JURNAL NOKEN : Ilmu-Ilmu Sosial
Jurnal Noken (Social Science) is biannual publication issued in the month of December and March. noken is a scientific journal which prioritizes the publication of articles (research and non-research based) regarding to social science issues that deal with social science issues such as social and political problem, education, law and others.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 8 No. 1 (2022): Desember 2022"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[STRATEGI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SENTRA WISATA KULINER WIYUNG KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Aisya Safira Nabila]]>;
<![CDATA[Ertien Rining Nawangsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v8i1.1798
<![CDATA[Keberadaan pedagang kaki lima sebagai salah satu sektor informal merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan perkotaan. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah berupaya dalam melakukan pemberdayaan terhadap para pedagang kaki lima pada sentra wisata kuliner wiyung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemberdayaan pedagang kaki lima pada sentra wisata kuliner wiyung yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis SOAR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) aspek strengths memiliki keunggulan penerapan kasir tunggal. 2) aspek opportunities dilakukan dengan bimbingan keterampilan memasak dan manajemen produk melalui kerjasama antara pemerintah dan swasta. 3) aspek aspirations yang disampaikan oleh para pedagang kepada Dinas Koperasi dan UMKM yakni peningkatan promosi usaha pada SWK Wiyung. Akan tetapi, masih ada keluhan dari pada pedagang terkait promosi usaha yang kurang maksimal. 4) aspek results telah dirasakan oleh para pedagang dibuktikan dengan peningkatan pendapatan melalui pembinaan, pendampingan, dan monitoring serta evaluasi secara berkala]]>
<![CDATA[Dinamika Perjuangan Suku Kurdi Iraq dalam Memperoleh Status Wilayahnya di Iraq ]]>
<![CDATA[Eriksa Gutama]]>;
<![CDATA[Surwandono Surwandono]]>;
<![CDATA[Ali Maksum]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v8i1.1808
<![CDATA[The purpose of this study is to explain the dynamics of the Iraqi Kurdish struggle before and after the saddam Hussein era. In this study, the authors explain how the dynamics of the Iraqi Kurdish struggle in obtaining regional autonomy as well as Saddam Hussein's political attitudes and leadership style. Iraq's still-fruitless Kurdish struggle with the crisis Baghdad is experiencing in the frame of a long conflict entering a phase of mutually hurting stalemate has led the two to choose the path of peace negotiations. Although Baghdad's peace treaty deal deal with the Kurds was hampered on the Kirkuk issue, with the phenomenon of the withdrawal of Iraqi troops from the UN protected zone and its migration of Saddam Hussein loyalists from the Territory of Northern Iraq made the opportunity for the Kurds to take over the region so that in 1992 under the shadow of the UN and allies, the KDP and PUK held free elections and established a Kurdistan Regional Government (KRG) for the Arbil region, Dohuk, and Sulaymanya. The KRG also turned the unarmed Peshmerga fighters into a regional defense force that would maintain peace and stability in the region. At this time the Kurds were able to create a safe and stable environment conducive to private and public investment.]]>
<![CDATA[G Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Dalam Pengembangan Desa Wisata ]]>
<![CDATA[Miranda Dwi Setyaningrum]]>;
<![CDATA[Arimurti Kriswibowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v8i1.1826
