politik lewat media sosial. Penelitian ini berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan strategi partai PDIP dalam melakukan komunikasi politik pada masyarakat luas pada Pilkada tahun 2020 di kota Manado. Penelitian yang melibatkan beberapa informan antaranya pengurus DPC PDIP Kota Manado, Tokoh Politik, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Mahasiswa. Serta menggunakan Teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa PDIP telah melaksanakan strategi politiknya dengan baik. Strategi yang digunakan antara lain pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi politik. Namun pada pelaksanaannya masih ada kendala yang dihadapi seperti kader-kader yang ada masih kurang maksimal melaksanakan strategi tersebut. Kata kunci: Strategi, Komunikasi Politik, Pilkada ABSTRACT This research was conducted using descriptive qualitative research as a medium to scientifically explain the PDIP Party's strategy in political communication through social media. This research focuses on matters related to the PDIP party's strategy in conducting political communication to the wider community in the 2020 Pilkada in Manado city. The research involved several informants including Manado City DPC PDIP administrators, political figures, academics, community leaders and students. As well as using data collection techniques such as interviews and documentation. The findings of this study explain that PDIP has implemented its political strategy well. The strategies used include the use of social media as a means of political communication. However, in its implementation there are still obstacles faced, such as existing cadres who are still not maximally implementing the strategy. Key words: Strategy; Political Communication; Election
Implementasi Program “Beasiswa Minsel Perubahan” Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Minahasa Selatan Rivaldo Josua Dissa; Johny Lengkong; Welly Waworundeng
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ini mengkaji proses implementasi program pemberian beasiswa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam pemberian beasiswa dimaksud. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang mengemukakan bahwa untuk mengkaji implementasi sebuah program dapat dilihat dari Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Disposisi implementor/sikap para pelaksana, Hubungan Antar Organisasi, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Hasil penelitian menemukan bahwa dilihat dari standar dan sasaran kebijakan pemberian beasiswa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sudah sesuai dengan tujuan awal dari pemberian beasiswa. Dari sisi sumber daya terlihat bahwa sumber daya waktu dari implementasi program ini sudah cukup baik. Namun dari sumber daya manusia seperti staff yang bertugas masih kurang, masih perlu ada staff tambahan yang bertugas dan untuk sumber daya finansial seperti sarana harus ada penambahan agar program ini dapat terlaksana lebih cepat. Untuk indikator Karakteristik organisasi pelaksana, sikap dari pelaksanasudah sangat baik, begitu juga dengan indikator hubungan antar organisasi juga sudah sangat baik. Dari indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga sangat mendukung. Namun begitu penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa faktor yang perlu diperbaiki atau di tingkatkan untuk lebih mendukung keberhasilan program ini, seperti misalnya perlu dilakukan penambahan anggota di tim seleksi program beasiswa minsel perubahan, agar program ini bisa berjalan lebih cepat dan efektif. Untuk pengumuman sebaiknya dilakukan di desa atau kelurahan dengan cara diadakan sosialisasi dengan lurah dan kepala desa yang di Kabupaten Minahasa Selatan agar informasi tentang beasiswa ini lebih jelas. Selain itu, pemerintah diharapkan menambahkan fasilitas sarana seperti komputer pada tim seleksi agar dapat menunjang keberhasilan dari program beasiswa ini. Kata Kunci: Implementasi; Program Pemberian Beasiswa; Pemerintah; Minahasa Selatan ABSTRACT This article examines the implementation process of the scholarship awarding program carried out by the Regional Government of South Minahasa Regency in an effort to improve Human Resources. This research uses a qualitative method to see how the actions taken by the Government of Minahasa Regency in awarding the intended scholarship. The study was carried out using the approach put forward by Van Meter and Van Horn (1975), who argued that to study the implementation of a program can be seen from the Policy Standards and Targets, Resources, Characteristics of Implementing Organizations, Disposition of implementers/attitudes of implementers, Inter-Organizational Relations , and the Economic, Social and Political Environment. The results of the study found that judging from the standards and objectives of the scholarship granting policy carried out by the South Minahasa Regency government, it was in accordance with the original purpose of awarding scholarships. In terms of resources, it can be seen that the time resources for the implementation of this program are quite good. However, human resources such as staff on duty are still lacking, additional staff is still needed on duty and for financial resources such as facilities there must be additions so that this program can be implemented more quickly. For the indicators of the characteristics of implementing organizations, the attitude of the executors