cover
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62248312419
Journal Mail Official
hukumprogresif@live.undip.ac.id
Editorial Address
Doctor of Law, Diponegoro University Imam Bardjo, SH. No.1, Semarang, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Progresif
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 18580254     EISSN : 26556081     DOI : -
Core Subject : Social,
Progressive Law journal is a container and pouring the idea of progressive legal thought. published 2 (two) times a year in April and October. Editors receive, edit and publish manuscripts that meet the requirements. Editors are not responsible for the content of published manuscripts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 86 Documents
REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM DALAM MENANGGULANGI CAROK DI MASYARAKAT MADURA BERDASAR NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SARANA POLITIK KRIMINAL W.P. Djatmiko
Jurnal Hukum Progresif Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.909 KB) | DOI: 10.14710/hp.7.1.40-63

Abstract

Tulisan ini mencoba mengungkap carok sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan penghinaan terhadap kehormatan dan harga diri manusia, istri, agama, dan perselisihan atas tanah dan sumber daya alam di Madura. Meskipun ada banyak upaya untuk mengatasi keadilan main hakim sendiri ini, pada kenyataannya, tindakan ini tetap ada sampai sekarang. Oleh karena itu, gagasan untuk merekonstruksi budaya hukum beberapa orang Madura berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk menyelesaikan carok diharapkan mengubah situasi. Ada tiga (3) masalah penting yang dibahas, yaitu: (1) Mengapa beberapa orang Madura memilih carok sebagai solusi alternatif? (2) Apa persepsi sebagian orang Madura tentang penghinaan terhadap kehormatan dan harga diri manusia, istri, agama, dan perselisihan sumber daya alam sehingga mereka memilih carok sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah? (3) Bagaimana merekonstruksi budaya hukum untuk mengatasi carok di Madura berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai alat kebijakan kriminal? Untuk menjawab tiga masalah penelitian di atas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif naturalistik dengan pendekatan socio-legal. Studi ini menyimpulkan bahwa carok adalah norma sosial yang mendapatkan dukungan sosial untuk menyelesaikan konflik bagi sebagian orang Madura. Selain itu, ini juga merupakan perwujudan keadilan, pilihan rasional dan budaya hukum beberapa orang Madura. Konstruksi budaya hukum Madura dicapai dengan (i) Memanfaatkan peran orang tua, kiyai, dan elit lokal untuk mengatasi carok; (ii) Menggunakan budaya musyawarah melalui pengajaran informal tentang hukum dan agama; (iii) Mempengaruhi pandangan orang bahwa keadilan main hakim sendiri sebenarnya adalah budaya hukum yang salah; (iv) Membangun kesadaran hukum dengan mengaktualisasikan Pancasila; dan (v) Berfungsinya Lembaga Musyawarah Adat (LMA) atau sistem peradilan informal  untuk mengatasi masalah a quo.
Kajian Sengketa Tanah Aanslibing di Kabupaten Sitiung Sumatera Barat (Realitas Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004) Ade Saptomo
Jurnal Hukum Progresif Vol 2, No 1 (2006): Volume: 2/Nomor1/April/2006
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4.424 KB) | DOI: 10.14710/hp.2.1.21

Abstract

Saat ini, di berbagai daerah di Indonesia, sengketa sumber daya alam (SDA) makin ramai dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh penyelesaian secara formal belum jelas pengaturannya, terutama pemanfaatan norma lokal dalam mengakses penyelesaian sengketa. Nilai-nilai kultural sebagau norma atau tatanan lokal masyarakat tempatan belum terakomodasi ruang gerak pengaturannya, terutama dalam memainkan peran kulturalnya untuk menyelesaikan sengketa SDA yang dalam era otonomi daerah semakin terbuka. Oleh sebab itu, masyarakat adat sebagai ranah tatanan lokal kultural di setiap daerah di Indonesia berbeda dan masih hidup, maka pada setiap undang-undang yang mengatur sumber daya alam harus memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang didasarkan atas norma lokal yang hidup dalam masyarakat setempat.
Eksperimentasi Peradilan Semi-Otonom dalam Kerangka Budaya Lamaholot di Flores, Nusa Tenggara Timur Korolus Kopong Medan
Jurnal Hukum Progresif Vol 2, No 2 (2006): Volume: 2/Nomor2/Oktober/2006
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4.282 KB) | DOI: 10.14710/hp.2.2.69

