cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2021)" : 20 Documents clear
Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan Sondakh, Heppy; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembangunan merupakan pencapaian dan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat . Infrastruktur masih menjadi persoalan serius di negeri Indonesia, terutama ditingkat pedesaan. Tidak sedikit infrastruktur desa yang saat ini kondisinya tidak terurus,bahkan masih banyak desa yang belum memiliki infrastruktur semisal minimnya proses pembangunan jalan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2015 Tentang Desa  menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai langkah untuk mewujudkan pemerintah desa yang otonomi dan mandiri, maka dikeluarkan Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat Peraturan Desa dan Pembangunan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapakan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Upaya peningakatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejaterahan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Atas dasar tingkat keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan kebijaksanaan ini terdapat tiga jenis kebijaksanaan yaitu : Kebijaksanaan langsung; Kebijaksanaan tidak langsung; Kebijaksanaan campuran.Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan, Infrastruktur
Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara Maramis, Armando P.P.M; Nayoan, Herman; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsekuensi dari Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah maka setiap daerah diberikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui Peran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 (tiga) komponen yang diusulkan oleh Sutarto (2009), yaitu ; Konsepsi Peran, Harapan Peran dan Pelaksanaan Peran. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menenunjukkan bahwa proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah  (RKPD) BAPELITBANG  mengacu pada PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan. Dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bapelitbang juga melakukan identifikasi program yang bekerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Sam Ratulangi untuk melihat se efektif apakah program program yang akan dikerjakan oleh SKPD yang ada dan menilai wajar atau tidak dalam pengajuan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanakan program yang ada diRKPD. Bapelitbang juga melaksanakan koordinasi bersama dengan SKPD dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Apa yang menjadi Program prioritas Nasional itu juga yang akan menjadi program prioritas di daerah Kata kunci : Organisasi, Bapelitbang, RKPD
Netralitas Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Mumu, Vanly Vily
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Disamping itu juga pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan kegiatan lainnya. Dalam Pemilihan umum terdapat keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri pemerintahan yang demokratis. Perwujudan demokrasi tersebut, pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan peran dan partisipasi masyakarat terkait pengejewantahan hak-hak politik dan sosialnya, yang dijamin secara konstitusional. Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Aparatur Sipil Negara adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pegawai ASN sendiri terdiri Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan, untuk mengetahui netralitas aparatur negeri sipil di pemerintah kabupaten minahasa selatan dalam pemilihan umum tahun 2019. Dengan menggunakan metode kualitatif,yang dikaji berdasarkan teori Kemaghan (Noer, Hamka Hendra 2014:70) mengenai aspek-aspek netralitas yaitu : Tidak menjadi alat suatu kekuatan politik tertentu, tidak ada usaha dari pemerintah untuk memasukan orang-orang partai politik dalam jajaran birokrasi, sistem kenaikan pangkat tidak dipengaruhi partai politik dan tidak dijadikan kepentingan partai politik, tetapi sebagai alat negara untuk mengurus kepentingan negara. Dari hasil wawancara dilapangan masih ditemui aparatur sipil negara yang digunakan sebagai alat bagi suatu kekuatan politik tertentu. Ini dikarenakan para ASN kerap kali mendapatkan pengaruh dan diarahkan untuk mendukung salah satu calon anggota dewan perwakilan rakyat. Namun, mereka melakukan ini secara diam-diam karena takut mendapatkan sangsi sesuai undang-undang yang berlaku.
Strategi Perusahaan Daerah Dalam Penataan Pasar Pinasungkulan Manado di Era Pandemi Covid 19 Ansik, Militia; Sambiran, Sarah; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi perusahaan daerah pasar (PD pasar)Manado dalam penataan pasar Pinasungkulan manado diera Pandemi Covid-19.Tujuan penelitian ialah untuk melihat bagaimana PD pasar Manado dalam menjalankan strategi yang sudah dibuat untuk penataan pasar Pinasungkulan Manado di Era Pandemi Covid 19 Deng menggunakan tiga Teori pendekatan yaitu Memformulasikan strategi, Mengimplementasikan Strategi, dan mengevaluasi strategi. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan  Analisis Deskriptif .sumber data pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dengan pengamatan dan penelusuran langsung dikantor PD pasar Manado dan dipasar Pinasungkulan Manado, dan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para informan yaitu pedagang dan masyarakat pembeli . Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Strategi perusahaan daerah dalam penataan pasar Pinasungkulan Manado di Era Pandemi Covid 19 sudah berjalan dengan baik sehingga bisa membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 selain itu bisa memberikan rasa aman kepada para pedagang dan masyarakat yang datang berbelanja dipasar Pinasungkulan Manado. Kata Kunci : Strategi, Perusahaan Daerah, Pasar, Pandemi
Strategi Marketing Politik Melky Jakhin Pangemanan Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2024 Wawointana, Caesar V; Liando, Daud M; Kimbal, Alfon
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan legislatif merupakan media bagi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon-calon anggota dewan yang dapat mewakili aspirasi mereka yang terbaik sesuai harapan masyarakat. Setiap calon pasti memiliki tujuan untuk memenangkan pemilihan yang diikuti. Untuk memenangkan kompetisi atau persaingan tersebut, semua kandidat tentunya memiliki strategi yang digunakan untuk menang. Strategi dalam menghadapai pemilihan langsung merupakan perencanaan yang cermat yang disusun dan dilaksanakan oleh tim pemenangan yang memiliki tujuan mencapai kemenangan atas sasaran yang ditentukan Sasaran merupakan apa yang ingin dicapai oleh calon legislatif atau kandidat dan tim pemenangan dalam hal ini adalah target dukungan pemilihan yang diwujudkan dalam pemberian suara kepada calon atau kandidat tersebut. Ruang lingkup pembahasan strategi tak sebatas pada tatanan konsep atau rencana, namun yang terpenting adalah bagaimana calon atau kandidat dan tim kampanye tersebut mengimplementasikannya di lapangan.Melky Jakhin Pangemanan merupakan salah satu calon anggota legislatif yang berasal dari partai solidaritas Indonesia. Partai tersebut merupakan partai yang baru terbentu dan pertama kali ikut dalam kontestasi baik nasional maupun darah. Dalam daerah pemilihan Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung Melky Pangemanan berhasil mendapatkan suara 8.317 dan berhasil mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara.mengenai kemenangan Melky Jakhin Pangemanan dalam  kontestasi pileg Sulawesi Utara tahun 2019 peneliti melihat ada hal yang berbeda dari kemenangan seorang calon legislatif, pada umumnya untuk memenangkan sebuah kontestasi setidaknya ada 3 modal yang kuat yang harus dimiliki oleh calon yakni Modal Politik, Modal Sosial dan Modal Ekonomi.Kata Kunci: Strategi, Markteing Politik, Melky Jakhin Pangemanan
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan Dirumah Sakit Umum Daerah Noongan Kec. Langowan Kabupaten Minahasa Rorimpandey, Grasela; Mantiri, Michael; Sambiran, Sarah
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kualitas pelayanan publik adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk atau jasa. sumber daya manusia serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan. Berdasarkan penelitian kualitas pelayanan kesehatan dirumah sakit umum daerah noongan kabupaten minahasa. kualitas pelayanan rawat jalan dirumah sakit umum daerah noongan masih perlu diperbaiki. masih ada beberapa hal yang masih perlu untuk ditingkatkan terutama pelayanan pada petugas bagian administrasi yang masih baru yang belum mempunyai keterampilan yang cukup baik dan cenderung masih kaku dalam memberikan pelayanan kepada pasien. diakui terjadi pada beberapa petugas yang masih baru dan belum mempunyai keterampilan yang cukup, dan pegawai loked yang sedang melaksanakan pelayanan karena minimnya pengalaman dan masih kaku, serta dinilai masih belajar sehingga jika berhadapan dengan pasien masih cenderung kaku masih terdapat beberapa petugas medis dan petugas administrasi yang berprilaku kurang ramah terhadap pasien dalam memberikan pelayanan,meskipun tidak menyatakan untuk semua petugas medis dan petugas administrasi, keluhan mengenai masalah ketidakramahan petugas mengarah kepada petugas administrasi dan perawat yang masih baru akan tetapi hal ini harus jadi perhatian jajaran pimpinan rumah sakit untuk segera dilakukan perbaikan dalam pengelolahan sumber daya manusia ( SDM) yang terdapat dirumah sakit umum daerah noongan, karena sebuah pelayanan publik yang baik harus disertai sikap dan perilaku yang baik dan penuh perhatian dari sumber layanan itu sendiri agar mencerminkan pelayanan yang maksimal dan memuaskan untuk stiap pasien poliklinik rawat jalan maupun pasien umum dirumah sakit umum daerah noongan kab minahasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Kata Kunci : Strategi, Kualitas Pelayanan, Rumah Sakit
Pengoptimasian Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan (Studi Pada Kelompok Tani di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat) Porajow, Ronaldo C; Pangemanan, Sofia E; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan desa yang berkelanjutan akan menjadikan sebuah desa berkembang dalam segala aspek, pembangunan kelembagaan di desa juga mestinya penting untuk diperhatikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoaan Barat. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, yaitu pengamatan langsung atau observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, Dalam kapasitas sebagai pemimpin politik yang ada di desa Ranolambot, keberadaan pemerintah desa belum menunjukan perannya dalam mendorong dan memaksimalkan keberadaan kelompok tani. Program yang dilaksanakan oleh desa yang telah disahkan lewat APBDes menunjukan bahwa secara program untuk keberadaan kelompok tani kurang diperhatikan. Pada akhirnya apa yang menjadi hasil pertanian dari kelompok tani, proses mekanisme antisipatifnya tidak kelihatan. Sebagaimana upaya memaksimalkan hasil pertanian maka sangat penting untuk dibuatkan aturan agar dalam penyusunan APBDes program kelompok tani dimasukkan dalam APBDes.Kata Kunci: Pengoptimasian, Kelembagaan, Pembangunan Desa
Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan) Rumawas, Virginia V; Nayoan, Herman; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketahanan Pangan merupakan sebuah sektor yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu wilayah bahkan suatu negara, karena ketahanan pangan merupakan sumber bahan pokok bagi masyarakat. Dalam rangka mengembangkan sektor tersebut, peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan ada dua aspek yakni 1) Operasi langsung, Pemerintah terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program-program ketahanan pangan harus terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measurable) dan berkesinambungan (sustainability). 2) Aspek pengendalian langsung, Dinas pangan selalu mengontrol kondisi pangan minahasa selatan, juga melakukan antisipasi kerawanan pangan dengan melakukan import beras di luar daerah. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui lebih mendalam peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten minahasa selatan, informan yang digunakan merupakan informan yang di pilih dan berkapasitas menjawab pertanyaan penelitian.  Dari hasil penelitian peneliti melibatkan informan-informan yang di pilih terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengklarifikasikan informan ke dalam dua jenis yaitu key informan dan secondary informan dimana key informan atau informan kunci peneliti adalah pelaku yang terlibat dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten minahasa selatan dalam penelitian ini key informan diharapkan dapat menjawab terkait dengan ketahanan pangan yang di maksud. Sedangkan secondary informan atau informan peneliti melibatkan pihak kelompok tani dan masyarakat. Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Minahasa Selatan telah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang diatur. Selanjutnya perlu adanya perbaikan dalam system pengawasan yakni melakukan evaluasi berkala dan system inspeksi mendadak agar mengetahui secara jelas dan rinci mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan dan mencari tahu akar masalah serta pemecahan masalahnya.Kata kunci : Peran, Pangan, Pertanian
Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan Rindorindo, Patriot Valentino; Mantiti, Michael S; Pati, Agustinus B
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19 pertama. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.Kata Kunci :Desa, Dana Desa, Covid-19
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu Manarat, Yoga Andreas; Kaawoan, Johannis E; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan verbal yaitu kekerasan berupa kata-kata, seperti mencaci, menghardik dan menghina. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang yang menyangkut masalah seksual, seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan. Di antara beberapa kekerasan di atas, yang memiliki dampak atau pengaruh paling dominan terhadap korban adalah kekerasan seksual. Dan pada kenyataanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual kerap kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji serta dilarang dalam agama, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak. Kekerasan anak tersebut ternoda oleh berbagai aksi kekerasan seksual, baik yang datang dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, bahkan negara. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, baik secara fisik maupun seksual. Pelaku kekerasan seksual disini pada umumnya adalah orang terdekat disekitar anak seperti bapak, paman, guru, kakek dan sebagainya. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. Menetralisir merupakan upaya menyelapkan pengaruh atau akibat yang membahayakan pada korban kekerasan seksual, melihat akan resiko dan akibat yang akan terjadi pada korban kekerasan seksual dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, langsung turun kelapangan untuk memeriksa korban dan memberikan pendampingan berupa psikolog klinis, ahli hukum guna menuntut para pelaku di pengadilan, melibatkan tokoh agama dalam proses pemulihan korban dan keluarga korban. Kata kunci : Pemberdayaan, Kekerasan Seksual

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)