is very good, as well as indicators of inter-organizational relations which are also very good. The indicators of the economic, social and political environment are also very supportive. However, this research also found that there are still several factors that need to be improved or increased to further support the success of this program, such as for example the need to add members to the selection team for the Minsel Change scholarship program, so that this program can run more quickly and effectively. The announcement should be made in the village or sub-district by means of socialization with the village heads and village heads in South Minahasa Regency so that information about this scholarship is clearer. In addition, the government is expected to add facilities such as computers to the selection team in order to support the success of this scholarship program. Keywords: Implementation; Scholarship Program; Government; South Minahasa
Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020 Ariston Laranga; Wiesje Wilar; Trilke E. Tulung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ini mengkaji tentang strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat kota Manado pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Manado tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada strategi dari KPU Kota Manado dalam membuat kegiatan dan melaksanakan program tersebut untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat kota Manado. Strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Manado akan dianalisis dari sisi perencanaan, implementasinya dan dari sisi evaluasi yang dilakukan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari sisi perencanaan KPU Kota Manado mengacu pada PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, di tetapkan bahwa pelaksanaan Pemilihan pada tahun 2020 menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang melanda dan juga bekerja sama gugus tugas penanganan virus Covid 19. Dalam proses implementasinya, strategi KPU Kota Manado dapat dikatakan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat hingga diatas 70 persen. Selain itu dalam proses implementasi KPU Kota Manado bekerjasama dengan gusu tugas penanganan covid – 19 Kota Manado. Sedangkan dalam proses evaluasi KPU Kota Manado selaku pelaksana teknis pada pelaksanaan Pilkada 2020 dalam setiap proses tahapan pilkada selalu turun lapangan untuk melakukan monitoring terhadap semua elemen yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pilkada 2020. Kata Kunci: Strategi; Komisi Pemilihan Umum; Partisipasi Politik ABSTRACT This article examines the strategy undertaken by the Manado City General Election Commission (KPU) in increasing the political participation of the Manado city community in the Manado City Regional Head Elections (Pilkada) in 2020. This research uses qualitative methods with a research focus on the strategy of the Manado City KPU in create activities and implement the program to increase the level of political participation of the people of the city of Manado. The strategy carried out by the KPU of Manado City will be analyzed in terms of planning, implementation and evaluation. The research findings illustrate that from a planning perspective, the Manado City KPU refers to PKPU Number 5 of 2020 concerning the Third Amendment to the General Election Commission Regulation Number 15 of 2015 Concerning Stages, Programs and Schedules for the Election of Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and/or The Mayor and Deputy Mayor for 2020, it is determined that the implementation of the Election in 2020 will adjust to the conditions of the pandemic that hit and also cooperate with the Covid 19 virus handling task force. increased community participation to above 70 percent. In addition, in the implementation process, the Manado City KPU is working with the Task Force for handling COVID-19, Manado City. Meanwhile, in the evaluation process, the Manado City KPU, as the technical executor of the 2020 Pilkada, always goes to the field at every stage of the election process to monitor all elements that are part of the 2020 regional elections. Keywords: Strategy; General Election Commissions; Political Participation
Pengaruh Faktor Eksternal Pada Pemilihan Kepala Desa: (Suatu Studi Pemenangan Calon Hukum Tua Pada Pemilihan Hukum Tua Tahun 2022 Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara) Brenda Caroline Mokoagouw; Burhan Niode; Franky Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ini mengkaji proses demokrasi di desa terkait dengan pemilihan Hukum Tua di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemilihan Hukum Tua di Desa Maumbi khususnya terkait dengan keberadaan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pemenangan dari salah seorang calon hukum tua yang berkompetisi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dibalik keberhasilan calon Hukum Tua yang akhirnya terpilih adalah selain adanya modalitas sosial politik yang terdiri dari modal politik, modal sosial maupun modal ekonomi yang dimiliki, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang turut mempengaruhi kemenangan yang diperoleh. Faktor eksternal dimaksud diantaranya adalah adanya dukungan dari partai politik tertentu yang dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selain itu adanya dukungan dari salah seorang elit partai ini yang kebetulan mempunyai pengaruh di tengah masyarakat