Abstract

Pola peradilan semi-otonomi versi Lamaholot yang berhasil dikembangkan kemudian diujicobakan melalui praktik semu, dan selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat Lamaholot. Hasil sosialisasi secara simulatif itu menunjukkan respon yang sangat positif dari masyarakat Lamaholot terhadap pola peradilan semi-otonomi versi Lamaholot yang didisain dalam riset ini. Itu artinya, secara teoritik maupun praktis pola peradilan semi-otonomi Lamaholot merupakan sebuah pola peradilan ideal dan layak untuk direkomendasikan sebagai model dalam pengembangan pola peradilan nasional. Pola peradilan ideal khas masyarakat Lamaholot ini hanya bisa eksis dan dapat diangkat ke tatanan nasional, jika politik hukum di Indonesia bersifat multi-sentralistik.
THE IMPLEMENTATION OF SIYASAH SYAR’IYAH PRINCIPLES IN THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION REGARDING TO THE SIMULTANEOUS ELECTION 2019 Nanik Prasetyoningsih; Septi Nur Wijayanti; Anang Syaroni; Tanto Lailam
Jurnal Hukum Progresif Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.836 KB) | DOI: 10.14710/hp.7.2.108-128

Abstract

This study aims to examine the Constitutional Court's Decision which carries out General Elections simultaneously from the Syiyasah Syar'iyah perspective, especially on the principle of justice. This research is a doctrinal research and uses two approaches namely the statutory approach and the concept approach. Based on Syiyasah Syar'iyah's perspective, the decision of the Constitutional Court is fair for political parties participating in elections for people who are willing to become candidates/vice presidents, and for people who want to test their electability. This decision also aims to reduce the number of non-voter groups. The Constitutional Court's decision also contains the principle of unity and alliance, because it aims to stop the practical political interests that lead to the collapse of unity.
Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif I Nyoman Nurjaya
Jurnal Hukum Progresif Vol 3, No 2 (2007): Volume: 3/Nomor2/Oktober/2007
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5.413 KB) | DOI: 10.14710/hp.3.2.16

Abstract

Hukum dalam perspektif antropologi merupakan akti tas kebudayaan yang memiliki tujuan dan fungsi selain sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial, sebagai sarana pengendalian sosial, sebagai alat untuk melakukan rekayasa kehidupan sosial, maka hukum juga dapat difungsikan untuk menjaga, mengukuhkan  dan mengokohkan integrasi bangsa yang memiliki kemajemukan budaya. Untuk memahamiposisi dan kapasitas hukum dalam strukstur masyarakat, maka pertama-tama harus dipahami kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara utuh dan komprehensif. Selain itu, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan, fungsi, dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat yang bercorak  multikultural, maka persoalan paradigma pembangunan hukum nasional yang dianut pemerintah juga menjadi bagian yang harus dipelajari keterkaitannya secara komprehensif. Fenomena kemajemukan hukum merupakan fakta hukum dalam masyarakat Indonesia yang bernuansa multikultural. Karrena it, dalam rangka meningkatkan tujuan, fungsi, dan peran hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka memelihara, mengukuhkan, mengokohkan integrasi seluruh komponen anak bangsa, maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah yang sedang berkuasa dan lembaga legislatif untuk segera melakukan reorientasi dan reformasi paradigma pembangunan hukum yang bersifat legal centralism ke anutan pembangunan hukum yang berideologi legal pluralism, bertipe hukum yang responsif dan berkarateristik hukum yang progresif dalam kemasan hukum nasional.
Pendekatan Hukum Progresif dalam Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Berbasis Teknologi Al. Wisnubroto
Jurnal Hukum Progresif Vol 1, No 2 (2005): Volume: 1/Nomor2/Oktober/2005
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.325 KB) | DOI: 10.14710/hp.1.2.97

Abstract

Hingga saat ini, penanggulangan kejahatan berbasis teknologi canggih di Indonesia dengan sarana hukum (pidana) masih menjadi persoalan yang memerlukan solusi cepat dan tepat. Keterikatan sistem hukum di Indonesia (termasuk sistem peradilannya) pada paradigma hukum modern yang masih sangat kental dengan sifat legal-positivistiknya menjadi salah satu penyebab kegagalan peran hukum dalam mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam keadaan demikian pendekatan hukum progresif yang menjadi filosofi: “pencarian, pembebasan, dan pencerahan” dapat dijadikan alternatif pemecahannya.
Paradigma Baru Lembaga Kepresidenan di Indonesia (Perspektif Teori Lembaga Negara) Jazim Hamidi; Mustafa Lutfi
Jurnal Hukum Progresif Vol 4, No 1 (2008): Volume: 4/Nomor1/April/2008
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5.338 KB) | DOI: 10.14710/hp.4.1.36-59

Abstract

Kurang lebih selama tiga puluh tahun telah dibangun kekuasaan eksekutif yang absolute dengan dukungan para elit militer dan menjadikan bangsa Insonesia sebuah Negara kekuasaan dengan sistem pemerintahan yang sentralistik dan represif. Kekuasaan yang dijalankan mengabaikanprinsip-prinsip kedaulatan rakyat, bahkan jauh menyimpang dari UUD 1945, cia-cita kemerdekaan, prinsip Negara hokum serta hak-hak dasar rakyat. Penumpukan kekuasaan ditubuh eksekutif memberikan peluang kepaa penguasa untuk bertindak sewenag-wenang. Oleh sebab itu timbul usaha untuk mereduksi kekuasaan eksekutif dengan jalan merubah konstitusi. Sejarah perkembangan lembaga Negara yang ada di Indonesia menunjukkan jika lembaga Negara mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini disebabkan adanya perubahan UUD 1945 yang terjadi sebanyak empat kali, mulai dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Perubahan tersebut secara otomatis merubah struktur kelembagaan Negara, termasuk di dalamnya lembaga kepresidenan. Agar keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik maka diperlukan penataan kembali melalui RUU lembaga kepresidenan yang lebih aspiratif, akomodatif berdasarkan paham konstitusinalisme. Dengan demikian tulisan sederhana ini mencoba meropong dan memotret tentang paradigma baru lembaga kepresidenan di Indonesia beserta dinamika perkembanannya dalam sistem ketatanegaraan R.I.
Translokasi Hukum di Indonesia Koeksistensi Beberapa Sistem Hukum Purwadi Hari
Jurnal Hukum Progresif Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3.663 KB) | DOI: 10.14710/hp.1.1.69-86

Abstract

This study aims to explain translocation of laws that cause mixed legal system. Indonesian law is therefore an intriguing mixed legal system, blending civilian rules fashioned, in style, structure and content, with the common law, the law of islam and folk law. Both civil law and common law system, islamic legal system and folk law make valuable constributions to mixed legal system. The research was conducted by using comparative law method.
Hukum Progresif: Solusi atas Keterpurukan Hukum di Indonesia Anis Ibrahim
Jurnal Hukum Progresif Vol 2, No 1 (2006): Volume: 2/Nomor1/April/2006
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.996 KB) | DOI: 10.14710/hp.2.1.89

Abstract

Bukan rahasia lagi bahwa untuk memenangkan suatu perkara di pengadilan dibutuhkan dana yang cukup banyak untuk nyogok sana dan nyogok sini, sehingga keterpurukan hukum bahkan kematian hukum tampak jelas di hadapan kita. Untuk dapat keluar dari situasi keterpurukan hukum di Indonesia, maka harus ada usaha "pembebasan" dari cara kerja konvensional yang diwariskan oleh aliran hukum positif dengan segala doktrin dan prosedurnya uang serba formal-prosedural. "Pembebasan" itu barang tentu hanya dapat ditempuh melalui paradigma Hukum Progresif yang sangat peduli kepada kebenaran, kemanusiaan dan keadilan.
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019 Jurnal Hukum Progresif
Jurnal Hukum Progresif Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.86 KB) | DOI: 10.14710/hp.7.1.i

Abstract

Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019