Articles
175 Documents
<![CDATA[IDENTIFIKASI FAKTOR PEMILIHAN MODA BUSWAY OLEH MASYARAKAT KOTA JAKARTA ]]>
<![CDATA[Ari Kurnia]]>;
<![CDATA[Hendrawan H Saragi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 1, No 2 (2006): Jurnal Penataan Ruang 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v1i2.2345
<![CDATA[Busway merupakan angkutan umum massal yang mulai beroperasi pada Februari 2004 di Kota Jakarta. Angkutan umum ini memiliki sistem tertutup dengan lintasan khusus yang tidak bercampur dengan kendaraan lainnya dan memiliki tingkat kenyamanan, keamanan, waktu pejalanan dan waktu menunggu yang jauh lebih baik dibandingkan dengan angkutan umum lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat di Kota Jakarta yang bertempat kegiatan di sepanjang kondor Blok M-Kota dan berpotensi menggunakan Busway, kineria pelayanan Busway, baik kinena teknis yang berkaitan dengan operasional Armada Busway ataupun kineria teknis yang berkaitan dengan Busway sebagai pengguna Busway, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kota Jakarta dalam memilih Busway sebagai moda. Penelitian ini dilakukan di tempat-tempat kegiatan sepanjang koridor Blok M-Kota dimana pada kondorini Busway beroperasi.]]>
<![CDATA[ARAHAN PENINGKATAN KEBERLANJUTAN HUTAN KOTA DI KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Aghnia, Hasya]]>;
<![CDATA[Umilia, Ema]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 13, No 2 (2018): Jurnal Penataan Ruang 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.893 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v13i2.6675
<![CDATA[Hutan Kota Surabaya merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang belum sepenuhnya terkoordinir dengan baik dari segi sumber daya vegetasi, komunitas, dan pengelolaannya. Selain itu, luasan dan fungsi hutan kota di surabaya saat ini masih belum sesuai dengan kebutuhan dan Perda No. 15 tahun 2014 tentang Hutan kota. Tahapan penelitian ini diawali hasil content analysis adalah variabel yang berpengaruh yang terbagi dalam 3 faktor yakni sumberdaya vegetasi, komunitas dan pengelolaan. Selanjutnya, dilakukan penilaian tingkat keberlanjutan dengan menggunakan teknik skoring. Kemudian perumusan arahan peningkatan keberlanjutan hutan kota menggunakan analisis deskriptif komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hutan kota berkelanjutan tinggi (hutan kota Pakal, hutan kota Balasklumprik, hutan kota Sumurwelut, dan Kebun Binatang Surabaya) berfokus pada strategi koordinasi antar dinas, kerjasama industri hijau dan warga serta peraturan yang tegas. Sedangkan berkelanjutan sedang dan rendah (hutan kota Lempung, hutan kota Sambikerep, hutan kota Gununganyar, hutan kota Jeruk, hutan kota Penjaringan Sari dan hutan kota Prapen) berfokus pada penanaman secara intensif, pendanaan secara kreatif, pembangunan fasilitas dan perekrutan tenaga kerja sesuai dengan luasan hutan kota]]>
<![CDATA[PENGENDALIAN PENGURUGAN LAUT DI KAWASAN PANTAI TIMUR SURABAYA ]]>
<![CDATA[Heru Purwadio]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 1, No 1 (2006): Jurnal Penataan Ruang 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v1i1.2227
<![CDATA[Selama empat belas tahun terakhir ini Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) telah mengalami penambahan luas sekitar 754 Ha ke arah laut, terdiri dari 449,65 Ha akibat “nggacar”2 dan 304,35 Ha akibat terbentuknya “tanah oloran”3. Terlihat bahwa perluasan akibat nggacar lebihh dominan dibandingkan pembentukan tanah oloran. Keadaan ini menimbulkan dampak buruk seperti hilangnya hutan mangrove, hilangnya aliran sungai kea rah muara, dan banjir di wilayah sebelah barat Pamurbaya.Walaupun reklamasi tidak selalu berakibat buruk, tetapi dalam decade ini reklamasi tidak sesuai untuk Pamurbaya yang berfunsi sebagai penyeimbang tata air Kota Surabaya. Inilah alasan pentin mengapa Review RDTRK Pantai Timur Surabaya dan Review RTRW Surabaya tetap merokomendasikan Pamurbaya sebagai kawasan konservasi.Ada tiga strategi untuk mengendalikan agar Pamurbaya tidak direklamasi oleh masyarakat, yaitu: (1) menggunakan produk rencana tata ruang sebagai rujukan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan bagi siapapun yang akan membangun perumahan dalam skala kecil maupun besar; (2) mengadopsi pengalaman empiris tempat lain. Pengalaman dari Manado menunjukkan bahwa reklamasi dapat dicegah dengan cara membangun jalan boulevard sebagai pembatas antara wilayah laut dan daratan. Secara analoi, Jalan Lingkar Timur Surabaya dapat diposisikan sebagai batas fisik antara pengembangan kawasan terbangun dan kawasan konservasi; (3) melalui partisipasi stakeholders wajib menyearaskan strateginya sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Tidak ada satupun institusi yang mampu menyelesaikan masalahnya sendirian, karena itu harus saling bekerjasama.]]>
