cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrisna Bagus Edhita Praja
Contact Email
chrisnabagus@ummgl.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
variajusticia@ummgl.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Varia Justicia
Published by Universitas Muhammadiyah Magelang
ISSN : 19073216     EISSN : 25795198     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Varia Justicia (ISSN 2579-5198) is a peer-reviewed Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes biannually (March and October). The scopes of Varia Justicia, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. Varia Justicia has been indexed by Google Scholar, Directory of Open Access Journal (DOAJ), Sinta, IPI, Worldcat and others.
Arjuna Subject : -
Articles 165 Documents
 2   3   4   5   6 
PELAKSANAAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Chandra Purnama, Pancar; Krisnan, Johny; Kurniaty, Yulia
Varia Justicia Vol 12 No 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.944 KB)

Abstract

Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum dan dilakukan secara komprehensif. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Proses Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penanganan Anak Berhadapan Hukum mengutamakan perdamaain dari pada proses hukum formal. Untuk itu judul penelitian ini adalah PELAKSANAAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Rumusan permasalahn adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan diversi di tingkat Pengadilan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2) Bagaimanakah kekuatan hukum diversi di tingkat pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (3) Apakah yang melatar belakangi dilaksanakannya diversi di tingkat pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, agardapat menjabarkan bagaimana pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, bahan hukum sekunder berasal dari wawancara dengan fasilitator diversi. Metode pendekatan yang digunakan adalah statule approcich yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelaksanaan diversi. Metode deduktif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh, yakni kesimpulan (gambaran umum) atas pelasanaan diversi di tingkat pengadilan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu hanya terbatas pada kasus tindak pidana yang di ancam pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun jika tindak pidana yang dilakukan anak masuk kualifikasi concursus yang diancam pidana penjara kurang dari 7 tahun dan lebih 7 tahun maka berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dapat diupayakan diversi dengan syarat surat dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, alternatif, komulatif maupun kombinasi (gabungan). Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, jika dicapai kesepakatan maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Penetapan Kesepakan Diversi.
PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI SISTEM MULTI LEVEL MARKETING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dewi Utami, Ayu; Maghfiroh, Nurul; Tjatur Iswanto, Bambang
Varia Justicia Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.517 KB)

Abstract

Bisnis Multi Level Marketing (MLM) cukup berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dalam sejumlah kasus, Multi Level Marketing (MLM) kerap dijadikan kedok dari bisnis money game dan mendewakan passive income. Bertolak dari kasus kasus seperti itulah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menggodok prinsip-prinsip bisnis ini secara syariah termasuk marketing plannya. Tujuannya untuk melindungi pengusaha dan mitra bisnisnya (masyarakat) dari praktik bisnis yang haram atau syubhat. Dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme bisnis Multi Level Marketing (MLM), serta untuk mengetahui bagaimana bisnis Multi Level Marketing (MLM) menurut hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode Non Random sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis Multi Level Marketing (MLM) itu sesuai dengan syariah atau tidak, yaitu aspek produk atau jasa yang dijual dan sistem dari Multi Level Marketing (MLM) itu sendiri. Bagaimana sistem pemberian bonus yang terdapat dalam perusahaan Multi Level Marketing (MLM) apakah terbebas dari unsus garar maupun maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang Multi Level Marketing (MLM) khususnya dalam Hukum Islam. Sisi negatif yang terdapat pada sistem Multi Level Marketing (MLM) tidak mewakili keharaman secara keseluruhan terhadap bisnis yang berbasis Multi Level Marketing (MLM) lainnya.
Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Badan Usaha Milik Negara Anggoro, Cahyo
Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.857 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v14i1.2044

Abstract

Audit Board of Indonesia (BPK) performs audits on the management and accountability of state finances, including those implemented by State Owned Enterprises (SOE). This study aims to see the synchronization of various regulations related to the authority of BPK in conducting SOE audit, as well as audit practices conducted by BPK on SOEs in the period of 20012-2017. This research is conducted by using normative legal research method. Data collection is done through library research by perform a search regulations, scientific books, and other data relevant to the study. Based on the results of the analysis it is known that first, the Acts regulating the state finance, state financial audit, BPK and SOE have been in sync with each other related to the BPK audit of SOEs. BPK audit of SOEs is the authority of BPKs attribution derived from the 1945 Constitution and further regulated in Acts. Second, the implementation of BUMN audits by BPK period 2012-2017 is conduct with three types of audit, namely financial audit, performance audit and  a specific purpose audit on state-owned companies in the form of Persero and Perum.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Arum Septianingsih, Vera; Maghfiroh, Nurul
Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.101 KB)