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisa gaya kepemimpinan transformasional Kepala Desa Sekapuk dalam pengembangan desa wisata sehingga mampu mengantarkan desa tersebut menjadi desa mandiri. Masalah difokuskan pada gaya kepemimpinan kepala desa dalam proses pengembangan desa wisata. Pada penelitian ini analisis yang digunakan mengenai gaya kepemimpinan transfromasional yang didalamnya terdapat 4 aspek digunakan yaitu: Idealized Influence (Pengaruh Idealis), Inspirational Motivation (Inspirasi Motivasi),Intellectual Stimulation (Stimulasi Intelektual), Individualized Consideration (Dukungan Individual). Data-data dikumpulkan melalui baberapa cara yaitu: observasi, dokumentasi serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap berdekatan dengan fokus penelitian ini serta dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa melalui kepemimpinan transformasional yang dilakukan oleh kepala desa mampu menjadikan Desa Sekapuk menjadi desa mandiri melalui pengembangan desa wisata. Dikarenakan Kepala Desa Sekapuk setelah menerapakan 4 aspek dari kepemimpinan transformasional yaitu pada aspek Idealized Influence kepala desa memiliki pendirian yang kuat, kharisma yang bagus serta mampu menjadi role model. Pada Motivasi Inspirational yaitu memiliki motivasi yang tinggi serta mampu menumbuhkan motivasi bawahannya. Pada Intellectual Stimulation yaitu mampu menyelesaikan masalah yang ada serta memberikan inovasi pada pengembangan wisata. Pada Individualized Consideration yaitu kepala desa memberikan perhatian pada setiap individu pelaku pengembangan wisata dengan memfasilitasi kebutuhan SDM yaitu dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM serta upaya melakukan pencerdasan SDM.]]>
<![CDATA[KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN PULAU KODINGARENG – PT. ROYAL BOSKALIS ATAS PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PESISIR KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Radhitya Erlangga]]>;
<![CDATA[Sukri Sukri]]>;
<![CDATA[Ariana Ariana]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v8i1.1833
<![CDATA[Kehadiran aktivitas tambang pasir laut oleh PT. Royal Boskalis membuat masyarakat nelayan Pulau Kodingareng melakukan tuntutan atas kebijakan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Kebijakan RZWP3K menjadi payung hukum bagi pihak penambang pasir yang membuat kerusakan lingkungan laut dan nelayan kehilangan mata pencaharian. Fokus utama pada analisis konflik sosial dan faktor penyebab konflik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor penyebab konflik sosial masyarakat nelayan dengan PT. Royal Boskalis. Kualitatif dan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Adapun teori yang digunakan adalah teori konflik sosial Lewis Coser. Hasil menunjukkan bahwa konflik sosial terjadi karena ada polarisasi kepentingan yang terbentuk antara aktor kebijakan RZWP3K. Kepentingan dan hak masyarakat nelayan diabaikan sementara PT.Royal Boskalis memperoleh keuntungan besar dari aktivitas tambang pasir laut. Faktor lainnya adalah masyarakat nelayan tidak diberi akses informasi dan tidak diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan. Selain itu juga terjadi konfik eko-spasial dan konflik lingkungan]]>
<![CDATA[The Collaborative Governance dalam Pengembangan Wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Kawasan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Moch Faizal]]>;
<![CDATA[Tukiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v8i1.1848
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance dalam pengembangan wilayah RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya. DLH Kota Surabaya yang menjadi leading sector menjadikan kawasan bantaran sungai menjadi RTH guna memberikan keseimbangan pada lingkungan sekitarnya dengan mengajak pemangku kepentingan lain seperti Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Sinar Mas Land, Lembaga Perwakilan Masyarakat Kelurahan Jagir dan Karang Taruna sebagai perwakilan masyarakat sekitar. Metode penelitian ini yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menggunakan fokus teori model collaborative governance kerangka kerja integratif dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengembangan RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya telah terlaksana dengan sangat baik dan telah sesuai dengan model kerangka kerja integratif collaborative governance, walaupun terdapat beberapa kendala, namun kendala yang ada tidak mengganggu proses kolaborasi dan dapat diatasi dengan baik]]>
<![CDATA[PERUBAHAN GAYA HIDUP ANGGOTA KOMUNITAS PUNK PASCA HIJRAH DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Azmul Fauzi]]>;
