cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kaliandra
Contact Email
kaliandrasaputra5@gmail.com
Phone
+6282387191091
Journal Mail Official
hukumah@yahoo.com
Editorial Address
Jl. Riau No. 02 Kel. Pasir Pengaraian Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu
Location
Kab. rokan hulu,
Riau
INDONESIA
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam
Published by STAI Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian
ISSN : -     EISSN : 26146444     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Environmental Science Other
Focus dan scope artikel yang akan diterima dan diterbitkan dalam Jurnal HUKUMAH harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam yaitu: Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang): fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 86 Documents
 2   3   4   5   6 
Pergeseran Konsep Talak dari Kitab Fikih ke Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Islam ADI HARMANTO
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i1.299

Abstract

Dalam kitab-kitab fikih, para ulama menyepakati, bahwa talak adalah hak prerogatif suami. Dengan kata lain, seorang suami, kapan pun dan di mana pun dapat menjatuhkan talak kepada istrinya hanya dengan mengucapkan ikrar atau pernyataan talak yang jelas, shariih maupun dengan tidak jelas, kinayah. Sementara dalam perundang-undangan Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa sebuah talak hanya dapat dijatuhkan suami di hadapan dan atas pertimbangan pengadilan agama. Ta’lik talak juga menjadi sebuah keharusan dalam KHI yang sebelumnya tidak ditemukan presedennya dalam kitab-kitab fikih. Dari sini, terlihat bahwa konsep talak telah mengalami perubahan, pergeseran dan perluasan. Penelitian ini akan berusaha melihat fenomena pergeseran tersebut melalui lensa Sosiologi Hukum Islam dengan menggunakan metode kualitatif-deskriftif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pergeseran konsep talak dari kitab-kitab fikih ke peraturan perundang-undangan Indonesia adalah bertujuan selain untuk mempersulit dan mengurangi perceraian juga untuk meningkatkan status perempuan yang merupakan imbas dari gejala sosial dan budaya abad  kedua puluh.
MARPEGE-PEGE SEBAGAI TRADISI ADAT BATAK ANGKOLA DALAM MENIKAHKAN (Kajian Tentang Persepsi Masyarakat Dan Tinjaun Hukum Islam) Sylvia Kurnia Ritonga
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v3i1.202

Abstract

Hadirnya tradisi martahi marpege-pege di kalangan masyarakat Batak Angkola sebagai solusi bagi keluarga yang akan menikahkan anaknya, karena dalam menikahkan anak dalam adat Batak Angkola membutuhkan biaya yang besar, tentunya tidak semua keluarga mempunyai kondisi ekonomi yang stabil Ketika anak laki-lakinya ingin menikah dan apabila tidak di nikahkan di kawatirkan terjadi perzinahan. Dengan kondisi ini maka lahirlah sebuah tradisi mengumpulkan uang dengan tujuan saling membantu. Penelitian ini adalah peneltian lapangan (field research) dengan pendekatan quantitative Deskriftif untuk mengungkap persepsi masyarakat terhadap tradisi martahi marpege-pege dan tinjauan hukumnya dalam Islam. Populasi penelitiannya adalah masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada pada 6 kecamatan dengan model ramdom sampling. Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan Teknik angket tertutup dan wawancara serta Teknik Analisa data adalah kuantitatif deskriftif. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tradisi Martahi Marpegepege yaitu 69,93%: 30,06% dimana tradisi ini adalah tradisi yang baik dan perlu dilestarikan. Konsepsi hukum Islam tentang tradisi ini dianggap sebagai ‘urf sohih dengan berlandaskan pada al-adatu muhakkamah artinya bahwa kebiasaan yang baik menjadi dasar pengambilan hukum Islam. Dan status tradisi ini menjadi tradisi yang boleh dilakukan dalam tinjaun hukum syara‟.
QADHA PUASA TERHADAP ORANG YANG MENINGGAL DUNIA (TELA’AH TERHADAP PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH 80 H– 150 H) Amrin Borotan
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i2.288