Abstract

Kewarisan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perkawinan. Islam mengenal dua asas perkawinan yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Kedua asas perkawinan tersebut erat kaitannya dengan kewarisan karena di dalam sebuah perkawinan terdapat harta bersama, pewaris, dan ahli waris. Baik dalam perkawinan monogami dan perkawinan poligami terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta warisan yang sering kurang dimengerti oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul : “PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”       Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang cara menentukan harta tirkah yang beralih kepada ahli waris, siapa yang menjadi ahli waris, dan besar bagian masing-masing ahli waris.       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan penelitian sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.       Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa cara menentukan harta tirkah yang beralih kepada ahli waris dalam perkawinan poligami adalah dengan terlebih dahulu memisahkan harta bersama dari masing-masing perkawinan poligami (bila tidak ada perjanjian untuk pemisahan harta bersama sebelum perkawinan dilaksanakan). Bila ada perjanjian pemisahan harta bersama maka menjadi lebih mudah dalam menentukan harta mana yang menjadi hak suami (pewaris) dan harta mana yang menjadi hak masing-masing istri. Bagi pasangan suami dan istri yang tidak melakukan perjanjian pemisahan harta bersama sebelum perkawinan maka harta bersama dari masing-masing perkawinan dibagi menjadi dua bagian, separuh menjadi hak suami (pewaris) dan separuh menjadi hak istri (istri pertama atau kedua atau ketiga atau keempat). Kemudian separuh bagian yang menjadi hak suami (pewaris) dari masing-masing perkawinan terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pemeliharaan jenazah, pembayaraan hutang, pemberian wasiat. Hasilnya lalu dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris seperti saudara-saudara pewaris, anak, istri, orang tua pewaris. Besar bagian untuk masing-masing ahli waris telah ditentukan oleh Al Qur’an Surah An Nisaa’ ayat 11, 12, 176; Al Hadits; dan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 176-182. Pada dasarnya tidak ada perbedaan besarnya porsi atau bagian bagi ahli waris dalam perkawinan monogami maupun dalam masing-masing perkawinan poligami namun yang berbeda adalah besarnya nominal harta warisan yang diperoleh ahli waris karena adanya perbedaan besarnya harta bersama antara masing-masing perkawinan poligami yang dipengaruhi keadaan ekonomi pada saat perkawinan, keadilan dari suami (pewaris) kepada istri-istri dan anak-anaknya, dan durasi perkawinan.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG INFORMED CONSENT SEBAGAI HAK PASIEN DAN KEWAJIBAN DOKTER Mayasari, Dian Ety
Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.776 KB)

Abstract

Upaya kesehatan dilakukan oleh dokter atau yang dikenal sebagai transaksi terapeutik diawali dari adanya informed consent yaitu penjelasan dari dokter mengenai kondisi penyakit pasien serta tindakan medis yang akan dilakukannya dalam rangka kesembuhan pasien dan kemudian dari penjelasan tersebut mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga pasien. Pembahasan ini didasarkan pada metode penulisan yuridis normatif, yaitu mengkaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Penting sekali peranan dari informed consent karena  awal terjadinya hubungan dokter dan pasien karena pasien datang kepada dokter menyampaikan keluhan penyakitnya, dokter memberikan penjelasan diagnosa penyakit serta tindakan medik yang akan dilakukannya dan pasien memberikan persetujuan, oleh sebab itu sebagai bentuk kesepakatan bersama lebih baik dibuat dalam bentuk tertulis agar ada bukti otentik apabila pada saat pasien tidak mendapat kesembuhan justru berbalik menduga dokter melakukan tindakan malpraktek padahal dokter menjalankan tindakan medik sesuai prosedur. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PORNOGRAFI Fajaruddin, Fajaruddin
Varia Justicia Vol 10 No 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.821 KB)

Abstract

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Korban dan Pelaku Pornografi, yang dikategorikan sebagai anak adalah berusia dari kandungan sampai sebelum umur 18 tahun. Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasaan seksual orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. (Pasal 11) diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.000”(Pasal 29).
MENGEFEKTIFKAN PEMISAHAN JENIS SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DI KOTA MAGELANG Kurniaty, Yulia; Haji Bani Nararaya, Wahyu; Nabila Turawan, Ranatasya; Nurmuhamad, Fendy
Varia Justicia Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.805 KB)

