cover
Contact Name
Muhammad Solihin
Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
Phone
+6282133515052
Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam
Location
Kota batam,
Kepulauan riau
INDONESIA
Jurnal Trias Politika
ISSN : 25977431     EISSN : 25977423     DOI : 10.33373
Core Subject : Social,
JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik. Redaksi menerima naska artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 samapi 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naska dilengkapi dengan biodata penulis.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika" : 10 Documents clear
STRATEGI PEMASARAN POLITIK ASAAT ABDULLAH DALAM PEMILU LEGISLATIF PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 Joni Firmansyah
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2688

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran politik yang dilakukan Asaat Abdullah dalam pemilihan umum legislatif Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. Peneliti mencoba untuk menjelaskan strategi apa saja yang dilakukan oleh Asaat Abdullah sehingga dapat meningkatkan perolehan suara Partai Nasdem di daerah pemilihan 5 NTB, setelah pada pemilu sebelumnya Partai Nasdem tidak memperoleh kursi di dapil tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, pengumpulan dokumen-dokumen dan wawancara mendalam (depth interview) kepada beberapa informan kunci (key informan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Asaat Abdullah menjalankan pemilu dengan mengedepankan tiga strategi utama, yaitu push marketing, pass marketing dan pull marketing. Asaat Abdullah memaksimalkan potensi dan kekuatan politik yang ia miliki, menyusun peta politik, melibatkan elit dan aktor politik secara masif serta membangun citra atau brand di media sosial dengan mengedepankan tagline Politik Tanpa Mahar. Penelitian ini kemudian menghadirkan beberapa temuan, di antaranya adalah kekuatan figur dan aktor politik menjadi faktor yang paling dominan di dalam proses pemenangan pemilu. Jaringan relawan dan jaringan kekerabatan serta adanya peta politik yang terbagi dalam tiga zonasi, memberikan peluang yang besar bagi kemenangan kandidat dikarenakan kecenderungan menguatnya politik identitas di dalam pemilu 2019 pada dapil 5 NTB tersebut.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA: STUDI KASUS PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA MEKKATTA, KABUPATEN MAJENE Rahmayandi Mulda; Nurhayati Nurhayati; Meri Enita Puspita Sari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2788

Abstract

Manajemen sangat dibutuhkan dalam segala hal, utamanya dalam pengelolaan pemerintahan Desa, Desa memiliki banyak persoalan mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, keuangan desa dan lain-lain, dengan adanya manajemen pemerintahan desa yang baik diharapkan bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan yang ada didesa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana peneliti mengobservasi secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melakukan pengkajian dan analisis mendalam terhadap data yang ditemukan dilapangan yang akan dituangkan dalam tulisan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pedesaan, hal utama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada di pedesaan, utamanya pola pikir masyarakat desa. Sumber daya alam yang melimpah dan pendanaan yang cukup tidak akan mampu mendorong masyarakat lebih sejahtera, jika sumber daya manusia dalam mengelola potensi tersebut mengalami keterbatasan.
PERAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 firmansyah putra; A Zarkasi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2624

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bawaslu provinsi jambi dalam verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Dalam pelaksanaan verifikasi partai politik yang akan diteliti adalah kelengkapan adminitrasi, kelengkapan pengurus, mulai dari, pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota serta keterwakilan perempuan. Kemudian keberadaan kantor masing-masing partai politik tersebut, agar pelaksanaan verifikasi partai politik berjalan sebagaimana mestinya. Bawaslu provinsi jambi dalam mengawasi verifikasi partai politik yang ada di provinsi jambi akan menentukan penetapan partai politik yang akan dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan umum tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu peneliti akan melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk melihat fakta secara langsung kemudian dianalisis. Keberadaan Partai politik yang ikut pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik yang akan ikut dalam pemilu, baik syarat administrasi, kepengurusan partai baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan dan desa. Tujuan dari pengawasan verifikasi ini merupakan hal yang sangat penting karena untuk mamastikan bahwa partai politik yang diverifikasi memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, bagi partai yang memenuhi syarat, maka partai tersebut berhak untuk mengikuti pemilu dan sebaliknya, jika hasil verifikasi yang dilakukan ditemukan partai politik yang tidak memenuhi syarat, maka tidak berhak ikut serta dalam pemilu tahun 2019.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kartu Kredit Dengan Menggunakan Internet di Indonesia Rustam Rustam
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2705