Abstract

Menurut para ulama apabila seseorang meningggal dunia masih mempunyai kewajiban puasayang belum sempat di qadha sebelum dia wafat, sedangkan dahulunya ada waktu untukmengqadhanya, maka wali berkewajiban untuk mengganti puasa kerabat yang telah wafattersebut. Namun, berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang tidak mewajibkan qadha bagiwali. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis menelusuri dan menganalisa bagaimanapendapat Imam Abu Hanifah, alasan Imam Abu Hanifah menolak hadist shaheh dari Aisyah,dan dalil apa yang dipakai dalam pendapat tersebut. Penelitian ini berbentuk penelitiankepustakaan (library research) dengan menggunakan kitab Al- Mabsuth dan kitab Bada’i asShana’i, sebagai rujukan primer, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasanpenulis. Hasil yang temukan dalam penelitian ini adalah Abu Hanifah berpendapat bahwaTidak boleh bagi walinya berpuasa atas nama si mayit, alasan kedua bahwa bagi wali hanyaboleh menggantinya dengan memberi makan untuk satu hari satu orang miskin. Dalil yangdigunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah hadis Ibnu Abbas dan Aisyah yang berfatwa untukmemberikan makanan kepada orang miskin atau dengan kata lain membayar kafarat. Jadidalam masalah qadha puasa terhadap orang yang meninggal dunia, Abu Hanifahmenggunakan istinbath hukumnya adalah aqwal al-Sahabah (fatwa sahabat)
PENGARUH TAQ’ID DENGAN ISTIDLAL PADA PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA FIQIH (AL-ISTISHAB, AL-ISTISLAHI, DAN QIYAS AL-ISTIDLAL) Solehuddin Harahap
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v2i1.237

Abstract

Dalam hukum Islam terdapat dua ketentuan hukum yaitu hukum yang disepakati dan hukum yang tidak disepakati. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum yang kita sepakati tersebut yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Secara umum ada beberapa hukum Islam yang tidak disepakati dan diantaranya akan menjadi pokok pembahasan pada makalah ini yaitu Istishab, Istislahi, dan Istidlal. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan nya sebagai sumber hukum Islam.
KONSEP DAN REALISASI WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Jasmiati -
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v3i2.228

Abstract

Penelitian ini ditulis berdasarkan latar belakang yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Dalam khazanah hukum Islam wasiat yang tidak biasa ini disebut dengan Wasiat Wajibah. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat wajibah ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Sedangkan konsep wasiat harta dalam hukum Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tak mendapat hak peroleh waris dan juga terhadap orang lain.
PANDANGAN MASYARAKAT DESA ALAHAN TERHADAP PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UJUNG BATU MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM Kaliandra Saputra Pulungan
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i2.293

Abstract

Pelaksanaan pernikahan pasangan calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor UrusanAgama (KUA) sangat minim khususnya di daerah Kecamatan Ujung Batu Kabupaten RokanHulu periode 2019-2020. Hal tersebut disebabkan karena adanya asumsi masyarakatmengenai pelaksanaan pernikahan baik di KUA mapun di luar KUA. Permasalahan dalampenelitian ini ialah pertama bagaimana pandangan masyarakat Desa Alahan KecamatanUjung Batu terhadap perkawinan di KUA. Kedua, apa yang menjadi alasan masyarakatKecamatan Ujung Batu lebih memilih menikah di rumah, dan ketiga, bagaimana tinjauanhukum Islam tentang pandangan masyarakat Desa Alahan Kecamatan Ujung Batu terhadapperkawinan di KUA. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yangbersifat deskriptif analitik Kualitatif. Data primer melalui wawancara dengan 20 orangmasyarakat Desa Alahan Kecamatan Ujung Batu yang terdiri dari 15 orang masyarakat DesaAlahan Kecamatan Ujung Batu yang melakukan pernikahan di rumah dan 5 orang masyarakatDesa Alahan Kecamatan Ujung Batu yang melakukan pernikahan di KUA serta melaluidokumentasi yang kemudian dilengkapi dengan data sekunder dan data tersier. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif, pengolahan data melalui editing, coding, danrecontructing serta dengan metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian ini, makadapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan nikah di Balai Nikah dapat dilakukan secaragratis sehingga dapat membantu meringankan beban baiaya yang harus dikeluarkansebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.Terdapat beberapa pendapat mengenai faktor yang menjadi alasan sebagian besar masyarakatDesa Alahan Kecamatan Ujung Batu lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan dirumah, ialah bahwa masyarakat Desa Alahan merupakan masyarakat adat yang manabeberapa pelaksanaan kegiatan khususnya pernikahan, harus dilaksanakan dengan upacaraadat. Selain itu, mereka juga berasumsi bahwa yang melaksanakan nikah di KUA adalahcalon pasutri yang berstatus janda/duda atau mereka-mereka yang bermasalah (Hamil diluarNikah). Sedangkan, Hukum Islam tidak menjelaskan secara jelas mengenai tempat dimanaaqad nikah itu dilangsungkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, hanya sajamenjelaskan bahwa aqad nikah harus dilangsungkan disatu majlis yang sama dan tidakdiselingi dengan perkataan atau perbuatan lain yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.Namun, dengan kaidah urf alasan masyarakat Desa Alahan yang lebih memilih untukmenikah dirumah dapat diterima masyarakat, karena pada hakikatnya aqad nikah dikatakansah apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan syariat Islam dan pernikahan itu dilakukansecara sah dan resmi secara Hukum Islam dan juga secara Hukum Negara.
STRATEGI BERDAKWAH DI RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Kasus Strategi Dakwah Profesor Salmadanis Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Padang) Andi Sahputra Harahap
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v3i1.198