Desa Maumbi karena merupakan salah seorang pejabat di Kabupaten Minahasa Utara. Memang dukungkan dimaksud tidak diberikan secara formal namun terlihat jelas bagi masyarakat bentuk dukungan yang diberikan. Kata Kunci: Pengaruh; Faktor Ekternal; Pemilihan Kepala Desa ABSTRACT This article examines the democratic process in the village related to the election of the Old Law in Maumbi Village, Kalawat District, North Minahasa Regency. This study used a qualitative method with a research focus on how the factors influencing the process of selecting an old law in Maumbi Village were particularly related to the existence of external factors that influenced the winning of one of the competing old law candidates. The research findings illustrate that behind the success of the Old Law candidates who were finally elected, apart from the existence of socio-political modalities consisting of political capital, social capital and economic capital owned, it was also influenced by several external factors which also influenced the victory obtained. The external factors referred to include the existence of support from certain political parties, in this case the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). In addition, there is support from one of the party's elite who happens to have influence among the people of Maumbi Village because he is an official in North Minahasa Regency. Indeed, the intended support is not given formally, but it is clear to the community the form of support provided. Keywords: Influence; External Factors; Village Head Election
Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik : (Studi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado) Paul Rudolf Sangkop; Agustinus B. Pati; Maxi M. Egeten
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ini mengkaji bagaimana implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif, kajian ini akan memfokuskan pada apa saja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Infoprmatika Kota Manado dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Manado. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards George (2003), tentang Implementasi Kebijakan Publik. Menurut Edward III, syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, ada empat variabel yang harus diperhatikan: Komunikasi (communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure). Ke empat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari variabel informasi, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado dapat dikatakan belum memadai, variabel sumber daya yang masih kurang, demikian juga jika dilihat dari variabel disposisi yang belum memadai. Sedangkan dari variabel struktur birokrasi sudah dapat dikatakan sudah cukup baik. Dan untuk saran perbaikan memang masih banyak yang perlu diperbaiki maupun ditingkatkan diantaranya bagaimana meningkatkan kualitas petugas, maupun keterbukaan yang dilakukan oleh dinas sendiri. Kata Kunci : Implementasi; Kebijakan; Keterbukaan Informasi Publik; Kota Manado ABSTRACT This article examines how the implementation of the Public Information Disclosure policy was carried out by the Manado City Communication and Information Service to improve the quality of service to the public. By using qualitative methods, this study will focus on what the Office of Communication and Information Technology of Manado City does in implementing public information disclosure policies in Manado City. The study was conducted using the approach put forward by Edwards George (2003), regarding the Implementation of Public Policy. According to Edward III, the conditions for successful policy implementation are four variables that must be considered: communications, resources, attitudes and bureaucratic structures. These four factors must be implemented simultaneously because they have a close relationship with each other. The research findings illustrate that from the information variable, the implementation of the public information disclosure policy carried out by the Office of Communication and Informatics of the City of Manado can be said to be inadequate, the resource variable is still lacking, as well as when viewed from the disposition variable which is inadequate. Meanwhile, from the bureaucratic structure variable, it can be said that it is quite good. And as for suggestions for improvement, there is still much that needs to be improved or improved, including how to improve the quality of officers, as well as the transparency that is carried out by the agency itself. Keywords: Implementation; Policy; Public Information Disclosure; Manado City
Perilaku Politik Pemuda Pada Pemilihan Kepala Daerah: (Analisis Perilaku Pemuda Di Kelurahan Kolongan Akembawi, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020) Novelar Grendy Abram; Burhan Niode; Franky Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang perilaku politik pemuda pada pemilihan kepala daerah. Pemuda dalam penelitian ini di fokuskan pada para pemuda yang ada di kelurahan Kolongan Akembawi, kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat bagaimana bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemuda pada pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara tahun 2020 tersebut. Temuan penelitian mengambarkan terdapat beberapa bentuk perilaku para pemuda yang ada di kelurahan Kolongan Akembawi, kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, diantaranya adalah ada yang berperilaku idealis yaitu mereka yang dalam menentukan pilihannya kepada kandidat dengan melihat visi dan misi yang disampaikan. Selain itu ada juga yang berperilaku kritis, yaitu mereka yang tidak langsung percaya dengan visi dan misi yang disampaikan dan cenderung memperhatikan rekam jejak dari kandidat. Selain kedua bentuk perilaku tersebut ada juga para pemuda yang berperilaku sebagai seorang yang memiliki kesadaran politik yang tinggi,. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemuda disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni disebabkan karena kepemilikan pengetahuan yang mendorong kesadaran politik mereka menjadi tinggi, sedangkan faktor eksternal lebih banyak disebabkan oleh pengaruh visi misi yang disampaikan oleh para kandidat serta rekam jejak para kandidat. Kata Kunci : Perilaku politik ; Pemuda; Pemilihan Kepala Daerah ABSTRACT his study examines the political behavior of youth in regional head elections. The youth in this study focused on youth in the Kolongan Akembawi sub-district, Tahuna Barat sub-district, Sangihe Islands Regency in the 2020 election of the Governor and Deputy Governor of North Sulawesi. This study used qualitative methods to see how forms and factors influence behavior youth in the 2020 regional head election in North Sulawesi. The research findings illustrate that there are several forms of youth behavior in the Kolongan Akembawi sub-district, Tahuna Barat sub-district, Sangihe Islands Regency, including some who behave idealistically, namely those who determine their choice of candidates by looking at the vision and mission conveyed. In addition, there are also those who behave critically, namely those who do not immediately believe in the vision and mission presented and tend to pay attention to the candidate's track record. In addition to these two forms of behavior, there are also young people who behave as someone who has high political awareness. While the factors that influence youth behavior are caused by two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors are caused by the ownership of knowledge that drives their political awareness to be high, while external factors are more due to the influence of the vision and mission conveyed by the candidates and the track records of the candidates. Keywords: Political behavior; Youth; Regional Head Election
Tata Kelola Pemilihan Umum Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Intan R.T Rondonuwu; Agustinus B. Pati; Franky R.D. Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Sesuai data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tomohon pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 terdapat sebanyak 680 penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih. Namun, sebagian diantaranya tidak ikut memilih dengan berbagai macam alasan. Problematika tata kelola pemilu, tidak hanya persoalan administrasi semata akan tatapi mencakup 3 (tiga) aspek yang sangat menentukan yaitu peraturan, pengaplikasian aturan, dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan. Artikel ini mengkaji bagaimana tata kelola pemilihan umum yang dilakukan oleh KPUD Kota Tomohon pada Pilkada tahun 2020 terkait dengan penjaminan hak bagi para penyandang disabilitas di Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian menggambarkan berbagai strategi yang telah dilakukan oleh KPUD Kota Tomohon yang diawali dari proses pendataan, sosialisasi hingga pada pelaksanaan pencoblosan, telah berjalan baik, dan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur. Memang diakui masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya misalnya bagi penyadang disabilitas tuna netra, dimana belum tersedianya kertas suara yang bertulisan huruf braile, selain masih terdapat beberapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum ramah bagi para penyandang disabilitas yang disebabkan dari ketersediaan personil dan dana yang terbatas. Kata Kunci: Tata Kelola; Disabilitas; Komisi Pemilihan Umum ABSTRACT According to data held by the Tomohon City Regional General Election Commission (KPUD), during the 2020 Regional Head Elections (Pilkada) there were 680 persons with disabilities who had the right to vote. However, some of them did not vote for various reasons. Election governance problems, not only administrative matters, but also include 3 (three) very decisive aspects, namely regulations, application of rules, and resolution of problems that occur in elections. This article examines how the governance of the general election conducted by the KPUD of Tomohon City in the 2020 Pilkada is related to guaranteeing the rights of persons with disabilities in Tomohon City. This study uses a qualitative method. The research findings illustrate the various strategies that have been carried out by the KPUD of Tomohon City, starting from the data collection process, socialization to the implementation of the voting, which have gone well, and are in accordance with the governing legislation. It is acknowledged that there are still a number of things that need attention, including for example for persons with visual impairments, where ballot papers written in Braille are not yet available, besides that there are still several polling stations (TPS) that are not yet friendly for persons with disabilities due to the availability limited personnel and funds. Keywords: Governance; Disability; General Election Commissions

Filter by Year

2013 2023