<![CDATA[Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Dampak Perubahan Lingkungan (Studi Kasus : Pemanfaatan Teknologi Penangkapan Ikan Laut) ]]>
<![CDATA[Saut A.H. Sagala]]>;
<![CDATA[Teti Armiati Argo]]>;
<![CDATA[Asirin Asirin]]>;
<![CDATA[Praditya Adhitama]]>;
<![CDATA[Dodon Yamin]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 11, No 2 (2016): Jurnal Penataan Ruang 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (617.913 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v11i2.5216
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji adaptasi yang dilakukan oleh nelayan berupa pemanfaatan teknologi untuk bertahan dan meningkatkan produksi ikan tangkap dalam menghadapi tekanan dampak perubahan dan variabilitas iklim. Pendekatan kualitatif dipilih di dalam penelitian ini untuk menggali secara mendalam kepada pihak-pihak yang memahami permasalahan, diantaranya nelayan (pemilik kapal/juragan, anak buah kapal, nahkoda kapal, nelayan perahu kecil) yang memiliki minimal 10 tahun pengalaman, manajer koperasi nelayan Misaya Mina, serta Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu. Teknologi telah dimanfaatkan oleh nelayan perikanan tangkap (seperti kapal, alat tangkap, serta geoinformasi dan komunikasi) dalam beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Sejauh ini, terdapat beberapa tantangan berupa keterbatasan kepemilikan finansial dan lemahnya akses finansial untuk terus meningkatkan kapasitas adaptasi menggunakan teknologi. Penelitian ini menemukan bahwa penyediaan modal saja tidak cukup untuk mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi untuk adaptasi, tetapi penting juga adanya upaya-upaya menguatkan kapasitas masyarakat dalam mengakses modal tersebut seperti pendampingan penguatan kolektifitas kelompok nelayan dan pendampingan teknis (technical assistance) dalam pembuatan proposal sampai pemanfaatanmodal.Kata Kunci: Teknologi, Komunitas Nelayan, Adaptasi, variabilitas dan perubahan iklim]]>
<![CDATA[Efektivitas Implementasi Advice Planning di Perkotaan Banyuwangi ]]>
<![CDATA[Destratianto, Ditya]]>;
<![CDATA[Dwi Pramono, Retno Widodo]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 15, No 1 (2020): Jurnal Penataan Ruang 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.925 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v15i1.6760
<![CDATA[Advice Planning merupakan salah satu teknik instrumen preventif dalam pengendalian pembangunan lahan (development control/regulation) selain zonasi dan pemberian izin bangunan, yang digunakan di Kabupaten Banyuwangi. Alat ini berisi informasi dan ketentuan mengenai ketentuan teknis peruntukan lahan dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk izin pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan rencana tata ruang yang dituangkan ke dalam bentuk peta. Ketentuan-ketentuan didalam advice planning seringkali tidak diimplementasikan di lapangan, terlebih lagi dengan adanya peningkatan jumlah pembangunan di Perkotaan Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang cukup di lapangan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar efektivitas implementasi advice Planning di perkotaan Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode deduktif kuantitatif dengan penilaian realisasi komponen advice planning di lapangan. Data berupa data primer hasil observasi, wawancara dengan stakeholder dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan data dinas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi advice planning di perkotaan Banyuwangi masih rendah, yang disebabkan oleh belum terlaksananya seluruh komponen dalam ketentuan advice planning di lapangan, terutama komponen dalam aspek ketentuan teknis peruntukan ruang dan zonasi, seperti koefisien dasar bangunan, garis sempadan bangunan, penyediaan saluran drainase maupun saluran limbah.]]>
<![CDATA[PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH BERDASARKAN DISTRIBUSI FASILITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG ]]>
<![CDATA[Unik Setiawati]]>;
<![CDATA[Putu Rudy Satiawan]]>;
<![CDATA[Haryo Sulistyarso]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 5, No 1 (2010): Jurnal Penataan Ruang 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v5i1.2243