Abstract

Pengelolaan sampah yang benar diperlukan adanya keterpaduan dari berbagai aspek, mulai dari hulu sampai hilir. Aspek hulu meliputi kegiatan pengelolaan sampah di tingkat penghasil sampah tahap pertama, seperti rumah tangga dan badan usaha. Sampah yang telah dipisah berdasarkan jenis di tahap awal ternyata  dalam pengangkutanya ke TPA dalam kondisi tercampur antara organik dan anorganik. Berdasarkan fenomena di atas  penulis menyusun karya tulis ilmiah dengan judul : Mengefektifkan Pemisahan Jenis Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kota Magelang. Adapun rumusan permasalahannya adalah Apakah hambatan yang menyebabkan pemisahan sampah  tidak dapat terlaksana? Dan Apakah upaya yang dapat dilakukan agar pemisahan sampah dapat terlaksana? Metode penelitian dalam penyusunan karya ilmaih ini menggunakan Yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara ke Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota, dan kantor Lingkungan Hidup kota Magelang. Selain itu penulis melakukan observasi tentang pemisahan dan pengolahan sampah. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Hambatan  yang menyebabkan pemisahan jenis sampah tidak dapat terlaksana dikarenakan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mengelola sampah masih kurang dan lemahnya kebijakan pemerintah sehingga kegiatan pemisahan jenis sampah terhambat. Upaya yang dapat dilakukan adalah pembenahan dari hulu hingga hilir, yaitu mulai dari penghasil sampah hingga tahap akhir pengolahan sampah di TPA. Dengan demikian diharapkan pemisahan jenis sampah dapat terlaksana dengan serentak sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang terpadu, dan lingkungan dapat terjaga untuk keberlangsungan hidup anak cucu dimasa depan.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN PADA KAWASAN GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN MAGELANG (STUDI KASUS DI DESA KENINGAR, BANYUDONO, DAN NGARGOMULYO) Nurhidayat, Nurhidayat; Adriantini Sintha Dewi, Dyah
Varia Justicia Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.952 KB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan pemerintahan, dibentuk pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, untuk menjalankan kewenangan dari pemerintah pusat, salah satunya yaitu tentang pembuatan kebijakan, untuk mengatur segala urusan dan wewenang daerah di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Kegiatan pertambangan di kawasan Gunung Merapi berdampak pada kerusakan alam, Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan kebijakan berupa PERBUB Magelang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang. Dari penelitian di Desa Keningar, Banyudono, dan Ngargomulyo, dengan metode Yuridis Sosiologis bahwa kegiatan pertambangan disana tidak memiliki izin. Faktor pendukung penegakannya yaitu masyarakat setuju pelarangan penggunaan alat berat sehingga masyarakat dapat bekerja sebagai penambang manual dan bisa menekan kerusakan alam. Faktor penghambatnya yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan sumber daya alam menjadi wewenang Pemerintah Provinsi, sehingga kedudukan PERBUB tidak mempunyai kekuatan hukum, perizinan menjadi wewenang Pemerintahan Provinsi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu Pemerintah Provinsi melakukan penyesuaian peraturan teknis pelaksanaannya, koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mengatur pertambangan, dan peran Pemerintah Desa untuk melakukan sosialisasi  menjaga kelestarian alam agar dapat mengendalikan kegiatan pertambangan.
Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee 
yang Diperoleh Akibat Pewarisan Permatasari, Elfira; Adjie, Habib; Djanggih, Hardianto
Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.816 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v14i1.2052

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan tanah pertanian absentee yang diperoleh akibat pewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menganalisis fenomena objek kajian dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approcah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik hak atas tanah absentee yang bertempat tinggal di luar daerah dalam hal ini perlindungan hukum telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada ahli waris, apabila pewarisan telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan dalam artian ahli waris adalah benar-benar ahli waris dari pemilik tanah absentee, serta ahli waris tersebut pada kenyataannya menggarap tanah pertaniannya.
NALAR PERUMUSAN HUKUM BAGI KORUPTOR DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Triyanto, Andi
Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.103 KB)

Abstract

Formulating the law of a case in the Islamic perspective must be supported on acomplete understanding of the problem being studied and appropriate legal basis of theQuran and Sunnah, so that the resulting legal products benefit the world and thehereafter. This paper studies how to formulate the law raised the case of corruption inIndonesia. Corruption was chosen for being a latent danger and enemy with allreligions and nations of the world, including Indonesia. The negative impact ofcorruption does not only count the number of the nominal rate but also the socialimpacts that can not be counted. Unravel corruption in Indonesia which has beenwidespread become urgent and important to find the best solution eradication. The factthat Indonesia is a unitary state which based on Bhineka Tunggal Ika, the law requiresthe formulation of corruption cases using a comprehensive approach to obtainappropriate legal products. The author uses the approach of sociology, anthropology,religion, geography, and economics (SAAGE). The approach is based on the need tostrengthen synergies source which is base on “unity on diversity” law that has becomethe foundation of the state, for Islam as the religion of the majority of this is expected tobe the direction and strategy of the renewal application of Islamic law in Indonesia

Page 4 of 17 | Total Record : 165

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2014 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 1 (2023): Vol 19 No.1 (2023) Vol 18 No 3 (2022): Vol 18 No 3 (2022) Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022) Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022) Vol 17 No 3 (2021): Vol 17 No 3 (2021) Vol 17 No 2 (2021): Vol 17 No 2 (2021) Vol 17 No 1 (2021): Vol 17 No 1 (2021) Vol 16 No 2 (2020): Vol 16 No 2 (2020) Vol 16 No 1 (2020): Vol 16 No 1 (2020) Vol 15 No 2 (2019): Vol 15 No 2 (2019) Vol 15 No 1 (2019): Vol 15 No 1 (2019) Vol 14 No 2 (2018): Vol 14 No 2 (2018) Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018) Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018) Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017 Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017 Vol 12 No 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016 Vol 12 No 2 (2016): Vol 12 No. 2 Oktober 2016 Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016 Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1 Maret 2016 Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015 Vol 11 No 2 (2015): Vol 11 No. 2 Oktober 2015 Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 Vol 10 No 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014 Vol 10 No 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014 More Issue