<![CDATA[M. Ramli AT]]>;
<![CDATA[Nuvida Raf]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v8i1.1853
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis Perubahan gaya hidup anggota komunitas punk di Makassar pasca melakukan hijrah. Penelitian dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumen dan studi kepustakaan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan informan berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri anggota komunitas punk yang berhijrah dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan perubahan gaya hidup didukung oleh lingkungan yang dapat menerima mereka. Proses mereka dalam mencoba berperilaku sesuai nilai dan norma yang didukung oleh keluarga dan lingkungan. Anggota komunitas punk dalam memcerminkan dirinya dalam proses hijrah membutuhkan waktu dan simbolisasi agama yang sebenarnya merupakan upaya memperkenalkan diri mereka ke masyarakat bahwa gerakan hijrah ini merupakan gerakan yang terukur dan memiliki dasar yang diajarkan dalam kajian keagamaan. Perubahan gaya hidup ini akhirnya mengubah pelapisan sosial anggota komunitas punk dari tidak istimewa ke istimewa]]>
<![CDATA[Fenomena Istilah Anak Haram dalam Perspektif Masyarakat Awam dan Islam ]]>
<![CDATA[Laili Yunita]]>;
<![CDATA[Betty Mauly Rosta Bustam]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v8i1.1883
<![CDATA[Problematika sosial belakangan terakhir ini semakin meningkat, hal itu terlihat dari interaksi sosial yang semakin hari semakin terkikis di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Tindakan amoral dan premanisme menjadi awal dari terbentuknya kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab munculnya label anak haram dan dampaknya pada anak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa label anak haram dalam pandangan masyarakat awam di antaranya 1) label anak haram yang berkembang telah terwariskan secara turun temurun 2) penyebutan istilah anak haram di daerah Rowokangkung Lumajang dengan nama anak kowar yang berarti anak yang tidak diketahui ayahnya karena ketidaksiapan ayahnya untuk bertanggung jawab 3) pelabelan anak haram yang disematkan kepada seseorang disebabkan oleh perilaku negatif sebagai akibat lahir di luar nikah 4) anak yang lahir di luar nikah berakibat pada ketidakjelasan status kewarganegaraan 5) selain itu pelabelan muncul karena perilaku orang tua yang melakukan hubungan di luar pernikahan. Hal ini akan berdampak pada anak di antaranya anak akan kehilangan kepercayaan diri, merasa terasingkan dan tidak dianggap dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam pada dasarnya tidak dibenarkan adanya istilah anak haram, karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, yang haram adalah perbuatan orang tuanya]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUMDES DALAM MENGEMBANGKAN AGROWISATA BELIMBING DESA WATESARI BALONGBENDO SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Novia Megasari]]>;
<![CDATA[Hendra Sukmana]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v8i1.1885
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan agar dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang terdapat pada BUMDes Bina Sejahtera dalam mengembangkan Agrowisata Belimbing di desa Watesari Balongbendo Sidoarjo. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendakatan wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun narasumber penelitian ini antara lain. Kepala Desa Watesari, Kepala BUMDes Bina Sejahtera dan Staff–Staff BUMDes terkait Bina Sejahtera. Serta Analisa penelitian ini melalui pendekatan teori Edward III. Adapun indikator yang digunakan dalam teori ini terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada BUMDes Bina Sejahtera dalam mengembangkan agrowisata belimbing menurut pendekatan teori Edward III yaitu indikator komunikasi, komunikasi yang dilakukan oleh ketua BUMDes Bina Sejahtera dengan anggota berjalan dengan baik. Serta dalam proses komunikasi diantara ketua dengan para anggota selalu dilakukan secara baik dan mengarah langsung pada kebijakan yang telah disepakati. Indikator sumberdaya, tentunya dari pemerintahan desa telah disediakan