<![CDATA[Persebaran fasilitas pendidikan menengah antar wilayah kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang tidak merata serta terbatasya layanan pendidikan bagi yang jauh dari jangkauan fasilitas pendidikan mengakibatkan APK antar wilayah kecamatan yang tidak merata, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana arahan pemerataan layanan pendidikan sekolah menengah berdasarkan distribusi fasilitas pendidikan di Kabupaten Tulungagung.Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik jenis penelitian eksploratif. yang dalam penelitian ini mencakup infrastruktur sosial dan konsep layanan pendidikan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis klaster, analisis pembobotan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 klaster wilayah berdasarkan distribusi fasilitas pendidikan dan kondisi wilayah. Preferensi siswa terhadap layanan pendidikan untuk masing-masing klaster terkait dengan faktor jarak, biaya transportasi, penambahan jumlah dan jenis fasilitas sekolah dan perbaikan fasilitas yang rusak. Arahan pemerataan layanan pendidikan secara umum adalah dengan penyediaan Unit Sekolah Baru (USB) untuk kecamatan yang belum memiliki fasilitas pendidikan, penyediaan sekolah satu atap SMP/SMA seperti pada klaster 1, optimalisasi sekolah yang sudah ada dengan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk klaster 2, pemberdayaan sekolah swasta, pembatasan daya tampung untuk klaster 3, penyediaan sarana angkutan umum yang kontinyu dan murah, perbaikan kualitas jalan untuk kemudahan siswa mengakses sekolah untuk klaster 3 dan 4.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUSAN (SMK) BERDASARKAN POTENSI WILAYAH KABUPATEN KEDIRI ]]>
<![CDATA[Oktari Argadewi]]>;
<![CDATA[Eko Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Endang Titi Sunarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 4, No 1 (2009): Jurnal Penataan Ruang 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v4i1.2361
<![CDATA[Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu sarana pendidikan tingkatatas yang lulusannya merupkan tenaga terampil dan siap kerja. Pelaksanaan perluasan SMK di semua wilayah sudah mulau berjalan di Kabupaten Kediri. Data pokok pendidikan Kabupaten Kediri menunjukan bahwa SMK yang ada bidang keahliannya tidak sesuai dengan potensi wilayah Kabupaten Kediri. Disamping itu, potensi wilayah Kabupaten Kediri juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penelitian tentang faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian bidak keahlian SK dengan potensi wilayan dan pemetaan potensi menjadi dasar dalam merumuskan arahan untuk mengembangkan SMK berdasarkan potensi wilayah Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan rasionalistik. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis Delphi dan analisis LQ. Analisi Delhi digunakan untuk menemukan faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian bidang keahlian SMK dengan potensi wilayah Kabupaten Kediri dan merumuskan arahan dalam mengembangkan SMK berdasarakan potensi Kabupaten Kediri. Analisis LQ digunakan untuk menganalisis potensi Kabupaten Kediri.Hasil penelitian ini adalah arahan dalam mengembangkan SMK berdasarkan potensi wilayah Kabupaten Kediri, yaiyu pendirian SMK jasa di Kabupaten Kediri. Pengembangan SMK yang sudah sesuai dengan potensi wilayah Kabupaten dapat ditingkatkan dengan menanggulangi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian bidang keahlian SMK dengan potensi daerah. Juga diperlu didirikan SMK , teknologi industry di Kecamatan Tarokan.]]>
<![CDATA[TIPOLOGI KETERTINGGALAN WILAYAH PADA KABUPATEN SAMPANG ]]>
<![CDATA[Majida, Fajri]]>;
<![CDATA[Handayeni, Ketut Dewi Martha Erli]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 14, No 1 (2019): Jurnal Penataan Ruang 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (829.534 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v14i1.6596
<![CDATA[Kabupaten Sampang adalah salah satu daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur. Misi Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah keseimbangan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Ditanggapi oleh RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dengan memprioritaskan pembangunan kawasan tertinggal yang diarahkan pada wilayah selatan Jawa Timur dan Kepulauan Madura. Kabupaten Sampang merupakan salah satu prioritas penanganan daerah tertinggal berdasarkan pertimbangan bobot Indeks Ketertinggalan yang paling rendah. Potensi Kabupaten Sampang selain lokasi yang berdekatan dengan jembatan Suramadu juga potensi pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan pariwisata. Jika memanfaatkan potensi Kabupaten Sampang secara maksimal maka mampu mengeluarkan Kabupaten Sampang dari daerah tertinggal. Untuk memaksimalkan potensi tersebut maka diperlukan rencana strategi pula yang tepat, sesuai dengan karakteristik ketertinggalan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tipologi ketertinggalan wilayah dengan analisa cluster sehingga dapat memudahkan dalam menyusun rencana strategi pengembangan wilayah sehingga dapat mengentaskan Kabupaten Sampang sebagai daerah tertinggal. Dari 186 desa dan kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Sampang, 7 desa termasuk pada tipologi ketertinggalan wilayah rendah, 140 desa termasuk pada tipologi ketertinggalan sedang dan 75 desa termasuk pada ketertinggalan tinggi.]]>
<![CDATA[KONSEP PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PUSAT KOTA PONOROGO ]]>
<![CDATA[Dirthasia Gemilang Putri]]>;
<![CDATA[Bambang Soemardiono]]>;
<![CDATA[Rimadewi Suprihardjo]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 7, No 1 (2012): Jurnal Penataan Ruang 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v7i1.2261
<![CDATA[Kawasan pusat kota Ponorogo merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat kota Ponorogo, akan tetapi seiring dengan perkembangan kota penambahan jumlah penduduk ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota Ponorogo juga semakin berkurang dan tidak lagi memenuhi fungsinya sebagai penunjang kualitas ekologis, estetika, sosial, budaya dan ekonomi kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan komposisi proporsi dan distribusi Ruang Terbuka Hijau Kota yang sesuai dengan fungsinya sebagai penunjang kualitas ekologis kota yang juga sesuai dengan tipologi kota Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan positivistic dimana teknik analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif, analisa delphi dan triangulasi data untuk menghasilkan suatu konsep ruang terbuka hijau kawasan pusat kota Ponorogo yang mampu menunjang kualitas ekologi, penunjang estetika serta keberlangsungan kota.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR PENENTUAN TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH SEMENTARA (TPS) BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI KECAMATAN SUKOLILO, SURABAYA ]]>
<![CDATA[Dida Aditya]]>;
<![CDATA[Rimadewi Suprihardjo]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 4, No 2 (2009): Jurnal Penataan Ruang 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v3i2.2351
<![CDATA[The enhancement of city makes increasing volume of domestic waste. The consequences is the waste management become more difficult and being a main problem for big cities such as Surabaya. At present, waste management in Surabaya still using end of pipe approach solution, which are consist of three procedures: (i) collecting, (ii) transferring, and (iii) final disposal. The temporary waste transfer station (TPS) and final waste disposal location (TPA) is very important on the collecting procedure. Transfer station is public facility necesities, but it is becomed a problem for the people if its location is near by their daily activities due to the air pollution and stained. Based on these phenomena, it is needed to formulate the determination factors of waste transfer location based on community aspiration. To achieve those factors, it is needed some identification of factors and indicators which are use to determine location of transfer station based on community aspiration.There are three analysis methode: (i) descriptive-qualitative, (2) comparative analysis to find out the information added of determination temporary waste transfer station location's factors from publics' participation, (ii) scoring analysis to find out the weight of factors identify each priority factors based on both preferences, and (iii) quadrant analysis to find out the mappings priority factors on both preferences.The analysis result are: (i) some distances between location of TPS with settlement or public facilities to be exist (ii) integrated between location TPS and recycle waste management, (iii) the location of TPS election will not disturb the fulfill of community needs of natural resources especially on ground water quality. The major priority factors on determination of TPS location in Sukolilo sub district are the demography and physical environment, while the the easy accessibility became the major factor of the main respondent Finally, the lowest priority factors are the utility and appropriate technology. The research result can be use for more detail study to determine parameter factors of TPS location, particularly for Sukolilo sub district and generally for urban area.]]>