Abstract

Dalam perkembangan teknologi informasi, khususnya perkembangan internet, di samping memberikan aspek manfaat, namun terdapat pula sisi negatif. Sisi negatif yang bermunculan umumnya adalah penggunaan menyimpang dari teknologi tersebut. Penggunaan menyimpang salah satunya adalah adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk menerobos masuk kedalam situs-situs atau jaringan milik orang lain. Tujuannya untuk mencuri, mengubah, dan/atau mengambil data/informasi milik orang lain. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu 1) modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kartu kredit dilakukan dengan melalui cara konvensional dan juga modern, dengan cara konvensional misalnya dengan mencuri fisik kartu kredit, sedangkan dengan langkah  modern dengan menanamkan spyware parasites,skimming. 2) terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kartu kredit, misalnya pelaku kejahatan yang bergerak dengan melintasi batas negara sehinga akan menyulitkan penyidik dalam penyelidikan dan penyidikannya, selain itu sistem perangkat atau alat yang pelaku gunakan dengan melibatkan perangkat-perangkat modern dan canggih, sehingga tidak menutup kemungkinan pada beberapa daerah terpencil di Indonesia menyebabkan kejahatan itu sulit untuk terdeteksi.
ANALISIS PERATURAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UU NO.11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DI KOTA BATAM TAHUN 2016 Wiyono Wiyono; Meri Enita Puspita Sari; Winda Roselina Effendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2652

Abstract

Pengampunan pajak adalah pengahapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak atau disebut dengan tax amnesty khususnya di kota batam masih mempunyai beberapa permasalahan. Tepat pada tanggal 27 bulan September 2016 ORMAS  salah satunya adalah FSPMI (Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia)  menolak kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan UU Tax Amnesty. Metode Penelitian yang telah digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Metode penelitian ini penulis melakukan penggambaran secara mendalam  tentang situasi atau proses yang diteliti dengan melakukan observasi, dan wawancara. Hasil analisis juga menunjukkan terjadi kenaikan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar partisipasi wajib pajak dalam program pengampunan pajak yang kemudian berdampak baik pada kenaikan jumlah wajib pajak menjadi wajib pajak wajib SPT serta penerimaan atau target realisasi pengampunan pajak  dapat  memberikan pengaruh pada penerimaan pajak pusat.  Hasil analisis mengenai perubahan perilaku setelah pelaksanaan pengampunan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama batam selatan kota batam terlihat bahwa setelah pelaksanaan program pengampunan pajak mendorong wajib pajak merasa senang mendukung penerapan peraturan tax amnesty tersebut. Perihal tersebut karena wajib pajak mendapat banyak manfaat hingga keuntungan. Namun, ada beberapa wajib pajak yang belum sepenuhnya menerapkan program pengampunan pajak tax amnesty dan meminta dilaksanakannya kembali program pengampunan pajak.
KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN UMUM (UMUM) SERENTAK TAHUN 2019 DI KECAMATAN SAGULUNG Ardyanti Ahmad; Muhammad Solihin; Linayati Lestari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2706

Abstract

PPK dalam Pemilihan Umum dianggap unsur yang khusus karena termasuk sebagai ujung tombak penyelenggara dalam menyelesaikan masalah terkhusus data pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja PPK terhadap penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kecamatan Sagulung khususnya pada data pemilih yang bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kinerja PPK di Kecamatan Sagulung masih belum maksimal dikarenakan oleh adanya beberapa indikator yang belum termaksimalkan dalam segi pertama Kualitas yang kurang menyeluruh dalam hal sosialisasi PPK Sagulung terhadap Pantarlih yang melakukan pendataan Coklit di lapangan, KPPS yang melakukan rekapitulasi pleno dan masyarakat yang masih kurang paham akan adanya Pemilu Serentak 2019 yang berbasis E-KTP.  Kedua Kuantitas Kinerja PPK Sagulung belum cukup baik karena penyelenggara pemilu di Kecamatan Sagulung terkhusus PPK terkait sosialisasi bimbingan teknik (BIMTEK) terhadap KPPS yang masih belum optimal. Pada tahapan Data yang berlangsung lama juga membuat petugas lapangan menjadi kewalahan untuk memverifikasi di lapangan. Pada tahap rekapitulasi, memakan waktu yang lama dikarenakan gedung kurang memadai untuk dilakukan pleno dengan banyak panel akibatnya jadwal selesai pleno mundur tidak sesuai jadwal. Kemudian ketiga  dalam hal Efisiensi Pelaksanaan tugas PPK Sagulung telah melaksanakan semua tahapan-tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.
Religious Peace Building; Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Sosiologi Agama Dendi Sutarto
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2758

Abstract

Dalam masyarakat agama seringkali menampilkan pemahaman yang sempit hinggal melahirkan violence dan war. Agama yang seringkali dihadirkan dalam ruang yang sempit, yang hanya menjadi legitimasi atas berbagai peperangan dan diskriminasi (holy wars) yang merupakan bentuk “jihad” demi membela kebenaran. Pada konteks masyarakat multikultural pemahaman agama seringkali dihadirkan dalam mujud yang kehilangan substansi nilai universal dan toleransi. Seharusnya nilai-nailai agama diwujudkan dalam pola perilaku sosial humanity yang menyejukkan, toleran, dan tidak diskriminasi, sehingga penting religious peace building menjadi paradigm kolektif dalam kehidupan social-religious yang menyatukan unsur-unsur keberagaman dalam masyarakat multikultural. Penelitian ini dalam kerangka analisis sosiologis, dengan menganalisis data-data literatur sebagai data primer. Penelitian ini adalah penelitian literature dengan metode literature review perspektif sosiologis yang berusaha memahami pemahaman dan pemikran ked alam konteks sosialogis tindakan sosial,. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa secara sosiologis pemahaman dan pemikiran atas nilai-nilai agama yang bersifat terbuka, toleransi, anti diskriminasi, universal dan menyejukkanperlu dibangun sebagai tindakan tindakan dan nilai-nilai dalam sistem sosio religious  dalam memelihara keberangaman dan perdamaian.
EFEKTIFITAS BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SEI BEDUK KOTA BATAM TAHUN 2019 Fajri S; Diah Ayu Pratiwi; Dendi Sutarto
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2765