baik sumber daya manusia yang mumpuni dalam kepengurusan BUMDes maupun sumber daya keuangan yang nantinya dipergunakan dalam pelaksanaan operasional dari BUMDes tersebut. Pada indikator disposisi berhubungan dengan sikap atau kecenderungan, didapati bahwa sikap atau kecenderungan staff–staff yang terdapat pada BUMDes sangat mendukung implementasi kebijakan yang terdapat pada BUMDes Bina Sejahtera, dan para staff juga memberikan baik kritik maupun saran apabila dalam implementasi kebijakan terdapat kesalahan dan kekurangan. Indikator struktur birokrasi didapati bahwa di BUMDes sudah terdapat prosedur operasional kerja atau SOP dan telah berjalan dengan baik. Akan tetapi meskipun sudah berjalan dengan baik masih terdapat kekurangan yakni masih belum sepenuhnya menjalankan SOP yang telah ditetapkan]]>
<![CDATA[Penguatan Identitas Politik Perempuan dalam Masyarakat Adat Kajang ]]>
<![CDATA[A. Ummu Kaltsum]]>;
<![CDATA[Gustiana A. Kambo]]>;
<![CDATA[Muhammad Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v8i1.1887
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang penguatan identitas politik perempuan Masyarakat adat Kajang. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh perempuan masyarakat adat Kajang dalam mempertahankan identitas politiknya. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa Anrongta sebagai identitas politik perempuan Masyarakat adat Kajang memiliki posisi yang penting sebagai perwakilan perempuan dalam kelembagaan Masyarakat adat Kajang. Anrongta adalah jabatan yang hanya bisa dijabat oleh perempuan. Tugas dan tanggung jawab Anrongta dalam pemerintahan Masyarakat adat Kajang merupakan wujud dari penguatan identitas politiknya sebagai pemimpin adat yang mewakili nilai-nilai perempuan. Anrongta sebagai satu-satunya jabatan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan Ammatoa memimpin Masyarakat adat Kajang menggambarkan upaya perempuan mempertahankan identitas politiknya dalam konteks politik masyarakat adat. Anrongta bertugas untuk mempersiapkan prosesi pemilihan Ammatoa dan juga mengisi jabatan sementara saat Ammatoa allinrung (meninggal) hingga Ammatoa selanjutnya terpilih, selain itu bertugas mempersiapkan ritual-ritual adat dan setiap pelaksanaannya dikoordinasikan terlebih dahulu ke Anrongta karena dalam pengambilan keputusan saat proses A’borong (musyawarah adat) Anrongta memiliki peranan yang penting]]>
<![CDATA[Representasi Tanda dalam Ungkapan Pemmali Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Barru ]]>
<![CDATA[Andi Fadlan Sukmal]]>;
<![CDATA[Lukman Lukman]]>;
<![CDATA[Ery Iswary]]>;
<![CDATA[Firman Saleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v8i1.1890
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan representasi tanda dalam ungkapan pemmali bagi masyarakat Bugis di Kabupaten Barru. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Temuannya yaitu dalam masyarakat ditemukan beberapa pemmali berupa larangan yang sebenarnya dimaksudkan untuk mendidik, namun dalam penyampaiannya justru diungkapkan dengan menyampaikan konsekuensi yang berbeda. Pemmali merupakan bagian dari tabu yang masih banyak dipercaya oleh sebagian orang. Bagi orang yang percaya pemali, hal buruk yang terjadi sering kali dikaitkan dengan perilaku atau ucapan orang yang mengalaminya. Dalam pemmali terdapat tanda-tanda yang merepresentasikan kesepakatan sosial masyarakat Desa Pancana, yaitu: 1) kepala sebagai simbol kehormatan seseorang, sementara kaki bagian tubuh yang menyentuh tanah sehingga harus dijaga agar tetap sopan, 2) pintu dipercaya sebagai tempat masuknya hal baik seperti rejeki dan hal buruk seperti setan, 3) orang yang sedang hamil dianggap sebagai representasi dari dirinya dan anaknya, sehingga diharuskan menjaga tingkah laku dan bersikap, termasuk yang dikenakan dan dimakan selama kehamilan, 4) menyerupai orang meninggal dilarang karena dianggap sebagai doa, 5) makanan dan minuman adalah rejeki yang harus dihargai dengan cara diperlakukan dengan baik, termasuk alas yang digunakan, 6) dipercaya manusia hidup berdampingan dengan makhluk halus sehingga harus selalu menjaga diri agar tidak mendapat gangguan dari mereka]]>
