cover
Contact Name
Kaliandra
Contact Email
kaliandrasaputra5@gmail.com
Phone
+6282387191091
Journal Mail Official
hukumah@yahoo.com
Editorial Address
Jl. Riau No. 02 Kel. Pasir Pengaraian Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu
Location
Kab. rokan hulu,
Riau
INDONESIA
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam
ISSN : -     EISSN : 26146444     DOI : -
Focus dan scope artikel yang akan diterima dan diterbitkan dalam Jurnal HUKUMAH harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam yaitu: Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang): fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 86 Documents
HUKUM MEMANDIKAN DAN MENSHALATKAN JENAZAH YANG BERCAMPUR MUSLIM DAN NON MUSLIM PERSFEKTIF IMAM ABU HANIFAH Muhammad Alfis; Solehuddin Harahap
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v3i2.230

Abstract

Studi tentang pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum memandikan dan menshalatkan jenazah yang bercampur antara muslim dan non muslim yang sesuai dengan hukum Islam dalam kajian secara teoritis terutama dalam bidang hukum Islam (fiqh). Pembahasan ini dirasa penting sebagai bahan kajian hukum Islam karena persoalan diatas kaitannya erat dengan hubungan antar manusia yang tentu saja diatur dalam ajaran Islam. Terutama dalam pendapat Imam Abu Hanifah yang  dianut oleh masyarakat Indonesia
ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG KESETARAAN GENDER Arbanur Rasyid; Muhammad Wandisyah R. Hutagalung; Hanizar Meda Simbolon
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i2.295

Abstract

Persoalan gender menjadi bahasan yang senantiasa menarik hingga saat ini. Munculnyapersoalan gender seringkali bermuara pada kisah penciptaan adam dan hawa. Kedudukan danperan wanita mengalami pasang surut sesuai dengan konteks masyarakatnya. Penelitian iniakan membatasi pada persoalan kepemimpinan perempuan dengan meletakannya padaperspektif Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proseduryang sudah ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuansehingga kita dapat mengerti dan memahami yang akan dibahas dari rumusan masalahtersebut. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan. Dimana sumber informasidiperoleh dari buku-buku yang relevan yang berkaitan dengan objek penelitian. Disampingitu, juga dipakai al-quran sebagai rujukan utama. Penelitian ini menemukan bahwa wawasanMuhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan menampilkan keberpihakan padakesetaraan gender. Keberpihakan itu tampak pada putusan, fatwa serta wacana yangdisajikannya yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tampil menjadi pemimpindalam berbagai tingkatannya diruang publik. Bahkan memperhatikan kemunculannya, kajianMajelis Tarjih tentang hukum perempuan dalam dunia politik serta mnejadi hakim dapatdipandang sebagai pioner dalam bidangnya.
STUDI KOMPARASI KONSEP PERWALIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM PERDATA ISLAM Kaliandra Saputra Pulungan
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v3i1.200

Abstract

Dengan melihat pertumbuhan kasus-kasus penemuan bayi yang tidak memiliki orang tua, tentunya hukum yang berkaitan dan mengatur hal-hal tersebut harus tersusun dengan rapi agar dapat menyelesaikan hal-hal tersebut, walaupun di Negara Indonesia sudah ada aturan yang mengatur hal tersebut, namun penulis merasa masih perlu diadakan penelitian hukum dengan membandingkan aturan yang baru dengan aturan yang lama, agar penulis dapat mengetahui apakah aturan yang berlaku sekarang memiliki nilai tambah dari aturan yang sebelumnya atau sebaliknya. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melihat objek yang dibahas dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas serta menyesuaikannya dengan dasar-dasar hukum perwalian yang terdapat dalam Al�qur‟an dan Hadis dalam sebuah perbandingan. Setelah mengadakan penelitian terhadap konsep perwalian dalam perspektif hukum perdata barat yaitu KUH Perdata (BW) dan hukum perdata Islam yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
REINTERPRETASI HUKUM KELUARGA DALAM HUKUM NASIONAL (STUDI TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA) Mohd Rafi Riyawi; Jumni Nelli
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i2.301

Abstract

Hukum Fikih Islam telah menjadi Hukum Nasional, karena telah dimasukan ke dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI berdasarkan INPRES No.I Tahun 1991. HukumFikih Islam bisa diterima di Indonesia menjadi Hukum Nasional, karena secara yuridis formaldan secara normatif, telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Hukumfikih Islam di samping sebagai identitas agama yang dianut oleh mayoritas pendudukIndonesia, bahkan di beberapa daerah dari segi amaliahnya telah dilaksanakan dan dianggap sakral.Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam sangat erat dan telah lama berlangsung diIndonesia. Dari segi isi, menurut Tahir Mahmood, ada 13 aspek dalam hukum keluargamuslim yang mengalami reinterpretasi, yaitu: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasanperan wali dalam perkawinan, keharusan pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalamperkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami,hak-hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hakwali orang tua, hak waris keluarga dekat, wasiat wajibah, dan pengelolaan wakaf.
KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG DI LI’AN MENURUT IMAM ABU HANIFAH Wira Lestari
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i2.311

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat. Menurut Jumhur ulamamenyatakan bahwa perceraian yang dihasilkan dari li‟an adalah termasuk fasakh bukan talak,karena dengan adanya li‟an keduanya suami istri menjadi haram berkumpul kembali dalamsuatu ikatan perkawinan, sebagaimana antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yangmemiliki hubungan darah (muhrim). Berdasarkan dalil bahwa keharaman selama-lamanyakarena disamakan sebagai orang yang berhubungan mahram. Mereka berpendapat fasakhkarena li‟an menyebabkan bekas istri tidak berhak mendapat nafkah selama iddahnya, jugatidak mendapat tempat tinggal. Adapun menurut Imam Abu Hanifah bahwa adanya kewajibansuami terhadap istri yang dili‟an karena akibat li‟an menurut Imam Abu Hanifah adalah talakbain dimana wanita yang ditalak bai‟in ini masih mendapatkan hak nafkah dan tempattinggal.
PEMBELAJARAN NAHU MENGGUNAKAN KITAB MATAN JURMIYYAH DI PONDOK PESANTREN NURUL HUDA DAN PEMBELAJARAN NAHU MENGGUNAKAN NAHU WADIH DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM DAN PENGARUHNYA DALAM MEMBACA TEKS BAHASA ARAB (Studi Perbandingan) Andi Sahputra Harahap
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v5i1.325

Abstract

أما أهداف هذا البحث فهي إظهار تعليم النحو باستخدام كتاب متن الأجرومية، وإظهار تعليم النحو باستخدام كتاب النحو الواضح، وكشف نتيجة تعليم باستخدام كتاب متن الأجرومية كتاب النحو الواضح. وأما الطريقة المستعملة في بحث هذه الرسالة فهي الطريقة الوصفية الكمية بالنوع الإرتباط على البحث الميداني، يعني بجمع المعلومات من فيئة البحث بطريقة الملاحظة والمقابلة الشخصية، ثم تصنيف المعلومات مسايرة بالمسائل المبحوثة ثم تحليلها بتقديم أراء العلماء والتربويين ورأى الكاتب نفسه وأخيرا إتيان الخلاصة منها. وأما أهداف هذين المعهدين ليكون التلاميذ قادرين على قراءة النص وترجمته إلى اللغة الإندونيسية الجيدة، وببيان إعراب، وإلقاء المفردات الجديدة التى توجد في النص، وإلقاء الأفكار الأساسية في النص، وفهم القواعد النحوية كاملا. أما الطريقة المستعملة في معهد دار السلام هي الطريقة الإستقرائية، وأما الطريقة المستعملة في معهد نور الهدي هي الطريقة القياسية، وأما المواد المستعملة في هذين المعهدين هي التي قررها وزارة الشؤن الدينية. 
DINAMIKA PSIKOLOGIS KONTROL DIRI TERHADAP INTENSI SEKS PRANIKAH PADA REMAJA Delima Putri
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v5i1.330

Abstract

AbstraKProblematika pada remaja yang sangat menjadi perhatian adalah seks pra nikah. Fenomena seks pra nikah pada remaja sangat memprihatinkan karena memiliki dampak buruk bagi remaja. Intensi seks pra nikah merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Salah satu faktor yang mempengaruhi seks pra nikah pada remaja adalah kontrol diri. Kontrol diri sangat penting dalam mengelola perilaku agar perilaku yang dimunculkan dapat dikendalikan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dinamika pikologis kontrol diri terhadap intensi seks pra nikah pada remaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis deskriptif bahwa kontrol diri memberikan kontribusi terhadap intensi seks pranikah pada remaja. Remaja yang memiliki kontrol diri yang tinggi memiliki kemampuan untuk mengendalikan seks pranikah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa secara dinamika psikologis kontrol diri mampu menjelaskan intensi seks pranikah pada remaja.
PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG HUKUM MENGGANTI HEWAN AQIQAH DENGAN SELAIN KAMBING Jasmiati Jasmiati
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v5i1.326

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini ditulis berdasarkan latar belakang Pendapat para Fuqoha: beraqiqah dengan selain kambing ini diperbolehkan, asqiqah yang diperbolehkan ialah hewan yang dibolehkan dalam kurban, seperti unta, sapi dan kambing kacang atau domba. Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidaklah sah aqiqah melainkan dengan apa-apa yang dinamakan dengan kambing, baik itu jenis kambing benggala atau kambing biasa, dan tidaklah cukup hal ini dengan selain yang telah kami sebutkan, tidak pula jenis unta, tidak pula sapi, dan tidak pula lainnya. 
PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG HAK KEWARISAN ISTRI YANG DITALAK BA’IN OLEH SUAMI YANG SAKIT KERAS Amrin Borotan
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v5i1.331

Abstract

ABSTRAK Talak  merupakan  jalan  keluar  yang  mengakibatkan  putusnya  ikatan antara suami  dan  istri. Meskipun  ini  adalah  jalan keluar yang  dibenci  oleh Allah  akan tetapi  Allah  juga  membolehkannya.  Ini  bisa  diakibatkan  karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dipertahankan oleh keduanya, sehingga satu-satunya penyelesaian adalah dengan jalan talak.Dalam  konteks ini, talak yang dibicarakan  adalah talak suami yang sakit keras atau talak  tiga yang dijatuhkan  oleh  orang  yang sedang sakit  keras. Para jumhur ulama menyebutkan  bahwa  talak  semacam  ini  dihukumi  sah  sebagaimana talak yang dijatuhkan oleh orang yang sehat serta memiliki implikasi hukum yang tidak berbeda. Akan  tetapi  menjadi  berbeda  ketika  beberapa  ulama  mengemukakan  ini, yaitu pendapat  mengenai  akibat  yang  ditimbulkan  oleh talak suami yang sakit keras mengenai  berhak  atau  tidaknya si bekas istri pada harta yang ditinggalkan mendiang suami. Ini dikarenakan hukum perkawinan sangat erat sekali dengan hukum kewarisan. Sebagian ulama atau Imam berpendapat bahwa si bekas  istri  berhak  mendapatkan  warisan  dan  sebagian  lagi  menyebutkan bahwa istri  sudah tidak  berhak lagi mendapatkan  warisan.  Pendapat  Imam  Syafi’i,  salah  satu  Imam  Empat  yang masyhur. Beliau berpendapat bahwa alasan istri tidak berhak lagi menerima warisan adalah karena status mereka sudah bukan suami istri lagi dalam  (tiga) sudah tidak memiliki hubungan kata lain, istri yang telah tertalak ba’in lagi dengan mendiang suami tersebut,sehingga mengharamkan dia untuk mendapatkan harta warisan. Adapun  sebab  perbedaan  pendapatnya  ini  dengan  imam-imam lain yang menyebutkan bahwa bekas istri masih berhak mendapat warisan adalah pada metode istinbath yang dipakai oleh nya. Dalam permasalahan ini  beliau  beristinbath  dengan  al  Qur’an,  as  Sunnah, Ijma’ dan  Qiyas  khususnya.  Beliau  tidak  menggunakan  klausul  Sadd  Adz  Dzari’ah sebagaimana  yang  digunakan  oleh  imam-imam  lain.  Pada  Qiyasnya,  beliau menganalogikan  sahnya  talak orang yang sakit sama dengan sahnya talak orang yang sehat sehingga memiliki implikasi hukum yang sama.
PENENTUAN HARI NIKAH DALAM TRADISI SUKU JAWA KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM MENURUT HUKUM ISLAM Kaliandra Saputra Pulungan
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v5i1.327

Abstract

ABSTRAKPermasalahan dalam judul ini adalah bagaimana proses penentuan hari nikah dalam tradisi suku Jawa di Kecamatan Kunto Darussalam dan bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang tradisi penentuan hari nikah dalam tradisi suku Jawa di Kecamatan Kunto Darussalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penentuan hari nikah dalam tradisi suku Jawa di Kecamatan Kunto Darussalam dan untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari nikah dalam tradisi suku Jawa di Kecamatan Kunto Darussalam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dan bersifat deskriptif analitik yakni penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan, serta menganalisisnya. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian penentuan hari pernikahan dalam tradisi suku Jawa di Kecamatan Kunto Darussalam pernikahan boleh dilakukan dalam bulan Ba’da Mulud, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah dan Besar, kemudian mencari hari baik pernikahan dengan wuku. Ada empat wuku yang tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan yaitu wuku Rigan, Tambir, Langkir, dan Bolo. Setelah hari pernikahan ditetapkan dilanjutkan dengan perhitungan weton antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Implikasi tradisi ini adalah keragu-raguan jika tidak mematuhi adat yang sudah melekat dan menjadi kepercayaan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Dalam Islam penentuan hari nikah tidak terdapat nash khusus yang menyebutkan baik dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW karena semua hari baik. Tradisi semacam ini tidak sesuai dengan syari’at Islam karena dikhawatirkan terjerumus dalam kekufuran.