Abstract

Bimbingan pranikah merupakan tahapan yang wajib sebelum menikah, bimbingan pranikah merupakan tahapan sebagai pengetahuan calon pengantin untuk mempersiapkan hubungan setelah menikah. Kehidupan setelah menikah memiliki peran dan kewajiban, tanggungjawab yang harus dilaksanakan dalam berkeluarga. Mengidentifikasi dan mengetahui program bimbingan pranikah terhadap angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019. Penelitian ini akan mendeskripsikan terkait efektivitas bimbingan pranikah dalam indikantor berikut ini, efisiensi, kecukupan, perataan, resposnsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan yang digunakan melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kantor Urusan Agama Sei Beduk sudah melaksanakan bimbingan pranikah denngan efektif dalam menekan angka perceraian dengan melakukan secara mandiri. Kantor Urusan Agama mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah sebelum melaksanakan akad nikah. Bimbingan pranikah merupakan tahapan yang harus dijalankan calon pengantin sebelum akad nikah. Bimbingan pranikah terhadap calon pengantin sangat membantu dalam mempersiapkan calon pengantin untuk menghadapi setelah pernikahan, tujuan dari bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama  Sei Beduk untuk mencegah terjadinya angka perceraian di Kecamatan Sei Beduk.
PENGARUH PELATIHAN, PENGEMBANGAN KARIR, DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. TELEKOMINDO PRIMAKARYA Ratnasari, Sri Langgeng; Aidah, Siti
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2448

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan, pengembangan karir, dan komunikasi terhadap kinerja karyawan PT. Telekomindo Primakarya. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dilaksanakan pada 50 karyawan PT. Telekomindo Primakarya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini 50 orang dengan sampel 50 orang karyawan, yang dipilih secara keseluruhan sehingga memakai sampling jenuh. Hasil penelitian ini pengujian hipotesis menunjukan variabel Pelatihan nilai t hitung 1,431 t tabel 1,678 dan nilai signifikan 0,164 0,05 yang berarti Ha ditolak dan Ho diterima. Berdasarkan keriteria diatas variabel pelatihan tidak memiliki peran penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan. -1,005 t tabel 1,678 dan nilai signifikan 0,324 0,05 yang berarti Ha ditolak Ho diterima. Berdasarkan keriteria diatas variabel pengembangan karir tidak memiliki peran penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan. 6,355 t tabel 1,678 dan nilai signifikan 0,000 0,05 yang berarti Ha diterima Ho ditolak. Berdasarkan keriteria diatas variabel komunikasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan. dan hasil uji F (simultan) dari hasil uji f menunjukan f hitung Hasil uji F memperlihatkan nilai F sebesar     14,564 (F hitung) 2,81 (F tabel) yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel pelatihan, pengembangan karir, komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawanjadi Ha ditolak dan Ho diterima artinya variabel Pelatihan, Pengembangan Karir, Komunikasitidak berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan.
KINERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM MENYELESAIKAN SERTIFIKAT GANDA DI KOTA BATAM Silvie Dwi Permatasari; Parlindungan Ronald Hasibuan
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2707

Abstract

Sertifikat Ganda adalah sertifikat-sertifikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sertifikat ganda di Kota Batam memiliki yang dilihat dari indikator kinerja yakni Kualitas, Kuantitas, Tanggung Jawab, Kerjasama dan Inisiatif. Metode penelitian mengunakan  penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sertifikat Ganda Di Kota Batam Sudah Baik, dilihat dari 5 (lima) indikator yaitu Dari segi Kualitas sudah dapat dikatakan baik hal ini dilihat dari tanggapan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Batam terhadap harapan, aspirasi dan juga keluhan yang dialami pemohon sertifikat ganda. Dari segi Kuantitas juga dapat dikatakan baik karena sudah memenuhi Standart Prosedur Operasi Pengaturan. Dari segi Tanggung Jawab dapat dikatakan cukup baik meskipun belum optimal. Dari segi Kerjasama sudah baik dapat dibuktikan bahwa BPN mampu bekerjasama dalam menyelesaikan kasus sertifikat ganda. Dari segi Inisiatif bisa dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari cara pegawai BPN Batam dalam menyelesaikan sengketa tanah masih menggunakan penyelesaian sistem kekeluargaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10