Abstract

Berdakwah terhadap warga binaan bukanlah perkara mudah, namun dakwah sangat dibutuhkan untuk menyadarkan mereka. Agar dakwah yang disampaikan terhadap warga binaan bisa merubah sikapnya, maka dibutuhkan strategi dakwah yang tepat dan mengenai sasarannya. Pada dasarnya masyarakat yang menjadi warga binaan di Rumah Tahanan adalah masyarakat yang dikenai sanksi pidana akibat dari kelakuannya, oleh karenan itu Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan dijadikan sebagai shock psikologis terhadap apa yang mereka tanggung dari situasi keterasingan sosial untuk memperbaiki diri.
HUBUNGAN KOMPETENSI SOSIAL DAN KOMPETENSI PROFESIONAL DENGAN MOTIVASI KERJA GURU DI MADRASAH ALIYAH SWASTA KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU JUNAIDI JM
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i1.248

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang (1) Apakah terdapat hubungan kompetensisosial dengan motivasi kerja guru di Madrasah Aliyah Swasta Kecamatan RambahKabupaten Rokan Hulu, (2) Apakah terdapat hubungan kompetensi profesional denganmotivasi kerja guru di Madrasah Aliyah Swasta Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu,(3) Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi sosial dan kompetensiprofesional dengan motivasi kerja guru di Madrasah Aliyah Swasta Kecamatan RambahKabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional . Sampeldalam penelitian ini berjumlah 65 orang guru Madrasah Aliyah swasta Kecamatan RambahKabupaten Rokan Hulu Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket dandokumentasi. Teknik analisa data menggunakan empat langkah, yaitu: uji normalitas, ujilinearitas, uji homegenitas serta uji korelasi.Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1)Hubungan kompetensi sosial dan motivasi kerja sebesar 0,742 (positif) dengan besaran nilaiSignificance (2-tailed) 0,000 < 0,05 yang menjelaskan hubungan antara kompetensi sosial danmotivasi kerja signifikan.(2) Hubungan professional dan motivasi kerja sebesar 0,521 (positif)dengan besaran niali Significance (2-tailed) 0,037 < 0,05 yang menjelaskan hubungan antaraprofessional dan motivasi kerja signifikan (3) Hubungan kompetensi sosial dan professionaldengan motivasi kerja sebesar 0,517 (positif) dengan besaran niali Significance (2-tailed)0,001 < 0,05 yang menjelaskan kompetensi sosial dan kompetensi professional denganmotivasi kerja guru signifikan.
METODE IJTIHAD IMAM AL - SYAUKANI A Safri; Solehuddin Harahap
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v1i2.233

Abstract

Menarik untuk dikemukakan, bahwa al-Syaukani menempatkan ijma' dan qiyas sebagai alternatif dalam pernyataan di atas, sedangkan ia sendiri mengajukan kritik-kritik tajam, terhadap otoritas ijma 'dan qiyas sebagai dalil hukum sebagaimana diakui oleh sebagian kalangan. Dalam pandangannya bahwa ijma' merupakan hasil ijtihad berimplikasi pada penolakannya terhadap kehujjahan ijma', karena baginya menetapkan sesuatu sebagai hujjah syar'iyah (dalil hukum) haruslah didasarkan pada argumen yang meyakinkan, sedangkan argumen-argumen yang menetapkan kehujahan ijma’ dianggap tidak sesuai sasarannya. Sementara tentang qiyas, al-Syaukani hanya dapat menerima qiyas yang illatnya manshushah (tersurat) dalam hukum ashl (pokok). Hal ini berbeda dengan Para ulama mutsbit al-qiyas (pendukung qiyas) atau jumhur Sunni yang menerima keberadaan illat baik manshushah (tersurat) maupun mustanbathah (melalui penalaran).
PEMBIYAAN PENDIDIKAN MELALUI SEKTOR ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN ROKAN HULU Syukri Rosadi
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v3i1.203

Abstract

This study aims to find out how educational financing program is done, to know thecriteria of students who will get educational scholarship, and to know the flexibility inallocating zakat funds for education at the bazanas kabupaten rokan hulu. This researchuse desciptive qualitative approach. Methods of data collection in this study was conductedby observation, interview, and documentation. Data analysis techniques in this study usinginteractive data analysis techniques consisting of three components of data analysis that isdata reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study found there aretwo educational financing programs undertaken by this institution is an integratedscholarship program and orphaned pesantren. Both programs are financed from the utilization of zakat funds that have been collected. The criteria of the studentsreceiving educational scholarships are classified by priority scale: 1) the poor, orphan,takmir mosque; 2) the poor, orphans; 3) the poor. In addition there is the flexibility of thebudget in allocating zakat funds for education programs

Page 4 of 9 | Total Record : 86

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue